JATENG:Bidik-kasusnews.com JEPARA – Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Putra Lawu Cabang Jepara yang berkantor di SCJ Jepara menerima kunjungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, Senin (9/11/2026). Kunjungan tersebut disambut oleh perwakilan LPKSM Putra Lawu Cabang Jepara, Ujatko, selaku sekertaris, bersama sejumlah anggota LPK. Kedatangan rombongan Disperindag Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian dari kegiatan silaturahmi sekaligus pengecekan keberadaan kantor dan anggota LPK Putra Lawu di Kabupaten Jepara. Dalam kesempatan tersebut, Ujatko menyampaikan beberapa persoalan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya mengenai dugaan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Menurutnya, pengawasan terhadap distribusi LPG 3 kg perlu mendapat perhatian bersama agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerima. Sementara itu, perwakilan Disperindag Provinsi Jawa Tengah dari Bidang Perdagangan Dalam Negeri, kabid PKTN Bp Noval dan ketua Pokja PKTN ibu Mieke, melalui stafnya ibu Erna menyampaikan bahwa kunjungan tersebut juga bertujuan menjalin komunikasi dan mempererat hubungan dengan LPK Putra Lawu Cabang Jepara. Selain bersilaturahmi, rombongan juga melakukan pengecekan kantor serta melihat keberadaan dan aktivitas anggota LPK di Jepara. Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terjalin koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga perlindungan konsumen dalam meningkatkan pengawasan perdagangan, memperjuangkan hak-hak konsumen, serta mendorong distribusi barang bersubsidi agar sesuai dengan ketentuan. LPK Putra Lawu Cabang Jepara berharap komunikasi dan sinergi dengan Disperindag Provinsi Jawa Tengah dapat terus terjalin, terutama dalam mengawal persoalan perlindungan konsumen di tengah masyarakat jepara.(Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com JEPARA – Komitmen mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bebas dari narkoba terus diperkuat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara. Kali ini, penguatan dilakukan melalui koordinasi langsung dengan jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara, Senin (9/11/2026).   Kunjungan Kasat Narkoba Polres Jepara AKP Agung ke Rutan Jepara tersebut disambut Kepala Rutan, Renza Maisetyo, bersama sejumlah pejabat dan petugas. Pertemuan ini menjadi langkah untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Rutan sebagai tempat pembinaan warga binaan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu tantangan yang membutuhkan perhatian khusus adalah mengantisipasi masuknya narkotika serta barang terlarang lainnya ke dalam lingkungan rutan. Karena itu, keterlibatan aparat kepolisian menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan koordinasi penanganan persoalan narkoba dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menegaskan bahwa perang terhadap narkoba membutuhkan dukungan dan keseriusan seluruh pihak. Ia menyambut baik kunjungan Kasat Narkoba Polres Jepara sebagai kesempatan memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus menyamakan komitmen dalam menjaga Rutan Jepara tetap aman dari ancaman narkotika. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kewaspadaan, memperkuat pengawasan, serta menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Rutan,” tegas Renza. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi lintas instansi harus terus dibangun, bukan hanya ketika terjadi persoalan, tetapi juga sebagai langkah antisipasi agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini. Melalui kolaborasi dengan Polres Jepara, Rutan Kelas IIB Jepara berharap pengawasan semakin kuat dan pelaksanaan pembinaan warga binaan dapat berlangsung dalam suasana aman, tertib, serta terbebas dari pengaruh narkoba. Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama mendukung pemberantasan narkotika sekaligus menjaga integritas institusi pemasyarakatan.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com JEPARA – Warga Dukuh Dalung, Desa Klepu, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, digegerkan dengan penemuan seorang pria lanjut usia yang meninggal dunia di dalam rumahnya, Minggu (8/11/2026). Korban diduga telah meninggal dunia sekitar tiga hari sebelum ditemukan. Kapolsek Keling IPTU Achamdi Saat dikonfirmasi Bidik-Kasusnews 9/11/2026,dalam keterangannya menyampaikan, korban diketahui bernama Kamari (76), warga RT 02 RW 03 Dukuh Dalung, Desa Klepu. Peristiwa tersebut terungkap sekitar pukul 11.50 WIB, ketika seorang saksi bernama Muhammad Arifin mendatangi rumah korban. Saksi merasa curiga setelah mencium bau menyengat dari dalam rumah. Karena tidak mendapatkan respons, saksi kemudian masuk melalui jendela. Betapa terkejutnya saksi ketika mendapati korban sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamar. Saksi selanjutnya memberitahukan kejadian tersebut kepada warga lainnya dan melaporkannya ke Polsek Keling. Menindaklanjuti laporan itu, anggota Polsek Keling segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP), meminta keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan Puskesmas Keling I, RS Rehatta Kelet dan Tim Identifikasi Polres Jepara. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar oleh dr. Ahmad Altob dari RS Rehatta Kelet, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Namun, ditemukan sejumlah lecet pada kulit. Dokter memperkirakan korban telah meninggal dunia sekitar tiga hari. Dari keterangan saksi, korban diketahui menjalani kehidupan sehari-hari seorang diri. Sementara berdasarkan keterangan keluarga, korban diduga mengalami depresi setelah ditinggal pergi oleh istrinya. Pihak keluarga juga telah membuat berita acara penolakan autopsi. Selanjutnya, jenazah dievakuasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan tenaga medis. Kapolsek Keling menegaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, mulai dari pemeriksaan TKP, pendataan saksi, koordinasi dengan pihak medis hingga pelaporan kepada pimpinan. (Wely)

Bidik-kasusnews.com,Kapuas Hulu Kalimantan Barat Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Kapuas, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga semakin meluas tersebut dikhawatirkan mengancam kelestarian ekosistem perairan serta berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan. Kekhawatiran masyarakat semakin menguat setelah beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan dugaan aktivitas PETI di aliran Sungai Kapuas wilayah Suhaid.   Seorang warga bernama Sam menyampaikan kepada awak media bahwa kondisi Sungai Kapuas saat ini dinilai jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurut Sam, dahulu air Sungai Kapuas masih terlihat bersih dan hasil tangkapan ikan relatif melimpah. Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah. Air sungai disebut semakin keruh dan masyarakat semakin kesulitan mendapatkan ikan. “Dulu Sungai Kapuas sangat bersih. Hasil tangkapan ikan juga banyak. Sekarang air sungai sudah berubah menjadi kotor dan ikan semakin sulit dicari,” ungkap Sam kepada awak media. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pertambangan tanpa izin, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem sungai dan sumber penghidupan masyarakat. Penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk merkuri atau air raksa dalam proses pengolahan emas, berpotensi mencemari lingkungan apabila benar digunakan dan dibuang ke badan sungai tanpa pengelolaan. Paparan merkuri dapat menimbulkan risiko serius bagi ekosistem perairan maupun kesehatan manusia melalui rantai makanan. Meski demikian, dugaan penggunaan merkuri di lokasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan sampel air, sedimen, dan biota sungai oleh instansi berwenang. Masyarakat Pertanyakan Pengawasan Aparat Beredarnya video dugaan aktivitas PETI tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kecamatan Suhaid. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah desa, pihak kecamatan, kepolisian sektor setempat, hingga Polres Kapuas Hulu terhadap aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan Sungai Kapuas tersebut. Namun, dugaan pembiaran maupun tudingan bahwa aparat tutup mata tidak boleh disimpulkan tanpa adanya klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Kalbar Diminta Turun Tangan Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kapolda Kalimantan Barat memberikan perhatian serius dan memerintahkan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas PETI di Sungai Kapuas, Kecamatan Suhaid. Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pemilik peralatan, maupun pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut apabila ditemukan bukti pelanggaran. Selain penegakan hukum, instansi lingkungan hidup juga perlu melakukan pengujian kualitas air Sungai Kapuas untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran akibat aktivitas pertambangan. Sungai Kapuas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Jangan sampai kerusakan lingkungan dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan generasi mendatang mewarisi sungai yang tercemar. Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Kepala Desa setempat, Camat Suhaid, Kapolsek setempat, Kapolres Kapuas Hulu, serta instansi lingkungan hidup terkait dugaan aktivitas PETI tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan. (Team/read)

