SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Memasuki usia ke-16 tahun, Komunitas Wartawan Sukabumi (KOWASI) bersiap memperkuat konsolidasi internal sekaligus memantapkan arah organisasi melalui peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 yang dirangkaikan dengan Musyawarah Besar (Mubes), Selasa, 10 November 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di Villa Nipah Valley, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Momentum ini menjadi bagian penting dari perjalanan KOWASI dalam menjaga eksistensi, mempererat hubungan antaranggotanya, serta membangun komitmen bersama untuk menghadapi dinamika dunia jurnalistik. Ketua Umum KOWASI, Yudi Suyudi, akan memimpin langsung agenda tersebut bersama Sekretaris Jenderal Heri Setiawan, jajaran pengurus, dan seluruh anggota organisasi. Mengusung tema “KOWASI Bangkit, KOWASI Tangguh, KOWASI Tumbuh, KOWASI Jaya dan Maju”, peringatan tahun ini tidak sekadar menjadi seremoni pertambahan usia organisasi. Lebih dari itu, tema tersebut merepresentasikan tekad untuk memperkuat fondasi kelembagaan, meningkatkan solidaritas, serta mendorong kontribusi nyata insan pers bagi masyarakat. Dia juga menegaskan bahwa perjalanan selama 16 tahun merupakan capaian yang harus disyukuri sekaligus menjadi bahan refleksi untuk terus meningkatkan kualitas organisasi. Menurutnya, kebersamaan dan semangat saling mendukung harus tetap menjadi kekuatan utama KOWASI agar mampu berkembang serta menjadi wadah yang memberikan ruang positif bagi para wartawan di Sukabumi. “16 tahun bukan waktu yang singkat. Mari kita jaga kebersamaan, terus belajar, dan berkarya. KOWASI harus tetap menjadi rumah yang nyaman bagi rekan-rekan wartawan di Sukabumi,” ujar Yudi, Selasa (3/11). Ia berharap, bertambahnya usia organisasi dapat menjadi dorongan bagi seluruh anggota untuk semakin solid, menjaga profesionalisme, serta berperan aktif dalam membangun kehidupan pers yang sehat dan bertanggung jawab. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal KOWASI, Heri Setiawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan Mubes memiliki arti strategis dalam menyatukan pandangan dan memperkuat komitmen seluruh elemen organisasi. Melalui forum tersebut, KOWASI diharapkan mampu melakukan evaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan langkah dan orientasi ke depan agar keberadaannya semakin kokoh serta memberikan manfaat lebih luas. “KOWASI Bangkit menghadapi tantangan zaman, KOWASI Tangguh menjaga integritas, KOWASI Tumbuh dalam kebersamaan, dan KOWASI Jaya serta Maju membawa nama jurnalistik yang terhormat di Sukabumi,” tandas Heri. Rangkaian HUT ke-16 dan Mubes ini diharapkan menjadi titik penguatan semangat kolektif seluruh keluarga besar KOWASI. Sebab, tantangan dunia jurnalistik ke depan membutuhkan organisasi yang solid, adaptif, serta mampu menjunjung tinggi profesionalisme dan etika pers. Dengan semangat kebersamaan yang terus terpelihara, KOWASI bertekad melanjutkan perjalanan organisasi dengan membawa nilai-nilai persaudaraan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh rekan wartawan, mitra kerja, serta masyarakat luas diharapkan turut memberikan doa dan dukungan agar penyelenggaraan HUT ke-16 dan Mubes KOWASI berjalan lancar dan sukses. (Dicky)
KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com Polemik dugaan tebang pilih dalam undangan kegiatan Jurnalis Gathering & Capacity Building yang diselenggarakan Kelompok Kerja (Pokja) Polres Kuningan memasuki babak baru. Dalam mediasi yang berlangsung di Polres Kuningan, Senin (19 Oktober 2026), muncul penjelasan mengenai asal-usul pembentukan kelompok tersebut yang menjadi perhatian sejumlah organisasi dan insan pers. Mediasi tersebut dihadiri perwakilan organisasi wartawan yang menaungi sejumlah media, di antaranya Fast Respon Indonesia Center (FRIC), AWI, 86.com, serta sejumlah media lainnya di Kabupaten Kuningan. Pertemuan itu menjadi ruang klarifikasi atas polemik yang berkembang, khususnya terkait mekanisme pelibatan wartawan dalam kegiatan jurnalistik serta status kelembagaan Pokja yang menggunakan