SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menilai, perjuangan mempertahankan bangsa tidak berhenti pada generasi yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. “Di era sekarang ini, generasi muda memiliki bentuk perjuangan yang berbeda sesuai dengan tantangan zaman,” kata Ayep usai peringatan HUT TNI ke-81 di Lapang Merdeka, Senin (5/9). Turut hadir Ketua DPRD Wawan Juanda, Forkopimda dan para Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya. Menurutnya, para pejuang terdahulu menghadapi berbagai keterbatasan dari sisi persenjataan bahkan harus menggunakan bambu runcing demi mempertahankan tanah air. “Sekarang jauh berbeda di mana perjuangan generasi saat ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi,” ujarnya. Di samping itu, pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi menjadi bagian penting dari perjuangan generasi masa kini,” tegas Ayep Ia juga menjelaskan, kedua sektor tersebut harus menjadi kekuatan penting dalam membawa Indonesia menuju cita-cita Generasi Emas 2045. Karena itu, generasi muda dituntut tidak hanya memahami sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mampu mengambil peran dalam pembangunan. Ayep juga mengingatkan bahwa perjalanan mempertahankan NKRI merupakan hasil perjuangan bersama. TNI dan rakyat memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk ketika Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Raden Koesoemo Hutaripto, turut menekankan pentingnya generasi sekarang memahami sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan panjang tersebut pada akhirnya membawa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. “Sejarah perjuangan bangsa tidak boleh dilupakan oleh generasi sekarang,” tegasnya. Pesan Jas Merah, atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, dinilai tetap relevan. Generasi muda perlu mengetahui bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang dirasakan saat ini lahir melalui proses panjang serta pengorbanan yang tidak sedikit. Di sisi lain, bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2030 harus dipersiapkan dengan serius. Besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi peluang besar apabila dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Generasi Z, milenial hingga generasi Alfa pun diharapkan mampu menjadi bagian aktif dalam pembangunan. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk ikut menentukan masa depan bangsa. Pesan tersebut juga berlaku bagi anak-anak muda di Kota Sukabumi. Waktu dan energi generasi muda diharapkan tidak dihabiskan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi masa depan. Sebaliknya, potensi anak muda harus diarahkan pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semangat persatuan dan kedaulatan yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan TNI juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Kota Sukabumi didorong untuk menerjemahkan semangat bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, HUT ke-81 TNI tidak hanya dimaknai sebagai peringatan perjalanan panjang institusi pertahanan negara. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga dan membangun Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Generasi muda menjadi salah satu kekuatan utama yang diharapkan mampu meneruskan semangat perjuangan tersebut melalui peningkatan kualitas diri, penguatan ekonomi dan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa penghormatan terhadap jasa para pahlawan tidak boleh berhenti pada upacara maupun ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP). Nilai perjuangan para pahlawan, kata dia, harus diteruskan melalui kerja nyata untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Penegasan itu disampaikan Ayep Zaki usai mengikuti ziarah ke TMP Surya Kencana dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81, Jumat (2/10). Dia menambahkan, bangsa Indonesia hari ini berdiri di atas pengorbanan para pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Karena itu, generasi penerus memiliki kewajiban moral untuk memastikan perjuangan tersebut tidak berhenti sebagai catatan sejarah. “Tidak ada kita kalau tidak ada pahlawan. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada para pejuang revolusi,” tegas Ayep. Sebagai kepala daerah, Ayep mengatakan dirinya berkewajiban menerjemahkan cita-cita para pejuang ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menegaskan, implementasi perjuangan tersebut harus berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika. “Sebagai kepala daerah hari ini kita mengimplementasikan cita-cita para pejuang. Apa implementasinya? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. Ayep secara khusus menekankan bahwa salah satu inti perjuangan tersebut adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip itu, menurutnya, harus menjadi bagian dari kerja pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat. “Kita implementasikan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. Bagi Ayep, perjuangan para pahlawan tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus dilanjutkan melalui pengabdian dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Ia berharap para pahlawan yang telah gugur dapat “melihat” bahwa generasi penerus benar-benar bekerja untuk melanjutkan cita-cita yang dahulu mereka perjuangkan. “Sehingga para arwah para pahlawan akan tenang di surga melihat kita bekerja untuk implementasi,” tutur Ayep. Sementara itu, Dandim 0607/Kota Sukabumi, Letkol Inf Beny Syafri, S.H.,M.Han, menyampaikan bahwa ziarah ke TMP merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT TNI sekaligus momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan. Menurutnya, penghormatan tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi agar tidak kehilangan semangat dalam meneruskan perjuangan para pendahulu. “Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan ziarah dalam rangka HUT TNI, ziarah ke TMP. Tentunya ini untuk mengingatkan kita untuk tetap terus berjuang melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan terdahulu,” ujarnya. Ziarah tersebut pun menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, menjaga persatuan, serta memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Sukabumi tidak hanya dimaknai sebagai agenda tahunan. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengajak seluruh pihak menjadikan momentum tersebut sebagai dorongan untuk menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat. Dia menyatakan, nilai Pancasila akan memiliki makna apabila diwujudkan melalui kebijakan dan kerja nyata yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Hal itu disampaikan Ayep setelah mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Sukabumi, Kamis (1/10/2026). Ia menilai, berbagai persoalan yang masih terjadi di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak gagasan. Dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menerjemahkan gagasan tersebut menjadi tindakan dan program yang benar-benar berjalan. “Pemikir dan gagasan di Indonesia sudah terlalu banyak. Yang kita perlukan adalah eksekutor-eksekutor untuk melaksanakan dan mengimplementasikan keadilan,” ujar Ayep. Ayep juga menyoroti kondisi pendidikan di Kota Sukabumi. Ia menyebut data yang dimilikinya menunjukkan jumlah warga yang telah mencapai pendidikan doktoral masih sangat terbatas, sekitar 89 orang. Persoalan lainnya, kata dia, masih ditemukan warga yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum mempunyai ijazah sekolah dasar. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus ditangani dalam sektor pendidikan. “Bagaimana eksekusinya untuk pendidikan, pengangguran dan kemiskinan. Jangan hanya mengatakan harus begini, harus begitu. Kita sudah capek dengan itu. Yang penting bagaimana implementasinya,” katanya. Bagi Ayep, keberadaan persoalan pendidikan dan kemiskinan menjadi tantangan dalam menerjemahkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pemicu bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang masih ada. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk mempererat hubungan seluruh unsur masyarakat. Ia menyebut pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan yang memberikan pelayanan terbaik, sementara keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat. “Bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu, pemerintah harus selalu hadir dalam sebuah kebijakan untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap anak bangsa harus memperoleh kesempatan untuk bersekolah sebagai bagian dari amanat konstitusi. Ketua DPRD turut menyampaikan harapan terhadap wacana pendidikan gratis dari TK negeri hingga perguruan tinggi negeri yang disebut membutuhkan anggaran besar dan diharapkan dapat direalisasikan melalui perencanaan yang terukur. Untuk pembangunan Kota Sukabumi, ia