JAKARTA, Bidik-kasusnews.com    Polri dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap anak, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan narkotika. Penguatan kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Ketua KPAI beserta jajaran di Mabes Polri, Jakarta. Kedua pihak menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan perlindungan anak, baik sebagai korban maupun dalam upaya pencegahan kejahatan. Kapolri mengatakan, perlindungan anak menjadi perhatian bersama yang harus dilakukan melalui langkah pencegahan, edukasi, hingga penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. “Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (06/11/2026). Ia menjelaskan, Polri bersama KPAI selama ini melakukan pemetaan terhadap pelaku kejahatan, baik melalui pemantauan di wilayah maupun patroli siber. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mengidentifikasi kejahatan terhadap anak di ruang digital, termasuk eksploitasi seksual dan kekerasan. Menurut Suyudi, penyalahgunaan narkotika juga menjadi ancaman yang perlu diantisipasi karena anak-anak berpotensi menjadi korban penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. “Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak,” tegasnya. Untuk memperkuat koordinasi, Kapolri menyebut Polri bersama KPAI dan kementerian serta dinas terkait juga membahas kemungkinan pengembangan aplikasi yang dapat menyelaraskan kerja sama antarlembaga. Sistem tersebut diharapkan dapat mendukung penanganan kasus perlindungan anak secara lebih efektif. Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra, menyampaikan bahwa kondisi perlindungan anak di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi anak korban narkotika, TPPO, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikis. “Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang menyambut masukan-masukan kami mengenai bagaimana mengarusutamakan perlindungan anak dalam penegakan hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen terhadap upaya pemberatan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia,” ujar Jasra. KPAI berharap perlindungan anak menjadi salah satu perhatian dalam kebijakan dan pelaksanaan tugas Polri, sehingga upaya pencegahan maupun penanganan kejahatan terhadap anak dapat berjalan lebih optimal. (Agus)

JATENG;Bidik-kasusnews.com KUDUS – Sebuah papan nama bertuliskan HOME STAY & KOST yang terpasang melintang di atas Jalan Besito, Desa Bakalankrapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, menjadi perhatian masyarakat. Keberadaannya memunculkan pertanyaan mengenai izin pemasangan serta kelayakan konstruksi yang berada di atas akses jalan umum.   Dokumentasi pada Sabtu (7/11/2026) menunjukkan papan identitas usaha tersebut membentang dari satu sisi jalan ke sisi lainnya. Kondisi ini memancing perhatian, terutama terkait keamanan kendaraan yang melintas dan penggunaan ruang jalan untuk kepentingan usaha.   Masyarakat pun mempertanyakan, apakah pemasangan papan tersebut sudah melalui pemeriksaan dan memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang?.   Pasalnya, ruang jalan merupakan fasilitas publik yang pemanfaatannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain persoalan administrasi, aspek keselamatan harus menjadi pertimbangan utama.   LIMA INSTANSI DIMINTA JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB Pemerintah Kabupaten Kudus melalui sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi. DPMPTSP diminta memastikan legalitas dan perizinan kegiatan usaha. Satpol PP diharapkan memeriksa kemungkinan adanya pelanggaran peraturan daerah terkait pemasangan papan nama. Dinas Perhubungan perlu mengkaji dampaknya terhadap keselamatan lalu lintas, sedangkan Dinas PUPR diharapkan memeriksa konstruksi dan kesesuaian pemanfaatan ruang jalan. Sementara itu, instansi yang menangani reklame dan pendapatan daerah perlu memastikan status persetujuan pemasangan serta kewajiban pajak apabila memang masuk objek pajak reklame. Jangan sampai masing-masing instansi menunggu laporan atau saling menunggu kewenangan, sementara persoalan di lapangan belum mendapatkan kepastian. KESELAMATAN PENGGUNA JALAN HARUS DIUTAMAKAN Papan nama yang melintang di atas jalan perlu diperiksa secara menyeluruh. Mulai dari kekuatan konstruksi, ketinggian dari permukaan jalan, hingga potensi gangguan terhadap kendaraan besar yang melintas. Pemeriksaan tersebut penting dilakukan sebagai langkah pencegahan, bukan menunggu munculnya insiden yang merugikan masyarakat. Apabila pemasangannya sudah sesuai aturan, pemerintah perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan tegas harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Masyarakat tidak bermaksud menghambat kegiatan usaha. Namun, kepentingan pribadi maupun bisnis tidak boleh mengabaikan keselamatan dan hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum. PEMKAB KUDUS DITUNGGU LANGKAH NYATANYA Sorotan terhadap papan nama Home Stay & Kost di Jalan Besito ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang publik harus berjalan secara konsisten. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi viral atau muncul korban akibat kurangnya pengawasan. Kini publik menunggu apakah dinas terkait akan turun langsung melakukan pemeriksaan atau justru membiarkan persoalan tersebut tanpa kejelasan.