nama Polres Kuningan. Dalam mediasi tersebut, Eli, yang disebut memimpin Pokja Polres Kuningan, menjelaskan bahwa kelompok tersebut terbentuk atas inisiatif sejumlah wartawan, bukan atas perintah atau inisiatif resmi dari Polres Kuningan. Ia juga menyampaikan bahwa tembusan mengenai keberadaan kelompok tersebut telah disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sementara itu, AKP Mugiyono, S.E., M.M., selaku Humas Polres Kuningan, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam mediasi, mengaku tidak mengetahui adanya Surat Perintah (Sprin) ataupun Surat Keputusan (SK) Kapolres yang secara khusus menjadi dasar pembentukan Pokja tersebut. Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan kelembagaan Pokja Polres Kuningan, termasuk dasar pembentukan, penggunaan nama yang berkaitan dengan institusi kepolisian, serta mekanisme keanggotaan dan pelibatan wartawan dalam kegiatan. Meski demikian, status administratif dan hubungan kelembagaan kelompok tersebut tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen yang relevan. FRIC Dorong Evaluasi dan Pembentukan Ulang Ketua DPC Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Kabupaten Kuningan, Trisno Magrib, menilai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di kalangan insan pers. Menurut Trisno, kejelasan status kelembagaan merupakan hal mendasar untuk membedakan komunitas wartawan yang dibentuk secara mandiri dengan kelompok kerja yang secara formal dibentuk oleh institusi kepolisian. “Kami mendorong agar keberadaan Pokja Polres Kuningan dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari dasar pembentukan, status kelembagaan, hingga mekanisme keanggotaannya. Jika memang kelompok tersebut terbentuk atas inisiatif wartawan dan bukan bentukan resmi Polres, perlu dipertimbangkan pembentukan ulang melalui mekanisme yang transparan atau penggunaan nama baru yang tidak menimbulkan kerancuan,” tegas Trisno. Ia menekankan bahwa dorongan evaluasi tersebut bukan bertujuan menjatuhkan pihak tertentu, melainkan untuk membangun tata kelola komunikasi antara kepolisian dan insan pers yang lebih profesional, terbuka, serta saling menghormati. “Jangan sampai perbedaan kelompok atau keanggotaan justru menjadi sekat di antara sesama jurnalis. Kita memiliki tanggung jawab profesi yang sama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang perlu dikedepankan adalah keterbukaan, independensi, dan profesionalitas,” tambahnya. Humas FRIC DPW Jabar Minta Klarifikasi Berbasis Dokumen Senada dengan Trisno, Humas FRIC DPW Jawa Barat, Suwardi, menilai persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui klarifikasi yang mengacu pada fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, apabila Pokja Polres Kuningan memang tidak dibentuk secara resmi oleh institusi kepolisian, perlu ada evaluasi terhadap penggunaan nama yang berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kelompok tersebut merupakan bagian dari struktur resmi Polres. “Jika status Pokja Polres Kuningan memang bukan kelompok kerja yang dibentuk secara resmi oleh institusi kepolisian, perlu ada evaluasi terhadap penggunaan nama tersebut. Pembentukan ulang atau penggunaan nama lain bisa menjadi pertimbangan agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai hubungan kelembagaannya dengan Polres Kuningan,” ujar Suwardi. Ia menambahkan, penataan ulang identitas kelompok dapat dibicarakan melalui kesepakatan dan koordinasi dengan pihak terkait, tanpa mengabaikan kebebasan wartawan untuk membentuk komunitas maupun organisasi secara mandiri. “Yang terpenting bukan mempertahankan nama Pokja, melainkan memastikan kejelasan identitas, tujuan, dan kedudukan kelompok tersebut. Jangan sampai persoalan ini berkepanjangan dan mengganggu hubungan antarsesama insan pers maupun kemitraan dengan kepolisian,” tegasnya. Bukan Sekadar Persoalan Undangan FRIC memandang polemik ini tidak semata-mata berkaitan dengan undangan kegiatan Jurnalis Gathering & Capacity Building. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut transparansi identitas kelembagaan, keterbukaan komunikasi, serta kesempatan yang proporsional bagi insan pers untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kemitraan jurnalistik. Organisasi pers dan komunitas wartawan memiliki kebebasan untuk membangun wadah secara mandiri. Namun, penggunaan nama yang merujuk pada institusi tertentu perlu disertai kejelasan identitas dan hubungan kelembagaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun kalangan jurnalis. Karena itu, FRIC mendorong agar hasil mediasi ditindaklanjuti dengan klarifikasi administratif dan komunikasi terbuka antara pihak-pihak terkait. Apabila diperlukan, evaluasi terhadap nama, mekanisme keanggotaan, serta pola pelibatan media dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya polemik serupa. Hasil mediasi tersebut setidaknya memberikan gambaran mengenai asal-usul pembentukan Pokja berdasarkan keterangan yang disampaikan para pihak. Namun, kesimpulan mengenai status administratifnya tetap harus mengacu pada dokumen resmi yang dapat diverifikasi. FRIC berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas antarsesama insan pers, menjaga independensi jurnalistik, serta membangun kemitraan yang terbuka dan profesional antara kepolisian dan media di Kabupaten Kuningan. Dengan komunikasi yang transparan dan aturan yang jelas, kemitraan antara pers dan kepolisian diharapkan dapat berjalan secara proporsional tanpa membatasi ruang profesional wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. (Asep)
INDRAMAYU – Bidik-kasusnews.com Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Kabupaten Indramayu periode 2026–2029 resmi dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Umum PJI Hartanto Boechori. Selasa (29/9/2026), di Hotel Grand Trisula Indramayu. Dan, Bung Maskani resmi pimpin Dewan Pimpinan Cabang PJI Indramayu. Rangkaian acara diawali penyambutan Ketua Umum PJI bersama Ibu oleh jajaran PJI Indramayu sebagai penghormatan. Selendang dikalungkan pada Ketua Umum PJI dan Ibu. Ketua Umum PJI dalam sambutannya meminta seluruh anggota PJI meningkatkan kemampuan jurnalistik. “PJI berupaya keras membangun dan membina anggota menjadi lebih baik. Mungkin kita tidak bisa memiliki anggota yang 100 persen sempurna, tetapi minimal PJI akan mencetak anggotanya menjadi jurnalis yang benar-benar jurnalis”, pesan Tokoh Pers itu. Ia menegaskan, komitmen itu diwujudkan dalam bentuk pendidikan jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang sampai saat ini telah dilaksanakan 9 kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Indramayu. Boechori juga mengingatkan para pemangku jabatan, khususnya aparat penegak hukum, agar berpijak pada Undang-Undang Pers, nota kesepahaman (MoU) Ketua Dewan Pers dengan Kapolri, serta perjanjian kerja sama Dewan Pers dengan Polri yang saat itu diwakili Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto. Sengketa pemberitaan, menurutnya, harus lebih dulu diselesaikan melalui mekanisme pers. Bupati Indramayu Lucky Hakim yang hadir, menegaskan bahwa pers profesional dibutuhkan untuk mengawal pemerintahan. “Pemerintah daerah sangat perlu pendampingan, perlu diawasi, perlu dikritisi, dan diberikan masukan. Tentu saja semua itu oleh pers yang bertanggung jawab”, pesannya. Ia juga mengingatkan agar insan pers tidak kalah oleh media sosial dan tetap mengedepankan verifikasi dan kode etik jurnalistik. Dalam kesempatan itu Ketua Umum PJI menyerahkan Cinderamata Khusus kepada Bupati Indramayu, dan menyematkan Pin Resmi Pembina PJI Indramayu. Hadir pula Ketua DPD PJI Jawa Barat Eka Mardiana bersama istri, Kepala Dinas Kominfo Drs. H. Suwenda Asmita, M.Si., Kalapas Kelas II-B Indramayu Aramichi Renggalih serta unsur Polres Indramayu, Kodim 0616, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Sekjen SMSI Pusat Makali Kumar, SH, PWI Indramayu dan berbagai organisasi wartawan Lain, LSM, dan advokat. Kapolres Indramayu AKBP Prianggo Parlindungan Malau, S.I.K., M.Si. berhalangan hadir dan diwakili Kasi Humas, disertai ucapan selamat melalui video. Ketua DPC PJI Indramayu Bung Maskani mengajak seluruh pengurus membangun organisasi yang solid dan mandiri. “Mari kita rangkul seluruh stakeholder agar PJI mendapat kepercayaan penuh dari publik”, ajak Sang Ketua. Acara ditutup dengan penyerahan cindera mata dan foto bersama tamu VVIP, makan bersama serta hiburan elekton (Asep Rusliman)