mengajak masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan. Komunikasi, koordinasi dan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat dinilai menjadi bagian penting agar berbagai program dapat berjalan dan memberikan manfaat secara luas. “Pemerintah tanpa sokongan dan dukungan masyarakat tidak akan sukses. Semua elemen harus berjibaku bersama membangun Kota Sukabumi,” kata Wawan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Keterbatasan ruang fiskal tidak membuat Pemerintah Kota Sukabumi menghentikan program pemberdayaan masyarakat. Dalam APBD Perubahan 2026, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) tetap dipertahankan dengan alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar. Keberlanjutan P2RW menjadi salah satu hasil pembahasan perubahan APBD Kota Sukabumi yang telah ditetapkan bersama DPRD Kota Sukabumi, Jumat (25/9/2026). Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan, P2RW merupakan program yang selama ini menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dan legislatif kepada masyarakat. “Janji kami DPRD kepada masyarakat Sukabumi bahwa program unggulan yang selama ini kita jalankan, yaitu P2RW, tetap jalan,” tegas Wawan. Menurutnya, anggaran P2RW dapat direalisasikan setelah seluruh proses perubahan APBD selesai. Tahapannya meliputi evaluasi oleh gubernur, penyempurnaan, pengundangan hingga proses pencairan. Wawan mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2026 memang berlangsung dalam situasi fiskal yang tidak mudah. Sejumlah program dan kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sementara beberapa program yang belum terealisasi kembali menjadi perhatian dalam pembahasan. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi bahan evaluasi agar program-program unggulan yang telah direncanakan tidak kembali mengalami hambatan dalam pelaksanaan. “Ini jadi catatan untuk ke depan. Insyaallah tidak akan terjadi lagi program-program unggulan ini tidak terekseskusi. Ini program bagus yang harus berkelanjutan,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menjelaskan, penyesuaian APBD Perubahan dilakukan karena kemampuan fiskal daerah tengah menghadapi tekanan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah transfer ke daerah (TKD) yang belum sepenuhnya diterima. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memilah kembali sejumlah kegiatan agar struktur anggaran tetap seimbang. “Karena kondisi fiskal, TKD dan sebagainya sedang lemah, kita pun menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dari kegiatan-kegiatan itu banyak yang direposisi dan dikurangi demi balancing,” kata Ayep usai mengikuti rapat paripurna. Selain TKD, kewajiban pembayaran Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi salah satu beban yang harus diperhitungkan dalam penataan anggaran. Ayep mengatakan, setelah dilakukan komunikasi dengan BPJS Kesehatan, pembayaran kewajiban tersebut dapat dilakukan secara bertahap pada 2027. Dengan skema itu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap pembayaran tunjangan kinerja aparatur. Pembayaran yang semula direncanakan pada November 2026 akan digeser ke Januari 2027. “Besaran pembayaran sekitar 50 persen dan tanpa adanya potongan,” ujarnya. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah juga menerima sebagian dana kurang salur dari pemerintah pusat. Namun, Ayep menyebut penyaluran TKD hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Bahkan, masih terdapat akumulasi dana transfer sejak 2021 yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah. “TKD itu dibayar ke daerah tidak langsung sekaligus. Transfer ke daerah bertahap. Sampai saat ini pun ada yang belum tuntas 100 persen. Ada akumulasi dari 2021, masih ada sekitar Rp46 miliar yang merupakan utang dari pusat ke daerah yang belum dibayar,” jelasnya. Meski menghadapi tekanan fiskal, penetapan APBD Perubahan 2026 akhirnya menghasilkan postur anggaran yang berimbang. Penyesuaian dilakukan melalui reposisi maupun pengurangan sejumlah kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Setelah ditetapkan, dokumen APBD Perubahan 2026 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalani evaluasi. Pemerintah Kota Sukabumi memiliki waktu tiga hari untuk mempersiapkan dan menyerahkan dokumen tersebut. Proses evaluasi gubernur berlangsung selama 14 hari kerja, sebelum kemudian dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah daerah. “Sabtu, Minggu dan hari libur tidak dihitung. Setelah itu kembali ke sini untuk kita sempurnakan dalam waktu sepekan. Paling lama kita kembalikan lagi ke sana untuk register,” terang Ayep. Dengan demikian, meski ruang fiskal masih terbatas, pemerintah daerah bersama DPRD tetap mempertahankan program yang dinilai telah menjadi bagian dari komitmen pemberdayaan masyarakat, termasuk P2RW. Ke depan, kondisi fiskal daerah diharapkan membaik seiring proyeksi peningkatan transfer ke daerah pada 2027 dan 2028. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kebijakan serta penyaluran anggaran pemerintah pusat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tidak boleh berdampak pada keberlanjutan program yang sudah berjalan. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki secara khusus memastikan program 12 PAS tetap dilanjutkan meski dalam waktu dekat terjadi pergantian Kepala Dinas Sosial. Penegasan itu disampaikan Ayep saat menghadiri pelaksanaan 12 PAS yang kini memasuki episode ke-22 dan ke-23 di Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Rabu (23/9). Dia menegaskan, 12 PAS merupakan program yang dinantikan masyarakat. Karena itu, perubahan pejabat tidak boleh menjadi alasan pelayanan dan program sosial pemerintah berhenti atau mengalami hambatan. “Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Saya fokus ke bagaimana 12 PAS terus berjalan,” kata Ayep. Pelaksanaan 12 PAS di Warudoyong sekaligus menjadi momentum terakhir bagi Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Asep Suhendrawan sebelum mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2026. “Pak Asep akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober. Sekarang hari terakhir beliau menjabat,” ujar Ayep. Ayep memastikan estafet kepemimpinan di Dinas Sosial nantinya tetap diarahkan untuk menjaga program yang sudah berjalan. Kepala dinas baru yang akan dilantik pada Oktober diharapkan langsung melanjutkan agenda pelayanan sosial kepada masyarakat. “Pada Oktober nanti akan ada kepala dinas yang baru, untuk melanjutkan program ini,” tegasnya. Bagi Ayep, keberlanjutan program jauh lebih penting daripada siapa pejabat yang sedang menduduki posisi tertentu. Pergantian dalam birokrasi, kata dia, merupakan bagian dari proses pemerintahan, sedangkan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Karena itu, 12 PAS bukan satu-satunya program yang menjadi perhatian. Pemkot Sukabumi juga tengah memfokuskan kebijakan pada pasar murah, penanganan pengangguran, serta penanganan stunting. “Saya fokus ke bagaimana 12 PAS terus berjalan, kemudian juga pasar murah, kemudian juga pengangguran, dan stunting,” ungkapnya. Empat fokus tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan dampak yang lebih nyata kepada masyarakat. Ayep berharap program-program tersebut dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan warga. “Saya kira kalau ini fokus, insyaallah Sukabumi akan jauh lebih baik,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, Ayep didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Kepala Dinas Sosial Asep Suhendrawan, Sekretaris Dinas Sosial dr. Lulis Delawati, Camat Warudoyong Raden Abdul Muis, Lurah Sukakarya Sri Andayani serta Lurah Benteng Muhammad Indra Nur Ismi Suwandi, S.STP. Sementara terkait sosok yang akan menggantikan Asep Suhendrawan, Ayep meminta masyarakat menunggu hingga agenda pelantikan pada 1 Oktober 2026. Ia menyebut seluruh proses pengisian jabatan tersebut telah selesai. “Terkait siapa yang akan mengisi jabatan Dinas Sosial masih harus menunggu 1 Oktober. Sudah, sudah semua sudah selesai, tinggal pelantikan saja,” ungkapnya. Ayep juga menyebut agenda pelantikan Oktober mendatang berpotensi mencakup perubahan pada sejumlah posisi lain di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. “Oktober ada pelantikan, perombakan juga yang lain atau hanya pengisian kekosongan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Era pengawasan birokrasi berbasis data mulai diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi. Pemkot kini mengembangkan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SUKASAI) yang diproyeksikan menjadi sistem digital untuk membaca data pemerintahan sekaligus membantu memantau aktivitas aparatur secara real time. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan, SUKASAI dibangun bukan sekadar sebagai aplikasi pencatat kehadiran pegawai. Sistem tersebut dikembangkan untuk menghubungkan berbagai data dari perangkat daerah sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi pemerintahan secara lebih cepat. “Ini bukan hanya soal absensi. Kita bisa melihat cuti, sakit, kehadiran, tugas dan berbagai aktivitas kepegawaian secara real time. Kemudian seluruh data perangkat daerah juga masuk,” kata Ayep usai Launching SUKASAI di Lobi BKPSDM Kota Sukabumi, Selasa (22/9/2026). Ayep menambahkan, data yang masuk ke dalam sistem cukup luas. Di antaranya data kependudukan, stunting, kelompok desil 1 sampai 10, pendidikan SD, SMP dan SMA, serta data perizinan. Integrasi tersebut diharapkan membuat pemerintah memiliki basis informasi yang lebih lengkap ketika melakukan analisis maupun menyusun kebijakan. Bahkan, SUKASAI juga dilengkapi referensi berbagai regulasi yang berlaku. Ketika perangkat daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan kepastian awal mengenai aspek hukum, sistem dapat digunakan sebagai bahan referensi. “Kalau ada perangkat daerah yang ragu, ini salah atau tidak secara hukum, bisa meminta referensi. Nanti rekomendasinya tetap dikonsultasikan dan disahkan oleh konsultan di bidang hukum,” ujar Ayep. Artinya, AI tidak ditempatkan sebagai pihak yang menentukan benar atau salah. Sistem hanya memberikan analisis awal, sedangkan keputusan tetap melalui mekanisme pemerintahan dan pihak yang memiliki kewenangan. Ayep juga mengungkapkan bahwa kemampuan membaca data SUKASAI dapat diarahkan untuk menemukan indikasi persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut. “Kalau ada temuan, misalnya PPA atau persoalan judi online, sistem membaca berdasarkan data secara objektif. Setelah itu diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti, apakah sanksinya berat, sedang atau ringan,” jelasnya. Dengan demikian, temuan yang muncul dari sistem tidak otomatis menjadi sanksi. Data tetap harus diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur pemeriksaan. Ayep menegaskan, transformasi digital yang dilakukan Pemkot Sukabumi harus tetap berujung pada perbaikan tata kelola pemerintahan. “Perangkat daerah harus berbau dan bermuara pada sistem yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan,” tegasnya. Peluncuran SUKASAI turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, para Asisten Daerah, Staf Ahli, kepala SKPD, Direktur BLUD serta para camat. Di balik pengembangan SUKASAI, BKPSDM Kota Sukabumi juga telah melakukan eksperimen dengan pegawai AI bernama Joy. Kepala BKPSDM Kota Sukabumi Taufik Hidayah mengatakan, Joy telah menjalani uji coba selama sekitar dua bulan. Dalam periode tersebut, AI mulai digunakan untuk membantu sejumlah pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data, analisis dan kecepatan. “Untuk beberapa pekerjaan tertentu ternyata dia lebih cepat. Ada pekerjaan penting yang membutuhkan kecepatan, ternyata dia bisa memenuhi efektivitas itu,” kata Taufik. Menurutnya, Joy telah membantu sekitar tujuh output pekerjaan besar. Salah satu penerapannya adalah membantu menyusun formula untuk menyaring dan memetakan data kepegawaian. Pekerjaan tersebut diperlukan ketika pemerintah harus menganalisis ratusan data dengan tingkat pelanggaran maupun frekuensi yang berbeda. AI kemudian membantu membuat rancangan formula dan kajian awal. Namun, hasil analisis tersebut tidak langsung dijadikan keputusan. “Dia membuat draf, kemudian kita baca. Kajian dan analisanya bagus, lalu kita sepakati. Jadi draf awal idenya dari pegawai AI,” ujarnya. Taufik menegaskan, pekerjaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, klarifikasi, validasi dan pendalaman tetap menjadi tanggung jawab manusia. “Kalau pemeriksaan, AI tidak bisa. Itu harus pendalaman dan validasi oleh Inspektorat,” tegasnya. Pemanfaatan AI di lingkungan Pemkot Sukabumi rencananya mulai diperluas pada Oktober 2026. Jika sebelumnya masih berfokus pada BKPSDM, akses nantinya akan diberikan kepada sejumlah kepala perangkat daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menghadapi kebutuhan pegawai yang semakin selektif. Taufik menyebut, selama ini Kota Sukabumi rata-rata menerima sekitar 200 pegawai baru setiap tahun. Jumlah tersebut relatif sebanding dengan pegawai yang memasuki masa pensiun. Namun, pemerintah mulai mengubah pola tersebut. Pada 2027, penerimaan pegawai baru direncanakan hanya sekitar 20 orang. “Kalau kebiasaan lama menerima pegawai baru banyak, 