MAJALENGKA – Bidik-kasusnews.com                Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka menggelar Pelatihan Inovasi Manajemen Masjid Modern Tahun 2026 di Gedung Islamic Center Majalengka pada Jumat (9/10/2026). Kegiatan ini menjadi langkah kolaboratif bersama Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk mendorong masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketua Baznas Kabupaten Majalengka, H. Agus Asri Sabana, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan pengelolaan masjid yang lebih modern, inovatif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, masjid memiliki potensi besar untuk menjadi pusat peradaban umat. Karena itu, pengelolaan masjid perlu dikembangkan agar tidak terbatas pada aktivitas ritual keagamaan, melainkan turut menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. “Pelatihan ini merupakan kegiatan kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Baznas. Ini juga bagian dari komitmen Bapak Bupati yang ingin menjadikan masjid bukan hanya tempat ritual, tetapi juga ruang lahirnya dimensi peradaban, ekonomi, edukasi, dan sosial,” ujar Agus. Sebagai langkah awal, Baznas Majalengka menghadirkan perwakilan dari 10 masjid yang dinilai telah memiliki ekosistem pengelolaan cukup baik. Kesepuluh masjid tersebut diharapkan menjadi proyek percontohan yang mampu mengembangkan pola manajemen modern sekaligus memberikan dampak bagi kemakmuran masyarakat di lingkungannya. Agus menjelaskan, pelatihan tersebut menghadirkan pengelola masjid yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan pelayanan dan aktivitas kemasyarakatan. Di antaranya pengelola Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi dan Masjid Miftahush Sholihin di Banjaran, Kabupaten Bandung. Masjid Sejuta Pemuda dikenal dengan berbagai layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat, termasuk pelayanan gratis. Pengalaman pengelola masjid tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peserta dalam membangun masjid yang mandiri, produktif, dan terbuka bagi berbagai kalangan. Sementara itu, kehadiran pengelola Masjid Miftahush Sholihin diharapkan memberikan perspektif mengenai pengembangan masjid yang dekat dengan generasi muda. Agus juga menekankan pentingnya melibatkan anak-anak muda dalam kepengurusan dan pengelolaan masjid agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. “Dari 10 masjid yang menjadi peserta, kami berharap ada keterlibatan anak-anak muda. Dengan begitu, pengembangan masjid bisa lebih sesuai dengan tren dan kebutuhan generasi sekarang,” ungkapnya. Tidak hanya berfokus pada pelatihan manajemen masjid, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan sejumlah program sosial dan keagamaan. Salah satunya penyaluran wakaf sebanyak 500 mushaf Al-Qur’an kepada majelis taklim dan lembaga pendidikan, termasuk Universitas Majalengka. Agus menyebutkan, program wakaf Al-Qur’an tersebut dilatarbelakangi kondisi sejumlah masjid, musala, dan majelis taklim yang membutuhkan penggantian atau penambahan mushaf karena persediaan yang sudah tidak layak digunakan atau jumlahnya terbatas. Pengadaan 500 mushaf Al-Qur’an itu dapat terlaksana berkat dukungan para donatur atau munfiq. Salah satu donatur yang disebutkan Agus adalah H. Ade Haris, yang memberikan infak sebesar Rp50 juta untuk program wakaf tersebut. Baznas Majalengka juga menyerahkan donasi kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana. Agus menegaskan, penghimpunan donasi tersebut tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, termasuk unsur terkait yang ikut menginisiasi penggalangan bantuan. Ia berharap semangat kepedulian sosial tersebut terus tumbuh dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dalam kesempatan yang sama, Baznas Majalengka turut menyiapkan penyaluran bantuan melalui program Balai Ternak Baznas RI bagi kelompok peternak di Desa Cijurey, Kecamatan Panyingkiran. Program pemberdayaan tersebut memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp500 juta, dengan kelompok Suka Mulya sebagai keluarga penerima manfaat. Menurut Agus, pembangunan balai ternak telah dimulai dengan peletakan batu pertama. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat usaha peternakan masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi kelompok penerima manfaat. Ia menambahkan, program Balai Ternak menjadi salah satu bentuk sinergi Baznas dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Asep Rusliman)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya mempercepat penanganan stunting di Kota Sukabumi terus diperkuat melalui intervensi nutrisi bagi keluarga yang masuk kategori berisiko. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi turut mengambil bagian dalam upaya tersebut dengan menyalurkan Program Gerakan Nutrisi Telur untuk Keluarga Berisiko Stunting (Genting). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti, mengatakan penyaluran Program Genting merupakan bagian dari langkah nyata untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Menurut Nenden, pemberian intervensi kepada keluarga berisiko menjadi salah satu upaya untuk membantu meningkatkan asupan nutrisi yang diperlukan. “Program tersebut sebagai langkah nyata dalam mendukung percepatan penanganan stunting lewat pemberian intervensi kepada keluarga berisiko stunting,” kata Nenden dalam sesi wawancara, Kamis (8/10/2026). Ia menjelaskan, persoalan stunting membutuhkan penanganan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, penguatan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan upaya percepatan penanganan stunting. Program Genting diharapkan dapat menjadi bagian dari intervensi yang memberikan dukungan nutrisi kepada keluarga yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas asupan nutrisi dapat berjalan seiring dengan langkah penanganan stunting yang dilakukan pemerintah. Di sisi lain, keterlibatan lintas sektor menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan penanganan stunting yang lebih terpadu. Sinergi tersebut diperlukan agar upaya yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung sesuai peran masing-masing. Bappeda memandang penguatan intervensi dan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas generasi di Kota Sukabumi. “Diharapkan meningkatkan asupan nutrisi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan generasi Kota Sukabumi yang sehat, cerdas dan berkualitas,” ujar Nenden. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Sukabumi, Fetty Mulyani, menegaskan bahwa kepengurusan KADIN Kota Sukabumi periode 2025-2030 masih sah dan aktif hingga saat ini. Ia menyatakan tidak ada alasan untuk menghentikan kepengurusan yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Kota (Mukota) pada 8 Juli 2025. Pernyataan tersebut disampaikan Fetty menyusul beredarnya informasi mengenai pembentukan Caretaker KADIN Kota Sukabumi serta wacana pelaksanaan Mukota ulang. Menurut Fetty, Mukota yang digelar pada 8 Juli 2025 telah menetapkan dirinya sebagai Ketua KADIN Kota Sukabumi masa bakti 2025-2030. Proses tersebut, kata dia, berlangsung secara sah, demokratis dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. “KADIN Kota Sukabumi telah melaksanakan Musyawarah Kota (Mukota) yang sah, demokratis, dan sesuai AD/ART pada tanggal 8 Juli 2025, dan telah menetapkan Fetty Mulyani sebagai Ketua Definitif Masa Bakti 2025-2030,” ujar Fetty dalam pernyataan resminya, Rabu (7/10). Fetty menegaskan, hasil Mukota tersebut masih menjadi dasar legalitas kepengurusan KADIN Kota Sukabumi. Selama kepengurusan definitif masih menjalankan tugas dan program organisasi, menurutnya, tidak terdapat kekosongan yang dapat dijadikan alasan untuk membentuk caretaker. “Kepengurusan KADIN Kota Sukabumi di bawah pimpinan Fetty Mulyani hingga saat ini masih aktif, sah, dan menjalankan program kerja organisasi sebagaimana mestinya,” tegasnya. Karena itu, wacana Mukota ulang dinilai perlu dilihat kembali berdasarkan ketentuan organisasi. Fetty menyebut mekanisme pembentukan caretaker maupun pelaksanaan Mukota ulang tidak dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus memiliki dasar sesuai AD/ART KADIN Indonesia. Ia berpandangan, mekanisme tersebut berkaitan dengan kondisi adanya kekosongan kepengurusan. Sementara KADIN Kota Sukabumi saat