SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat penanganan persoalan sosial masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.
Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada perlindungan sosial, tetapi juga percepatan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan peningkatan kualitas fasilitas publik.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, keberhasilan berbagai program pemerintah sangat bergantung pada keterlibatan banyak pihak.
Karena itu, pemerintah daerah membuka ruang sinergi dengan lembaga sosial, dunia usaha, perbankan, aparat keamanan, hingga unsur kewilayahan.
Sejumlah pihak yang selama ini terlibat dalam mendukung program sosial tersebut antara lain Bank BJB, Telkom, BAZNAS, Pegadaian, Indomaret dan Alfamart.
Dukungan juga datang dari jajaran kepolisian melalui Kapolsek dan Bhabinkamtibmas serta TNI melalui Babinsa.
Menurut Ayep, kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Antusiasme warga dalam berbagai kegiatan sosial juga dinilai menunjukkan respons positif terhadap program yang dijalankan.
“Tingginya antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan bahwa program yang dijalankan pemerintah mendapat respons positif,” kata Ayep Zaki, Kamis (6/8).
Karena itu, kolaborasi tersebut akan terus dipertahankan dan diperluas agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat, tambahnya.
Selain menjalankan Program 12 PAS, Pemkot Sukabumi juga memusatkan perhatian pada tiga persoalan yang dinilai membutuhkan penanganan berkelanjutan, yakni stunting, kemiskinan ekstrem dan pengangguran.
Ketiganya menjadi sasaran intervensi melalui kebijakan serta dukungan anggaran yang bersumber dari APBD.
Ayep menyebut persoalan pengangguran memerlukan langkah yang lebih konkret, terutama melalui pemberdayaan masyarakat dan pembukaan kesempatan kerja.
Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran yang diberikan dapat membantu mempercepat penurunan angka pengangguran di Kota Sukabumi.
“Intervensi anggaran diharapkan mampu mempercepat penurunan angka pengangguran di Kota Sukabumi,” ujarnya.
Pada sektor perumahan, Pemkot Sukabumi juga terus mendorong percepatan penanganan Rutilahu.
Tahun 2026, sebanyak 1.025 unit rumah ditargetkan mendapat pembangunan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dari target tersebut, sekitar 380 unit pada tahap pertama telah memasuki proses pelaksanaan.
Dukungan terhadap penanganan Rutilahu juga berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan bantuan untuk 33 unit rumah.
Sementara itu, Yayasan Buddha Tzu Chi turut berkontribusi dengan rencana pembangunan 80 unit rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ayep menilai dukungan dari berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas cakupan pembangunan Rutilahu di Kota Sukabumi.
Ia menyebut capaian tersebut menjadi salah satu realisasi pembangunan Rutilahu terbesar yang pernah dilaksanakan di daerah tersebut.
Pemantauan langsung ke lapangan juga akan terus dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai target dan menghasilkan rumah yang layak bagi masyarakat penerima manfaat.
Tak berhenti pada sektor perumahan, Pemkot Sukabumi pada 2026 turut mengalokasikan program rehabilitasi terhadap 13 gedung sekolah dasar (SD).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sarana pendidikan sekaligus memperbaiki pelayanan publik.
Dengan dukungan lintas sektor yang terus diperkuat, Pemkot Sukabumi berharap berbagai program sosial, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. (Usep)
