SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peredaran narkoba dan keberadaan alat komunikasi ilegal masih menjadi tantangan serius dalam pengawasan lembaga pemasyarakatan. Hal itu terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) gabungan di Lapas Kelas IIB Sukabumi, Kamis dini hari, 12 November 2026. Hasilnya cukup mencengangkan, delapan warga binaan dinyatakan positif menggunakan narkoba dan lima unit handphone ditemukan di kamar hunian. Sidak yang berlangsung sekitar pukul 01.00 WIB tersebut merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk membersihkan lingkungan lapas dari narkoba serta barang-barang terlarang yang berpotensi disalahgunakan, termasuk untuk menjalankan aksi penipuan melalui alat komunikasi ilegal. Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, mengungkapkan bahwa operasi tersebut melibatkan kekuatan lintas institusi. Di antaranya Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditjen Pemasyarakatan dari Jakarta, Bareskrim, BNN Pusat, BNN Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Polres Sukabumi, serta unsur Brimob. Dalam pemeriksaan kamar hunian, petugas menemukan lima unit handphone. Tiga unit telah diketahui pemiliknya, sedangkan dua lainnya belum teridentifikasi. Selain itu, petugas mengambil sampel urine secara acak terhadap 27 warga binaan. “Hasil pemeriksaan menunjukkan delapan orang laki-laki positif menggunakan narkoba, sementara seluruh warga binaan perempuan yang menjalani tes dinyatakan negatif, ” ujarnya, Sabtu (14/11). Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan membawa delapan warga binaan yang positif narkoba bersama pihak-pihak yang berkaitan dengan kepemilikan handphone. Sehingga total berjumlah 10 orang, ke Polres Sukabumi untuk pendalaman lebih lanjut. Setelah menjalani pemeriksaan, seluruhnya telah dikembalikan ke lapas dalam keadaan sehat. Fakta lain yang terungkap dari hasil interogasi adalah adanya sejumlah modus penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Barang terlarang tersebut diduga disamarkan melalui makanan, seperti tempe yang dipotong kecil-kecil maupun orek yang dibuat menyerupai bumbu makanan. Selain itu, narkoba juga diduga masuk melalui titipan kerabat atau keluarga di luar mekanisme pelayanan kunjungan resmi. Terhadap delapan warga binaan yang terbukti melakukan pelanggaran, pihak lapas akan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Letter F (Let F). Sanksi ini berimplikasi pada pencabutan hak-hak tertentu, termasuk tidak diusulkan mendapatkan remisi maupun hak integrasi. Di balik upaya pemberantasan narkoba tersebut, Lapas Sukabumi juga menghadapi persoalan serius terkait kapasitas hunian dan keterbatasan personel pengamanan. Budi Hardiono mengungkapkan, jumlah penghuni lapas saat ini mencapai 540 orang warga binaan. Sementara tenaga keamanan yang tersedia hanya tujuh orang. Kondisi tersebut dihadapkan pada tingkat overcapacity yang mencapai 261 persen. Ketimpangan antara jumlah warga binaan dan petugas keamanan menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pengawasan sehari-hari. Dengan jumlah personel yang terbatas, pengendalian keamanan membutuhkan penguatan sistem pengawasan sekaligus dukungan koordinasi dengan berbagai unsur aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba di dalam lapas tidak cukup hanya mengandalkan razia sewaktu-waktu. Pengawasan barang titipan, pemeriksaan kamar hunian, pengendalian akses komunikasi, serta penguatan personel dan sistem keamanan menjadi aspek penting yang harus terus diperhatikan. Melalui sidak gabungan tersebut, Lapas Sukabumi menegaskan komitmennya untuk mempersempit ruang peredaran narkoba dan penyalahgunaan handphone ilegal. Upaya itu sekaligus menjadi bagian dari pembenahan keamanan agar fungsi lapas sebagai tempat pembinaan warga binaan tetap berjalan di tengah tingginya tekanan kapasitas hunian. (Usep)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com                        Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dilakukan seiring penanganan tujuh perkara TPPO dengan 19 tersangka dan 30 korban yang dipaparkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026). Dirres PPA dan PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo mengatakan, penanganan TPPO tidak berhenti pada proses penyidikan, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban. Koordinasi dilakukan dengan lembaga terkait agar korban mendapatkan layanan yang diperlukan selama proses hukum dan pemulihan. Nurhayati dari UPT P3A DKI Jakarta menjelaskan, layanan kepada korban diberikan berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan masing-masing, mulai dari pendampingan hukum dan psikologis, rujukan, hingga perlindungan sementara di rumah aman. Layanan tersebut tersedia selama 24 jam, tujuh hari dalam seminggu. