SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat penanganan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cikundul. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak hanya berkonsentrasi pada pengendalian api, tetapi juga menyiapkan langkah penataan kawasan dan pengurugan lahan yang terdampak. Sekretaris DLH Kota Sukabumi Yelly Yumaeli mengatakan, penanganan dilakukan secara bertahap untuk memastikan api tetap terlokalisasi di kawasan TPA. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah mencegah bara api kembali menyebar setelah proses pemadaman. “Kurang lebih 1,5 hektare. Tapi tidak seluruh yang 2,3 hektare ini terbakar,” ujar Yelly didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat DLH Kota Sukabumi Yanto Arisdiyanto, Senin (28/9/2026). Menurutnya, area yang terdampak merupakan bagian dari zona TPA tidak aktif. Dari total kawasan sekitar 2,3 hektare, luasan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 1,5 hektare. Lokasi titik api juga masih berada jauh dari permukiman warga. Kondisi cuaca kering kata dia diduga menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan harus dilakukan secara cermat. “Bara api yang berada di dalam timbunan sampah perlu ditemukan dan dikendalikan agar tidak kembali memicu kebakaran di permukaan,” kata Yelly. DLH sampai saat ini belum mengetahui secara pasti sumber awal api. Dugaan mengenai kelalaian manusia, termasuk kemungkinan puntung rokok, masih menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan, namun belum dapat dipastikan sebagai penyebab. Setelah proses pengendalian selesai ujarnya, DLH akan melakukan penataan terhadap material sampah yang terbuka akibat pembalikan. Sampah tersebut akan kembali ditutup dengan tanah sebagai bagian dari upaya mengamankan lahan. Pengurugan menjadi salah satu tahapan penting karena material sampah yang terbuka berpotensi kembali terpapar udara dan memperbesar risiko munculnya titik api. Karena itu, kawasan terdampak akan terus dipantau setelah proses penutupan dilakukan. Di tengah penanganan kebakaran, pelayanan pengangkutan sampah dari masyarakat tetap berjalan. DLH hanya melakukan penyesuaian waktu ritase agar kendaraan pengangkut dapat masuk dan membuang sampah dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di TPA. “Untuk sementara masih berjalan, walaupun mungkin ada penyesuaian waktu. Yang tadinya satu truk dua ritase, pagi dan siang, mungkin agak terkendala sehingga pengambilannya agak sore,” jelas Yelly. Penanganan juga melibatkan lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi dampak asap. DLH berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Kesehatan, terutama dalam pemantauan kondisi warga serta relawan yang berada di sekitar kawasan TPA. Puskesmas Lembursitu telah membagikan sekitar 300 masker sejak Minggu dan menyiagakan layanan kesehatan. Kasubag TU Puskesmas Lembursitu Nina Daina mengatakan terdapat sejumlah keluhan kesehatan di lapangan, di antaranya sakit kepala dan kambuhnya hipertensi. Petugas kesehatan juga melakukan pemetaan di wilayah sekitar, termasuk Rusunawa. Dari pemantauan tersebut, warga menyampaikan dampak asap belum dirasakan terlalu berat, meski pemantauan tetap dilanjutkan. Dengan pola penanganan tersebut, DLH memastikan kebakaran di TPA Cikundul menjadi perhatian hingga tahap pascakebakaran. Pengendalian api, penataan material, pengurugan lahan, dan pemantauan kawasan dilakukan sebagai satu rangkaian untuk mengamankan zona tidak aktif TPA dari potensi kebakaran susulan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sepekan setelah Kejuaraan Daerah (Kejurda) Grasstrack IMI Jawa Barat 2026 putaran pertama digelar pada 19-20 September, jajaran panitia bersama pengelola sirkuit kembali menyambangi warga di sekitar arena balap. Kali ini, kedatangan mereka bukan untuk urusan balapan. Panitia membawa bantuan berupa paket sembako dan uang tunai yang diberikan kepada warga lanjut usia (lansia) jompo serta anak yatim di Kampung Cijemlong RT 003/RW 010, Desa Buniwangi, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (26/9/2026). Sebanyak 60 warga menerima bantuan tersebut. Penyerahan dilakukan secara langsung dalam suasana sederhana dan penuh keakraban oleh jajaran panitia, di antaranya Ketua Panitia Kejurda Grasstrack 2026 Aiptu Deny Ferdianto dan Owner CPRT H. Deni Saputra, S.H., bersama tim. Bagi panitia, kegiatan sosial tersebut bukan sekadar agenda tambahan setelah perlombaan. Bakti sosial menjadi bagian dari upaya membangun hubungan baik dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Ketua Panitia Kejurda Grasstrack 2026, Aiptu Deny Ferdianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kepedulian sosial yang diupayakan setiap kali pihaknya menggelar event grasstrack maupun motocross. “Acara hari ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan Kejurda Grasstrack IMI Jawa Barat 2026 putaran pertama yang dilaksanakan 19-20 September kemarin,” ujar Deny. Ia menjelaskan, kegiatan sosial tersebut sebenarnya direncanakan dilaksanakan sebelum acara penutupan Kejurda. Namun, karena rangkaian kegiatan inti baru selesai menjelang magrib, pelaksanaan bakti sosial akhirnya ditunda selama satu pekan. Deny berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan dalam setiap penyelenggaraan event otomotif yang digelar di kawasan tersebut. “Kami upayakan setiap kali menggelar event yang berkaitan dengan grasstrack atau motocross, mudah-mudahan bisa dibarengi dengan kegiatan bakti sosial seperti ini. Mudah-mudahan konsisten, bukan hanya sekarang saja,” tuturnya. Menurut Deny, bantuan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengganti atas berbagai ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Lebih dari itu, kegiatan sosial tersebut menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi antara penyelenggara dengan warga sekitar. “Kami sadar selama kegiatan berlangsung mungkin ada masyarakat yang merasa terganggu karena bisingnya suara motor ataupun debu yang berterbangan di sekitar lingkungan rumah. Mungkin apa yang kami berikan tidak akan mengurangi beban mereka dalam membersihkan rumah ataupun kebisingan yang diterima,” ungkapnya. “Tapi setidaknya kami memiliki satu niatan positif, ingin ada silaturahmi dengan warga tersebut,” sambung Deny. Dalam kesempatan tersebut, Deny juga memberikan klarifikasi terkait pemberitaan salah satu media online yang mengaitkan kegiatan hiburan musik setelah pelaksanaan Kejurda dengan rangkaian acara grasstrack. Ia menegaskan, kegiatan hiburan musik tersebut bukan bagian dari agenda resmi Kejurda Grasstrack IMI Jabar 2026. “Acara band itu bukan merupakan rangkaian acara Kejurda Grasstrack. Acara itu murni dari pihak pengelola sirkuit bersama pemuda di sekitarnya yang berinisiatif menggelar acara. Jadi acara itu di luar rangkaian Kejurda Grasstrack dan tidak ada sangkut pautnya dengan gelaran Kejurda,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Sukabumi menggelar Festival Pencak Silat Pantai Minajaya Cup-I sebagai Even Reguler Tahap 2, Sabtu (26/9/2026). Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Pantai Minajaya, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan silaturahmi para pesilat, tetapi juga dirangkaikan dengan pelantikan 10 pengurus IPSI tingkat kecamatan masa bakti 2026–2030. Ketua Panitia Pelaksana Lokal, H. Rimbayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia secara khusus mengapresiasi kehadiran Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Dr. Drs. H. Ali Iskandar, yang hadir mewakili Bupati Sukabumi H. Asep Japar sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Menurut Rimbayana, festival tersebut mendapat antusiasme cukup tinggi. Sekitar 300 peserta ambil bagian dalam kegiatan yang diikuti utusan berbagai paguron serta perwakilan IPSI kecamatan se-Kabupaten Sukabumi. “Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini mencapai sekitar 300 orang, yang merupakan utusan dari setiap paguron dan perwakilan IPSI tingkat Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi,” ujar Rimbayana. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan ruang bagi para pesilat untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mempererat hubungan antarpaguron dan pengurus IPSI di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan turut dihadiri jajaran Forkopimcam Surade yang dipimpin Camat Surade Usep Supelita, Kapolsek Surade Iptu Ade Hendra, Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (PJTM) H. Hendra Permana bersama Sekretaris Jenderal Hendrik Firmansyah dan Waka Jagaraksa Abah Dendi, serta jajaran pengurus IPSI dari berbagai kecamatan. Camat Surade Usep Supelita menyambut baik pelaksanaan festival tersebut. Ia mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan tamu undangan sekaligus berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. “Selamat datang kepada anak-anakku, selamat mengikuti kegiatan,” ungkap Usep. Momentum festival semakin penting dengan dilaksanakannya pelantikan 10 pengurus IPSI tingkat kecamatan yang sebelumnya belum dilantik untuk masa bakti 2026–2030. Kesepuluh kecamatan tersebut yakni Sagaranten, Curugkembar, Cidadap, Cidolog, Purabaya, Nyalindung, Warungkiara, Lengkong, Cikidang, dan Pabuaran. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Harian IPSI Kabupaten Sukabumi AKP Eko Ary Cahyono yang mewakili Ketua Umum IPSI Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali yang berhalangan hadir. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Dr. Drs. H. Ali Iskandar memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Festival Pencak Silat Pantai Minajaya Cup-I. Atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, ia berharap kegiatan dapat berjalan lancar sekaligus memberikan dampak positif bagi pelestarian seni dan budaya pencak silat. Ali juga menekankan bahwa pencak silat tidak semata-mata berbicara mengenai kemampuan fisik, tetapi juga pembentukan karakter seorang pendekar. “Pencak silat itu Penca, menghadirkan pendekar. Seorang pendekar harus memiliki lima sifat: raganya kuat, otaknya cerdas, hatinya bersih, cipta dan karsanya terus terbangun, sehingga mewujudkan manusia yang berharga,” jelasnya. Apresiasi juga disampaikan Ketua Umum PJTM H. Hendra Permana. Ia menilai festival pencak silat tersebut memiliki arti penting dalam pembinaan dan regenerasi pesilat di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan bibit-bibit pesilat potensial sekaligus menjaga kesinambungan regenerasi pencak silat di masa mendatang. Festival Pencak Silat Pantai Minajaya Cup-I pun diharapkan tidak berhenti sebagai ajang kompetisi semata, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan organisasi, pelestarian budaya, serta melahirkan generasi pendekar yang memiliki kemampuan sekaligus karakter. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial digaungkan Palang Merah Indonesia (PMI) Wilayah Sukabumi Selatan melalui Latihan Gabungan Remaja yang dipusatkan di areal persawahan Kampung Neglasari, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jumat (25/9/2026). Mengusung tema “PMI Bergerak Bersama untuk Kemanusiaan”, kegiatan tersebut digelar selama tiga hari, 25–27 September 2026, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT PMI ke-81. Ketua Pelaksana, Yosep Rustandi, mengatakan kegiatan ini merupakan pelaksanaan ke-12 yang digelar PMI se-Wilayah Selatan Kabupaten Sukabumi. Pesertanya berasal dari Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Madya dan Wira dari berbagai sekolah di wilayah Sukabumi Selatan. “Peserta terdiri dari 16 kontingen tingkat Madya dan 11 kontingen tingkat Wira. Jumlah keseluruhan mencapai sekitar 1.000 peserta,” ujar Yosep. Dengan mengusung semangat “Kemanusiaan Tanpa Batas”, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pelatihan, tetapi juga ruang untuk memperkuat persaudaraan dan jejaring relawan muda. Kegiatan juga mengangkat tema “Terus Melayan Terus Mengabdi 81 Tahun Mengabdi—PMI Sahabat Sejati” serta dirangkaikan dengan Jumpa Relawan Remaja dan Forum Komunitas Palang Merah (FKP) 2026. Sejumlah kegiatan digelar selama pelaksanaan, mulai dari lokakarya kepalangmerahan dengan pemateri dari PMI Kabupaten Sukabumi hingga berbagai perlombaan yang menguji kemampuan dan kreativitas peserta. Tujuh cabang perlombaan yang dipertandingkan meliputi Pertolongan Pertama (PP), LKDT, Panduan Suara, Traveling, PMR Pintar, Pentas Seni, dan Moka. Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PMI. Kegiatan kemudian secara resmi dibuka Camat Surade, Usep Supelita. Dalam sambutannya, Usep menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, selain meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kepalangmerahan, hal terpenting dari kegiatan tersebut adalah membangun hubungan dan silaturahmi antarremaja yang tergabung dalam organisasi kepalangmerahan. “Yang paling pokok dari kegiatan ini adalah terjalinnya silaturahmi antar sesama relawan muda,” kata Usep. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, mengingat jumlah peserta yang mencapai sekitar 1.000 orang. Pembukaan turut dihadiri Ketua PGRI Kecamatan Surade Iwan Gunawan, para kepala sekolah tingkat SMP dan SMA, pendamping kontingen, Kepala Desa Pasiripis Nandang Saepul Mikdar, Kepala Desa Buniwangi Dadan Hermawan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, PMI berharap lahir generasi muda yang tidak hanya memiliki keterampilan dalam bidang kepalangmerahan, tetapi juga memiliki kepedulian, solidaritas, dan semangat untuk terus bergerak dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat jaringan relawan muda serta mempererat persaudaraan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Musim kemarau mulai menjadi momok bagi warga Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Kondisi debit air sumur warga yang mulai menurun membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih, bahkan harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air guna kebutuhan memasak. Lurah Warudoyong, Nuke Nurulaini, mengatakan sumur warga memang belum sepenuhnya mengering. Namun, penurunan debit dan aliran air mulai dirasakan masyarakat sehingga kebutuhan air bersih perlahan terganggu. “Sumur-sumur warga memang tidak habis sama sekali, tetapi untuk pengaliran air itu sudah mulai defisit. Kalau terus berkepanjangan, ke depan kami akan kembali meminta pendistribusian air bersih,” ujar Nuke saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2026). Sehingga permintaan bantuan air paling banyak berasal dari warga RT 4 RW 3 dan RW 5. Kelurahan Warudoyong sebelumnya telah berkoordinasi dengan PMI Kota Sukabumi untuk mendistribusikan bantuan air bersih. Satu tangki berkapasitas sekitar 8.000 liter telah disalurkan kepada warga. Namun, proses distribusi tidak mudah karena banyak permukiman berada di dalam gang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan pengangkut air. “Yang agak menjadi masalah di Kelurahan Warudoyong karena warga banyak di dalam gang. Mobil pengangkut air sulit masuk, sehingga pengangkutannya cukup jauh. Warga akhirnya hanya mendapatkan beberapa galon atau ember,” jelasnya. Kelurahan Warudoyong kini menyiapkan langkah lanjutan dengan menjajaki kerja sama bersama Perumda Air Minum, Polres Sukabumi Kota, serta melanjutkan koordinasi dengan PMI. Dukungan dari PT Inaco juga diharapkan dapat diperluas ke RW lain yang mulai terdampak, terutama wilayah yang berdekatan dengan RW 5. Nuke menambahkan, hingga kini belum banyak permintaan bantuan yang disampaikan secara resmi. Namun, laporan secara lisan dari warga terkait kesulitan mendapatkan air mulai bermunculan. “Yang banyak meminta bantuan itu dari RT 4 RW 3 dan RW 5. Sampai saat ini belum ada permintaan dari warga lain, walaupun secara lisan masih ada warga yang melaporkan air mulai susah,” katanya. Persoalan kekeringan juga mulai berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga. Untuk mandi dan mencuci, warga masih memanfaatkan sumber air yang tersedia. Namun, kebutuhan memasak menjadi persoalan tersendiri karena sebagian warga mulai membeli air isi ulang. “Terutama untuk kebutuhan sehari-hari, air bersih untuk memasak mereka terpaksa beli. Ini sedikit mengganggu ketahanan ekonomi warga karena harus mengeluarkan biaya tambahan khusus untuk membeli air bersih,” ungkap Nuke. Kelurahan Warudoyong pun mengantisipasi kondisi tersebut jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Distribusi air bersih dinilai perlu kembali disiapkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang sumber airnya terus mengalami penurunan debit. Namun di hari yang sama sekitar pukul 14.15 menit di Wilayah Warudoyong turun hujan cukup lebat. Semoga ini pertanda baik sehingga persoalan kekeringan yang terjadi beberapa hari terakhir bisa meringankan beban masyarakat terkait ketersediaan air bersih. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui penguatan program pasar murah dan bazar yang digelar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumindag) Kota Sukabumi, Een Rukmini, mengatakan sepanjang tahun ini terdapat sejumlah kegiatan pasar murah yang dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. “Untuk yang dari hadiah pengendalian inflasi ada delapan kegiatan pasar murah dan bazar. Sebelumnya juga sudah ada tujuh kegiatan yang murni dilaksanakan di awal tahun,” ujar Een, Rabu (23/9). Menurut Een, pelaksanaan pasar murah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Lembursitu menjadi salah satu wilayah yang mendapat dua kali pelaksanaan, salah satunya dipusatkan di kawasan Pasar Lembursitu. Dalam setiap kegiatan, Diskumindag menggandeng sejumlah pihak, di antaranya DKPT3 dan Perum Bulog, untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Sejumlah komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, Minyak Kita, telur, tepung terigu, hingga berbagai produk pertanian dan sayuran. Pelaku UMKM lokal juga dilibatkan agar kegiatan tersebut sekaligus membuka ruang pemasaran bagi produk masyarakat. Een menjelaskan, pasar murah tidak sekadar menjadi tempat masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi. “Tujuannya untuk menstabilkan harga, mengendalikan inflasi dan tentunya membantu masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang cukup mahal,” katanya. Menariknya, pasar murah juga dipadukan dengan sejumlah pelayanan publik. DPMPTSP membuka layanan administrasi dan perizinan, termasuk fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas turut memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan. Pelaku usaha juga memperoleh kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal secara gratis melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut, kata Een, cukup tinggi. Bahkan, warga berharap pasar murah dapat kembali digelar secara rutin karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Antusiasmenya sangat tinggi. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini bisa sering dilakukan,” ungkapnya. Meski demikian, Een menyebut frekuensi dan lokasi pelaksanaan pasar murah tetap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah harus mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan dukungan pembiayaan yang ada. Dengan demikian, pasar murah diharapkan tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Lauk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Cibungur, Kota Sukabumi, sempat menjadi sorotan setelah video yang beredar di media sosial menarasikan makanan tersebut tidak menggunakan daging. Tampilan lauk yang tidak memperlihatkan potongan daging secara utuh membuat sebagian orang tua siswa mempertanyakan jenis makanan yang dibagikan dalam program MBG. Namun, pihak SPPG Limusnunggal 2 memastikan lauk tersebut bukan oncom seperti yang terlihat secara visual, melainkan daging cincang yang dimasak bersama kacang buncis. Ahli Gizi SPPG Limusnunggal 2, Pratiwi Janna Novtiyani, menjelaskan menu MBG yang dibagikan pada Rabu (23/9) terdiri atas nasi, tumis daging cincang dan kacang buncis, tahu goreng, serta saus. “Menu hari ini adalah nasi, tumis daging, tumis daging cincang dan kuncis, tahu goreng, dan saus,” ujar Pratiwi, Rabu (23/9). Menurutnya, daging memang sengaja diolah dalam bentuk cincang dan dicampur dengan kacang buncis. Cara pengolahan tersebut membuat bentuk daging tidak terlihat jelas ketika makanan sudah berada di dalam wadah. “Yang terdapat di operan adalah daging cincang, tumis daging cincang dan kuncis. Namun visualisasinya seperti oncom,” jelasnya. Pratiwi menegaskan, dari sisi kandungan gizi, menu tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis program MBG. Ia mengatakan penggunaan daging cincang juga bukan tanpa alasan. Sebelumnya, SPPG Limusnunggal 2 pernah menyajikan daging dalam bentuk kalio. Namun, saat itu terdapat sejumlah keluhan dari penerima manfaat karena tekstur daging dinilai masih terlalu keras untuk dikonsumsi anak-anak. “Karena sebelumnya kita sudah memberikan menu daging kalio. Namun ada beberapa keluhan dari para penerima manfaat, daging kalio itu masih keras,” ungkapnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, daging kemudian diolah menjadi bentuk cincang agar teksturnya lebih mudah dikonsumsi, baik oleh siswa kelas bawah maupun kelas atas. Menanggapi video yang beredar, Pratiwi menyebut pihak SPPG juga telah mendatangi SDN Cibungur untuk melakukan klarifikasi secara langsung. Sementara itu, PIC MBG SDN Cibungur, Irfan Firmansyah, membenarkan bahwa lauk yang menjadi perhatian dalam video tersebut memang merupakan daging yang dicampur dengan kacang buncis. “Menu itu sebenarnya daging yang dicampur dengan kacang buncis. Mungkin karena tampilannya di video sehingga menimbulkan persepsi berbeda,” ujar Irfan. Irfan menambahkan, daging bukanlah menu yang baru kali ini diberikan kepada siswa SDN Cibungur. Selama program MBG berjalan, daging telah beberapa kali menjadi bagian dari menu yang disajikan kepada para siswa. Ia juga menyebut persoalan tersebut bukan merupakan keluhan yang berulang dari penerima manfaat. “Selama ini sebelumnya tidak pernah ada komplain seperti ini,” katanya. Setelah video tersebut menjadi perhatian, pihak sekolah dan pengelola MBG langsung berkomunikasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Orang tua tersebut kemudian diberikan penjelasan mengenai jenis lauk yang terdapat dalam menu MBG yang diterima anaknya. “Orang tuanya sudah dikonfirmasi dan sudah diberikan penjelasan. Setelah dijelaskan, mereka memahami situasinya,” ungkap Irfan. Meski kandungan gizi menu dinyatakan telah sesuai, SPPG Limusnunggal 2 tetap menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi, terutama dalam hal penyajian dan kreativitas menu. Pratiwi mengatakan evaluasi akan dilakukan agar tampilan makanan ke depan dapat lebih menarik sekaligus tetap memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. “Untuk ke depannya ini untuk evaluasi lagi menu dapur SPPG Limusnunggal 2. Ke depannya kita akan evaluasi lagi agar menu dapat lebih kreatif lagi,” katanya. Dengan adanya klarifikasi tersebut, lauk yang dalam video sempat dipersepsikan sebagai makanan tanpa daging dipastikan merupakan daging cincang yang diolah bersama kacang buncis. Kesalahpahaman tersebut muncul karena bentuk daging yang telah dicincang dan dicampur dengan sayuran tidak terlihat secara utuh dalam video. Pihak sekolah memastikan persoalan tersebut telah dikomunikasikan kepada orang tua siswa terkait. (Usep)