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Jumat, 6 November 2026 – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara menggelar kegiatan bakti sosial sebagai wujud kepedulian dan komitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran jajaran pemasyarakatan dalam membangun hubungan yang harmonis serta mempererat tali silaturahmi dengan lingkungan sekitar. Melalui kegiatan bakti sosial ini, Rutan Jepara berupaya menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kepedulian sosial serta berbagi dengan sesama sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menyampaikan bahwa bakti sosial bukan sekadar kegiatan berbagi, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial institusi pemasyarakatan. “Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Rutan Jepara dengan lingkungan sekitar. Semangat berbagi dan kepedulian sosial harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya. Melalui kegiatan ini, Rutan Jepara terus berupaya memperkuat peran pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembinaan di dalam Rutan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial masyarakat. Diharapkan, kegiatan bakti sosial dapat memberikan dampak positif serta memperkokoh semangat kebersamaan dan kepedulian antarsesama.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com *Jepara – Kamis, 5 November 2026* Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara menggelar kegiatan “Bina Sehat” dengan tema sosialisasi “Kenali dan Cegah Hipertensi serta Senam Hipertensi”. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran warga binaan terhadap pentingnya menjaga kesehatan, khususnya dalam mengenali faktor risiko dan melakukan pencegahan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dalam kegiatan sosialisasi, warga binaan diberikan edukasi mengenai pengertian hipertensi, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko, gejala yang perlu diwaspadai, serta langkah-langkah pencegahan melalui penerapan pola hidup sehat. Peserta juga diajak memahami pentingnya menjaga pola makan, membatasi konsumsi garam, melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan memeriksakan tekanan darah secara berkala. Tidak hanya mendapatkan materi kesehatan, warga binaan juga mengikuti senam hipertensi yang dipandu untuk memperkenalkan gerakan-gerakan sederhana yang dapat dilakukan secara rutin. Aktivitas ini diharapkan dapat mendorong warga binaan agar lebih aktif bergerak dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari kebiasaan hidup sehat. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menyampaikan bahwa kegiatan Bina Sehat menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kesehatan warga binaan. “Kesehatan merupakan hal penting yang harus dijaga oleh setiap orang. Melalui edukasi dan senam hipertensi ini, kami berharap warga binaan semakin memahami cara mengenali serta mencegah hipertensi, sekaligus termotivasi untuk menerapkan pola hidup sehat selama menjalani masa pembinaan,” ungkapnya. Melalui kegiatan Bina Sehat, Rutan Jepara terus berupaya menghadirkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek kepribadian dan kemandirian, tetapi juga memperhatikan kesehatan jasmani warga binaan. Dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan, diharapkan warga binaan mampu membangun kebiasaan hidup sehat dan menjaga kualitas hidup dengan lebih baik.(Wely) Sumber:Humas Rutan jepara

JATENG:Bidik-kasusnews.com JEPARA – Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan fasilitas kredit mikro pada salah satu lembaga perbankan di Kabupaten Jepara memasuki tahap lanjutan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jepara melalui Bidang Tindak Pidana Khusus melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II), Kamis (5/11/2026). Kasi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jepara, Ahmad Zaim, menjelaskan bahwa pelaksanaan Tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada JPU tersebut menjadi bagian dari proses hukum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, perkara dugaan korupsi pengelolaan fasilitas kredit mikro itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp703.288.748 atau sekitar Rp703 juta. Dengan selesainya proses Tahap II, JPU selanjutnya mempersiapkan administrasi dan kelengkapan perkara untuk proses pelimpahan ke pengadilan,ujar Ahmad Za’im kepada Bidik-kasusnews 5/11/2026.   Kejari Jepara melalui Bidang Pidsus menegaskan komitmennya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung aman dan tertib. Kini, perkara tersebut memasuki tahapan persiapan persidangan untuk menguji dugaan tindak pidana korupsi tersebut melalui proses peradilan.(Wely)

JATENG:Bidik-kasusnews.com Jepara – Kamis, 5 November 2026 – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Jepara mengikuti kegiatan sosialisasi dan praktik penggunaan aplikasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 09.00 WIB ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan dalam rangka mendukung penguatan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Rutan Jepara bersama pejabat struktural bidang pembinaan dan operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Rutan Jepara juga menghadirkan lima orang keluarga inti warga binaan dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) untuk mendukung pelaksanaan praktik aplikasi secara langsung. Keterlibatan keluarga diharapkan dapat membantu peserta memahami penggunaan aplikasi serta mempermudah pemanfaatannya dalam layanan pemasyarakatan. Seluruh peserta mengikuti kegiatan sesuai pembagian breakout room sebagaimana tercantum dalam lampiran surat undangan. Sebagai bentuk kesiapan, peserta juga diarahkan untuk mempelajari panduan penggunaan aplikasi sebelum mengikuti praktik, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tertib dan tujuan sosialisasi dapat tercapai. Kepala Rutan Jepara, Renza Maisetyo, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan. “Kami mendukung upaya pengembangan layanan berbasis digital. Melalui kegiatan ini, petugas maupun keluarga warga binaan diharapkan dapat memahami penggunaan aplikasi dengan baik, sehingga ke depannya dapat memberikan kemudahan akses informasi dan layanan yang lebih efektif,” ungkapnya. Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Rutan Jepara menunjukkan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung transformasi digital di bidang pemasyarakatan. Diharapkan, pemanfaatan aplikasi tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat keterlibatan keluarga, serta mewujudkan layanan pemasyarakatan yang semakin mudah, transparan, dan akuntabel. (Wely) Sumber:Humas Rutan jepara