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Wawan Fahrudin menyatakan kesiapan LPSK memberikan perlindungan kepada korban, termasuk bantuan medis apabila diperlukan, rehabilitasi psikologis dan psikososial, serta fasilitasi pemenuhan hak restitusi sesuai ketentuan. “Ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif. Keterlibatan antarlembaga diperlukan untuk bisa saling melindungi korban,” katanya. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan, penyidikan dan perlindungan korban harus berjalan beriringan. Kepolisian menangani proses hukum, sementara kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban dikoordinasikan bersama lembaga yang memiliki kewenangan dan layanan terkait. “Penanganan perkara dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Privasi korban juga harus dijaga selama proses penanganan,” ujarnya. Polda Metro Jaya mengajak masyarakat tidak menyalahkan korban maupun menyebarkan identitasnya. Masyarakat yang mengetahui atau mengalami dugaan perdagangan orang dapat melapor ke kepolisian terdekat atau melalui Layanan Polisi 110. (Agus)

KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com                      Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kuningan Jawa Barat membongkar praktik kecurangan jual beli gas portabel 250-300 gram yang diisi menggunakan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi. Pria lanjut usia berinisial AK (62) yang diduga menjadi pelaku diamankan petugas di Lingkungan Pasapen, Kelurahan/Kecamatan Kuningan. Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama menyampaikan, kasus ini bermula ketika tim Unit Tipidter Satreskrim Polres Kuningan melakukan penelusuran terhadap informasi penjualan serta pengisian ulang gas portabel melalui pencarian di aplikasi Google Maps, pada Senin (2/11/2026) siang. Dari penelusuran tersebut, polisi mendeteksi adanya lokasi yang dicurigai menyediakan jasa pengisian ulang gas portabel di wilayah Pasapen. Tidak ingin buru-buru, petugas mendalami informasi itu dengan melakukan pengecekan awal menggunakan metode penyamaran (undercover) sebagai pembeli. Dari penyamaran ini, terungkap fakta bahwa tempat tersebut melayani penukaran tabung gas portabel kosong dengan tabung yang sudah terisi gas seharga Rp 6.000 per tabung. “Keesokan harinya, tim bergerak mendatangi lokasi target di Lingkungan Pasapen, petugas mendapati sejumlah tabung gas portabel beserta peralatan manual yang digunakan untuk memindahkan isi gas dari tabung elpiji 3 kilogram bersubsidi ke tabung gas portabel,” kata Bellen di Mapolres Kuningan pada Senin (9/11/2026) siang. Saat petugas melakukan pengamanan, pria lanjut usia berinisial AK selaku pemilik tempat tidak lagi dapat mengelak. AK mengakui perbuatannya di hadapan petugas, beserta seluruh barang bukti di lokasi. Polisi kemudian membawa AK beserta seluruh barang bukti ke Mapolres Kuningan guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Empat Tahun Jalankan Praktik Pengisian Gas Ilegal Berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian, tersangka AK mengaku telah menjalankan bisnis ilegal ini selama empat tahun. Dalam praktiknya, pengisian dilakukan secara manual. Berat gas di dalam tabung portabel ditakar menggunakan timbangan digital hingga mencapai kisaran 250 sampai 300 gram. Tabung-tabung tersebut kemudian dijual kembali kepada masyarakat maupun tempat usaha, termasuk salah satu kafe, dengan harga Rp 6.000 per tabung. Selama kurun waktu empat tahun beroperasi, AK tercatat membeli sekitar 720 tabung elpiji 3 kg bersubsidi dengan modal total Rp 14.400.000. Dari modal tersebut, ia mampu menghasilkan 7.200 hingga 8.640 tabung gas portabel dengan estimasi total penjualan mencapai Rp 43.200.000 sampai Rp 51.840.000. Dari praktik curang ini, tersangka meraup keuntungan bersih sekitar Rp 28.800.000 hingga Rp 37.440.000. Polisi Sita 60 Tabung Gas Portabel Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan tersangka maupun pihak pembeli, di antaranya: 19 tabung gas portabel berbagai merek yang berisi gas elpiji, 19 tabung gas portabel dalam kondisi kosong dan 22 tabung gas portabel kosong yang sudah rusak (total keseluruhan mencapai 60 tabung). 1 set alat refill gas berbentuk selang, 4 tabung gas elpiji 3 kg berwarna hijau, 17 tabung gas portabel yang disita dari salah satu cafe, 1 buah alat torch (pemantik api) warna putih bertuliskan Flame Gun, 1 unit kompor portabel merek Welhome, serta 1 lembar daftar menu barbeque. Atas perbuatannya, tersangka AK dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 5 Pasal 40 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ancaman hukuman bagi pelaku ialah pidana penjara paling lama 6 tahun serta denda maksimal Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). (Asep Rusliman)

KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com                            Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di tiga wilayah Kabupaten Kuningan berhasil diungkap jajaran Polres Kuningan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor di Kecamatan Cibingbin, Darma, dan Selajambe. Keempat tersangka masing-masing berinisial AT (18), warga Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan; IM (22) dan IG (17), warga Majalengka; serta BA (25), warga Indramayu. Dari pengungkapan kasus di tiga lokasi kejadian perkara (TKP) tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari tiga unit sepeda motor hingga peralatan yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi pencurian. Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama mengungkapkan keberhasilan pengungkapan kasus tersebut dalam keterangan pers. Dalam kesempatan itu, Kapolres didampingi Kasat Reskrim AKP Abdul Aziz dan Kasi Humas AKP Mugiyono. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian terjadi di tiga lokasi berbeda. Pertama, di samping rumah warga Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin. Kedua, di halaman rumah warga Desa Kawahmanuk, Kecamatan Darma. Ketiga, di kawasan permukiman warga Dusun Cipicung, Desa Padahurip, Kecamatan Selajambe. Modus yang digunakan para pelaku terbilang serupa. Mereka diduga mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di halaman rumah dengan cara mendorong kendaraan terlebih dahulu. Setelah berhasil membawa motor menjauh dari lokasi, pelaku kemudian merusak bagian kunci kontak menggunakan kunci letter T agar kendaraan dapat dinyalakan. Polisi Telusuri Rekaman CCTV hingga Berhasil Menangkap Pelaku Pengungkapan kasus pencurian di Kecamatan Cibingbin bermula dari penelusuran rekaman kamera pengawas atau CCTV. Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Polres Kuningan bersama Unit Reskrim Polsek Cibingbin melakukan analisis terhadap rekaman CCTV yang merekam aktivitas mencurigakan di sekitar lokasi kejadian. Dari rekaman tersebut, petugas mendapatkan gambaran aksi pelaku ketika mendorong sepeda motor milik korban. Informasi itu kemudian menjadi petunjuk penting untuk mengidentifikasi dan melacak keberadaan terduga pelaku. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, petugas bergerak menuju rumah terduga pelaku di Dusun Wage II, Desa Cibingbin. Di lokasi tersebut, polisi berhasil mengamankan tersangka. Saat dilakukan pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya sehingga petugas melanjutkan proses penanganan perkara. Sementara itu, pengungkapan kasus curanmor di Kecamatan Darma membawa petugas hingga ke wilayah Kabupaten Majalengka. Tersangka berhasil ditangkap di Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, pada Jumat 6 November 2026 sekitar pukul 01.00 WIB. Penangkapan tersebut dilakukan setelah petugas mengembangkan informasi dari lapangan dan melakukan analisis terhadap keberadaan terduga pelaku. Pelaku Curanmor di Selajambe Sempat Kabur ke Hutan Proses penangkapan tersangka dalam kasus pencurian sepeda motor di Kecamatan Selajambe berlangsung lebih menegangkan. Saat hendak diamankan, pelaku berusaha melarikan diri menggunakan sepeda motor. Petugas kemudian melakukan pengejaran hingga kendaraan yang dikendarai pelaku terjebak di jalan buntu. Tidak berhenti di situ, pelaku justru meninggalkan kendaraan dan berusaha kabur dengan masuk ke kawasan hutan. Tim URC Polres Kuningan bersama anggota Polsek Selajambe kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi untuk mencari keberadaan tersangka. Setelah dilakukan pengejaran dan penyisiran, petugas akhirnya berhasil menemukan dan meringkus pelaku. Keberhasilan penangkapan di tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya Polres Kuningan dalam menindak tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Tiga Sepeda Motor dan Kunci Letter T Diamankan Dari hasil pengungkapan di tiga TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi pencurian. Barang bukti tersebut terdiri dari tiga unit sepeda motor, masing-masing Honda Revo, Honda Beat, dan Honda Scoopy. Selain kendaraan, petugas juga menyita satu buah kunci letter T, empat mata kunci L, serta satu obeng bergagang hijau. Peralatan tersebut diduga digunakan para pelaku untuk merusak sistem pengamanan kendaraan, terutama bagian kunci kontak sepeda motor. Seluruh barang bukti kini diamankan untuk kepentingan penyidikan