KUNINGAN,-Bidik-kasusnews.com,.Car Free Day (CFD) di Jalan Siliwangi, Kabupaten Kuningan, ditiadakan sementara pada Minggu, 13 September 2026. Penutupan sementara ini dilakukan karena ruas jalan tersebut akan digunakan sebagai lokasi Karnaval Budaya dalam rangka Hari Jadi ke-528 Kuningan. Peniadaan CFD Kuningan disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan U. Kusmana, S.Sos., M.Si., melalui Surat Nomor 500.9.14.2/348/PEREKONOMIAN/2026 tertanggal 9 September 2026. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan agar seluruh rangkaian Karnaval Budaya dapat berlangsung lancar, aman, dan tertib. Kegiatan itu akan diisi pawai serta berbagai atraksi seni dan budaya di sepanjang Jalan Siliwangi. CFD hanya ditiadakan selama satu pekan. Masyarakat dapat kembali menikmati CFD pada Minggu, 20 September 2026. Pemkab Kuningan mengajak masyarakat memahami penyesuaian tersebut. Warga juga dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyaksikan Karnaval Budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-528 Kuningan. Kegiatan tersebut tidak hanya disiapkan sebagai hiburan bagi masyarakat. Karnaval juga menjadi sarana untuk merawat dan memperkenalkan sejarah serta kekayaan budaya Kuningan. Karnaval Angkat Perjalanan Sejarah Kuningan U. Kusmana menjelaskan, Karnaval Budaya Hari Jadi ke-528 Kuningan Tahun 2026 akan berlangsung pada Minggu, 13 September 2026. Kegiatan mengusung tema “Tumapak Ka Jaman Baheula: Napak Tilas Kuningan”. (Asep Rusliman)
Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,.Semangat sportivitas dan kebersamaan mewarnai pembukaan Tournament Volley Ball 4 Besar Bupati dan Kapolres Majalengka Cup Tahun 2026 yang digelar di GOR GGM Talaga Manggung, Kabupaten Majalengka, Rabu (9/9/2026). Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Majalengka, Kapolsek Majalengka Iptu Piki, dan Kapolsek Cigasong AKP Sarjiyo. Kegiatan pembukaan turut dihadiri Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan, serta unsur Forkopimda Kabupaten Majalengka. Kehadiran unsur pimpinan daerah tersebut menjadi bagian dari dukungan bersama terhadap perkembangan olahraga sekaligus upaya mempererat kebersamaan di tengah masyarakat. Tournament Volley Ball 4 Besar Bupati dan Kapolres Majalengka Cup 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik dengan menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan semangat persaudaraan. Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan olahraga memiliki nilai positif dalam membangun semangat kebersamaan dan kedisiplinan, khususnya bagi generasi muda. “Kompetisi bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga bagaimana kita menjunjung tinggi sportivitas, menghargai lawan dan membangun kebersamaan. Kami berharap turnamen ini dapat menjadi wadah positif bagi para atlet untuk mengembangkan potensi dan prestasinya,” ujar AKBP Muhammad Aldy Sulaiman. Menurutnya, sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan positif. Melalui kegiatan olahraga seperti ini, diharapkan tercipta suasana yang sehat, aman, dan penuh semangat kebersamaan. Polres Majalengka juga berkomitmen mendukung kegiatan masyarakat yang memberikan dampak positif, termasuk dalam bidang olahraga. Kehadiran jajaran kepolisian dalam kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan dengan masyarakat serta menjaga setiap rangkaian kegiatan agar berlangsung aman dan kondusif. Pembukaan Tournament Volley Ball 4 Besar Bupati dan Kapolres Majalengka Cup Tahun 2026 berlangsung dalam suasana penuh semangat. Momentum ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus memperkuat persaudaraan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Majalengka. (Asep Rusliman)