ini masih memiliki kepengurusan definitif hasil Mukota 8 Juli 2025 yang menjalankan mandat organisasi. “Karena kepengurusan definitif masih ada, maka pembentukan Caretaker dan Mukota Ulang tersebut adalah tidak sesuai AD/ART, tidak memiliki dasar hukum, dan tidak sah,” katanya. Dengan posisi tersebut, Fetty memastikan masa jabatan kepengurusan yang dipimpinnya tetap berjalan hingga 2030 sesuai hasil Mukota. Ia bersama jajaran pengurus juga menyatakan tetap menjalankan aktivitas dan program organisasi seperti biasa. Fetty menilai dinamika internal yang berkembang tidak semestinya mengganggu fungsi KADIN sebagai wadah dunia usaha. KADIN, kata dia, harus tetap hadir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membangun komunikasi dengan pemerintah dan para pelaku usaha. Dalam pernyataannya, Fetty juga menyinggung adanya gugatan hukum yang disebut tengah dihadapi KADIN Provinsi Jawa Barat. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai nomor perkara, pihak yang menggugat, objek perkara maupun perkembangan proses hukumnya. Karena itu, informasi mengenai persoalan hukum tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait agar publik memperoleh informasi yang lengkap dan tidak terjadi kesimpangsiuran. Di tengah dinamika organisasi tersebut, Fetty memastikan kepengurusan KADIN Kota Sukabumi tetap solid. Pihaknya memilih untuk tetap fokus menjalankan program yang berkaitan dengan kepentingan dunia usaha, UMKM dan investasi. “KADIN Kota Sukabumi di bawah kepemimpinan yang sah tetap solid, tetap satu, dan tetap fokus untuk bersinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam memajukan dunia usaha, UMKM, dan investasi demi kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi,” ungkapnya. Fetty juga meminta masyarakat dan media tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa wacana caretaker ataupun Mukota ulang telah menjadi keputusan final. Menurutnya, status kepengurusan harus dilihat berdasarkan hasil Mukota serta aturan organisasi yang berlaku. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Definitif KADIN Kota Sukabumi masa bakti 2025-2030 berdasarkan hasil Mukota 8 Juli 2025. Dengan demikian, kepengurusan tersebut menyatakan akan tetap menjalankan mandat hingga berakhirnya masa jabatan pada 2030, sembari memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendorong kemajuan dunia usaha, UMKM, investasi dan iklim usaha yang kondusif. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya Pemerintah Kota Sukabumi menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil. Tak hanya mengejar penurunan prevalensi, kinerja program percepatan penurunan stunting juga berhasil membawa Kota Sukabumi masuk jajaran lima besar kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan penilaian web monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Dalam penilaian tersebut, Kota Sukabumi memperoleh nilai 88,71. Capaian itu menempatkan Sukabumi bersama Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kota Depok sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti mengatakan, capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu organisasi perangkat daerah (OPD). Penanganan stunting dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan perangkat daerah hingga kader Posyandu di tingkat masyarakat. “Capaian 88,71 ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh stakeholder dan perangkat daerah sesuai dengan intervensi spesifik maupun sensitifnya,” ujarnya. Ia menjelaskan, tim penanganan stunting yang sebelumnya dikenal sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kini mengikuti regulasi baru menjadi tim pencegahan percepatan penurunan stunting. Tim tersebut diketuai Wakil Wali Kota Sukabumi, dengan Bappeda sebagai sekretariat, serta melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB dan berbagai perangkat daerah melalui kelompok kerja. Skema tersebut menempatkan stunting sebagai persoalan lintas sektor. Dinas Kesehatan menangani intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita. Sementara sektor lain bergerak melalui intervensi sensitif. Dinas Dalduk KB memberikan dukungan sesuai bidangnya, sedangkan DPUTR berperan dalam aspek sanitasi yang dinilai memiliki kaitan dengan kondisi stunting. DKP3 juga berkontribusi melalui program pemanfaatan pekarangan dan penguatan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga. “Stunting itu tidak hanya diintervensi oleh satu dinas saja. Ini kerja bareng, kolaborasi, konvergensi antara berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi,” katanya. Meski kinerja program mendapatkan apresiasi, pekerjaan rumah belum selesai. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, prevalensi stunting Kota Sukabumi masih berada di angka sekitar 19,6 persen. Posisi tersebut memang lebih rendah dibanding angka nasional, tetapi masih berada di atas Jawa Barat. Perjalanan angkanya pun sempat mengalami fluktuasi tajam. Pada 2021, prevalensi stunting Kota Sukabumi tercatat 19,1 persen, kemudian menjadi 19,2 persen pada 2022. Angka tersebut melonjak pada 2023 hingga mencapai 26,9 persen. Namun, tren tersebut berhasil ditekan pada 2024. Prevalensi stunting Kota Sukabumi turun menjadi 19,7 persen. Sementara untuk angka terbaru tahun berjalan, pengukuran dan penetapan data dari pemerintah pusat belum dilakukan. “Yang tahun ini belum. Pengukurannya belum,” jelasnya. Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa dilihat hanya dari satu indikator. Faktor sanitasi, asupan gizi, kondisi lingkungan hingga pola asuh keluarga turut memengaruhi tumbuh kembang anak. Karena itu, Bappeda terus menjalankan fungsi koordinasi untuk memastikan target intervensi dari berbagai perangkat daerah berjalan. Mulai dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan makanan tambahan, bayi dan balita yang memperoleh dukungan pemenuhan gizi, hingga remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah. Peran kader Posyandu pun menjadi bagian penting dalam mata rantai penanganan tersebut. Kader dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan sasaran program. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut menjadi salah satu faktor pendukung pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi kelompok bayi, balita dan ibu hamil atau 3B. Di sisi lain, persoalan stunting masih ditemukan di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Sukabumi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi harus dilakukan secara merata, bukan hanya menyasar kawasan tertentu. Kemiskinan juga disebut memiliki keterkaitan dengan stunting. Namun, kondisi ekonomi bukan satu-satunya penyebab. Pola asuh keluarga, terutama dalam pemberian makanan dan pemenuhan gizi, juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. “Stunting itu identik dengan kemiskinan, tapi belum tentu yang miskin selalu stunting. Ada juga faktor keluarga, di antaranya pola asuh yang salah dalam penanganan pemberian gizi,” tandasnya. Dengan capaian kinerja 88,71, Pemkot Sukabumi kini memiliki modal untuk memperkuat program. Bagi Bappeda, masuk lima besar Jawa Barat bukan garis akhir, melainkan pemicu agar kolaborasi antarsektor semakin solid dan angka prevalensi stunting terus ditekan menuju target nasional 14 persen. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Setelah lima hari dinyatakan hilang akibat terseret arus laut, Doa Khairul Ikhsan (17), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan, Rabu, 7 Oktober 2026. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada Sabtu (3/10/2026) saat tengah mandi di kawasan perairan Pantai Istiqomah, Kelurahan Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Koordinator Pos SAR Sukabumi, Suryo Adianto, mengatakan korban ditemukan setelah seorang nelayan melihat jasad korban mengapung di sekitar perairan PLTU Tengah. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada tim SAR untuk dilakukan proses evakuasi. “Setelah mendapatkan informasi dari nelayan, personel Basarnas bersama unsur SAR gabungan kemudian melakukan proses evakuasi terhadap korban dan langsung dibawa menuju RSUD Palabuhanratu untuk proses selanjutnya, kemudian akan diserahkan kepada pihak keluarga,” jelas Suryo kepada awak media, Rabu (7/10/2026). Menurut Suryo, korban ditemukan sekitar pukul 07.05 WIB. Tim SAR gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi sekitar pukul 07.50 WIB. Jasad korban ditemukan pada radius sekitar 2,6 NM (nautical miles) dari lokasi awal kejadian. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa menuju Dermaga 2 Palabuhanratu. Selanjutnya, jasad korban langsung dilarikan ke RSUD Palabuhanratu untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam operasi pencarian tersebut, puluhan personel dari berbagai unsur SAR dilibatkan. Mereka berasal dari Pos SAR Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, Balawista Sukabumi, Pos TNI AL Palabuhanratu, RAPI Palabuhanratu, HNSI Palabuhanratu, Wanadri, SAKA SAR, Sehati Gerak Bersama, SAR Khatulistiwa, UPP Kelas 3 Palabuhanratu, serta keluarga korban. Suryo menjelaskan, selama operasi pencarian, tim SAR telah melakukan penyisiran secara intensif melalui sejumlah jalur. Pencarian di laut dilakukan menggunakan perahu karet dan kapal patroli Polairud, serta melibatkan kapal nelayan dengan jangkauan hingga radius 10 NM dari titik lokasi kejadian. Tak hanya melalui jalur laut, pencarian juga dilakukan melalui jalur darat dengan penyisiran hingga radius 7 kilometer dari lokasi korban pertama kali dilaporkan hilang. Tim juga melakukan pemantauan dari udara menggunakan drone dengan jangkauan pengamatan hingga radius 700 meter dari lokasi kejadian. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian terhadap Doa Khairul Ikhsan dinyatakan berakhir. Suryo pun mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati ketika beraktivitas di kawasan pantai, khususnya saat kondisi arus dan gelombang tidak memungkinkan. “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri berenang atau mandi di laut ketika kondisi arus tidak memungkinkan. Keselamatan harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penguatan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan menjadi salah satu perhatian dalam Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi. Forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyusun program kerja yang tidak hanya berkaitan dengan dakwah, tetapi juga menyentuh kerukunan, ekonomi, hingga penguatan ukhuwah. Mukerda MUI Kabupaten Sukabumi berlangsung di Pondok Modern Assalam Putri, Selasa (6/10/2026), dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas. Andreas menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Mukerda tersebut. Menurutnya, forum ini penting karena menjadi kesempatan bagi jajaran MUI untuk merumuskan berbagai langkah dan program yang dapat memberikan manfaat langsung bagi umat dan masyarakat. “Kami Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program kerja MUI,” kata Andreas. Ia menjelaskan, dukungan tersebut di antaranya diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan, menjaga kerukunan umat, serta membimbing masyarakat agar kehidupan sosial di Kabupaten Sukabumi semakin agamis, harmonis, dan sejahtera. Menurut Andreas, keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata dilihat dari pembangunan fisik. Aspek mental dan spiritual masyarakat juga menjadi bagian penting yang harus mendapatkan perhatian. Terlebih, MUI memiliki posisi strategis sebagai wadah berhimpunnya para ulama, kyai, dan tokoh agama yang selama ini memiliki peran besar dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. “Kami sangat mengharapkan dukungan, doa, dan bimbingan dari para kyai, alim ulama, sesepuh, dan segenap pengurus MUI,” ujarnya. Andreas berharap sinergi antara pemerintah daerah dan para ulama dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Sukabumi senantiasa memperoleh petunjuk, bimbingan, keberkahan, serta ridho Allah SWT. Sementara itu, Ketua MUI Kabupaten Sukabumi KH E Fatahillah mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun kemitraan yang semakin kuat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Karena itu, program kerja MUI periode 2026-2031 akan diarahkan agar memiliki keterkaitan dengan visi pembangunan daerah. “MUI merupakan mitra pemerintah. Maka dari itu, kami periode 2026-2031 memiliki visi terwujudnya MUI Kabupaten Sukabumi yang istiqomah dalam berdakwah, mudawwamah dalam ibadah menuju