dan proses hukum terhadap para tersangka. Pelaku Dewasa Terancam Hukuman hingga Tujuh Tahun Penjara Atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut, para tersangka dewasa dijerat menggunakan Pasal 476 dan Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukumannya berupa pidana penjara lima hingga tujuh tahun dan denda maksimal Rp500 juta, sesuai ketentuan pasal yang diterapkan terhadap masing-masing perbuatan. Sementara itu, salah satu tersangka berinisial IG yang masih berusia 17 tahun akan menjalani proses hukum dengan ketentuan khusus. Penanganan perkara terhadap tersangka anak tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Ketentuan tersebut mengatur mekanisme penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan memperhatikan hak dan perlindungan anak selama proses peradilan. (Asep Rusliman)

AMUNTAI, Bidik-kasusnews.com        Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara (Polres HSU) melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) berhasil mengungkap sejumlah perkara tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Mapolres Hulu Sungai Utara, Senin (9/11/2026). Dalam pengungkapan tersebut, Satreskrim Polres HSU memaparkan dua perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kendaraan bermotor, yakni dugaan penipuan dan penggelapan sepeda motor melalui modus penyewaan, serta kasus pencurian sepeda motor yang kemudian digadaikan kepada pihak lain. Dari penanganan kedua perkara tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor yang selanjutnya dikembalikan langsung kepada para pemiliknya melalui mekanisme restitusi. Pada perkara pertama, kasus bermula ketika seorang warga menyewakan satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam-merah kepada seorang pria berinisial B.G. pada Minggu, 4 Oktober 2026, sekitar pukul 06.00 WITA. Sepeda motor tersebut disewakan dengan tarif Rp100.000 per hari untuk jangka waktu dua hari. Namun, setelah masa penyewaan berakhir, terlapor tidak kunjung mengembalikan kendaraan tersebut kepada pemiliknya. Ketika dihubungi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor, terlapor justru menyampaikan bahwa kendaraan milik korban telah digadaikan kepada seorang perempuan berinisial E.W. Tidak berselang lama, nomor telepon terlapor diketahui sudah tidak aktif lagi. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000 dan kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polres HSU untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penanganan perkara, B.G. diduga melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor, sedangkan E.W. diduga berperan sebagai pihak yang menerima gadai kendaraan tersebut. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP terhadap B.G., serta Pasal 591 huruf a KUHP terhadap E.W., sebagaimana tercantum dalam materi konferensi pers. Sementara itu, pada perkara kedua, peristiwa pencurian terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2026, sekitar pukul 07.00 WITA, di sebuah rumah yang beralamat di Desa Pelanjungan Sari, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Korban kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih-merah dengan nomor polisi DA 6805 EAL. Kendaraan tersebut diduga diambil oleh seorang pria berinisial I. yang sebelumnya diketahui merupakan teman korban dan sempat menginap di rumah tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000. Dalam perkembangan kasus tersebut, sepeda motor milik korban diketahui telah digadaikan oleh I. melalui perantara akun Facebook milik seorang pria berinisial M.N.R. alias A. dengan nilai gadai sebesar Rp1.500.000. Setelah mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan milik orang yang menggadaikannya, A. mendapatkan informasi dari korban yang memberikan komentar pada unggahan sepeda motor tersebut di grup Facebook dan menyatakan bahwa kendaraan itu merupakan miliknya. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada 30 Oktober 2026, anggota Satreskrim Polresta Balikpapan mengamankan sepeda motor tersebut dari sebuah rumah di wilayah Jalan Mulawarman, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, anggota Satreskrim Polres HSU berkoordinasi dan mengambil kendaraan tersebut untuk dibawa ke Mapolres HSU guna menjalani proses penanganan lebih lanjut. Dalam perkara ini, penyidik menangani dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 KUHP. Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si. melalui Kasi Humas IPTU Asep Hudzainur menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polres HSU dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang merugikan warga. Ia menegaskan bahwa pengungkapan perkara tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban. Oleh karena itu, setelah melalui proses penanganan dan pendataan sesuai ketentuan, kedua unit sepeda motor yang berhasil diamankan langsung dikembalikan kepada para pemilik masing-masing melalui mekanisme restitusi. “Pengembalian kendaraan kepada pemiliknya merupakan bentuk perhatian dan komitmen Polri terhadap masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Kami berharap dengan dikembalikannya kendaraan tersebut, dapat membantu meringankan beban para korban sekaligus memberikan kepastian bahwa barang milik mereka dapat kembali,” ungkapnya. Lebih lanjut, Polres HSU mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi penyewaan maupun gadai kendaraan bermotor. Masyarakat diminta memastikan identitas pihak yang menyewa atau menerima gadai, memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan, serta tidak mudah tergiur dengan penawaran kendaraan berharga murah tanpa kejelasan asal-usul dan kepemilikannya. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak menerima, membeli, menyimpan, ataupun menggadaikan kendaraan yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau mengetahui adanya tindak pidana, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan KRYD dan upaya penegakan hukum secara berkelanjutan, Polres Hulu Sungai Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan pengungkapan tindak pidana, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (Agus)

SUKABUMI-BUDIK-KASUSNEW.COM – Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi Kota berhasil membongkar dugaan jaringan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang beroperasi lintas wilayah Sukabumi hingga Cianjur. Dalam pengungkapan tersebut, empat orang terduga pelaku berhasil diamankan dengan peran berbeda, sementara 20 unit sepeda motor disita sebagai barang bukti. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengatakan, keberhasilan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Quick Wins Presisi Triwulan I Kapolri yang berlangsung pada 27 Oktober hingga 7 November 2026. “Ini sebagai langkah penegasan Polres Sukabumi Kota dalam meningkatkan penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata AKBP Sentot, Senin (9/11). Empat orang yang diamankan masing-masing berinisial IS (38), warga Kecamatan Baros, yang diduga berperan sebagai joki atau pengendara sepeda motor saat aksi pencurian berlangsung. Lalu kemudian AR (34), warga Kecamatan Cikembar, yang bertindak sebagai eksekutor atau orang yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. AKBP Sentot juga menjelaskan, dua orang lainnya berinisial S (34) dan H (35), warga Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Keduanya diduga berperan sebagai penadah kendaraan bermotor hasil kejahatan. Dari hasil penyidikan, polisi mengidentifikasi sejumlah peristiwa pencurian yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok tersebut. Empat kejadian di antaranya berlangsung pada 28 Juni sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar 9 Oktober. Di kawasan Lembursitu 13 Februari di wilayah Cibolang, Kecamatan Gunungguruh serta 29 Oktober di Kecamatan Cikembar. Pengembangan perkara ujarnya, kemudian membuka dugaan jangkauan aksi kelompok tersebut yang tidak hanya terbatas di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Penyidik menemukan indikasi keterkaitan dengan sejumlah kejadian pencurian di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Secara keseluruhan, hasil pengembangan sementara mengarah pada 21 tempat kejadian perkara (TKP). Sebanyak 16 TKP berada di wilayah pengungkapan awal, sedangkan lima TKP lainnya berada di luar wilayah tersebut. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkara yang diungkap memiliki cakupan lebih luas dan masih menjadi bagian dari pendalaman penyidikan. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 20 unit sepeda motor. Selain itu, turut disita satu batang magnet, satu buah kunci letter T berikut batang kuncinya, satu buku BPKB, serta dua buah STNK. Pada bagian lain perwira menengah Polri itu mengatakan, untuk mempertanggungjawabkan dugaan perbuatannya, para terduga pelaku dijerat dengan Pasal 477 ayat (1) KUHP tentang pencurian yang memiliki ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Sementara dugaan tindak pidana penadahan dikenakan Pasal 591 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara dan Pasal 592 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Di tengah keberhasilan pengungkapan tersebut, Polres Sukabumi Kota juga mengajak masyarakat memperkuat langkah pencegahan tindak kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Warga diimbau tidak mengabaikan keamanan saat memarkir kendaraan, selalu memastikan kendaraan terkunci dengan baik, serta menggunakan kunci pengaman tambahan. Kepolisian juga mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali kegiatan pos ronda sebagai bagian dari pengamanan lingkungan. Apabila menemukan kejadian mencurigakan maupun mengalami tindak kriminalitas, warga diminta segera menghubungi petugas kepolisian agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. (Ale)

KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com.              Dugaan aktivitas pengumpulan atau penimbunan Bahan Bakar BBM jenis Solar Bersubsidi di wilayah Desa Cieurih, Blok Wage, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menjadi perhatian masyarakat. Informasi mengenai dugaan tersebut mencuat setelah adanya keterangan dari seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyebutkan adanya aktivitas pengumpulan solar dalam jumlah yang dinilai cukup besar di lokasi tersebut. Meski demikian, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan legalitas penyimpanan maupun peruntukan BBM jenis solar bersubsidi yang dimaksud. Berdasarkan penelusuran awal awak media, lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan solar tersebut berada di sebuah bangunan gudang yang berdekatan dengan kediaman Kepala Desa (Kuwu) Cieurih. Saat dikonfirmasi di lokasi, Kuwu Cieurih memberikan penjelasan bahwa solar yang berada di gudang tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional alat berat jenis Beko. Ia juga menyatakan bahwa kegiatan penyaluran solar tersebut dilengkapi dokumen legalitas. “Saya baru didatangi awak media setelah bertahun-tahun, baru saat ini. Kebetulan saya juga menjadi kepala PKBM. Solar tersebut saya salurkan untuk alat berat, beko dan legalitasnya juga ada, lengkap,” ungkap Kuwu Cieurih saat ditemui awak media, Minggu (8/11/2026). Pernyataan tersebut menjadi salah satu keterangan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi oleh instansi berwenang, khususnya terkait asal-usul BBM, status solar yang disimpan, serta perizinan kegiatan penyimpanan dan penyalurannya. Dugaan Keterlibatan Oknum Perlu Diklarifikasi Dalam proses konfirmasi awal kepada salah satu perangkat Desa, awak media memperoleh pernyataan yang menyebut adanya dugaan keterkaitan pihak kepolisian, khususnya seorang anggota yang disebut berasal dari satuan Intelkam Polres Kuningan berinisial D. Informasi tersebut masih sebatas pernyataan yang disampaikan dalam proses konfirmasi dan belum didukung bukti yang dapat memastikan adanya keterlibatan pihak sebagaimana disebutkan. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dari pihak terkait, termasuk Polres Kuningan, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus menghindari munculnya kesimpulan yang merugikan pihak tertentu. Masyarakat Minta Pengawasan Distribusi Solar Bersubsidi Masyarakat berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat melakukan penelusuran secara objektif terhadap informasi tersebut. Pasalnya, BBM bersubsidi merupakan komoditas yang distribusinya diatur pemerintah agar tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berhak sesuai ketentuan. Pengawasan terhadap asal-usul, penyimpanan, pengangkutan, hingga penyaluran BBM dinilai penting untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap aparat dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah mengalami perubahan, terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur kegiatan usaha dan penyalahgunaan BBM. Pasal 53 huruf c mengatur sanksi terhadap penyimpanan BBM tanpa Izin Usaha Penyimpanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi Rp30 miliar. Sementara itu, Pasal 55 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi atau pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar. Penerapan ketentuan hukum tersebut tentunya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, unsur tindak pidana, serta pembuktian oleh aparat penegak hukum. Hingga berita ini disusun, keterangan mengenai dokumen legalitas yang diklaim dimiliki pihak pengelola serta dugaan keterkaitan oknum kepolisian masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab (Asep Rusliman)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com      Tim Patroli Gabungan Brimob Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya bersama Tim 3P Polres Metro Jakarta Timur mengamankan empat pemuda yang diduga hendak terlibat tawuran di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (8/11/2026) dini hari. Penanganan bermula dari laporan warga mengenai sekelompok pemuda yang diduga akan terlibat tawuran. Petugas segera menuju lokasi dan melakukan pengejaran saat kelompok tersebut berusaha meninggalkan lokasi. Empat pemuda kemudian diamankan bersama empat bilah senjata tajam dan satu sepeda motor. Mereka selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur untuk pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Dansat Brimob Polda Metro Jaya Kombes Pol. Henik Maryanto mengatakan, patroli dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan keamanan. “Kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat diharapkan dapat mencegah potensi gangguan kamtibmas. Setiap informasi yang diterima juga harus direspons dengan cepat agar gangguan keamanan dapat segera diantisipasi,” ujarnya. Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak dan remaja pada malam hingga dini hari. “Kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah tawuran yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Jika melihat potensi gangguan kamtibmas, segera sampaikan kepada petugas atau melalui Layanan Polisi 110,” pungkasnya. (Agus)

BANDUNG – Bidik-kasusnews.com Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M H. menginformasikan bahwa Patroli malam Sat Samapta Polres Garut berhasil mengamankan 21 pemuda yang diduga hendak melakukan penyerangan terhadap kelompok lain di kawasan Jalan Siliwangi, tepatnya di depan Yogya Garut, Sabtu (7/11/2026) sekitar pukul 03.20 WIB. Kasat Samapta Polres Garut Iptu Ana Gumilang mengatakan pengamanan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya sekelompok pemuda berkumpul dan menimbulkan kecurigaan di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Patroli Sat Samapta Polres Garut langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengamanan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati 21 pemuda yang rata-rata masih berusia di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan awal, kelompok tersebut diduga merupakan gabungan dari beberapa kelompok yang dikenal dengan nama Senju, PMGI, dan Warmih, yang disebut-sebut tengah beraliansi dan berencana melakukan penyerangan terhadap kelompok lain. Dalam kegiatan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga senjata tajam, yakni satu golok panjang, satu celurit, dan satu samurai, serta dua botol yang diduga berisi bahan bakar untuk bom molotov. Selain itu, polisi juga mengamankan 12 unit sepeda motor serta 12 botol minuman keras, terdiri dari tujuh botol Intisari dan lima botol ciu. “Seluruh pemuda beserta barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Garut untuk dilakukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai prosedur yang berlaku.” ujar Iptu Ana, Minggu (8/11/2026) Pengamanan ini merupakan bagian dari upaya preventif Sat Samapta Polres Garut dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya mengantisipasi potensi aksi tawuran, penyerangan antarkelompok, maupun tindak kriminalitas jalanan yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Polres Garut mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah terjadinya gangguan kamtibmas. Polres Garut juga mengimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan dan kepedulian terhadap aktivitas anak-anaknya, terutama pada malam hingga dini hari, agar tidak terlibat dalam pergaulan yang berpotensi mengarah pada aksi kekerasan maupun tindak pidana. Apabila masyarakat mengetahui adanya potensi gangguan keamanan atau membutuhkan bantuan kepolisian, segera hubungi Call Center 110 (bebas pulsa) yang siaga selama 24 jam. Polres Garut berkomitmen untuk terus hadir menjaga keamanan masyarakat. Bersama, kita cegah tawuran dan wujudkan Garut yang aman dan kondusif. (Asep Rusliman)

Indramayu – Bidik-kasusnews.com Kepolisian Resor (Polres) Indramayu Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik penadahan sepeda motor hasil pencurian yang disertai pemalsuan dokumen sekaligus pengubahan identitas kendaraan secara menyeluruh, mulai dari nomor rangka, nomor mesin, hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pengungkapan ini membuktikan adanya pola terorganisir yang menyulitkan pelacakan asal-usul kendaraan curian sebelum kembali dipasarkan kepada masyarakat. Unit Reserse Mobilitas (Resmob) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Indramayu berhasil mengamankan dua pria berinisial ZK alias Bebek (37) dan J alias Jarih (47), yang keduanya merupakan warga Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu. Penangkapan dilakukan pada hari Jumat, 30 Oktober 2026, setelah penyelidikan yang dilakukan secara bertahap dan cermat. Kapolres Indramayu, AKBP Prianggo P. M., melalui Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muchammad Arwin Bahar, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari pengembangan penyidikan