SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi memfasilitasi pengurusan legalitas tanah bagi warga penggarap Blok Kibitay, Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembursitu. Keputusan tersebut diarahkan untuk membuka jalan menuju kepastian hukum atas lahan yang selama ini dikelola masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutannya sebagai aset keluarga lintas generasi.   Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyerahkan rekomendasi pengurusan legalitas tanah kepada warga penggarap pada Rabu (21/10/2026). Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah mendorong agar proses administrasi pertanahan dapat berjalan sesuai ketentuan hingga memberikan kepastian status hukum bagi para penggarap. “Hari ini kita memberikan rekomendasi untuk pengurusan surat-surat tanah milik negara yang diserahkan menjadi milik penggarap di Blok Kibitay. Mudah-mudahan secepatnya selesai dan segera diserahterimakan kepada para warga penggarap,” ujar Ayep Zaki. Berdasarkan surat rekomendasi Wali Kota Sukabumi Nomor 500.17/rekom.32/bpkpd/2026 tertanggal 7 Oktober 2026, terdapat 59 petani penggarap dengan total luas lahan mencapai 37.767 meter persegi yang menjadi sasaran pengurusan legalitas tersebut. Rekomendasi itu menjadi bagian dari tahapan administrasi untuk mendukung proses pengurusan dokumen pertanahan, termasuk sertifikat hak milik sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung kelancaran prosesnya, Pemkot Sukabumi berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sukabumi. Ayep menegaskan, fasilitasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepastian legalitas tanah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus membuka peluang bagi warga untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan secara produktif. Namun, ia mengingatkan bahwa tanah yang nantinya memperoleh legalitas harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Lebih lanjut dia menjelaskan, lahan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi saat ini, tetapi juga perlu dipertahankan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi penerus. “Tanah ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga Kibitay dan tidak dijual belikan, tetapi menjadi aset yang terus menerus diturunkan pada generasi selanjutnya,” tegasnya. Pesan tersebut menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan manfaat tanah bagi keluarga penggarap. Selain menjadi penopang aktivitas ekonomi, lahan diharapkan dapat menjadi aset jangka panjang yang diwariskan kepada anak cucu, bukan sekadar diperjualbelikan untuk kepentingan sesaat. Dalam kegiatan tersebut, Ayep didampingi Asisten Pemerintahan Daerah Setda Kota Sukabumi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), perwakilan BPN Kota Sukabumi, Camat Lembursitu, serta Lurah Situmekar. Pemkot Sukabumi berharap proses pengurusan legalitas tanah bagi 59 petani penggarap tersebut dapat dituntaskan melalui tahapan administrasi yang berlaku. Penyelesaian proses ini menjadi penting agar upaya fasilitasi pemerintah tidak berhenti pada penyerahan rekomendasi, tetapi berlanjut menuju kepastian status hukum lahan. Dengan demikian, langkah yang ditempuh Pemkot Sukabumi diharapkan tidak hanya membantu warga memperoleh legalitas tanah, tetapi juga memperkuat kesadaran untuk menjaga dan memanfaatkan lahan secara bertanggung jawab sebagai aset keluarga lintas generasi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Perluasan kesempatan kerja tidak cukup hanya mengandalkan perekrutan pegawai oleh pemerintah. Pengembangan usaha, pemanfaatan potensi daerah, dan pembukaan akses kerja ke luar negeri menjadi langkah yang didorong Pemerintah Kota Sukabumi untuk menekan angka pengangguran. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan, penanganan pengangguran merupakan salah satu program utama pemerintah daerah. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk membangun ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus mendorong kemandirian masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Ayep saat melepas peserta Program Migran Indonesia (PMI) Pasim Go di Balai Kota Sukabumi, Senin (19/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Sekretaris Daerah Andang Tjahjanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Punjul Saepul Hayat, serta tamu undangan lainnya. Ayep mengapresiasi peran lembaga pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pembelajaran, tetapi juga berupaya menghubungkan masyarakat dengan kesempatan kerja. Ayep menambahkan, kontribusi lembaga pendidikan seperti PASIM menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pemerintah mengurangi pengangguran. “Saya sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada lembaga-lembaga pendidikan, seperti Pasim, yang memiliki konsentrasi penuh untuk membuka ruang pekerjaan bagi masyarakat,” ujar Ayep. Ia menekankan bahwa bekerja dan berbisnis merupakan dua jalan utama untuk mengatasi pengangguran. Masyarakat diharapkan tidak hanya menunggu tersedianya lowongan, tetapi juga berani mengembangkan potensi dan memanfaatkan peluang usaha yang ada. “Cara mengatasi pengangguran itu hanya ada dua, bekerja dan berbisnis. Tidak ada cara lain,” tegasnya. Selain mendorong aktivitas bisnis masyarakat, Pemkot Sukabumi juga melihat lahan-lahan kosong yang belum produktif sebagai potensi untuk menggerakkan ekonomi. Apabila dikelola secara tepat, aset tersebut dapat dikembangkan menjadi ruang kegiatan usaha yang membuka peluang kerja baru. Ayep menilai pemanfaatan aset secara produktif perlu menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem usaha. Dengan demikian, potensi yang tersedia tidak sekadar menjadi lahan terbengkalai, tetapi dapat memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan untuk menampung seluruh pencari kerja sebagai pegawai. Peran pemerintah harus diperluas, tidak hanya menyediakan pekerjaan secara langsung, tetapi juga memfasilitasi terciptanya peluang kerja dan tumbuhnya usaha mandiri. “Pemerintah Kota bukanlah tempat untuk menampung lowongan pekerjaan. Pemkot tidak bisa menampung semua pencari kerja,” ungkapnya. Ayep turut menyoroti pentingnya integritas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola yang baik dinilai menjadi salah satu fondasi agar pemerintah dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pengembangan ekonomi dan kesempatan kerja. Ia mengibaratkan Pemkot Sukabumi sebagai orang tua dalam sebuah keluarga besar. Pemerintah, menurutnya, berkewajiban memfasilitasi masyarakat agar mampu berdiri mandiri, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan mengembangkan usaha sendiri. “Ibaratnya, Pemerintah Kota itu adalah orang tua dalam sebuah keluarga besar. Tugas orang tua bukan untuk memanjakan anaknya, tapi untuk memfasilitasi anggota keluarganya agar bisa membuka peluang usaha sendiri atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah tugas kami,” kata Ayep. Sementara itu, Ketua Yayasan PASIM, Wati Purnaningrum, menjelaskan bahwa pelepasan peserta program Pasim Go di Balai Kota Sukabumi merupakan bagian dari upaya memperluas akses kerja melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Semula, kegiatan tersebut direncanakan diikuti 140 siswa. Namun, sebanyak 93 siswa lainnya masih dalam proses perjalanan menuju Turki sehingga peserta yang dilepas pada kesempatan tersebut berjumlah 45 orang. Wati mengatakan, program penempatan PMI ke luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan, terutama di tengah persaingan pencari kerja dan terbatasnya kesempatan kerja di dalam negeri. Sebelum mengikuti penempatan, para peserta menjalani pendidikan dan pelatihan di Pasundan Migrant Center (PMC) selama empat hingga enam bulan. Mereka mendapatkan pembekalan bahasa dan keterampilan, menjalani wawancara untuk penempatan kerja, serta melengkapi dokumen yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, PMC menerapkan prinsip No Success, No Pay. Melalui skema tersebut, peserta terlebih dahulu menjalani tahapan pelatihan, pemberkasan, hingga pemberangkatan. Biaya program kemudian dicicil setelah mereka mulai bekerja di luar negeri. Wati menjelaskan, kontrak kerja awal yang ditawarkan berdurasi dua tahun, sementara visa kerja disebut dapat berlaku hingga lima tahun. Setelah kontrak berakhir, pekerja dapat mengajukan perpanjangan sesuai ketentuan, kebutuhan, dan persyaratan visa yang berlaku. Menurut Wati, tingginya persaingan pencari kerja dan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri masih menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Karena itu, penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu pilihan untuk memperluas akses terhadap kesempatan kerja. Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan penyelenggara pelatihan serta penempatan tenaga kerja, upaya menekan pengangguran diharapkan tidak hanya bertumpu pada pembukaan lowongan, tetapi juga pada penguatan kemampuan masyarakat untuk bekerja, berwirausaha, dan meningkatkan kesejahteraan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengapresiasi penyelenggaraan Sukabumi Drum Band Competition (SDBC) 2 di Santa Sea, Kota Sukabumi, Minggu (18/10/2026). Kompetisi tersebut dinilai menjadi salah satu ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, melatih kedisiplinan, memperkuat kebersamaan, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Ayep menegaskan, pemerintah daerah mendukung berbagai kegiatan yang mampu mempererat komunikasi, memperkuat komunitas, serta mendorong produktivitas masyarakat. Ia berharap SDBC 2 dapat berlangsung tertib dan kondusif sehingga seluruh peserta maupun masyarakat bisa mengikuti rangkaian kegiatan dengan nyaman. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan generasi muda perlu terus didorong karena memiliki nilai edukatif di luar kompetisi itu sendiri. Dalam drum band, peserta dituntut membangun koordinasi, menjaga kekompakan, mematuhi arahan, dan mengedepankan sportivitas untuk mencapai hasil terbaik bersama tim. Kemasan acara SDBC 2 juga menghadirkan beragam kegiatan pendukung yang memperkuat suasana kebersamaan. Selain perlombaan, peserta dan pengunjung disuguhi kuis, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri, serta kegiatan pengenalan Pancasila. “Acara meriah ada kuis, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri, serta kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan Pancasila,” kata Ayep. Dukungan terhadap kegiatan tersebut turut disampaikan Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Indra Wiguna. Ia menjelaskan bahwa Indonesia Drum Corps Association (IDCA), selaku penggagas kegiatan, merupakan salah satu induk olahraga yang menaungi aktivitas drum band dan marching band dengan jejaring organisasi dari tingkat nasional hingga daerah, termasuk di Jawa Barat dan Kota Sukabumi. Indra mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam menyukseskan kompetisi, termasuk Igornas, unsur kecamatan, kelurahan, media, serta pihak lain yang turut memberikan dukungan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar kegiatan olahraga masyarakat dapat terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak kalangan. Peserta SDBC 2 berasal dari beragam jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas dan kejuruan (SMA/SMK) atau sederajat. Keikutsertaan peserta dari berbagai tingkatan ini memperlihatkan bahwa drum band dapat menjadi media pengembangan minat dan bakat sejak usia dini. Mengenai lokasi pelaksanaan, perwakilan KORMI menyebutkan bahwa pemilihan Santa Sea merupakan inisiatif IDCA sebagai penyelenggara. Lokasi tersebut diduga dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman pelaksanaan kompetisi serupa pada tahun sebelumnya. KORMI juga mengajak masyarakat untuk menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari keseharian guna menjaga kesehatan dan kebugaran. Ajakan tersebut sejalan dengan jargon organisasi, “Sehat, Bugar, Gembira, Luar Biasa”, yang menekankan pentingnya olahraga masyarakat dengan suasana menyenangkan dan penuh kebersamaan. Melalui SDBC 2, Kota Sukabumi memiliki ruang untuk mempertemukan kreativitas, olahraga, dan pendidikan karakter dalam satu kegiatan. Dukungan pemerintah daerah bersama komunitas dan berbagai unsur terkait diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kegiatan. Sehingga generasi muda tidak hanya berkembang dalam keterampilan, tetapi juga memiliki kedisiplinan, rasa tanggung jawab, nasionalisme, dan kemampuan bekerja sama. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penguatan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan dunia usaha dan komunitas masyarakat. Semangat kolaborasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Tali Ka Asih 2026 Keluarga Besar Grab AB Sukabumi yang dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki di Villa Cantik, Sabtu (17/10/2026). Pertemuan yang melibatkan keluarga besar Grab dan para pengemudi ojek online (ojol) se-Kota Sukabumi itu menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan sekaligus membangun hubungan yang lebih erat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sejumlah unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya perwakilan Dandim 0607 Kota Sukabumi melalui Danramil Warudoyong, Kapolsek Warudoyong, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Ketua APINDO Kota Sukabumi H. Dadang, serta perwakilan manajemen Grab Muhamad Picariq. Hadir pula Pembina Ojol Baba Alun Tan Wijaya, Lurah Dayeuhluhur, perwakilan pimpinan Jasa Raharja, dan para pengemudi Grab dari berbagai wilayah di Kota Sukabumi. Dalam kesempatan itu, Ayep Zaki menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola keuangan daerah sebagai salah satu penopang pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kota Sukabumi, kata dia, terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah agar program-program pemerintah dapat berjalan secara optimal. “Kapasitas anggaran memiliki kaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Ayep. Karena itu ujarnya, optimalisasi pengelolaan kas daerah serta upaya memperkuat pendapatan menjadi bagian yang terus didorong. Di sisi lain, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kalangan usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk membangun aktivitas ekonomi yang produktif sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan para pelaku ekonomi di daerah. Ayep turut mengapresiasi keberadaan Grab sebagai salah satu pelaku usaha transportasi yang memiliki peran dalam menunjang mobilitas masyarakat. Komunitas pengemudi ojol juga menjadi bagian dari ekosistem ekonomi perkotaan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Ia berharap hubungan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas pengemudi ojol tidak sebatas terjalin dalam kegiatan seremonial, tetapi terus berkembang melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan. Kegiatan Tali Ka Asih 2026 pun menjadi momentum untuk memperkuat nilai kekeluargaan, kepedulian, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui hubungan yang semakin erat antarelemen, diharapkan tercipta suasana sosial yang harmonis serta dukungan bersama bagi pembangunan Kota Sukabumi. Dengan demikian, silaturahmi yang terbangun dalam keluarga besar Grab AB Sukabumi diharapkan tidak hanya memperkuat ikatan persaudaraan, tetapi juga membuka ruang sinergi yang lebih luas antara komunitas ojol, dunia usaha, dan pemerintah daerah. (Aher)

SUKABUMI-BIDIK-KSUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mencatat inflasi September 2026 masih terkendali. Namun, capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah lengah. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, meminta jajarannya tetap mewaspadai pergerakan harga kebutuhan pokok, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan distribusi pangan berjalan lancar demi melindungi daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi per 1 Oktober 2026, inflasi bulanan atau month-to-month (MtM) pada September 2026 tercatat sebesar 0,13 persen. Sementara itu, inflasi tahunan atau year-on-year (YoY) mencapai 2,75 persen. Angka inflasi tahunan tersebut lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 3,16 persen dan nasional sebesar 3,28 persen. Capaian Kota Sukabumi juga masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Menurutnya, pengendalian inflasi merupakan langkah penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian dan perubahan kondisi cuaca yang dapat memengaruhi pasokan pangan. “Alhamdulillah, laju inflasi Kota Sukabumi pada September 2026 ini sangat terkendali,” kata Ayep Zaki, Kamis (15/10/2026). Ia menjelaskan, inflasi tahunan sebesar 2,75 persen yang berada di bawah angka Jawa Barat dan nasional merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Meski demikian, pemerintah harus terus mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga. “Ini merupakan hasil kerja bersama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi dan tantangan cuaca,” ujarnya. Ayep menegaskan, capaian positif tersebut harus diikuti dengan langkah pengendalian yang konsisten. Pemkot Sukabumi akan terus memantau harga bahan pokok, memastikan kecukupan pasokan, serta memperkuat koordinasi dengan distributor agar distribusi barang kebutuhan masyarakat tidak mengalami hambatan. Upaya tersebut juga dilakukan melalui penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan keberlanjutan program pangan murah. Pemantauan langsung di lapangan diperlukan untuk mendeteksi potensi lonjakan harga sejak dini, terutama pada komoditas pangan yang berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga. “Ke depan, TPID akan terus melakukan pemantauan intensif di lapangan, memperkuat koordinasi dengan jaringan distributor, dan memastikan program-program pangan murah terus berlanjut demi kenyamanan masyarakat Kota Sukabumi,” kata Ayep. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Neng Rahmi, mengungkapkan bahwa inflasi bulanan pada September dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas. Telur ayam ras dan telepon seluler masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04 persen, sedangkan pisang menyumbang 0,03 persen. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam ras, buncis, beras, cabai rawit, dan jagung manis. Untuk inflasi tahunan, emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,39 persen, diikuti bensin sebesar 0,24 persen. Sejumlah komoditas pangan, seperti daging ayam ras, beras, tahu mentah, dan minyak goreng, turut memberikan kontribusi terhadap pembentukan inflasi Kota Sukabumi. Menurut Rahmi, kenaikan harga bahan pangan berkaitan dengan kondisi iklim dan meningkatnya permintaan pasar. Kemarau panjang pada periode sebelumnya memengaruhi pasokan beberapa komoditas pangan segar, termasuk cabai dan beras. Di sisi lain, peningkatan permintaan masyarakat turut mendorong kenaikan harga telur dan daging ayam ras. “Di sisi lain, peningkatan permintaan masyarakat juga memicu kenaikan harga telur dan daging ayam ras,” jelasnya. Meski menghadapi tekanan tersebut, peningkatan pasokan beberapa komoditas membantu menahan laju inflasi. Salah satunya melalui panen raya bawang merah yang berdampak pada penurunan harga komoditas tersebut di pasaran. Sebagai bagian dari upaya menjaga keterjangkauan harga, TPID Kota Sukabumi telah melaksanakan sejumlah program sepanjang September 2026. Kegiatan tersebut meliputi penyaluran bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM) di 11 titik, serta pasar murah dan bazar di delapan titik. “Berbagai program ini digulirkan untuk menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat,” pungkas Rahmi. Pemkot Sukabumi kini dihadapkan pada tantangan mempertahankan stabilitas harga di tengah perubahan kondisi iklim, pasokan komoditas, dan dinamika permintaan pasar. Karena itu, pengawasan harga, kelancaran distribusi, koordinasi dengan distributor, serta keberlanjutan program pangan murah menjadi bagian penting dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus melindungi daya beli masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mendorong penguatan program 12 PAS sebagai salah satu upaya untuk menekan pengangguran dan kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial. Tekad tersebut disampaikan Ayep Zaki dalam kegiatan 12 PAS di Kecamatan Cikole. Dalam kegiatan itu, sebanyak 40 warga menerima bantuan modal usaha, sedangkan 10 warga lainnya mendapatkan bantuan sosial. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Terutama untuk meringankan beban hidup sehari-hari. Dia menambahkan, bantuan modal usaha diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi penerima manfaat, sementara bantuan sosial diberikan kepada warga yang membutuhkan dukungan. Ayep Zaki menegaskan, pemerintah daerah akan berfokus pada penyelesaian sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Tiga hal yang menjadi perhatian utama, yakni pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan. “Ke depan, kita akan fokus menyelesaikan masalah satu: pengangguran, kemiskinan, pendidikan,” ujar Ayep Zaki dalam kegiatan tersebut. Pada bagian lain dia mengatakan, persoalan-persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, pelaksanaan program 12 PAS turut melibatkan sejumlah mitra untuk memperkuat dukungan terhadap masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Sukabumi berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Bank BJB. Kegiatan itu juga didampingi unsur DPRD Kota Sukabumi melalui Komisi III yang diwakili Bambang Herwanto Fraksi Nasdem serta camat setempat. Kolaborasi lintas lembaga tersebut menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan bantuan dan memperkuat pelaksanaan program di tengah masyarakat. Dengan dukungan berbagai pihak, penanganan persoalan sosial diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Bagi Pemkot Sukabumi, upaya menekan pengangguran dan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pemberian bantuan, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap pendidikan dan penguatan kemampuan ekonomi warga. Melalui program 12 PAS, Ayep Zaki mendorong agar berbagai persoalan tersebut menjadi fokus penanganan pemerintah daerah. Pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan perhatian terhadap pendidikan diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi. (Aher)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menilai, perjuangan mempertahankan bangsa tidak berhenti pada generasi yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. “Di era sekarang ini, generasi muda memiliki bentuk perjuangan yang berbeda sesuai dengan tantangan zaman,” kata Ayep usai peringatan HUT TNI ke-81 di Lapang Merdeka, Senin (5/9). Turut hadir Ketua DPRD Wawan Juanda, Forkopimda dan para Kepala SKPD dan tamu undangan lainnya. Menurutnya, para pejuang terdahulu menghadapi berbagai keterbatasan dari sisi persenjataan bahkan harus menggunakan bambu runcing demi mempertahankan tanah air. “Sekarang jauh berbeda di mana perjuangan generasi saat ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi,” ujarnya. Di samping itu, pembangunan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi menjadi bagian penting dari perjuangan generasi masa kini,” tegas Ayep Ia juga menjelaskan, kedua sektor tersebut harus menjadi kekuatan penting dalam membawa Indonesia menuju cita-cita Generasi Emas 2045. Karena itu, generasi muda dituntut tidak hanya memahami sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mampu mengambil peran dalam pembangunan. Ayep juga mengingatkan bahwa perjalanan mempertahankan NKRI merupakan hasil perjuangan bersama. TNI dan rakyat memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan negara, termasuk ketika Indonesia menghadapi Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II. Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Raden Koesoemo Hutaripto, turut menekankan pentingnya generasi sekarang memahami sejarah perjuangan bangsa. Perjuangan panjang tersebut pada akhirnya membawa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 1949. “Sejarah perjuangan bangsa tidak boleh dilupakan oleh generasi sekarang,” tegasnya. Pesan Jas Merah, atau jangan sekali-kali melupakan sejarah, dinilai tetap relevan. Generasi muda perlu mengetahui bahwa kemerdekaan dan kedaulatan yang dirasakan saat ini lahir melalui proses panjang serta pengorbanan yang tidak sedikit. Di sisi lain, bonus demografi yang diproyeksikan terjadi pada 2030 harus dipersiapkan dengan serius. Besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat menjadi peluang besar apabila dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Generasi Z, milenial hingga generasi Alfa pun diharapkan mampu menjadi bagian aktif dalam pembangunan. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk ikut menentukan masa depan bangsa. Pesan tersebut juga berlaku bagi anak-anak muda di Kota Sukabumi. Waktu dan energi generasi muda diharapkan tidak dihabiskan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi masa depan. Sebaliknya, potensi anak muda harus diarahkan pada kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kualitas sumber daya manusia, sekaligus membuka peluang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semangat persatuan dan kedaulatan yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan TNI juga diharapkan dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah. Kota Sukabumi didorong untuk menerjemahkan semangat bersatu, berdaulat, adil dan makmur melalui pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, HUT ke-81 TNI tidak hanya dimaknai sebagai peringatan perjalanan panjang institusi pertahanan negara. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga dan membangun Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Generasi muda menjadi salah satu kekuatan utama yang diharapkan mampu meneruskan semangat perjuangan tersebut melalui peningkatan kualitas diri, penguatan ekonomi dan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa penghormatan terhadap jasa para pahlawan tidak boleh berhenti pada upacara maupun ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP). Nilai perjuangan para pahlawan, kata dia, harus diteruskan melalui kerja nyata untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Penegasan itu disampaikan Ayep Zaki usai mengikuti ziarah ke TMP Surya Kencana dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-81, Jumat (2/10). Dia menambahkan, bangsa Indonesia hari ini berdiri di atas pengorbanan para pejuang yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Karena itu, generasi penerus memiliki kewajiban moral untuk memastikan perjuangan tersebut tidak berhenti sebagai catatan sejarah. “Tidak ada kita kalau tidak ada pahlawan. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada para pejuang revolusi,” tegas Ayep. Sebagai kepala daerah, Ayep mengatakan dirinya berkewajiban menerjemahkan cita-cita para pejuang ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menegaskan, implementasi perjuangan tersebut harus berpegang teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika. “Sebagai kepala daerah hari ini kita mengimplementasikan cita-cita para pejuang. Apa implementasinya? Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya. Ayep secara khusus menekankan bahwa salah satu inti perjuangan tersebut adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip itu, menurutnya, harus menjadi bagian dari kerja pemerintah dalam menjalankan amanah masyarakat. “Kita implementasikan Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” katanya. Bagi Ayep, perjuangan para pahlawan tidak cukup hanya dikenang, tetapi harus dilanjutkan melalui pengabdian dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Ia berharap para pahlawan yang telah gugur dapat “melihat” bahwa generasi penerus benar-benar bekerja untuk melanjutkan cita-cita yang dahulu mereka perjuangkan. “Sehingga para arwah para pahlawan akan tenang di surga melihat kita bekerja untuk implementasi,” tutur Ayep. Sementara itu, Dandim 0607/Kota Sukabumi, Letkol Inf Beny Syafri, S.H.,M.Han, menyampaikan bahwa ziarah ke TMP merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT TNI sekaligus momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan. Menurutnya, penghormatan tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh generasi agar tidak kehilangan semangat dalam meneruskan perjuangan para pendahulu. “Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan ziarah dalam rangka HUT TNI, ziarah ke TMP. Tentunya ini untuk mengingatkan kita untuk tetap terus berjuang melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan terdahulu,” ujarnya. Ziarah tersebut pun menjadi momentum untuk menegaskan kembali bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Tantangan generasi saat ini adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata, menjaga persatuan, serta memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Sukabumi tidak hanya dimaknai sebagai agenda tahunan. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengajak seluruh pihak menjadikan momentum tersebut sebagai dorongan untuk menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat. Dia menyatakan, nilai Pancasila akan memiliki makna apabila diwujudkan melalui kebijakan dan kerja nyata yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Hal itu disampaikan Ayep setelah mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Sukabumi, Kamis (1/10/2026). Ia menilai, berbagai persoalan yang masih terjadi di tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak gagasan. Dibutuhkan pihak-pihak yang mampu menerjemahkan gagasan tersebut menjadi tindakan dan program yang benar-benar berjalan. “Pemikir dan gagasan di Indonesia sudah terlalu banyak. Yang kita perlukan adalah eksekutor-eksekutor untuk melaksanakan dan mengimplementasikan keadilan,” ujar Ayep. Ayep juga menyoroti kondisi pendidikan di Kota Sukabumi. Ia menyebut data yang dimilikinya menunjukkan jumlah warga yang telah mencapai pendidikan doktoral masih sangat terbatas, sekitar 89 orang. Persoalan lainnya, kata dia, masih ditemukan warga yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum mempunyai ijazah sekolah dasar. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan masih adanya pekerjaan besar yang harus ditangani dalam sektor pendidikan. “Bagaimana eksekusinya untuk pendidikan, pengangguran dan kemiskinan. Jangan hanya mengatakan harus begini, harus begitu. Kita sudah capek dengan itu. Yang penting bagaimana implementasinya,” katanya. Bagi Ayep, keberadaan persoalan pendidikan dan kemiskinan menjadi tantangan dalam menerjemahkan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, peringatan Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi pemicu bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang masih ada. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menekankan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk mempererat hubungan seluruh unsur masyarakat. Ia menyebut pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan kebijakan yang memberikan pelayanan terbaik, sementara keberhasilan pembangunan membutuhkan dukungan dan keterlibatan masyarakat. “Bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila itu, pemerintah harus selalu hadir dalam sebuah kebijakan untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa persoalan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap anak bangsa harus memperoleh kesempatan untuk bersekolah sebagai bagian dari amanat konstitusi. Ketua DPRD turut menyampaikan harapan terhadap wacana pendidikan gratis dari TK negeri hingga perguruan tinggi negeri yang disebut membutuhkan anggaran besar dan diharapkan dapat direalisasikan melalui perencanaan yang terukur. Untuk pembangunan Kota Sukabumi, ia mengajak masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi ikut mengambil bagian dalam proses pembangunan. Komunikasi, koordinasi dan kebersamaan antara pemerintah dengan masyarakat dinilai menjadi bagian penting agar berbagai program dapat berjalan dan memberikan manfaat secara luas. “Pemerintah tanpa sokongan dan dukungan masyarakat tidak akan sukses. Semua elemen harus berjibaku bersama membangun Kota Sukabumi,” kata Wawan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Keterbatasan ruang fiskal tidak membuat Pemerintah Kota Sukabumi menghentikan program pemberdayaan masyarakat. Dalam APBD Perubahan 2026, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) tetap dipertahankan dengan alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar. Keberlanjutan P2RW menjadi salah satu hasil pembahasan perubahan APBD Kota Sukabumi yang telah ditetapkan bersama DPRD Kota Sukabumi, Jumat (25/9/2026). Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan, P2RW merupakan program yang selama ini menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dan legislatif kepada masyarakat. “Janji kami DPRD kepada masyarakat Sukabumi bahwa program unggulan yang selama ini kita jalankan, yaitu P2RW, tetap jalan,” tegas Wawan. Menurutnya, anggaran P2RW dapat direalisasikan setelah seluruh proses perubahan APBD selesai. Tahapannya meliputi evaluasi oleh gubernur, penyempurnaan, pengundangan hingga proses pencairan. Wawan mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2026 memang berlangsung dalam situasi fiskal yang tidak mudah. Sejumlah program dan kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sementara beberapa program yang belum terealisasi kembali menjadi perhatian dalam pembahasan. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi bahan evaluasi agar program-program unggulan yang telah direncanakan tidak kembali mengalami hambatan dalam pelaksanaan. “Ini jadi catatan untuk ke depan. Insyaallah tidak akan terjadi lagi program-program unggulan ini tidak terekseskusi. Ini program bagus yang harus berkelanjutan,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menjelaskan, penyesuaian APBD Perubahan dilakukan karena kemampuan fiskal daerah tengah menghadapi tekanan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah transfer ke daerah (TKD) yang belum sepenuhnya diterima. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memilah kembali sejumlah kegiatan agar struktur anggaran tetap seimbang. “Karena kondisi fiskal, TKD dan sebagainya sedang lemah, kita pun menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dari kegiatan-kegiatan itu banyak yang direposisi dan dikurangi demi balancing,” kata Ayep usai mengikuti rapat paripurna. Selain TKD, kewajiban pembayaran Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi salah satu beban yang harus diperhitungkan dalam penataan anggaran. Ayep mengatakan, setelah dilakukan komunikasi dengan BPJS Kesehatan, pembayaran kewajiban tersebut dapat dilakukan secara bertahap pada 2027. Dengan skema itu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap pembayaran tunjangan kinerja aparatur. Pembayaran yang semula direncanakan pada November 2026 akan digeser ke Januari 2027. “Besaran pembayaran sekitar 50 persen dan tanpa adanya potongan,” ujarnya. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah juga menerima sebagian dana kurang salur dari pemerintah pusat. Namun, Ayep menyebut penyaluran TKD hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Bahkan, masih terdapat akumulasi dana transfer sejak 2021 yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah. “TKD itu dibayar ke daerah tidak langsung sekaligus. Transfer ke daerah bertahap. Sampai saat ini pun ada yang belum tuntas 100 persen. Ada akumulasi dari 2021, masih ada sekitar Rp46 miliar yang merupakan utang dari pusat ke daerah yang belum dibayar,” jelasnya. Meski menghadapi tekanan fiskal, penetapan APBD Perubahan 2026 akhirnya menghasilkan postur anggaran yang berimbang. Penyesuaian dilakukan melalui reposisi maupun pengurangan sejumlah kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Setelah ditetapkan, dokumen APBD Perubahan 2026 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalani evaluasi. Pemerintah Kota Sukabumi memiliki waktu tiga hari untuk mempersiapkan dan menyerahkan dokumen tersebut. Proses evaluasi gubernur berlangsung selama 14 hari kerja, sebelum kemudian dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah daerah. “Sabtu, Minggu dan hari libur tidak dihitung. Setelah itu kembali ke sini untuk kita sempurnakan dalam waktu sepekan. Paling lama kita kembalikan lagi ke sana untuk register,” terang Ayep. Dengan demikian, meski ruang fiskal masih terbatas, pemerintah daerah bersama DPRD tetap mempertahankan program yang dinilai telah menjadi bagian dari komitmen pemberdayaan masyarakat, termasuk P2RW. Ke depan, kondisi fiskal daerah diharapkan membaik seiring proyeksi peningkatan transfer ke daerah pada 2027 dan 2028. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kebijakan serta penyaluran anggaran pemerintah pusat. (Usep)