SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Keterbatasan ruang fiskal tidak membuat Pemerintah Kota Sukabumi menghentikan program pemberdayaan masyarakat. Dalam APBD Perubahan 2026, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) tetap dipertahankan dengan alokasi anggaran sekitar Rp9 miliar. Keberlanjutan P2RW menjadi salah satu hasil pembahasan perubahan APBD Kota Sukabumi yang telah ditetapkan bersama DPRD Kota Sukabumi, Jumat (25/9/2026). Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan, P2RW merupakan program yang selama ini menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dan legislatif kepada masyarakat. “Janji kami DPRD kepada masyarakat Sukabumi bahwa program unggulan yang selama ini kita jalankan, yaitu P2RW, tetap jalan,” tegas Wawan. Menurutnya, anggaran P2RW dapat direalisasikan setelah seluruh proses perubahan APBD selesai. Tahapannya meliputi evaluasi oleh gubernur, penyempurnaan, pengundangan hingga proses pencairan. Wawan mengatakan, pembahasan APBD Perubahan 2026 memang berlangsung dalam situasi fiskal yang tidak mudah. Sejumlah program dan kegiatan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, sementara beberapa program yang belum terealisasi kembali menjadi perhatian dalam pembahasan. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi bahan evaluasi agar program-program unggulan yang telah direncanakan tidak kembali mengalami hambatan dalam pelaksanaan. “Ini jadi catatan untuk ke depan. Insyaallah tidak akan terjadi lagi program-program unggulan ini tidak terekseskusi. Ini program bagus yang harus berkelanjutan,” ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menjelaskan, penyesuaian APBD Perubahan dilakukan karena kemampuan fiskal daerah tengah menghadapi tekanan. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah transfer ke daerah (TKD) yang belum sepenuhnya diterima. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus memilah kembali sejumlah kegiatan agar struktur anggaran tetap seimbang. “Karena kondisi fiskal, TKD dan sebagainya sedang lemah, kita pun menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dari kegiatan-kegiatan itu banyak yang direposisi dan dikurangi demi balancing,” kata Ayep usai mengikuti rapat paripurna. Selain TKD, kewajiban pembayaran Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi salah satu beban yang harus diperhitungkan dalam penataan anggaran. Ayep mengatakan, setelah dilakukan komunikasi dengan BPJS Kesehatan, pembayaran kewajiban tersebut dapat dilakukan secara bertahap pada 2027. Dengan skema itu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan. Penyesuaian juga dilakukan terhadap pembayaran tunjangan kinerja aparatur. Pembayaran yang semula direncanakan pada November 2026 akan digeser ke Januari 2027. “Besaran pembayaran sekitar 50 persen dan tanpa adanya potongan,” ujarnya. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah juga menerima sebagian dana kurang salur dari pemerintah pusat. Namun, Ayep menyebut penyaluran TKD hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Bahkan, masih terdapat akumulasi dana transfer sejak 2021 yang belum dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah. “TKD itu dibayar ke daerah tidak langsung sekaligus. Transfer ke daerah bertahap. Sampai saat ini pun ada yang belum tuntas 100 persen. Ada akumulasi dari 2021, masih ada sekitar Rp46 miliar yang merupakan utang dari pusat ke daerah yang belum dibayar,” jelasnya. Meski menghadapi tekanan fiskal, penetapan APBD Perubahan 2026 akhirnya menghasilkan postur anggaran yang berimbang. Penyesuaian dilakukan melalui reposisi maupun pengurangan sejumlah kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Setelah ditetapkan, dokumen APBD Perubahan 2026 selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjalani evaluasi. Pemerintah Kota Sukabumi memiliki waktu tiga hari untuk mempersiapkan dan menyerahkan dokumen tersebut. Proses evaluasi gubernur berlangsung selama 14 hari kerja, sebelum kemudian dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah daerah. “Sabtu, Minggu dan hari libur tidak dihitung. Setelah itu kembali ke sini untuk kita sempurnakan dalam waktu sepekan. Paling lama kita kembalikan lagi ke sana untuk register,” terang Ayep. Dengan demikian, meski ruang fiskal masih terbatas, pemerintah daerah bersama DPRD tetap mempertahankan program yang dinilai telah menjadi bagian dari komitmen pemberdayaan masyarakat, termasuk P2RW. Ke depan, kondisi fiskal daerah diharapkan membaik seiring proyeksi peningkatan transfer ke daerah pada 2027 dan 2028. Namun, realisasinya tetap bergantung pada kebijakan serta penyaluran anggaran pemerintah pusat. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM — Semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial digaungkan Palang Merah Indonesia (PMI) Wilayah Sukabumi Selatan melalui Latihan Gabungan Remaja yang dipusatkan di areal persawahan Kampung Neglasari, Desa Pasiripis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jumat (25/9/2026). Mengusung tema “PMI Bergerak Bersama untuk Kemanusiaan”, kegiatan tersebut digelar selama tiga hari, 25–27 September 2026, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT PMI ke-81. Ketua Pelaksana, Yosep Rustandi, mengatakan kegiatan ini merupakan pelaksanaan ke-12 yang digelar PMI se-Wilayah Selatan Kabupaten Sukabumi. Pesertanya berasal dari Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Madya dan Wira dari berbagai sekolah di wilayah Sukabumi Selatan. “Peserta terdiri dari 16 kontingen tingkat Madya dan 11 kontingen tingkat Wira. Jumlah keseluruhan mencapai sekitar 1.000 peserta,” ujar Yosep. Dengan mengusung semangat “Kemanusiaan Tanpa Batas”, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang pelatihan, tetapi juga ruang untuk memperkuat persaudaraan dan jejaring relawan muda. Kegiatan juga mengangkat tema “Terus Melayan Terus Mengabdi 81 Tahun Mengabdi—PMI Sahabat Sejati” serta dirangkaikan dengan Jumpa Relawan Remaja dan Forum Komunitas Palang Merah (FKP) 2026. Sejumlah kegiatan digelar selama pelaksanaan, mulai dari lokakarya kepalangmerahan dengan pemateri dari PMI Kabupaten Sukabumi hingga berbagai perlombaan yang menguji kemampuan dan kreativitas peserta. Tujuh cabang perlombaan yang dipertandingkan meliputi Pertolongan Pertama (PP), LKDT, Panduan Suara, Traveling, PMR Pintar, Pentas Seni, dan Moka. Pembukaan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PMI. Kegiatan kemudian secara resmi dibuka Camat Surade, Usep Supelita. Dalam sambutannya, Usep menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, selain meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kepalangmerahan, hal terpenting dari kegiatan tersebut adalah membangun hubungan dan silaturahmi antarremaja yang tergabung dalam organisasi kepalangmerahan. “Yang paling pokok dari kegiatan ini adalah terjalinnya silaturahmi antar sesama relawan muda,” kata Usep. Ia juga meminta dukungan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, mengingat jumlah peserta yang mencapai sekitar 1.000 orang. Pembukaan turut dihadiri Ketua PGRI Kecamatan Surade Iwan Gunawan, para kepala sekolah tingkat SMP dan SMA, pendamping kontingen, Kepala Desa Pasiripis Nandang Saepul Mikdar, Kepala Desa Buniwangi Dadan Hermawan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, PMI berharap lahir generasi muda yang tidak hanya memiliki keterampilan dalam bidang kepalangmerahan, tetapi juga memiliki kepedulian, solidaritas, dan semangat untuk terus bergerak dalam aksi-aksi kemanusiaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat jaringan relawan muda serta mempererat persaudaraan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Semangat kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi. Melalui kegiatan bakti sosial Jumat Berkah, jajaran Lapas menyalurkan sebanyak 25 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dan panti asuhan, Jumat (25/9/2026). Dari total bantuan tersebut, sebanyak 19 paket diberikan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar lingkungan Lapas Sukabumi. Sementara enam paket lainnya disalurkan ke Panti Asuhan Muslimin Sukmawinata dan Panti Asuhan Umi Adah. Penyaluran bantuan dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat. Sebagian warga datang ke Lapas Sukabumi untuk menerima bantuan, sedangkan paket lainnya diantarkan langsung ke alamat penerima yang telah ditentukan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, A.Md.IP., S.H., M.H., mengatakan kegiatan bakti sosial merupakan bentuk kepedulian jajaran