perkara pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Kecamatan Balongan. Dari hasil pemeriksaan terhadap W alias Pekrok yang sebelumnya telah diamankan, petugas memperoleh informasi penting bahwa salah satu sepeda motor hasil pencurian telah dijual kepada ZK alias Bebek. Berdasarkan petunjuk tersebut, tim Unit Resmob segera melakukan pelacakan hingga berhasil mengamankan ZK di kediamannya di Desa Srengseng, Blok Galur, Kecamatan Krangkeng, sekitar pukul 12.00 WIB. Dari pemeriksaan awal, ZK mengakui bahwa kendaraan yang diterimanya telah dijual kembali kepada J alias Jarih. Petugas kemudian menyusul ke kediaman J di Blok Andalas, Desa Srengseng, dan berhasil mengamankannya. Kedua tersangka selanjutnya dibawa ke Markas Polres Indramayu untuk menjalani pemeriksaan lebih mendalam. AKP Arwin menjelaskan bahwa dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan dugaan praktik terstruktur pengubahan identitas kendaraan yang dilakukan sebelum sepeda motor hasil kejahatan tersebut diperjualbelikan kembali. ZK diduga berperan menerima kendaraan hasil pencurian sekaligus melakukan pemalsuan identitas dengan mengubah nomor rangka dan nomor mesin agar tidak terlacak asal-usulnya. Selain itu, ZK diduga menyediakan STNK yang digunakan untuk menyesuaikan identitas kendaraan setelah nomor rangka dan nomor mesinnya dimanipulasi. Berdasarkan keterangannya, ZK mengaku memperoleh sejumlah STNK tersebut melalui transaksi daring yang berawal dari media sosial Facebook. Dokumen-dokumen itu kemudian diduga dipakai untuk melengkapi kendaraan yang identitasnya telah diubah, sehingga tampak sah dan sesuai data administrasi. Tidak hanya itu, ZK juga diduga menerima pesanan pembuatan atau penyesuaian STNK serta perbaikan kunci sepeda motor yang rusak dari pihak lain. Ia mengaku menerima jasa pengubahan nomor rangka, nomor mesin, penyiapan STNK, dan perbaikan kunci dengan tarif berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp500 ribu per unit kendaraan. Penyidik juga mendalami keterangan ZK mengenai dugaan penerimaan pesanan pengubahan identitas sepeda motor dari sejumlah pihak dalam berbagai transaksi sebelumnya. Dalam salah satu perkara yang dikembangkan, ZK mengaku menerima sepeda motor Honda Vario hasil pencurian di wilayah Balongan dari W alias Pekrok dengan harga Rp3 juta. Kendaraan tersebut kemudian diduga diubah nomor rangka dan nomor mesinnya sebelum dijual kembali. Sementara itu, J alias Jarih diduga berperan sebagai penadah yang menerima sepeda motor dari ZK maupun pihak lainnya untuk kemudian dipasarkan kembali. Ia mengaku beberapa kali menerima kendaraan dan menjualnya kepada pihak lain, serta mengetahui bahwa sebagian kendaraan yang diterimanya telah mengalami pengubahan identitas sebelum diperjualbelikan. Dalam pengungkapan ini, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berharga, yaitu satu unit Honda Beat merah putih, satu unit Honda Beat hitam, serta satu unit Honda Scoopy merah. Selain tiga unit sepeda motor, petugas turut menyita dua lembar STNK yang diduga palsu, lima buah kunci sepeda motor buatan, tiga pelat nomor kendaraan, serta satu set peralatan yang diduga digunakan untuk mengubah nomor rangka sepeda motor. Seluruh barang bukti tersebut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dari catatan kepolisian, ZK diketahui pernah menjalani hukuman dalam perkara pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor pada tahun 2020. Sementara itu, J juga mengaku pernah menjalani hukuman dalam sejumlah perkara sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pola berulang yang menjadi perhatian serius pihak kepolisian. AKP Arwin menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami keterkaitan kedua tersangka dengan pihak lain yang diduga terlibat dalam aliran penadahan maupun pemalsuan dokumen kendaraan. Pengembangan juga dilakukan untuk menelusuri asal-usul kendaraan yang diamankan serta mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Di akhir keterangannya, AKP Arwin mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat membeli sepeda motor bekas, terutama kendaraan yang ditawarkan dengan harga tidak wajar atau dokumen yang keasliannya diragukan. Masyarakat diharapkan memastikan kesesuaian nomor rangka, nomor mesin, STNK, serta kelengkapan dokumen kepemilikan sebelum melakukan transaksi, agar tidak terlibat dalam jual beli kendaraan yang berasal dari tindak kejahatan. Terpisah, Kasi Humas Polres Indramayu, AKP Tarno, kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp ke nomor 081999700110 atau menghubungi Call Center 110 apabila menemukan adanya tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitarnya. (Asep Rusliman)