SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mulai menyiapkan cara baru untuk mendorong masyarakat agar lebih disiplin membayar pajak. Di tengah sejumlah target pendapatan yang dinilai belum berjalan maksimal, pola menabung untuk pembayaran pajak menjadi salah satu strategi yang kini tengah didorong. Gagasan tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Bank BJB yang melibatkan seluruh camat, lurah, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengatakan, masyarakat perlu membiasakan diri menyisihkan sebagian kecil uang secara rutin agar tidak terbebani saat kewajiban pembayaran PBB-P2 dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tiba. Menurutnya, sistem tersebut cukup sederhana. Jika total kewajiban pajak seseorang mencapai Rp300 ribu dalam setahun, maka masyarakat dapat menyisihkan sekitar Rp6 ribu setiap minggu. “Kalau Rp300 ribu dibagi untuk ditabung selama 50 minggu, kurang lebih hanya Rp6 ribu per minggu. Jadi ketika waktu pembayaran tiba, uangnya sudah ada,” ujar Ayep, usai sosialisasi PAD di Ruper BJB, Senin (7/9). Ia berharap kebiasaan menabung tersebut dapat membantu mengurangi tunggakan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ayep menegaskan, upaya meningkatkan pendapatan daerah bukan dilakukan dengan menambah beban masyarakat melalui kenaikan tarif pajak. Pemerintah justru ingin memaksimalkan potensi penerimaan dari pajak yang sudah berjalan. “Yang ingin kita tingkatkan adalah pendapatannya, bukan tarifnya. Tarif tidak ada yang naik. Kalau pola ini berjalan dengan baik, peningkatan pendapatan bisa sampai 100 persen,” tegasnya. Selain sektor pajak, Pemkot Sukabumi juga menaruh perhatian terhadap penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui Baznas. Target penghimpunan tahun ini dipasang sebesar Rp19 miliar. Namun, Ayep mengakui pencapaian target tersebut masih menghadapi tantangan. “Target tahun ini Rp19 miliar. Mudah-mudahan tercapai, walaupun memang kelihatannya cukup berat. Banyak target yang belum tercapai,” katanya. Ia menekankan, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah tetap harus didasarkan pada kesadaran serta keikhlasan masyarakat. Sementara itu, Pemkot Sukabumi juga masih memantau perkembangan kondisi lingkungan menyusul potensi dampak abu vulkanik. Sebagai langkah antisipasi, kegiatan belajar tatap muka bagi siswa TK, SD, dan SMP untuk sementara waktu diliburkan. Meski demikian, proses pembelajaran tetap berlangsung melalui sistem daring dengan pendampingan tenaga pengajar. Ayep mengatakan, kebijakan tersebut akan dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan. Jika situasi telah kembali normal dan tidak lagi ditemukan paparan debu vulkanik, kegiatan sekolah akan kembali dilaksanakan seperti biasa. “Kalau hari ini mereda dan besok sudah tidak ada lagi debu, otomatis aktivitas bisa kembali normal,” ujarnya. Selain menerapkan kebijakan pembelajaran daring, Pemerintah Kota Sukabumi juga telah melakukan pembagian masker kepada masyarakat sebagai upaya perlindungan dari dampak paparan abu vulkanik. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari respons cepat pemerintah dalam menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah situasi yang terus dipantau agar lebih diperhatikan dan mendapat atensi. (Usep).

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menghadiri Soft Opening Teras Alam Riverside bertema Berbagi Berkah, Menyatu dengan Alam” yang berlangsung di Jalan Sejahtera, Dayeuhluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Sabtu (5/9/2026). Kehadiran Teras Alam Riverside diharapkan tidak hanya menjadi ruang usaha baru, tetapi juga mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat serta membuka peluang kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan warga. Kegiatan tersebut turut dihadiri Owner Teras Alam Riverside Tan Wijaya, Jusuf Hamka, Wakapolres Sukabumi Kota Kompol Fajri Anbiya, Letkol CPM (P) Endang Agustian, H. Dadang Kuswandi dari Rumah Inspirasi. Turut hadir para ketua perkumpulan Tionghoa Sukabumi, jajaran Dispora, unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta para pengemudi ojek online di Sukabumi. Dalam sambutannya, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa pembangunan Kota Sukabumi harus dijalankan dengan semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat. Dia menuturkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus menghadirkan program yang mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pengembangan pembiayaan usaha tanpa bunga yang bersumber dari dana wakaf. Program pembiayaan tersebut, kata Ayep, telah dimanfaatkan oleh ribuan masyarakat dengan nilai bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penerima. Ia berharap program tersebut dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Selain program sosial, Ayep Zaki juga menaruh perhatian terhadap pentingnya investasi sebagai bagian dari strategi pembangunan Kota Sukabumi. Menurutnya, masuknya investasi harus mampu memberikan dampak nyata melalui pembukaan lapangan kerja, penguatan UMKM, serta pengembangan kawasan perdagangan dan industri. Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh proses pembangunan harus tetap berlandaskan nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. “Saya di sini hanya kontrak, tidak lama. Saya bukan mencari uang, tetapi ingin mengabdi dan mencintai Sukabumi. Saya ingin Sukabumi menjadi kota yang memiliki kawasan perkotaan dan industri,” ungkap dia. Wali Kota juga mengapresiasi kehadiran para pengusaha dan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian sosial terhadap pembangunan Kota Sukabumi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kolaborasi dan bersama-sama menghadirkan perubahan yang memberikan manfaat luas bagi warga. Soft Opening Teras Alam Riverside pun menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menghadirkan ruang usaha sekaligus ruang kebersamaan. Dengan mengusung semangat “Berbagi Berkah, Menyatu dengan Alam”, keberadaan Teras Alam Riverside diharapkan mampu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat Kota Sukabumi. Kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita yang dilakukan Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki bersama Owner Teras Alam Riverside Tan Wijaya, Jusuf Hamka, serta perwakilan Rumah Inspirasi sebagai tanda resmi dibukanya Teras Alam Riverside. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengajak masyarakat untuk terus menggali dan mengembangkan potensi lokal serta kebudayaan sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian dan kehidupan sosial di tingkat kewilayahan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota saat menghadiri sekaligus membuka Gebyar Karnaval Kelurahan Lembursitu Tahun 2026 yang digelar di halaman Pasar Jabar Juara, Kelurahan Lembursitu, Sabtu (5/9/2026). Dia menyatakan, gebyar Karnaval menjadi wadah bagi masyarakat untuk menampilkan beragam potensi yang berkembang di lingkungan mereka. Mulai dari seni dan budaya, kreativitas warga, hingga produk ekonomi masyarakat turut meramaikan kegiatan tersebut. Berbagai agenda digelar dalam kegiatan itu, di antaranya pawai budaya, pameran hasil karya warga, bazar UMKM kuliner dan kerajinan, serta pertunjukan seni tradisional yang melibatkan RT, RW, komunitas pemuda, dan berbagai unsur masyarakat. Ayep Zaki mengapresiasi semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat Kelurahan Lembursitu dalam mempersiapkan hingga menyelenggarakan kegiatan tersebut. Dia menambahkan, keterlibatan aktif masyarakat merupakan kekuatan utama dalam menghidupkan sekaligus mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki setiap wilayah. “Gebyar Karnaval ini bukan sekadar ajang hiburan tahunan, melainkan wujud nyata kebersamaan dan kekompakan warga. Kegiatan ini sangat efektif untuk menggerakkan roda ekonomi lokal melalui UMKM sekaligus memelihara nilai-nilai kebudayaan yang ada di Sukabumi,” ujarnya. Ia menilai, kegiatan yang diawali tingkat kelurahan memiliki peluang besar untuk menyatukan kekuatan budaya dan ekonomi masyarakat dalam satu ruang bersama. Produk UMKM, hasil karya warga, kesenian tradisional hingga kreativitas generasi muda dapat diperkenalkan secara lebih luas melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. “Potensi yang ada di wilayah harus terus digerakkan. Ketika masyarakat kompak, budaya tetap terjaga dan UMKM berkembang, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh warga,” ungkapnya. Pemerintah Kota Sukabumi, lanjut Ayep, berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap kegiatan kemasyarakatan yang mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Penguatan kebersamaan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan potensi ekonomi lokal. Melalui Gebyar Karnaval Kelurahan Lembursitu, masyarakat menunjukkan bahwa ruang publik di tingkat kewilayahan tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga dapat menjadi ruang produktif untuk mempertemukan kebudayaan, kreativitas, dan aktivitas ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pun menjadi modal penting dalam membangun Kota Sukabumi dari wilayah, dengan mengangkat potensi lokal sebagai kekuatan bersama. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur kewilayahan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengoptimalkan berbagai program pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Ayep Zaki saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintahan Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros, Selasa (1/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya peran seluruh unsur pemerintahan, termasuk RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dalam menyukseskan berbagai program strategis Pemerintah Kota Sukabumi. Selain mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, Ayep juga meminta seluruh kelurahan aktif mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jajaran kewilayahan juga diminta mendukung program penyiapan calon pekerja migran serta menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan di wilayah masing-masing. “Saya hanya memberikan instruksi dalam kapasitas saya sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan. Seluruh perangkat daerah dan kelurahan harus memiliki komitmen untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan,” ujar Ayep Zaki. Wali Kota juga menyoroti pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, ke depan volume pengadaan tidak boleh mengalami penurunan karena setiap kegiatan pengadaan memiliki dampak terhadap perputaran ekonomi dan penerimaan daerah. Ia menjelaskan, dalam setiap proses pengadaan terdapat komponen pajak, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh). Karena itu, volume pekerjaan dan material harus tetap dijaga sesuai dengan kebutuhan serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Sementara itu, Lurah Jayamekar mengatakan kegiatan peningkatan kapasitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran RT, RW, dan LPM dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya mengenai pengelolaan dan pemilahan sampah rumah tangga. “Alhamdulillah, sejauh ini di Kelurahan Jayamekar terkait kebersihan sudah mulai terpola, tetapi tentunya belum sampai pada tahap sempurna. Kita terus meningkatkan upaya tersebut, salah satunya melalui kegiatan hari ini dengan menghadirkan narasumber dari Restu Bumi untuk memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah yang baik, benar, dan berkelanjutan,” jelasnya. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam mengatasi persoalan sampah. Karena itu, RT, RW, dan LPM diharapkan mampu menjadi penggerak sekaligus penyambung informasi kepada warga mengenai pentingnya memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah. Untuk penanganan sampah di wilayah Jayamekar, pihak kelurahan masih mengandalkan fasilitas dan armada yang tersedia. Jadwal pengangkutan pun terus diintensifkan agar sampah tidak terlalu lama menumpuk sebelum diangkut oleh armada dari tingkat kecamatan. Kelurahan Jayamekar juga telah mengembangkan inovasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di RW 04. Melalui program tersebut, warga dapat mengumpulkan sampah rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi untuk ditabung dan ditukarkan secara berkala dengan kebutuhan pokok atau sembako. Namun demikian, persoalan keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan dalam pelayanan kebersihan. Armada motor sampah yang sebelumnya digunakan di wilayah tersebut diketahui sudah tidak layak pakai setelah mengalami kerusakan sejak kurang lebih dua tahun terakhir. Meski demikian, penanganan sampah di Kelurahan Jayamekar sejauh ini masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan dukungan armada dari kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi. Pihak kelurahan berharap adanya penambahan armada baru untuk memperkuat pelayanan pengangkutan sampah sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Dengan penguatan kapasitas RT, RW, dan LPM, Pemerintah Kota Sukabumi berharap pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan terkecil di tengah masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi menghadapi tekanan anggaran akibat sejumlah dana yang diharapkan belum cair hingga memasuki September 2026. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan anggaran sekitar Rp40 miliar. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penyesuaian apabila dana tersebut belum diterima hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hal itu disampaikan Ayep Zaki usai membuka kegiatan sosialisasi pengelolaan dan pemilahan sampah bagi RT dan RW se-Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Selasa (1/9/2026). Kegiatan turut dihadiri Camat Warudoyong Raden Abdul Muis, Lurah Sukakarya Sri Andayani, para Ketua RT, RW dan tamu undangan lainnya. Menurut Ayep, potensi kekurangan anggaran berasal dari defisit sekitar Rp22 miliar serta kebutuhan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) sebesar Rp18 miliar. Apabila dana yang diharapkan belum masuk hingga 24 September 2026, Pemkot Sukabumi harus melakukan penyesuaian dalam APBD Perubahan. “Tidak ada yang tidak dibayar, tetapi pembayarannya akan dilarikan ke tahun 2027,” ujar Ayep. Meski kondisi keuangan daerah tengah menghadapi tekanan, Ayep menegaskan pelayanan kepada masyarakat tidak akan dihentikan. Seluruh tugas pemerintahan tetap harus berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Menurutnya, penyesuaian anggaran kemungkinan akan berdampak pada skema pembayaran sejumlah kegiatan pada tahun 2026 yang penyelesaiannya dapat dialihkan ke tahun anggaran berikutnya. Terkait pembiayaan UHC, Ayep menyebut terdapat dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum diterima Pemkot Sukabumi. Kendati demikian, Ayep optimistis persoalan tersebut dapat dihadapi bersama dengan dukungan DPRD Kota Sukabumi dan seluruh jajaran pemerintahan. Selain persoalan anggaran, Ayep juga mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ia meminta RT dan RW turut mengambil peran dalam menyosialisasikan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak. Ayep juga menyinggung sejumlah program pemberdayaan masyarakat, termasuk persiapan warga Kelurahan Sukakarya yang akan bekerja sebagai pekerja migran. Selain itu, penguatan peran Baznas dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Di tengah tekanan anggaran yang dihadapi, Ayep meminta seluruh jajaran pemerintah tetap menjaga integritas dan tidak menjadikan kondisi keuangan sebagai alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Ia meminta pimpinan perangkat daerah, para lurah, dan seluruh aparatur pemerintah tetap menjalankan tugas dengan mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, dan kepentingan masyarakat. “Pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan walaupun kondisi anggaran sedang mengalami defisit,” tegasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengajak RT, RW dan Linmas memperkuat kebersamaan untuk menyukseskan seluruh program Pemerintah Kota Sukabumi. Dia mengatakan, pembangunan daerah membutuhkan kekompakan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat lingkungan. Hal itu disampaikan Ayep membuka kegiatan Pelatihan Satlinmas Kelurahan Warudoyong, Kamis (27/8/2026). Ayep menegaskan, pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendiri. Sinergi antara perangkat daerah, camat, lurah, RT, RW dan Linmas harus terus diperkuat agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat. “Pemerintah tidak bisa sendiri. Seluruh SKPD, camat dan lurah harus bergerak. Pemerintahan harus berkomunikasi sampai kepada masyarakat,” tegasnya. Dalam forum tersebut, Ayep juga mengingatkan pentingnya menjalankan pemerintahan dengan berpegang pada tiga prinsip, yakni kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ia meminta RT dan RW menjadi penghubung pemerintah dengan masyarakat, sekaligus ikut menyampaikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dengan begitu, setiap persoalan dapat ditangani secara terbuka dan tidak dibiarkan berada di wilayah abu-abu. “Kalau pemerintah mau menegakkan kebenaran, harus sampai kepada masyarakat. Jangan abu-abu. Kita tegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan,” ujarnya. Selain membangun soliditas, Ayep meminta RT dan RW ikut mengawal lima agenda pemerintah daerah. Kelima agenda tersebut meliputi optimalisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penyelesaian PBB-P2, pendataan calon pekerja migran Indonesia, penguatan zakat dan sedekah melalui BAZNAS, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Untuk sektor pajak, RT dan RW diminta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan maupun PBB-P2. Pada 2026, target penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi ditetapkan sebesar Rp22,8 miliar. Ayep juga mendorong masyarakat membiasakan diri menyiapkan pembayaran pajak melalui tabungan, salah satunya dengan menyisihkan sekitar Rp6.000 setiap minggu melalui BJB. Sementara terkait calon pekerja migran, RT dan RW diminta aktif melakukan pendataan warga yang memiliki minat bekerja ke luar negeri. Pemerintah ingin memastikan calon pekerja memperoleh pelatihan dan penempatan melalui jalur resmi serta mendapatkan perlindungan yang memadai. Di bidang sosial, RT dan RW