Lapas terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. “Bakti sosial ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat. Kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat penerima,” ujarnya. Menurutnya, kegiatan berbagi tersebut tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi menjadi bagian dari upaya Lapas Sukabumi untuk terus membangun kepedulian sosial dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Sukabumi ingin memastikan keberadaan institusi Pemasyarakatan tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Semangat tersebut sejalan dengan komitmen “Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat untuk Masyarakat”, yang diwujudkan melalui aksi sosial dan semangat gotong royong secara berkelanjutan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Sukabumi bersama Pemerintah Kota Sukabumi memastikan sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berlanjut melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dua di antaranya yakni Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) dan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI). Keduanya dipastikan tetap masuk dalam APBD Perubahan 2026 setelah melalui proses finalisasi pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Anggota Banggar DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul, mengatakan keberlanjutan P2RW menjadi salah satu hasil kesepakatan dalam pembahasan APBD Perubahan tersebut. “P2RW tetap dilanjutkan di tahun 2026 ini pada APBD Perubahan. Harapannya, sebagai upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di kewilayahan, khususnya di tingkat RW,” ujar Agus, Kamis (24/09/2026). Agus menambahkan, keberlanjutan P2RW penting karena program tersebut berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kewilayahan. Melalui P2RW, kebutuhan pembangunan di lingkungan masyarakat dapat didorong dari tingkat RW, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak hanya bertumpu pada kebijakan di tingkat pemerintahan kota. Selain P2RW, Banggar dan Pemerintah Kota Sukabumi juga menyepakati agar program JKN PBI tetap dipertahankan dalam APBD Perubahan 2026. Agus menjelaskan, keberlanjutan JKN PBI merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran. “Program JKN PBI di tingkat daerah tetap dipertahankan. Sehingga Kota Sukabumi tetap mempertahankan status UHC-nya sebagai jaminan kesehatan bagi masyarakat. Dan layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang berada pada Desil 1-5,” jelasnya. Dengan tetap dipertahankannya JKN PBI, pemerintah daerah masih memberikan dukungan terhadap kepesertaan masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan iuran dalam memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Keberadaan P2RW dan JKN PBI dalam APBD Perubahan 2026 mencerminkan dua fokus program yang berbeda. P2RW menyasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat RW, sedangkan JKN PBI berkaitan dengan perlindungan sosial melalui jaminan kesehatan. Hasil finalisasi pembahasan Banggar bersama pemerintah daerah tersebut selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026. Dengan kesepakatan tersebut, P2RW hingga JKN PBI tetap menjadi bagian dari program yang dilanjutkan Pemerintah Kota Sukabumi dalam APBD Perubahan 2026, dengan pelaksanaan menyesuaikan kebijakan dan kemampuan anggaran daerah. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Musim kemarau mulai menjadi momok bagi warga Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Kondisi debit air sumur warga yang mulai menurun membuat sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih, bahkan harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air guna kebutuhan memasak. Lurah Warudoyong, Nuke Nurulaini, mengatakan sumur warga memang belum sepenuhnya mengering. Namun, penurunan debit dan aliran air mulai dirasakan masyarakat sehingga kebutuhan air bersih perlahan terganggu. “Sumur-sumur warga memang tidak habis sama sekali, tetapi untuk pengaliran air itu sudah mulai defisit. Kalau terus berkepanjangan, ke depan kami akan kembali meminta pendistribusian air bersih,” ujar Nuke saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/9/2026). Sehingga permintaan bantuan air paling banyak berasal dari warga RT 4 RW 3 dan RW 5. Kelurahan