masyarakat yang mubarakah,” ungkapnya. Salah satu agenda yang akan didorong MUI yakni program pendampingan keagamaan bagi masyarakat yang berada di lingkungan industri. Program tersebut direncanakan melalui kolaborasi antara MUI dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. “Semoga program ini terwujud secepatnya,” bebernya. Dalam forum Mukerda, KH E Fatahillah juga mendorong seluruh peserta untuk menyampaikan gagasan terbaik yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Sukabumi. Ia menilai, program yang dirumuskan MUI perlu menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga keberadaan organisasi ulama tersebut semakin dirasakan manfaatnya. “Keluarkan ide positif untuk kemajuan Kabupaten Sukabumi yang mubarakah, baik di bidang takwa, kerukunan umat, ekonomi, dan ukhuwah,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Tantangan generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan menguasai teknologi. Penguatan karakter dan etika menjadi bagian penting agar kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas saat memimpin sebagai Pembina Upacara Apel Besar memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 di Pondok Modern Assalam Putri, Warungkiara, Selasa (6/10/2026). Andreas mengatakan, Gerakan Pramuka selama ini telah menjadi bagian penting dalam proses pembentukan generasi muda. Berbagai nilai yang diajarkan melalui Tri Satya dan Dasa Dharma dinilai mampu membangun pribadi yang tangguh, memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, kiprah Gerakan Pramuka juga dapat dilihat dari banyaknya kader yang kemudian tumbuh menjadi pemimpin, pendidik, ilmuwan maupun tokoh masyarakat yang mengabdikan diri dan memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka telah terbukti menjadi landasan penting dalam membentuk generasi yang tangguh, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, serta mampu menghadapi berbagai perubahan zaman, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan,” ujar Andreas. Ia menekankan, nilai-nilai tersebut jangan berhenti pada kegiatan kepramukaan semata. Lebih dari itu, Tri Satya dan Dasa Dharma harus menjadi pedoman yang tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Andreas menilai, karakter yang kuat akan menjadi penyeimbang bagi generasi muda ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kemampuan digital, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan, tanggung jawab serta kepedulian sosial. Dengan pembinaan yang terarah, ia optimistis Gerakan Pramuka dapat terus melahirkan generasi yang memiliki kesiapan untuk mengambil peran dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Saya meyakini, Gerakan Pramuka mampu melahirkan generasi muda yang siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Apalagi jika dilakukan dengan pembinaan yang terarah,” ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Andreas turut mengapresiasi perkembangan Gerakan Pramuka di Kabupaten Sukabumi. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Ade Suryaman disebut telah menorehkan sejumlah capaian. Salah satu capaian tersebut adalah keberhasilan melampaui target 5.000 Pramuka Garuda sejak 2023. Menurut Andreas, capaian itu menjadi bukti bahwa pembinaan kepramukaan di Kabupaten Sukabumi terus berjalan dan perlu dipertahankan. “Ini patut diapresiasi. Capaian ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan sebagai bagian dari sinergi dalam memperkuat pendidikan kepramukaan,” ungkapnya. Apel Besar memperingati Hari Pramuka ke-65 tahun 2026 tersebut juga dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan lainnya, termasuk penyerahan berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam Gerakan Pramuka. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Cantika Indah Pratama Putri, siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Surade, sukses meraih Juara 1 pencak silat tingkat nasional dalam rangkaian peringatan HUT TNI ke-81 Tahun 2026. Kejuaraan tersebut berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) Lapang Merdeka, Kota Sukabumi, Minggu (4/10/2026). Capaian itu sekaligus menambah deretan prestasi yang telah diraih Cantika dalam perjalanan sebagai pesilat muda. Cantika merupakan putri pasangan Dede Indah dan Ipan Sopan. Dalam berbagai kejuaraan yang diikutinya, ia selalu mendapat dukungan dari sang ibu yang turut mendampingi setiap kali Cantika berlaga. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Camat Surade, Usep Supelita, SE., Kp., M.Si. Ia menilai capaian Cantika menjadi kebanggaan bukan hanya bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga bagi Kecamatan Surade serta Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Cantika Indah Pratama Putri sebelumnya telah meraih prestasi di tingkat Kabupaten, Provinsi Jawa Barat, bahkan meraih Juara 3 tingkat Internasional yang digelar di Arcamanik Bandung, 19 April 2026. Keberhasilan ini bukan hanya kebanggaan keluarga dan sekolah, melainkan kebanggaan Pemerintah Kecamatan Surade maupun Pemerintah Kabupaten Sukabumi,” ujar Usep saat diwawancarai, Senin (5/10/2026). Menurut Usep, pencapaian di tingkat nasional tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi Cantika untuk melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Ia pun berharap prestasi tersebut dapat membuka jalan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON). Untuk mendukung perjalanan Cantika selanjutnya, Camat Surade juga berharap Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan IPSI Kabupaten Sukabumi memberikan dukungan terhadap perjuangan pesilat muda tersebut di berbagai jenjang berikutnya. Dukungan serupa disampaikan pihak SMP Negeri 1 Surade. Kepala SMP Negeri 1 Surade, Jijih, S.Pd., melalui Guru Kesiswaan Edi Junaedi, S.Pd., didampingi Guru Pembimbing Pencak Silat Edi Kusmayadi, mengungkapkan kebanggaan atas prestasi yang berhasil ditorehkan salah satu siswinya. Sejumlah prestasi sebelumnya juga telah dikoleksi Cantika. Di antaranya Juara 1 Tanding Usia Anak pada Gadyar Prestasi Pesilat Sukabumi (Road To Kejurda Jabar), Juara 1 Pra Remaja Putri Kelas H pada Jaraido Championship 2 Tahun 2025 tingkat Jawa Barat, Juara 2 Tanding Kelas G Putri Pra Usia Dini pada DZAM Pesilat Championship, serta Juara 3 Kelas 1 Pra Remaja dalam ajang “Dari Indonesia Menuju Panggung Dunia”. Bagi keluarga, capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus buah dari perjuangan yang terus dijalani Cantika. Dede Indah, ibu kandung Cantika, mengaku bersyukur dan terharu atas keberhasilan putrinya. “Alhamdulillah, saya sangat bangga atas keberhasilan putri saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan terlibat,” ucap Dede Indah. Prestasi Cantika menjadi gambaran bahwa pelajar dari Kecamatan Surade memiliki kemampuan untuk bersaing di arena pencak silat hingga tingkat nasional bahkan internasional. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus mengembangkan potensi dan mengejar prestasi melalui bidang yang diminatinya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan HUT ke-81 TNI tidak hanya dimaknai sebagai momentum untuk mengenang perjalanan institusi pertahanan negara, tetapi juga menjadi pengingat agar generasi muda tidak kehilangan hubungan dengan sejarah perjuangan bangsa. Ketua PPM Kota Sukabumi, Dede Dahlan, mengatakan, sebagai putra-putri dan keturunan LVRI, pihaknya memiliki perhatian terhadap keberlangsungan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan harapan agar TNI terus berkembang, semakin berjaya, serta mampu mempertahankan sinergi yang kuat bersama masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI. “Alhamdulillah dengan ulang tahun TNI yang ke-81, mudah-mudahan TNI lebih berjaya, lebih bersinergi dengan masyarakat dan tetap semangat untuk NKRI,” ungkapnya, Senin (5/9). Ia kemudian menyoroti kondisi generasi muda saat ini yang dinilai masih kurang mengenal sejarah perjuangan bangsa. Padahal, pemahaman terhadap sejarah dinilai penting agar generasi penerus mengetahui bagaimana bangsa Indonesia dibangun melalui berbagai perjuangan. Karena itu, ia mengajak generasi muda untuk tidak hanya mengenal sejarah perjuangan bangsa secara umum, tetapi juga memahami sejarah yang berlangsung di daerahnya sendiri. Salah satu upaya yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan sejarah