CIREBON – Bidik-kasusnews.com                  Sistem perizinan berbasis risiko melalui *Online Single Submission* (OSS) yang diberlakukan sejak 2020 diakui membawa dampak ganda bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, pelaku usaha mikro dan kecil dimudahkan dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun di sisi lain, sistem ini membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kehilangan basis data pengawasan yang selama ini menjadi tulang punggung pengendalian pencemaran lingkungan. (23/9/2026) Pengakuan mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penegakan Hukum (Kabid Gakkum LH) Kabupaten Cirebon, Yuyu Jayudin, ST., M.Si., di tengah maraknya keluhan masyarakat terkait pembuangan limbah *home industry* ke saluran irigasi yang berujung ke persawahan. “Kami Kehilangan Data Sejak OSS Diberlakukan” Dalam sebuah diskusi yang digelar pekan ini, Yuyu Jayudin secara terbuka mengakui bahwa peralihan sistem perizinan dari manual ke otomatis melalui OSS membawa tantangan besar bagi fungsi pengawasan dinas. “Sejak tahun 2020 itu sudah melalui OSS semua. Nah, nanti kalau misalnya si pengusaha ini, yang kecil-kecil itu, dia terbit bersama NIB. Kita tidak bisa memantau ke sana, tidak bisa, Pak,” ujar Yuyu. Menurutnya, hilangnya mekanisme verifikasi lapangan sebelum penerbitan izin membuat dinas kesulitan melacak keberadaan dan aktivitas usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah. “Jadi, setelah tidak diberlakukannya yang manual, kita kehilangan data. Ini kegiatannya punya siapa, ini ada di mana. Dengan OSS itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, masyarakat makin mudah untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha untuk perusahaannya. Tapi bagi pemerintah, bagi kita, monitornya sulit. Kekurangan data kita ini,” tambahnya. IPAL Komunal: Dari Warujaya hingga Duku Puntang Ketika disinggung mengenai upaya konkret pemerintah daerah dalam menangani limbah pengrajin, Yuyu memaparkan bahwa DLH Kabupaten Cirebon sebenarnya telah memiliki rekam jejak pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. “Di bidang kami, di tahun 2013 pernah membuat IPAL komunal di daerah Warujaya. Itu realisasi,” ungkapnya. Namun, pasca 2013, penanganan IPAL mengalami pergeseran kewenangan internal. “Setelah itu, untuk IPAL dipindahkan ke bidang PLPH (Pengelolaan Limbah dan Pemulihan Lingkungan Hidup). Nah, di tahun 2019-2020, di dalam PLPH itu menyiapkan lahan untuk IPAL komunal lagi di Duku Puntang.” Meski demikian, hingga kini masyarakat belum melihat IPAL komunal di Duku Puntang beroperasi secara fungsional. Lahan yang disiapkan pada 2019-2020 itu seolah menjadi simbol niat baik pemerintah yang belum kunjung mewujud menjadi infrastruktur pengendali limbah yang efektif. Limbah Mengalir ke Sawah, Petani Menjerit Permasalahan ini bukan sekadar urusan administrasi perizinan. Limbah dari *home industry* dan pengrajin dilaporkan mengalir ke saluran irigasi sekunder, kemudian masuk ke saluran tersier, dan akhirnya menggenangi persawahan masyarakat. “Ini kan kaitannya dengan lingkungan, Pak, dengan irigasi. Di situ kan ada sekunder. Limbah itu masuk ke sekunder, lantas masuk ke tersier persawahan,” keluh salah seorang warga yang terdampak langsung. Kondisi ini dinilai berpotensi melanggar Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Limbah industri, meskipun berskala kecil, mengandung bahan kimia yang dapat merusak struktur tanah dan menurunkan produktivitas padi dalam jangka panjang. Tumpang Tindih Kewenangan Internal Salah satu sorotan tajam dari masyarakat adalah kesan bahwa dinas terkesan “saling lempar” tanggung jawab. Ketika dikonfirmasi langsung ke lapangan, warga mengaku tidak mendapat jawaban yang memuaskan. “Saya konfirmasi di sana, ‘Pak, dinas bagaimana?’ Dinas belum ada. ‘Apa sudah melaporkan?’ Mereka tidak menjawab,” ungkap seorang warga. Yuyu sendiri menjelaskan bahwa secara internal, seluruh pengaduan dan masalah penegakan hukum limbah sebenarnya bermuara di Bidang Penataan Hukum yang dipimpinnya. “Semua pengaduan, semua masalah limbah, adanya di situ,” tegasnya. Namun, pembagian tugas internal ini sering kali tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kesan bahwa dinas tidak memiliki perhatian terhadap masalah pencemaran di lapangan. Celah Hukum: SPPL Otomatis Bukan Kekebalan Hukum Para pengamat hukum lingkungan mengingatkan bahwa terbitnya NIB dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) secara otomatis di OSS bukanlah kekebalan hukum bagi pelaku usaha. SPPL merupakan pernyataan komitmen pelaku usaha untuk mengelola limbahnya sesuai standar. Jika pada faktanya limbah dibuang langsung ke irigasi, maka pelaku usaha telah melanggar komitmen SPPL-nya sendiri. Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DLH memiliki instrumen sanksi administratif bertingkat: mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah (kewajiban membangun IPAL dalam batas waktu tertentu), pembekuan NIB, hingga pencabutan izin usaha. Warga Desak Penegakan Hukum yang Tegas Masyarakat kini mendesak Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penegakan Hukum DLH Kabupaten Cirebon untuk segera bertindak. Mereka menuntut kejelasan status IPAL komunal di Duku Puntang: apakah sudah terbangun, apakah beroperasi, dan siapa yang membiayai operasionalnya. “Setidaknya ada penertiban. Ini kendalanya apa, sehingga dinas kok tidak ada campur tangan di situ?” tanya seorang warga. Mereka juga berharap, pengakuan “kehilangan data” oleh dinas tidak dijadikan alasan untuk terus membiarkan pencemaran yang merugikan petani kecil. Warga siap menjadi penyuplai data lapangan jika dinas membutuhkan informasi awal untuk melakukan inspeksi. Menunggu Itikad Baik Pemerintah Daerah Hingga berita ini diturunkan, DLH Kabupaten Cirebon belum merilis pernyataan resmi terkait langkah konkret penanganan pencemaran di wilayah Duku Puntang dan sekitarnya. Masyarakat berharap, pengakuan jujur dari Kabid Gakkum LH Yuyu Jayudin menjadi titik awal perbaikan, bukan justru menjadi pembenaran atas matinya fungsi pengawasan. Sistem OSS memang mempermudah perizinan, tetapi kemudahan itu tidak boleh menjadi pembenaran atas melemahnya kontrol lingkungan. Ketika negara hadir hanya untuk memberi stempel legalitas tanpa memastikan kepatuhan lingkungan, maka rakyatlah yang pada akhirnya menanggung biaya pencemaran tersebut—dalam bentuk sawah yang rusak, air yang tercemar, dan panen yang merosot. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dena Ardiansyah, sosok yang taat beribadah dan memiliki tanggungjawab atas pekerjaannya sebagai seorang juru parkir di Masjid Al-Jalil, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Dalam tangkapan layar dia terlihat melaksanakan ibadah shalat Dhuhur di halaman luar masjid, Rabu (23/9/2026). Setelah selesai menunaikan shalat, ia ditemui di lokasi dan menjelaskan alasan memilih shalat di luar ruangan masjid. “Kami lakukan demikian karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan, mengingat di halaman masjid ini banyak kendaraan bermotor dan mobil yang dititipkan jama’ah,” ungkapnya. Dena mengabdi menjaga dan mengatur parkir setiap hari, mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Ketika ditanya mengenai penghasilan atau gaji yang diterimanya, ia menjawab dengan rendah hati bahwa tidak ada gaji tetap. “Tidak ada gaji tetap. Hanya sekadar ikhlas menerima pemberian dari jemaat yang menitipkan kendaraan, atau dari siapa saja yang melintas dan berhenti beristirahat serta ikut shalat di sini,” ucapnya. Kesederhanaan dan ketulusan Dena dalam menjaga amanah serta tetap melaksanakan ibadah di tengah tugasnya patut menjadi teladan bagi kita semua. ( DICKY)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – udaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi terus digenjot. Hingga tahapan penginputan Indeks Inovasi Daerah atau Innovative Goverment Award (IGA) 2026, sebanyak 1.157 inovasi telah dihimpun dari berbagai perangkat daerah. Jumlah tersebut menjadi salah satu gambaran masifnya upaya perangkat daerah melahirkan terobosan, baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan maupun program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Sukabumi, Wahyu Retnaningtyas Utami, S.H., M.H. atau Ira, mengatakan angka tersebut belum serta-merta menunjukkan seluruh inovasi siap dikirim dalam penilaian IGA. Menurutnya, setiap inovasi masih harus melalui proses verifikasi dan memenuhi sejumlah indikator, termasuk aspek implementasi dan keberlanjutan. “Kalau IGA itu yang sudah diimplementasikan minimal satu tahun, bagusnya dua tahun. Karena itu kemarin kita arahkan diinput dulu. Nanti kalau ada indikator-indikator baru, tinggal dilengkapi sehingga tahun depan bisa dikirim,” ujar Ira, Senin (21/9/2026). Ia menilai proses IGA tahun ini memberikan pengalaman berbeda karena tim pengelola mengikuti tahapan sejak awal, mulai penginputan hingga evaluasi. Kondisi tersebut membuat berbagai kekurangan dapat diketahui