Warudoyong sebelumnya telah berkoordinasi dengan PMI Kota Sukabumi untuk mendistribusikan bantuan air bersih. Satu tangki berkapasitas sekitar 8.000 liter telah disalurkan kepada warga. Namun, proses distribusi tidak mudah karena banyak permukiman berada di dalam gang sempit yang tidak dapat dilalui kendaraan pengangkut air. “Yang agak menjadi masalah di Kelurahan Warudoyong karena warga banyak di dalam gang. Mobil pengangkut air sulit masuk, sehingga pengangkutannya cukup jauh. Warga akhirnya hanya mendapatkan beberapa galon atau ember,” jelasnya. Kelurahan Warudoyong kini menyiapkan langkah lanjutan dengan menjajaki kerja sama bersama Perumda Air Minum, Polres Sukabumi Kota, serta melanjutkan koordinasi dengan PMI. Dukungan dari PT Inaco juga diharapkan dapat diperluas ke RW lain yang mulai terdampak, terutama wilayah yang berdekatan dengan RW 5. Nuke menambahkan, hingga kini belum banyak permintaan bantuan yang disampaikan secara resmi. Namun, laporan secara lisan dari warga terkait kesulitan mendapatkan air mulai bermunculan. “Yang banyak meminta bantuan itu dari RT 4 RW 3 dan RW 5. Sampai saat ini belum ada permintaan dari warga lain, walaupun secara lisan masih ada warga yang melaporkan air mulai susah,” katanya. Persoalan kekeringan juga mulai berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga. Untuk mandi dan mencuci, warga masih memanfaatkan sumber air yang tersedia. Namun, kebutuhan memasak menjadi persoalan tersendiri karena sebagian warga mulai membeli air isi ulang. “Terutama untuk kebutuhan sehari-hari, air bersih untuk memasak mereka terpaksa beli. Ini sedikit mengganggu ketahanan ekonomi warga karena harus mengeluarkan biaya tambahan khusus untuk membeli air bersih,” ungkap Nuke. Kelurahan Warudoyong pun mengantisipasi kondisi tersebut jika musim kemarau berlangsung lebih panjang. Distribusi air bersih dinilai perlu kembali disiapkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang sumber airnya terus mengalami penurunan debit. Namun di hari yang sama sekitar pukul 14.15 menit di Wilayah Warudoyong turun hujan cukup lebat. Semoga ini pertanda baik sehingga persoalan kekeringan yang terjadi beberapa hari terakhir bisa meringankan beban masyarakat terkait ketersediaan air bersih. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sebanyak 25 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dipastikan ikut meramaikan bazar dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Kota Sukabumi. Bazar UMKM tersebut digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kawasan cekungan Capitol, Minggu (27/9/2026). Kepala Dishub Kota Sukabumi Iskandar Ihfan mengatakan, pelaksanaan Harhubnas tahun ini mengikuti arahan Kementerian Perhubungan agar kegiatan di daerah digelar secara sederhana dan tidak berlebihan. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan UMKM, aksi kemanusiaan, kepedulian lingkungan serta penguatan kearifan lokal. “Insyaallah akhir pekan ini Dishub dan Diskumindag akan menggelar bazar UMKM di area Car Free Day. Ini menjadi salah satu rangkaian peringatan Harhubnas 2026,” kata Iskandar, Kamis (24/9/2026). Selain bazar UMKM, masyarakat juga dapat menikmati Gerakan Pangan Murah yang digelar DKP3 serta mengakses sejumlah layanan publik. Sedikitnya terdapat 10 layanan yang disiapkan, di antaranya dari Dinkes, Disdukcapil, DPMPTSP, Inspektorat, DPUPR, PDAM, Optik Waluya, Dinsos, Perpustakaan Keliling dan BJB Mobile. “Silakan masyarakat Kota Sukabumi meramaikan bazar UMKM dan layanan publik sambil berolahraga di Car Free Day,” ujarnya. Iskandar menjelaskan, lokasi CFD yang biasanya berada di depan City Mall untuk sementara bergeser ke depan Gedung Capitol. Beragam kegiatan disiapkan mulai senam, kaulinan barudak, poundfit, karaoke, BMX, sepatu roda hingga Sukabumi Menari. Rangkaian CFD berlangsung pukul 06.00 hingga 09.00 WIB, sedangkan bazar UMKM difasilitasi hingga pukul 11.00 WIB. Menurut Iskandar, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang promosi sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha mikro. “Semoga bazar ini bisa mendongkrak perekonomian para pelaku usaha mikro dan mengangkat kearifan lokal Kota Sukabumi,” ungkapnya. Sementara itu, Kepala Diskumindag Kota Sukabumi Een Rukmini menyampaikan, bazar UMKM tersebut juga menggandeng Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), mengingat sejumlah perbankan memiliki program pembinaan terhadap UMKM. Menurut Een, terdapat 52 UMKM binaan yang masuk kategori naik kelas pada 2026 dan mendapat informasi untuk mengikuti bazar. Namun, dari jumlah tersebut sebanyak 25 UMKM menyatakan siap mengisi stan bazar. “Informasinya ada 52 UMKM naik kelas 2026 untuk mengikuti bazar, namun hanya 25 UMKM yang siap mengisi bazar tersebut,” terang Een. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi produk, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang UMKM Kota Sukabumi untuk semakin berkembang, terutama sektor kuliner yang dinilai masih memiliki potensi besar. “Jajanan kuliner dari UMKM Kota Sukabumi semoga semakin banyak dan bisa dinikmati masyarakat luas,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kepanikan sempat terjadi di tengah aktivitas warga dan pedagang di kawasan Pasar Lettu Bakrie, Kota Sukabumi, Rabu (23/9/2026). Seorang pria diduga mengamuk sambil membawa senjata tajam di tengah keramaian. Situasi tersebut dengan cepat direspons anggota Satuan Lalu Lintas Polres Sukabumi Kota, Bripka Febriana. Dengan sigap, ia melakukan pendekatan dan berupaya mengendalikan pria tersebut hingga akhirnya berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban. Senjata tajam yang dibawa pria tersebut turut diamankan. Selanjutnya, pria itu diserahkan kepada Pamapta Polres Sukabumi Kota untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Bripka Febriana mengatakan, tindakan pengamanan dilakukan dengan mengutamakan pendekatan serta pengendalian situasi agar kondisi tidak semakin berkembang dan membahayakan masyarakat di sekitar lokasi. “Ya, senjata tajam berhasil diamankan dan selanjutnya pelaku diserahkan kepada Pamapta Polres Sukabumi Kota yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkapnya. Aksi cepat tersebut mendapat apresiasi dari warga pasar. Salah seorang pedagang, Dian Maulana, mengaku merasa terbantu dengan kehadiran dan tindakan cepat petugas dalam meredam situasi. “Terima kasih kepada anggota Satlantas yang cepat merespons dan mengamankan situasi. Kami sebagai warga dan pedagang merasa terbantu dan lebih aman,” ujar Dian. Bripka Febriana mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil tindakan sendiri apabila menemukan orang membawa senjata tajam atau membuat keributan. Warga diminta segera menjauh dari lokasi dan melaporkan kejadian kepada kepolisian agar dapat ditangani secara aman dan sesuai prosedur. “Segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada petugas kepolisian agar dapat ditangani dengan aman dan sesuai prosedur,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi tidak boleh berdampak pada keberlanjutan program yang sudah berjalan. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki secara khusus memastikan program 12 PAS tetap dilanjutkan meski dalam waktu dekat terjadi pergantian Kepala Dinas Sosial. Penegasan itu disampaikan Ayep saat menghadiri pelaksanaan 12 PAS yang kini memasuki episode ke-22 dan ke-23 di Kelurahan Sukakarya dan Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Rabu (23/9). Dia menegaskan, 12 PAS merupakan program yang dinantikan masyarakat. Karena itu, perubahan pejabat tidak boleh menjadi alasan pelayanan dan program sosial pemerintah berhenti atau mengalami hambatan. “Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Saya fokus ke bagaimana 12 PAS terus berjalan,” kata Ayep. Pelaksanaan 12 PAS di Warudoyong sekaligus menjadi momentum terakhir bagi Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Asep Suhendrawan sebelum mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2026. “Pak Asep akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober. Sekarang hari terakhir beliau menjabat,” ujar Ayep. Ayep memastikan estafet kepemimpinan di Dinas Sosial nantinya tetap diarahkan untuk menjaga program yang sudah berjalan. Kepala dinas baru yang akan dilantik pada Oktober diharapkan langsung melanjutkan agenda pelayanan sosial kepada masyarakat. “Pada Oktober nanti akan ada kepala dinas yang baru, untuk melanjutkan program ini,” tegasnya. Bagi Ayep, keberlanjutan program jauh lebih penting daripada siapa pejabat yang sedang menduduki posisi