200. Untuk tahun-tahun ke depan tidak menerima sebanyak sebelumnya. Kita buktikan 2027 hanya menerima 20 orang,” katanya. Menurut Taufik, strategi tersebut bukan berarti memberhentikan ASN yang masih bekerja. Pegawai yang ada tetap menjalankan tugasnya, sementara teknologi digunakan untuk membantu menutup sebagian kebutuhan pekerjaan yang muncul akibat berkurangnya jumlah personel. Ia mencontohkan kondisi di BKPSDM. Tiga posisi pegawai yang kosong akibat satu orang pensiun dan dua orang mutasi belum langsung diisi. “Di BKPSDM saya kehilangan tiga staf. Saya belum mengganti satu pun. Tapi dengan inovasi dan adanya pegawai AI, mudah-mudahan peran tiga tadi bisa dibantu sehingga pekerjaan tidak terhambat,” ujarnya. Pemanfaatan AI juga dikaitkan dengan upaya Pemkot Sukabumi menekan proporsi belanja pegawai. Belanja pegawai pada 2026 disebut masih berada di kisaran 41,08 persen atau sekitar Rp420 miliar. Sementara ketentuan UU HKPD mengarahkan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dengan batas penyesuaian hingga 2028. Pemkot menyiapkan strategi melalui pengurangan belanja pegawai sekaligus peningkatan PAD. Belanja pegawai ditargetkan berkurang sekitar Rp50 miliar pada 2027 dan kembali turun sekitar Rp50 miliar pada 2028. Di sisi lain, PAD diproyeksikan naik dari sekitar Rp1,19 triliun menjadi Rp1,24 triliun pada 2027 dan Rp1,29 triliun pada 2028. Dalam kondisi tersebut, AI diposisikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus selalu menambah jumlah pegawai. Taufik menekankan bahwa konsep yang dibangun Pemkot Sukabumi bukan menggantikan ASN dengan mesin. “Bukan menggantikan. Pegawai manusia punya keunggulan dalam perasaan, etika dan pengambilan keputusan. Pegawai AI bergerak di ranah analisis, akurasi dan kecepatan. Perpaduan pegawai manusia plus pegawai AI menjadi satu tim,” tegas Taufik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi akan memperluas deteksi tuberkulosis (TBC) dengan menyasar anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penemuan kasus dan memutus penularan TBC di masyarakat. Rencana penyisiran tersebut disampaikan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki saat menerima bantuan 977 paket Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk anak dari PT Indofarma (Persero) di Balai Kota Sukabumi, Senin (21/9/2026). Ayep menegaskan, penanganan TBC menjadi salah satu fokus Pemkot Sukabumi dalam menangani persoalan kesehatan sekaligus kerentanan sosial masyarakat. “Akan ada pemeriksaan khusus anak sekolah untuk disisir dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi,” kata Ayep. Menurutnya, pemeriksaan secara lebih luas diperlukan untuk mengetahui kasus TBC sedini mungkin sehingga anak yang terindikasi dapat segera mendapatkan penanganan dan pengobatan. Pemkot, lanjut Ayep, tidak ingin penanggulangan TBC berhenti pada pengobatan pasien yang telah terdeteksi. Upaya pencegahan dan penemuan kasus harus diperkuat agar penanganannya lebih efektif. “Fokus di Kota Sukabumi menyelesaikan penyakit sosial, salah satunya TBC. Penyakit kemiskinan, kebodohan, stunting, pengangguran akan kami benahi dalam 5 sampai 10 tahun ke depan,” ujarnya. Selain lingkungan pendidikan, Pemkot Sukabumi juga memberi perhatian terhadap kondisi kesehatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Dari pemeriksaan yang dilakukan, Ayep menyebut masih ditemukan persoalan kesehatan, termasuk TBC. “Dari sekian pekerja CPMI, ada masalah di kesehatan, TBC juga. Masih ada di bawah 5 persen. Kita perlu mengobati lebih dulu. Ini tugas sosial kita bersama melalui program penanggulangan TB,” katanya. Penguatan penanganan TBC tersebut mendapat dukungan dari PT Indofarma melalui programIndofarma Hadir untuk Penanggulangan TB Anak. Sebanyak 977 paket OAT anak diserahkan untuk membantu kebutuhan pengobatan pasien TBC anak di Kota Sukabumi. Direktur PT Indofarma Sahat Sihombing mengatakan, persoalan TBC membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya. “Melalui kegiatan Indofarma Hadir untuk Pencegahan dan Penanggulangan TB, kami menyerahkan 977 paket Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk anak. Berharap ketersediaan obat ini bisa membantu anak yang membutuhkan,” ujar Sahat. Ia mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen Indofarma dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kolaborasi dengan Pemkot Sukabumi, Dinas Kesehatan dan Tim Kerja TB Jawa Barat juga diharapkan terus diperkuat. “Melalui kolaborasi berkelanjutan, sinergi ini dapat diperkuat. Paket OAT anak ini bisa memberikan manfaat dan menjadi ikhtiar kita bersama dalam mendukung Indonesia yang lebih sehat,” tambahnya. Penyerahan bantuan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama dan penyerahan simbolis 977 paket OAT anak kepada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Dengan dukungan obat dan perluasan pemeriksaan, Pemkot Sukabumi menargetkan penanggulangan TBC tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga memperkuat deteksi dini, pencegahan, dan penanganan kasus di kelompok rentan, khususnya anak-anak. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Program pelatihan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kota Sukabumi mencatat lonjakan capaian yang sangat signifikan. Sepanjang Agustus 2026, sebanyak 1.557 calon PMI telah mengikuti pelatihan persiapan kerja ke luar negeri, atau mencapai 938 persen dari target bulanan sebanyak 166 orang. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator menonjol dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan Pemerintah Kota Sukabumi hingga Agustus 2026. Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk memperoleh pembekalan sebelum memasuki pasar kerja luar negeri melalui jalur migrasi yang resmi. Secara kumulatif, jumlah warga yang telah mengikuti pelatihan persiapan menjadi calon PMI hingga Agustus 2026 mencapai 2.022 orang. Angka itu setara dengan 134 persen dari target kumulatif sebanyak 1.323 orang. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menilai pelatihan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapan tenaga kerja sebelum ditempatkan ke negara tujuan. Menurutnya, bekerja ke luar negeri tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga kesempatan memperoleh pengalaman dan wawasan internasional. “Bekerja ke luar negeri bukan hanya soal meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, tetapi juga memperluas pengalaman serta wawasan internasional bagi warga kita,” ujar Ayep Zaki, Rabu (16/9). Ketika mereka kembali nanti, para purna PMI ini diproyeksikan menjadi agent of change atau agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai profesionalisme dan inovasi, khususnya untuk kemajuan Kota Sukabumi, tambahnya. Tingginya capaian pelatihan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang tercatat sebagai pencari kerja. Sepanjang Agustus 2026, terdapat 697 pencari kerja, atau mencapai 240 persen dari target bulanan sebanyak 291 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 237 orang merupakan pencari kerja dalam negeri, sedangkan 460 orang merupakan calon PMI. Secara kumulatif, jumlah pencari kerja hingga Agustus mencapai 5.052 orang atau 217 persen dari target kumulatif sebanyak 2.328 orang. Untuk indikator keberangkatan, sebanyak sembilan calon PMI diberangkatkan pada Agustus 2026. Secara kumulatif, jumlah calon PMI yang telah resmi diberangkatkan ke negara tujuan mencapai 539 orang, atau 61 persen dari target tahunan sebanyak 664 orang. Ayep mengatakan tingginya capaian pelatihan menjadi modal untuk meningkatkan realisasi keberangkatan PMI. Proses tersebut tetap harus berjalan melalui tahapan administrasi dan penempatan resmi sesuai ketentuan. “Dengan angka pelatihan yang melampaui target, Pemerintah Kota Sukabumi optimis realisasi keberangkatan PMI akan terus meningkat seiring penyelesaian administrasi dan proses penempatan resmi di negara tujuan,” katanya. Lebih jauh, Pemkot Sukabumi menargetkan pengembangan ekosistem migrasi kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi warga yang berangkat ke luar negeri. Para purna PMI juga diharapkan mampu membawa pulang pengalaman, keterampilan, profesionalisme, dan wawasan baru yang dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan daerah. “Visi jangka panjang Pemkot Sukabumi untuk menjadikan Kota Sukabumi sebagai pilar penyerapan tenaga kerja berskala nasional. Kami memiliki cita-cita besar agar Kota Sukabumi berkembang menjadi kota yang ramah migran,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memastikan keterbatasan fiskal daerah tidak serta-merta menghapus hak aparatur sipil negara (ASN) atas Tunjangan Kinerja (Tukin). Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki menegaskan, tidak ada kebijakan penghapusan Tukin. Persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan kemampuan anggaran daerah, sehingga pembayaran terhadap sejumlah kewajiban dapat mengalami penyesuaian waktu. “Tidak ada penghapusan. Semuanya akan dibayar, tetapi ada beberapa yang mundur karena defisit anggaran,” ujar Ayep. Menurutnya, mekanisme Tukin juga tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kota. Ketentuan mengenai Tukin merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Pemkot Sukabumi pada prinsipnya melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kalau Tukin itu ketentuan dari pusat, dari Kementerian Keuangan. Aturan-aturannya oleh Kementerian Keuangan. Kita hanya menjalankan,” jelasnya. Ayep mengakui kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan pengelolaan yang sangat hati-hati. Penyesuaian anggaran menjadi langkah yang harus dilakukan agar berbagai kewajiban pemerintah tetap dapat diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, sebagian pembayaran bahkan berpotensi bergeser hingga 2027. Namun, Ayep kembali memastikan pergeseran waktu pembayaran tidak berarti penghilangan hak ASN. “Semua kita akan selesaikan dengan situasi keuangan yang sangat susah, tapi mundur,” tegasnya. Di luar persoalan Tukin, Ayep juga meminta aparatur di tingkat kelurahan tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan anggaran, kata dia, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi peran kelurahan dalam mendukung program pemerintah. Pemberdayaan masyarakat salah satunya diarahkan pada pengolahan sampah organik. Kelurahan juga diminta membantu optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan PBB-P2, mendukung program calon pekerja migran Indonesia (CPMI), serta ikut menjaga lingkungan. Arahan tersebut menegaskan bahwa pemerintah kota tetap mendorong aparatur kewilayahan bekerja aktif di tengah situasi fiskal yang sedang ketat. Di satu sisi, pemerintah harus menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan daerah. Di sisi lain, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan hak ASN tetap menjadi bagian yang harus diselesaikan secara bertahap dan terukur. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki turun langsung memantau pendistribusian bantuan pangan kepada masyarakat di sejumlah wilayah, Rabu (9/9). Didampingi Camat Warudoyong Raden Abdul Muis, Camat Gunungpuyuh Widya Yudha Setiawan dan Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Ujang Fahrudin atau biasa disapa Jet li. Dalam kunjungannya, Ayep bertatap muka langsung dengan para penerima manfaat. Sejumlah warga mengaku bersyukur dan merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Ayep pun mengingatkan masyarakat agar bantuan yang diterima dimanfaatkan sebaik-baiknya. Menurutnya, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat. “Melalui bantuan ini, saya berharap dapat meringankan beban hidup masyarakat. Tentu saja bantuan ini patut disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Ayep. Khusus di Kelurahan Karangtengah, penyaluran bantuan pangan menyasar 2.152 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 17 RW. Untuk mengantisipasi adanya perubahan data penerima, pihak kelurahan juga menyiapkan 68 data cadangan. Kasi Kesos Kelurahan Karangtengah Asep Santoso menjelaskan, data penerima menjadi salah satu bagian penting dalam proses penyaluran bantuan. Pendataan dan verifikasi dilakukan agar bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang memang masuk dalam daftar penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut mendapat sambutan positif dari warga. Salah satunya Titi, warga Babakangarung RT 02/RW 06. Ia mengaku senang setelah menerima bantuan beras sebanyak 30 kilogram untuk alokasi tiga bulan, yakni Juli, Agustus dan September. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kami memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ke depan kalau bisa ingin ditambah dengan minyak goreng,” ujar Titi. Bagi Titi dan warga penerima lainnya, bantuan beras tersebut cukup berarti untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga. Pemantauan langsung yang dilakukan Wali Kota Sukabumi juga menjadi bagian dari upaya memastikan proses distribusi berjalan dengan baik, sekaligus mendengar secara langsung kebutuhan dan aspirasi masyarakat penerima manfaat. Dengan jumlah penerima yang cukup besar, pemerintah daerah berharap bantuan pangan tidak hanya tersalurkan secara tertib, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. (Usep)