Cirebon Kota – Bidik-kasusnews.com,. Kebakaran Gudang Perlengkapan Wifi PT. Quantum Nusatama di Jalan Lapangan Udara Penggung Selatan RT 001 RW 007, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berhasil dipadamkan melalui kerja sama masyarakat, perangkat lingkungan, kepolisian dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, Rabu (09/09/2026). Kebakaran diketahui sekitar pukul 11.45 WIB setelah api yang sebelumnya muncul di area belakang gudang kembali menyala dan membesar hingga merembet ke bangunan penyimpanan perlengkapan Wifi, sehingga informasi mengenai kejadian tersebut segera diteruskan kepada Ketua RT setempat untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan pihak kepolisian dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon. Personel Polsek Cirebon Selatan Timur yang dipimpin Panit I Reskrim IPTU F. Heru, S.H., bersama piket Reskrim dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kalijaga segera mendatangi lokasi setelah menerima informasi, melakukan pengecekan serta mendukung koordinasi dengan petugas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon dalam proses penanganan api. Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKP Juntar Hutasoit, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan pemadaman tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang bergerak setelah mendapatkan informasi kebakaran, sehingga api dapat segera ditangani dan proses pemadaman dapat dilakukan secara terkoordinasi. Saksi pertama, Achmad Alawy, karyawan swasta, menerangkan bahwa dirinya sebelumnya melakukan pembakaran sampah di belakang gudang penyimpanan perlengkapan Wifi sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian meninggalkan lokasi karena mengira api telah padam, namun beberapa jam kemudian api kembali menyala, membesar dan merembet hingga membakar bangunan gudang. Achmad Alawy juga menerangkan bahwa setelah melihat api semakin membesar dan membakar bangunan, dirinya segera memberitahukan kejadian tersebut kepada Ketua RT setempat, Saripudin, yang berada di sekitar depan gudang, sehingga informasi kebakaran dapat segera diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan penanganan. Saksi kedua, Saripudin selaku Ketua RT 001 RW 007 Kelurahan Kalijaga, menerangkan bahwa dirinya menerima informasi dari Achmad Alawy mengenai kebakaran Gudang Perlengkapan Wifi PT. Quantum Nusatama, kemudian segera meneruskan informasi tersebut kepada pihak kepolisian dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon agar proses pemadaman dapat segera dilakukan. Petugas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon kemudian melakukan pemadaman dengan mengerahkan tiga unit mobil pemadam, sementara personel Polsek Cirebon Selatan Timur melakukan pengecekan dan mendukung koordinasi di lokasi, sehingga api yang membakar gudang tersebut akhirnya berhasil dipadamkan melalui kerja sama dan respons dari seluruh unsur yang terlibat. Polsek Cirebon Selatan Timur mengimbau masyarakat agar segera menyampaikan informasi apabila melihat api, asap atau kejadian lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran, termasuk dengan menghubungi Layanan Polisi 110, sehingga informasi dapat segera diterima dan diteruskan kepada petugas untuk mendapatkan penanganan bersama dengan instansi terkait. Kapolsek Cirebon Selatan Timur AKP Juntar Hutasoit, S.H., M.H., mengapresiasi kerja sama masyarakat, perangkat lingkungan, kepolisian dan Pemadam Kebakaran Kota Cirebon dalam menangani kejadian tersebut. “Kecepatan informasi dan kerja sama seluruh pihak sangat membantu proses pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Kami mengajak masyarakat apabila menemukan kebakaran atau melihat tanda-tanda kebakaran agar segera menghubungi Layanan Polisi 110 sehingga petugas dapat segera merespons dan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya. (Asep Rusliman)