didorong menghidupkan gerakan zakat, infak dan sedekah. Salah satu gerakan yang disampaikan adalah sedekah Rp1.000 per orang setiap minggu. Sementara target penghimpunan BAZNAS Kota Sukabumi yang diarahkan mencapai Rp8 miliar, Rp12 miliar hingga Rp16 miliar secara bertahap. Sedangkan dalam urusan lingkungan, RT, RW dan Linmas diharapkan menjadi penggerak masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Ayep menilai kelima agenda tersebut akan lebih mudah diwujudkan apabila seluruh unsur kewilayahan bergerak secara bersama-sama. Ia pun mengingatkan agar kerja pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pencitraan atau ramai di media sosial, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Yang saya cari bukan sekadar ramai di media sosial. Yang harus kita cari adalah bagaimana kebenaran itu sampai kepada masyarakat dan masyarakat merasakan manfaatnya,” tegas Ayep. Melalui forum tersebut, Ayep berharap RT, RW dan Linmas semakin solid menjadi mitra pemerintah daerah. Kebersamaan di tingkat kewilayahan dinilai menjadi kunci agar program pemerintah tidak berhenti pada kebijakan, melainkan benar-benar dikawal hingga sampai kepada masyarakat. Dengan persatuan dan komunikasi yang kuat, RT, RW dan Linmas diharapkan menjadi kekuatan terdepan dalam menyukseskan program pembangunan Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan pengangguran tak cukup diselesaikan hanya dengan membuka informasi lowongan kerja. Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar masyarakat benar-benar mampu mengambil peluang di tengah kebutuhan tenaga kerja yang semakin kompetitif. Pesan bernada motivasi tersebut disampaikan saat Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menghadiri sekaligus membuka Grand Opening Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Politeknik Sukabumi, Senin (24/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana. Ayep melihat keberadaan LPK Politeknik Sukabumi sebagai bagian dari solusi konkret untuk memperkuat kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. Menurutnya, masyarakat yang ingin memasuki dunia kerja harus dibekali kemampuan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Keinginan untuk bekerja, kata dia, harus berjalan beriringan dengan kompetensi dan keterampilan. “Masyarakat tidak cukup hanya memiliki keinginan untuk bekerja, tetapi juga harus memiliki kompetensi, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan,” ujar Ayep. LPK Politeknik Sukabumi sendiri ungkapnya membuka pelatihan bahasa serta berbagai keterampilan yang dipersiapkan bagi calon pekerja migran Indonesia. Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah kesempatan bekerja di Jepang. Bagi Ayep, peluang tersebut harus diikuti dengan kesiapan yang serius. Penguasaan bahasa, keterampilan teknis hingga mental menjadi modal penting sebelum masyarakat berangkat dan bersaing di dunia kerja internasional. “Kalau ada peluang kerja, kita harus siap. Karena itu bahasa harus dikuasai, keterampilan harus dimiliki, dan mental juga harus dipersiapkan,” tegasnya. Ia menilai pelatihan semacam ini memiliki arti strategis karena dapat mempertemukan kebutuhan peningkatan kualitas SDM dengan peluang kerja yang tersedia, termasuk peluang di luar negeri. Menariknya, manfaat LPK Politeknik Sukabumi tidak dibatasi hanya bagi warga Kota Sukabumi. Masyarakat dari berbagai daerah juga dapat memanfaatkan fasilitas pelatihan tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. “LPK ini terbuka, bukan hanya untuk masyarakat Kota Sukabumi. Semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan keterampilan, maka semakin besar pula peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan,” ungkapnya. Ayep menegaskan, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan, namun penyelesaian persoalan pengangguran membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki akses yang lebih luas terhadap kesempatan kerja. “Pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan seluruh pihak untuk bersama-sama membuka dan memperluas peluang kerja,” katanya. Ia berharap kehadiran LPK Politeknik Sukabumi tidak berhenti sebagai tempat pelatihan, tetapi mampu menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan masa depan pekerjaan yang lebih baik. “Mudah-mudahan LPK Politeknik Sukabumi ini bisa memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjadi jalan bagi masyarakat untuk meraih masa depan yang lebih baik, termasuk mendapatkan kesempatan bekerja hingga ke Jepang,” pungkas Ayep. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berbagai program pembangunan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung, meski dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah hal yang perlu dievaluasi dan disempurnakan. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan pembangunan infrastruktur harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Karena itu, pemerintah terus mendorong agar setiap program yang dilaksanakan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi memberikan manfaat bagi mobilitas, konektivitas wilayah dan aktivitas warga. Komitmen tersebut terlihat dari peninjauan langsung terhadap Jalan Prana, Sabtu (22/8/2026). Dalam kegiatan itu, Ayep Zaki didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi Soni Hermanto serta anggota DPRD Kota Sukabumi Munchendra dari Fraksi PPP dan Inggu Sudeni dari Fraksi PKS. Ayep Zaki menegaskan pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi. Setiap kekurangan yang ditemukan di lapangan harus menjadi bahan perbaikan agar kualitas pelayanan dan infrastruktur semakin baik. “Pembangunan tidak sekadar mengejar pekerjaan fisik, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap aktivitas warga, konektivitas wilayah, serta kualitas pelayanan pemerintah,” kata Ayep Zaki. Sementara itu, Kadis PUTR Soni Hermanto menyampaikan pemerintah terus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan infrastruktur dengan menyesuaikannya pada kemampuan anggaran daerah. Langkah tersebut dilakukan agar program pembangunan dapat tetap berjalan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat. Menurut Soni, adanya evaluasi terhadap hasil pekerjaan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pembangunan. Aspirasi maupun masukan masyarakat juga menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menentukan langkah perbaikan di lapangan. “Setiap program pembangunan harus dikawal sejak tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan agar hasilnya berkualitas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Soni. Sinergi pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pembangunan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran yang bersumber dari masyarakat kembali dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur yang bermanfaat. Dengan evaluasi secara berkelanjutan, berbagai kekurangan yang masih ditemukan diharapkan dapat segera diperbaiki tanpa mengesampingkan capaian pembangunan yang telah dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Sukabumi pun menempatkan kebutuhan warga sebagai pijakan dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan. Dengan pola tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya memenuhi target pekerjaan, tetapi semakin mampu menjawab aspirasi publik secara nyata, terukur dan berkelanjutan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menilai pembangunan Jawa Barat membutuhkan kekuatan bersama antardaerah agar kebijakan yang dijalankan tidak bergerak sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dinilai penting untuk memastikan pembangunan semakin merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Ayep Zaki usai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/8/2026). Dalam kegiatan itu, Ayep hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah. Menurut Ayep, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang saling berkaitan dalam membangun Jawa Barat. Karena itu, sinergi tidak hanya diperlukan dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan berbagai program yang berdampak langsung terhadap masyarakat. “Pembangunan Jawa Barat membutuhkan kolaborasi seluruh daerah. Kota Sukabumi siap terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang merata,” ujar Ayep. Ia mengatakan, momentum Hari Jadi ke-81 Jawa Barat harus menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah tidak cukup diukur dari capaian masing-masing wilayah. Pembangunan juga perlu dilihat dari kemampuan pemerintah daerah menciptakan keterhubungan program dan mengatasi persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Ayep menegaskan Kota Sukabumi terbuka untuk terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun daerah lainnya. “Kota Sukabumi jelas mendukung terhadap penguatan kolaborasi antardaerah dalam membangun Jawa Barat yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” katanya. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan. Tampak hadir Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, jajaran DPRD Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah serta sejumlah tamu undangan. Dalam penyampaiannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan perlunya evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pembangunan. Anggaran pemerintah harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendasar dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang mendapat perhatian utama, bersamaan dengan upaya memperkecil disparitas pembangunan antardaerah. Penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga dinilai menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Jawa Barat. Di sisi ekonomi, pemerintah daerah didorong menciptakan pertumbuhan yang mampu membuka lapangan kerja. Sementara dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi diperlukan untuk menghadapi kondisi fiskal yang semakin menuntut kehati-hatian. Dedi juga mengingatkan pentingnya pemerintah membuka ruang terhadap kritik dan saran masyarakat. Masukan publik, menurutnya, dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Semangat Hari Jadi ke-81 Jawa Barat pun menjadi momentum memperkuat kesepahaman bahwa pembangunan bukan kompetisi antarwilayah, melainkan kerja bersama. Kota Sukabumi menyatakan kesiapan mengambil bagian dalam kolaborasi tersebut demi pembangunan Jawa Barat yang lebih merata dan berpihak pada masyarakat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan pentingnya memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja informal. Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Sukabumi yang disampaikan Ayep saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) RT dan RW se-Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh. Ayep menyebut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal memiliki manfaat besar ketika masyarakat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Program tersebut, menurutnya, perlu terus diperkenalkan agar semakin banyak pekerja informal mendapatkan perlindungan. “Rp16.800. Kalau dia meninggal, itu Rp42 juta. Kalau kecelakaan permanen, itu Rp70 juta, plus juga ada beasiswa untuk anak sampai S1,” kata Ayep, usai membuka acara kegiatan Sinergitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangtengah, Kamis (20/8). Untuk memperkuat program tersebut, Pemkot Sukabumi tengah menghitung kemampuan APBD untuk memberikan dukungan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Namun, langkah itu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Ayep mengakui tahun anggaran berjalan menghadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD), sementara kondisi APBD saat ini mengalami defisit. Besaran defisit tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah bersama pimpinan DPRD setelah angka dan kondisi fiskal mendapat kepastian. Di hadapan para peserta Ayep juga menyinggung rencana pinjaman daerah. Ia memilih belum memberikan penjelasan lebih jauh karena pembahasannya masih berlangsung bersama DPRD. Menurutnya, keputusan resmi baru dapat disampaikan setelah seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan terpenuhi. Jika nantinya terealisasi, Ayep menegaskan pinjaman tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Kebutuhan itu dinilai mendesak karena masih terdapat sejumlah ruas jalan dan trotoar di Kota Sukabumi yang kondisinya sudah lama belum mendapat perbaikan menyeluruh. Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian antara lain Jalan Sudirman, Jalan Pelabuhan dan kawasan R.E. Martadinata. Selain jalan, sejumlah trotoar juga membutuhkan pembenahan agar fasilitas publik tersebut kembali aman dan nyaman digunakan masyarakat. Persoalan banjir juga masuk dalam perhatian pemerintah. Ayep menilai pengendalian air harus dilakukan dari bagian hulu dengan menangkap dan mengatur aliran air sebelum masuk ke kawasan bawah. “Hal itu penting terutama saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Sukabumi,” ujarnya. Ia mencontohkan aliran air dari kawasan Selabintana yang dapat meningkatkan debit air ke wilayah bawah. Karena itu, diperlukan sistem penanganan yang mampu menahan atau mengalirkan air secara terukur sehingga tidak seluruhnya mengarah ke permukiman. “Kalau sudah ditangkap paling tidak kan 50 persen atau 70 persen ketangkap airnya,” ujarnya. Penanganan tersebut, lanjut Ayep, bukan sekadar menampung air, tetapi mengatur alirannya agar risiko banjir dapat ditekan. Ayep berharap jajaran di pemerintahan Kelurahan Karangtengah ikut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan di tingkat kewilayahan. Mulai dari menyampaikan program perlindungan bagi pekerja informal hingga membantu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan persoalan lingkungan yang dirasakan langsung masyarakat. (Usep)