tersebut adalah keberadaan Galeri Kejuangan di Gedung Juang Sukabumi. Keberadaan galeri tersebut dinilai dapat menjadi ruang edukasi bagi generasi muda untuk melihat dan memahami kembali jejak perjuangan yang pernah terjadi di Sukabumi. “Dengan adanya galeri kejuangan ini kita bisa memperkenalkan kepada generasi muda tentang kejuangannya, khususnya di Sukabumi,” katanya. Ia menjelaskan, generasi muda nantinya dapat mengetahui berbagai lokasi yang dahulu menjadi tempat perjuangan sekaligus mengenal para pelaku yang terlibat dalam sejarah perjuangan di Sukabumi. “Bahwa di Sukabumi ini dulu tempat kejuangannya di sini-sini, terus para pelakunya ini-ini, biar generasi muda itu mengenal tentang kejuangannya,” ujarnya. Menurutnya, pengenalan sejarah tersebut menjadi penting agar nilai-nilai perjuangan tidak berhenti pada generasi sebelumnya, tetapi tetap dipahami dan diteruskan oleh anak-anak muda. Di akhir penyampaiannya, Ketua PPM Kota Sukabumi berharap organisasi yang dipimpinnya dapat terus berkembang dan semakin maju ke depan. “Harapannya saya sebagai ketua PPM, mudah-mudahan ke depannya lebih maju,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, membeberkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa konsultasi serta honorarium tim percepatan pembangunan. Frendy meminta persoalan tersebut dipahami berdasarkan rangkaian proses secara utuh. Menurutnya, adanya temuan dalam pemeriksaan tidak dapat langsung ditarik pada kesimpulan bahwa suatu pekerjaan tidak dilaksanakan. Ia menjelaskan, pelaksanaan jasa konsultasi dilakukan melalui tahapan pengadaan sesuai ketentuan. Dalam kontrak juga telah ditetapkan kebutuhan tenaga ahli berikut tugas dan kompetensi yang harus dipenuhi penyedia jasa. “Pada prinsipnya setiap pekerjaan memiliki proses dan dokumen pendukung. Mulai dari perencanaan, kajian sampai dokumen hasil pekerjaan semuanya menjadi bagian yang dapat diperiksa,” kata Frendy saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (2/10/2026). Dia menambahkan, dalam pemeriksaan, BPK tidak hanya mencermati kelengkapan dokumen. Konfirmasi terhadap tenaga ahli yang tercantum dalam pekerjaan juga dapat dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Tegas Frendy menjelaskan, kondisi tersebut dapat menimbulkan perbedaan keterangan apabila tenaga ahli dimintai penjelasan setelah pekerjaan telah lama selesai. Terlebih, seorang tenaga ahli bisa saja telah menangani berbagai pekerjaan dalam rentang waktu yang berbeda. “Bisa saja ada tenaga ahli yang lupa pekerjaan yang pernah ditanganinya. Karena itu, ke depan kami ingin memastikan keterlibatan tenaga ahli benar-benar terjaga sejak awal sampai pekerjaan selesai,” katanya. Setiap temuan kata dia, harus ditempatkan sesuai substansi hasil pemeriksaan dan tidak dipahami secara parsial. Termasuk temuan yang berkaitan dengan kewajiban pengembalian, yang menurutnya telah masuk dalam proses tindak lanjut. “Kalau ada kewajiban pengembalian, itu sudah ditindaklanjuti. Jadi kita harus melihat duduk persoalannya secara lengkap, tidak hanya dari satu sisi,” ungkapnya. Untuk mencegah persoalan serupa terulang, Bappeda kini menyiapkan penguatan pengawasan terhadap keterlibatan tenaga ahli dalam pekerjaan konsultasi. Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah pelaksanaan kick-off meeting sejak awal pekerjaan. Forum tersebut menjadi sarana memastikan tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak memahami tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing. Tidak berhenti di awal pekerjaan, Bappeda juga akan mendorong pelaksanaan wrap-up meeting pada akhir kegiatan. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan tenaga ahli yang terlibat sejak awal benar-benar mengikuti proses pekerjaan sampai selesai. Selain itu, penyedia jasa diminta memperkuat pengawasan internal, termasuk memastikan setiap tenaga ahli menjalankan pekerjaan sesuai ruang lingkup dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak. “Yang paling penting ke depan adalah memastikan setiap orang yang tercantum sebagai tenaga ahli benar-benar memahami dan menjalankan pekerjaannya sesuai kontrak,” pungkas Frendy. (Usep)