BANDUNG,-Bidik-kasusnews.com,. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H mengungkapkan bahwa Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Polres Cianjur melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat dan pengguna jalan di kawasan Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur, Minggu (6/9/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi sosial Polres Cianjur di tengah kondisi udara yang terdampak paparan abu vulkanik. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Cianjur AKBP Dr. A Alexander Yurikho Hadi, S.H., S.I.K., M.Si., bersama personel Polres Cianjur. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah wartawan turut berpartisipasi membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi. Sebanyak 2.000 masker dibagikan sebagai bentuk kepedulian sekaligus membantu masyarakat dan pengguna jalan dalam melindungi saluran pernapasan dari paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Krakatau. Pembagian masker tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan pengguna jalan. Mereka merasa terbantu dengan adanya perhatian dan kepedulian yang diberikan, terutama bagi warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Keterlibatan sejumlah wartawan dalam kegiatan tersebut turut menunjukkan kepedulian bersama untuk membantu masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres Cianjur bersama sejumlah wartawan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah selama kondisi udara masih terdampak abu vulkanik, serta mengikuti informasi dan imbauan resmi dari pihak berwenang. (Asep Rusliman) Bandung, 6 September 2026 Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar
MAJALENGKA,-Bidik-kasusnews.com,. Ikatan Keluarga Alumni (IKA) SMP Negeri 2 Majalengka menggelar kegiatan semarak kemerdekaan ke 81 tahun 2026 dengan tema “bersatu dalam silaturahmi, sehat dalam kebersamaan, berkarya untuk negeri” yang bertempat di Padepokan Condra Wisesa Desa Salagedang Kecanatan Sukahaji paa Minggu, (6/09/26). Acara dihadiri ratusan alumni SMP Negeri 2 Majalengka semua angkatan dengan keseruan acara yakni fun bike, cek kesehatan gratis. donor darah, zumba party, serta gebyar UMKM alumni. Ketua IKA SMP Negeri 2 Majalengka, Deden Hardian Narayanto (Dehan) yang juga menjabat Wakil DPRD Majalengka dari Fraksi PKS mengatakan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan semarak kemerdekaan RI yang ke 81 walaupun ini sudah di bulan September akan tetapi tidak mengurangi makna dari peringatan tersebut. “Alhamdulillah walaupun ini sudah di bulan September tetapi bisa dilaksanakan bersama keluarga besar ikatan alumni SMP Negeri 2 Majalengka, dengan kegiatan dimulai dari fun bike (sepede santai) yang dilanjutkan dengan cek kegiatan gratis, donor darah, senam zumba dan UMKM dari pra alumni ” kata Dehan. IKA SMP Negeri 2 Majalengka merupakan wadah para alumni untuk terus menjalin silaturahmi serta berperan penting dalam pembangunan daerah seperti mengadakan bakti sosial bersama masyarakat dan kegiatan lainnya. Salah seorang alumni, Tiara (45) merasakan keseruan dalam mengikuti kegiatan semarak kemerdekaan tersebut karena bertabur door prize dan hadiah menarik lainnya serta berhadiah utama sebuah sepeda listrik, sepeda gunung dan lainnya serta terbuka untuk umum. (Asep Rusliman)
CIREBON,-Bidik-kasusnews.com,.Sebanyak 28 unit Traktor Roda 2 Turbo bantuan dari Kementerian Pertanian RI mulai didistribusikan ke Kabupaten Cirebon, Jumat 4 September 2026. Berdasarkan data, dari lokasi penyimpanan barang 28 unit tersebut 10 unit sudah dalam kondisi siap pakai, sementara 18 unit lainnya masih harus dirakit secara manual oleh pihak Dinas. Bantuan alat mesin pertanian atau alsintan ini disebut merupakan aspirasi dari anggota DPR RI Fraksi PDIP. Hal itu disampaikan sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya. “Benar, bantuan ini diusung oleh anggota DPR-RI dari Fraksi PDIP,” ujar sumber tersebut kepada media. Menanggapi penyaluran tersebut, Direktur Firma Hukum Sandekala Trimurti, Zeki, meminta agar proses distribusi dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. “Kami dari Aktivis Anti Korupsi berharap bantuan ini langsung ke kelompok tani yang benar-benar butuh. Jangan sampai mampir dulu ke timses atau orang partai, baru ke petani. Itu rawan terjadi praktik transaksional yang tidak terpuji,” tegas Zeki saat dikonfirmasi, Jumat 4 September 2026. Zeki menyoroti ironi yang terjadi. Di satu sisi, kata dia, kader dan pimpinan PDIP di pusat sedang gencar mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor. Namun di daerah, masih ada oknum yang diduga bermain dalam penyaluran bantuan pemerintah. “Apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya desakan agar DPR-RI dari Fraksi PDIP mengesahkan UU Perampasan Aset. Tapi di bawah, dewannya masih ‘ngarit’ dari bantuan alsintan,” sindir Zeki. Lebih lanjut, Zeki mengaku telah mengantongi informasi adanya dugaan permintaan “tebusan” dari oknum anggota dewan dari Fraksi PDIP kepada kelompok tani penerima bantuan traktor. “Kami sudah pegang datanya. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan hal ini ke DPP PDIP untuk dievaluasi. Ini penting, karena saat ini PDIP sedang menempatkan diri sebagai penyeimbang politik terhadap pemerintah pusat,” pungkasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dan anggota DPR-RI Fraksi PDIP yang dimaksud belum dapat memberikan keterangan resmi. Dinas Pertanian diminta segera mempublikasikan daftar kelompok tani penerima agar penyaluran 28 unit traktor R2 Turbo ini dapat diawasi publik dan benar-benar sampai ke petani. (Asep Rusliman)
JAWA BARAT,-Bidik-kasusnews.com,. 4 September 2026 – Musim kemarau bukan sekadar persoalan cuaca panas dan berkurangnya curah hujan. Kondisi tersebut juga membawa ancaman serius berupa meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat hingga mengancam keselamatan dan aktivitas warga. Menyikapi kondisi tersebut, Humas DPW FRIC Jawa Barat, Suwardi, mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki vegetasi kering dan mudah terbakar. Menurut Suwardi, kebakaran besar kerap kali bermula dari hal yang terlihat sepele. Bara api dari pembakaran sampah, puntung rokok yang dibuang sembarangan, maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar dapat menjadi pemicu kebakaran ketika kondisi lingkungan sedang kering. “Jangan anggap remeh api sekecil apa pun. Di musim kemarau, satu percikan bisa menjadi awal kebakaran yang sulit dikendalikan. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari kesadaran setiap orang,” tegas Suwardi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah secara sembarangan, terlebih di dekat lahan kering, semak belukar, hutan, maupun kawasan yang memiliki potensi mudah terbakar. Selain itu, masyarakat yang hendak membuka atau membersihkan lahan diimbau untuk tidak menggunakan metode pembakaran. Cara tersebut dinilai berisiko karena api dapat dengan cepat menjalar akibat kondisi angin dan material yang kering. Suwardi juga mendorong masyarakat untuk menjadi mata dan telinga di lingkungannya masing-masing. Jika melihat asap, titik api, atau indikasi kebakaran, warga diminta segera melaporkan kepada petugas atau aparat terkait agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. “Jangan menunggu api membesar baru bertindak. Ketika ada asap atau titik api, segera laporkan. Kecepatan informasi sangat penting agar api bisa ditangani sebelum meluas,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas pemadam kebakaran. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar potensi kebakaran dapat ditekan apabila setiap warga memiliki kepedulian dan disiplin terhadap lingkungan. Menurutnya, menjaga hutan dan lahan tetap aman dari kebakaran berarti menjaga kualitas udara, ekosistem, sumber air, serta kesehatan masyarakat. “Cegah Karhutla mulai dari kita. Jangan bermain api, jangan membakar sembarangan, dan jangan diam ketika melihat potensi kebakaran. Hutan yang terjaga bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan generasi yang akan datang,” kata Suwardi. Humas DPW FRIC Jawa Barat tersebut berharap pesan pencegahan Karhutla dapat menjadi gerakan bersama di tengah masyarakat, terutama selama musim kemarau. Kesadaran sederhana untuk tidak membakar dan berani melapor, menurutnya, dapat menjadi langkah besar dalam mencegah bencana yang dampaknya dirasakan banyak orang. Satu api kecil mungkin terlihat sepele, tetapi jika dibiarkan dapat berubah menjadi bencana besar. Karena itu, cegah sebelum membesar, laporkan sebelum meluas. (Asep Rusliman)