tertentu. Pergantian dalam birokrasi, kata dia, merupakan bagian dari proses pemerintahan, sedangkan pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan. Karena itu, 12 PAS bukan satu-satunya program yang menjadi perhatian. Pemkot Sukabumi juga tengah memfokuskan kebijakan pada pasar murah, penanganan pengangguran, serta penanganan stunting. “Saya fokus ke bagaimana 12 PAS terus berjalan, kemudian juga pasar murah, kemudian juga pengangguran, dan stunting,” ungkapnya. Empat fokus tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan dampak yang lebih nyata kepada masyarakat. Ayep berharap program-program tersebut dijalankan secara konsisten sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan warga. “Saya kira kalau ini fokus, insyaallah Sukabumi akan jauh lebih baik,” katanya. Dalam kegiatan tersebut, Ayep didampingi Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Kepala Dinas Sosial Asep Suhendrawan, Sekretaris Dinas Sosial dr. Lulis Delawati, Camat Warudoyong Raden Abdul Muis, Lurah Sukakarya Sri Andayani serta Lurah Benteng Muhammad Indra Nur Ismi Suwandi, S.STP. Sementara terkait sosok yang akan menggantikan Asep Suhendrawan, Ayep meminta masyarakat menunggu hingga agenda pelantikan pada 1 Oktober 2026. Ia menyebut seluruh proses pengisian jabatan tersebut telah selesai. “Terkait siapa yang akan mengisi jabatan Dinas Sosial masih harus menunggu 1 Oktober. Sudah, sudah semua sudah selesai, tinggal pelantikan saja,” ungkapnya. Ayep juga menyebut agenda pelantikan Oktober mendatang berpotensi mencakup perubahan pada sejumlah posisi lain di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. “Oktober ada pelantikan, perombakan juga yang lain atau hanya pengisian kekosongan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satunya melalui penguatan program pasar murah dan bazar yang digelar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumindag) Kota Sukabumi, Een Rukmini, mengatakan sepanjang tahun ini terdapat sejumlah kegiatan pasar murah yang dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah. “Untuk yang dari hadiah pengendalian inflasi ada delapan kegiatan pasar murah dan bazar. Sebelumnya juga sudah ada tujuh kegiatan yang murni dilaksanakan di awal tahun,” ujar Een, Rabu (23/9). Menurut Een, pelaksanaan pasar murah tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Lembursitu menjadi salah satu wilayah yang mendapat dua kali pelaksanaan, salah satunya dipusatkan di kawasan Pasar Lembursitu. Dalam setiap kegiatan, Diskumindag menggandeng sejumlah pihak, di antaranya DKPT3 dan Perum Bulog, untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Sejumlah komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, Minyak Kita, telur, tepung terigu, hingga berbagai produk pertanian dan sayuran. Pelaku UMKM lokal juga dilibatkan agar kegiatan tersebut sekaligus membuka ruang pemasaran bagi produk masyarakat. Een menjelaskan, pasar murah tidak sekadar menjadi tempat masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Lebih dari itu, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tengah tekanan inflasi. “Tujuannya untuk menstabilkan harga, mengendalikan inflasi dan tentunya membantu masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang cukup mahal,” katanya. Menariknya, pasar murah juga dipadukan dengan sejumlah pelayanan publik. DPMPTSP membuka layanan administrasi dan perizinan, termasuk fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas turut memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat yang datang ke lokasi kegiatan. Pelaku usaha juga memperoleh kemudahan dalam pengurusan sertifikasi halal secara gratis melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut, kata Een, cukup tinggi. Bahkan, warga berharap pasar murah dapat kembali digelar secara rutin karena dinilai membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. “Antusiasmenya sangat tinggi. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini bisa sering dilakukan,” ungkapnya. Meski demikian, Een menyebut frekuensi dan lokasi pelaksanaan pasar murah tetap menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah harus mengatur pelaksanaan kegiatan berdasarkan dukungan pembiayaan yang ada. Dengan demikian, pasar murah diharapkan tidak hanya menjadi agenda sesaat, tetapi menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kota Sukabumi. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Lauk dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Cibungur, Kota Sukabumi, sempat menjadi sorotan setelah video yang beredar di media sosial menarasikan makanan tersebut tidak menggunakan daging. Tampilan lauk yang tidak memperlihatkan potongan daging secara utuh membuat sebagian orang tua siswa mempertanyakan jenis makanan yang dibagikan dalam program MBG. Namun, pihak SPPG Limusnunggal 2 memastikan lauk tersebut bukan oncom seperti yang terlihat secara visual, melainkan daging cincang yang dimasak bersama kacang buncis. Ahli Gizi SPPG Limusnunggal 2, Pratiwi Janna Novtiyani, menjelaskan menu MBG yang dibagikan pada Rabu (23/9) terdiri atas nasi, tumis daging cincang dan kacang buncis, tahu goreng, serta saus. “Menu hari ini adalah nasi, tumis daging, tumis daging cincang dan kuncis, tahu goreng, dan saus,” ujar Pratiwi, Rabu (23/9). Menurutnya, daging memang sengaja diolah dalam bentuk cincang dan dicampur dengan kacang buncis. Cara pengolahan tersebut membuat bentuk daging tidak terlihat jelas ketika makanan sudah berada di dalam wadah. “Yang terdapat di operan adalah daging cincang, tumis daging cincang dan kuncis. Namun visualisasinya seperti oncom,” jelasnya. Pratiwi menegaskan, dari sisi kandungan gizi, menu tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis program MBG. Ia mengatakan penggunaan daging cincang juga bukan tanpa alasan. Sebelumnya, SPPG Limusnunggal 2 pernah menyajikan daging dalam bentuk kalio. Namun, saat itu terdapat sejumlah keluhan dari penerima manfaat karena tekstur daging dinilai masih terlalu keras untuk dikonsumsi anak-anak. “Karena sebelumnya kita sudah memberikan menu daging kalio. Namun ada beberapa keluhan dari para penerima manfaat, daging kalio itu masih keras,” ungkapnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, daging kemudian diolah menjadi bentuk cincang agar teksturnya lebih mudah dikonsumsi, baik oleh siswa kelas bawah maupun kelas atas. Menanggapi video yang beredar, Pratiwi menyebut pihak SPPG juga telah mendatangi SDN Cibungur untuk melakukan klarifikasi secara langsung. Sementara itu, PIC MBG SDN Cibungur, Irfan Firmansyah, membenarkan bahwa lauk yang menjadi perhatian dalam video tersebut memang merupakan daging yang dicampur dengan kacang buncis. “Menu itu sebenarnya daging yang dicampur dengan kacang buncis. Mungkin karena tampilannya di video sehingga menimbulkan persepsi berbeda,” ujar Irfan. Irfan menambahkan, daging bukanlah menu yang baru kali ini diberikan kepada siswa SDN Cibungur. Selama program MBG berjalan, daging telah beberapa kali menjadi bagian dari menu yang disajikan kepada para siswa. Ia juga menyebut persoalan tersebut bukan merupakan keluhan yang berulang dari penerima manfaat. “Selama ini sebelumnya tidak pernah ada komplain seperti ini,” katanya. Setelah video tersebut menjadi perhatian, pihak sekolah dan pengelola MBG langsung berkomunikasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Orang tua tersebut kemudian diberikan penjelasan mengenai jenis lauk yang terdapat dalam menu MBG yang diterima anaknya. “Orang tuanya sudah dikonfirmasi dan sudah diberikan penjelasan. Setelah dijelaskan, mereka memahami situasinya,” ungkap Irfan. Meski kandungan gizi menu dinyatakan telah sesuai, SPPG Limusnunggal 2 tetap menjadikan kejadian tersebut sebagai bahan evaluasi, terutama dalam hal penyajian dan kreativitas menu. Pratiwi mengatakan evaluasi akan dilakukan agar tampilan makanan ke depan dapat lebih menarik sekaligus tetap memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. “Untuk ke depannya ini untuk evaluasi lagi menu dapur SPPG Limusnunggal 2. Ke depannya kita akan evaluasi lagi agar menu dapat lebih kreatif lagi,” katanya. Dengan adanya klarifikasi tersebut, lauk yang dalam video sempat dipersepsikan sebagai makanan tanpa daging dipastikan merupakan daging cincang yang diolah bersama kacang buncis. Kesalahpahaman tersebut muncul karena bentuk daging yang telah dicincang dan dicampur dengan sayuran tidak terlihat secara utuh dalam video. Pihak sekolah memastikan persoalan tersebut telah dikomunikasikan kepada orang tua siswa terkait. (Usep)