lebih dini dan menjadi bahan pembenahan. “Kalau tahun kemarin untuk penginputannya sudah selesai, jadi tinggal menunggu laporan dan hasil. Tahun sekarang benar-benar dari awal, sehingga banyak hal yang bisa dievaluasi dan ternyata masih banyak yang harus diperbaiki,” katanya. Di balik meningkatnya jumlah inovasi tersebut, perhatian pimpinan daerah terhadap inovasi disebut turut menjadi salah satu pendorong. Salah satu mekanisme yang berjalan adalah Key Performance Indicator (KPI) yang dilaporkan perangkat daerah secara rutin. Dalam mekanisme tersebut, inovasi menjadi salah satu aspek yang ikut dipantau dan dilaporkan setiap bulan. “Dengan KPI itu semua perangkat daerah memang terdorong, berlomba-lomba dan harus memperhatikan inovasi karena Pak Wali sangat konsen dengan inovasi,” ungkap Ira. Meski hingga kini belum ada keputusan wali kota maupun peraturan wali kota yang secara khusus mewajibkan setiap perangkat daerah menghasilkan minimal satu inovasi setiap bulan, mekanisme KPI dinilai telah menciptakan dorongan tersendiri bagi perangkat daerah untuk terus mencari pembaruan. Dari sisi sektor, inovasi bidang kesehatan masih menjadi salah satu penyumbang yang cukup besar. Puskesmas menjadi salah satu lingkungan yang aktif melahirkan inovasi karena tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dan akreditasi ikut mendorong jajaran kesehatan melakukan berbagai pembaruan. Namun geliat inovasi tidak hanya terjadi di sektor kesehatan. Ira menyebut perangkat daerah di wilayah, terutama kecamatan dan kelurahan, mulai menunjukkan perkembangan. Sejumlah inovasi kewilayahan telah dilaporkan dan masuk dalam sistem IGA, meskipun sebagian masih berada dalam tahap penginputan sehingga belum dapat dikirim untuk penilaian. “Teman-teman di wilayah juga tidak kalah. Kalau kita lihat di media sosial, banyak lurah yang baru punya inovasi-inovasi. Banyak yang sudah dilaporkan dan diinput sementara di IGA, tetapi belum bisa dilaporkan,” ujarnya. Bahkan, sebagian inovasi kewilayahan mulai diarahkan untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi tersebut tidak hanya menyasar aspek kemudahan pelayanan masyarakat, tetapi juga diarahkan agar memberikan kontribusi terhadap penguatan pendapatan daerah. “Banyak, terutama teman-teman wilayah. Mereka memang sedang digenjot untuk PAD. Banyak inovasi baru yang arahnya ke sana, salah satunya bagaimana mempermudah masyarakat,” tutur Ira. Meski demikian, inovasi yang telah masuk belum langsung ditentukan sebagai kandidat unggulan Kota Sukabumi. Saat ini, tim Litbang masih menunggu proses verifikasi serta tema besar yang nantinya ditetapkan Kementerian Dalam Negeri untuk tahapan penilaian dan presentasi inovasi daerah. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tema tersebut biasanya baru diketahui sekitar Oktober hingga November. Karena itu, tim belum dapat melakukan penyaringan secara final sebelum arah penilaian dari Kemendagri diketahui. “Kita belum tahu kira-kira tema besar yang akan diambil. Nanti setelah ada dari Kemendagri, baru kita tentukan dan disaring,” kata Ira. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Inovasi yang saat ini terlihat potensial belum tentu sesuai dengan tema penilaian yang nantinya ditetapkan. Karena itu, penginputan inovasi dalam jumlah besar menjadi penting. Semakin banyak inovasi yang terdokumentasi, semakin banyak pula pilihan yang dapat dikaji ketika tema penilaian telah ditetapkan. Pada penilaian sebelumnya, Kota Sukabumi sempat mengunggulkan inovasi Spada Santun dan Smart-K. Namun pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bahwa penentuan inovasi unggulan tetap harus disesuaikan dengan tema besar yang ditetapkan Kemendagri. Ira berharap tema IGA 2026 nantinya dapat selaras dengan inovasi yang selama ini dikembangkan perangkat daerah. Dengan begitu, inovasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai angka dalam sistem, tetapi dapat menunjukkan implementasi dan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat serta tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, 1.157 inovasi bukanlah titik akhir, melainkan bahan yang kini harus diseleksi, diverifikasi dan diperkuat. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap inovasi memiliki dokumentasi yang memadai, benar-benar diterapkan, berkelanjutan dan memberikan manfaat yang dapat dibuktikan. Proses tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkot Sukabumi membangun budaya inovasi yang tidak hanya muncul karena kebutuhan penilaian IGA, tetapi tumbuh sebagai bagian dari cara perangkat daerah bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Usep)