SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Audiensi Forum Komunikasi RW/RT Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi berlangsung penuh tekanan, Rabu (20/5/2026). Ratusan pengurus lingkungan dari berbagai kelurahan datang membawa sederet tuntutan, mulai dari keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), keterlambatan insentif, hingga janji Dana Abadi Rp10 juta per RT yang hingga kini belum terealisasi. Sekitar 250 peserta memadati ruang sidang paripurna DPRD Kota Sukabumi. Audiensi dipimpin Koordinator Forum RW/RT Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, dan diterima langsung Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya. Dalam forum tersebut, para RW dan RT menyampaikan keresahan yang selama ini berkembang di masyarakat. Mereka meminta P2RW tetap dilanjutkan karena dinilai menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh warga di tingkat lingkungan. Selain itu, keterlambatan pembayaran insentif RT/RW, Posyandu, Linmas dan marbot turut menjadi sorotan keras. Para peserta mengaku kecewa karena hak mereka kerap terlambat dicairkan, padahal mereka berada di garis depan pelayanan masyarakat. Tak hanya itu, persoalan dana kelurahan dan polemik wakaf uang ikut mencuat dalam audiensi. Sejumlah peserta mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan meminta dana kelurahan tidak lagi dikontraktualkan. Suasana sempat memanas saat beberapa peserta mulai menyinggung janji politik Dana Abadi Rp10 juta per RT. Mereka meminta DPRD ikut mengawal realisasi janji tersebut dan mendesak pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat. Bahkan, sejumlah peserta secara tegas menyampaikan ancaman akan kembali turun ke jalan apabila seluruh tuntutan tidak mendapat kepastian hingga setelah Iduladha. “Kami tidak ingin hanya diberi janji. Kami ingin ada kepastian,” ujar salah satu peserta audiensi. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, memastikan DPRD mendukung keberlanjutan P2RW dan akan terus memperjuangkannya dalam pembahasan APBD. Menurutnya, DPRD telah memasukkan rekomendasi agar P2RW tetap berjalan karena program tersebut terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah saat ini sedang tertekan akibat pengurangan transfer pusat ke daerah yang mencapai sekitar Rp159 miliar. Meski demikian, DPRD tetap berkomitmen mengawal program-program prioritas masyarakat. “Kami memahami aspirasi bapak ibu semua dan akan terus mengawal program ini,” katanya. Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Fery Sri Astrina, menjelaskan keterlambatan pembayaran insentif dipengaruhi perubahan nomenklatur anggaran hibah sehingga proses pencairan membutuhkan penyesuaian administrasi. Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menegaskan dukungannya terhadap P2RW dan menyebut kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp8,9 miliar. Ia juga menegaskan DPRD meminta penghimpunan wakaf uang yang dinilai memberatkan dihentikan dan rekomendasi panja segera ditindaklanjuti. Di akhir audiensi, DPRD Kota Sukabumi bersama Forum RW/RT menandatangani fakta integritas sebagai bentuk kesepakatan untuk mengawal tuntutan masyarakat. Meski audiensi berakhir kondusif, Forum RW/RT memastikan akan terus memantau realisasi hasil kesepakatan tersebut dan siap melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan yang mereka sampaikan kembali diabaikan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Komisi II DPRD Kota Sukabumi menegaskan komitmennya mengawal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan langsung terhadap sektor pajak restoran dan hotel. Langkah itu mencuat dalam rapat bersama sejumlah mitra kerja yang digelar Jumat (8/5/2026). Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, H. Muchendra, mengatakan pihaknya memberi perhatian serius terhadap capaian PAD Kota Sukabumi pada kuartal pertama tahun 2026, khususnya dari sektor pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) restoran. Menurutnya, capaian pajak restoran dinilai belum mencerminkan potensi usaha yang sebenarnya di lapangan. Karena itu, Komisi II akan melakukan pendampingan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melalui uji petik langsung ke sejumlah rumah makan besar. “Kami ingin memastikan kesesuaian antara omzet usaha dengan laporan pajak yang disampaikan. Minggu depan kami akan turun langsung ke lapangan,” ujar Muchendra. Ia menjelaskan, pengawasan akan dilakukan dengan membagi dua tim yang memantau aktivitas usaha sejak pagi hingga rumah makan tutup. Langkah itu dilakukan untuk melihat secara riil potensi penerimaan pajak daerah. Menurutnya, pajak restoran sebesar 10 persen yang dibayarkan masyarakat seharusnya seluruhnya disetorkan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. “Jangan sampai masyarakat sudah membayar pajak, tetapi yang dilaporkan justru tidak sesuai dengan omzet sebenarnya,” katanya. Setelah sektor restoran, Komisi II juga akan melakukan pengawasan terhadap sektor perhotelan yang dinilai memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD Kota Sukabumi. Selain PBJT, DPRD turut menyoroti pengawasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Muchendra menilai sistem transaksi yang masih mengacu pada nilai pelaporan rawan dimanipulasi sehingga perlu pengawasan lebih ketat. “Kami akan mendampingi BPKPD sampai ke notaris untuk memastikan transaksi berjalan sesuai aturan,” tegasnya. Dalam rapat tersebut, Komisi II juga meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terkait pengalihan anggaran pembangunan jembatan di wilayah Cibeureum senilai Rp12,2 miliar yang disebut dialihkan ke program pembangunan jalan. DPRD meminta rincian kegiatan penerima pengalihan anggaran tersebut agar proses perencanaan dan penggunaan anggaran tetap transparan. Sementara kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Komisi II mempertanyakan kontribusi Gedung Dekranasda terhadap peningkatan PAD. DPRD ingin memastikan setiap fasilitas daerah memberikan dampak ekonomi yang nyata. Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti minimnya anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, terutama untuk program pembibitan dan pengembangan benih ikan yang dinilai penting bagi penguatan sektor pangan daerah. Di akhir rapat, Komisi II mengingatkan seluruh perangkat daerah agar pelaksanaan program pembangunan tetap mengacu pada prioritas dalam RPJMD Kota Sukabumi. “Program yang sudah tertuang dalam RPJMD harus menjadi prioritas utama pembangunan,” pungkas Muchendra. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Komisi II DPRD Kota Sukabumi mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius melakukan pengawasan terhadap potensi kebocoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya dari sektor restoran dan rumah makan. Karena keduanya dinilai memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kritikan tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Melan Maulana, usai rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Jumat malam (08/05/2026). Menurut Melan, masyarakat selama ini telah memenuhi kewajiban membayar pajak 10 persen saat bertransaksi di restoran atau rumah makan. Karena itu, pemerintah harus memastikan seluruh pajak yang dipungut benar-benar masuk ke kas daerah. “Jangan sampai masyarakat sudah membayar pajak, tetapi pajak tersebut tidak disetorkan sebagaimana mestinya. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya. Ia menilai pengawasan terhadap pemungutan PBJT perlu diperkuat agar tidak terjadi kebocoran yang dapat merugikan daerah. Selain itu, DPRD juga meminta seluruh aparatur terkait lebih optimal menggali potensi PAD yang selama ini belum maksimal. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD menemukan masih banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergarap secara optimal, baik karena faktor teknis maupun lemahnya pengawasan di lapangan. “Setelah kita dalami bersama, ternyata masih banyak peluang peningkatan PAD yang belum dimaksimalkan. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama antara legislatif dan eksekutif,” katanya. Melan menyebut, berdasarkan hitungan sementara pihaknya, optimalisasi sektor PBJT berpotensi menambah PAD Kota Sukabumi hingga sekitar Rp80 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut sangat signifikan dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan maupun peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Sukabumi. “Kalau potensi ini bisa dimaksimalkan, tentu dampaknya akan sangat besar untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Penataan dan pengamanan kawasan Lapang Merdeka Kota Sukabumi dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga fungsi ruang publik agar tetap nyaman, tertib, dan representatif bagi masyarakat. Kehadiran petugas satuan pengamanan (satpam) di area tersebut disebut mulai membawa perubahan positif terhadap aktivitas warga yang memanfaatkan Lapang Merdeka sebagai pusat olahraga dan rekreasi. Anggota DPRD Kota Sukabumi, Sahat Simangunsong, menilai Lapang Merdeka memiliki posisi penting bagi masyarakat karena menjadi ruang terbuka yang digunakan berbagai kalangan setiap hari. “Lapang Merdeka ini rumah terbuka bagi masyarakat dan juga wajah Kota Sukabumi. Karena itu kenyamanan, kebersihan, dan ketertibannya harus dijaga bersama,” ujarnya, Jumat (8/5/2026). Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Sukabumi menempatkan petugas keamanan merupakan bentuk respons terhadap harapan masyarakat yang menginginkan fasilitas publik lebih tertata dan nyaman digunakan. Ia mengatakan, keberadaan satpam bukan untuk membatasi aktivitas warga, melainkan memastikan fungsi Lapang Merdeka tetap berjalan sesuai peruntukannya sebagai ruang olahraga dan ruang interaksi masyarakat. “Tujuannya agar masyarakat yang datang untuk olahraga maupun beraktivitas di sana merasa aman dan nyaman,” katanya. Sahat menilai, sejak dilakukan penataan dan pengawasan, kondisi kawasan Lapang Merdeka mulai terlihat lebih tertib. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan pun dinilai perlahan meningkat karena adanya pengawasan dan imbauan langsung dari petugas. Menurutnya, ruang publik yang baik tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk ikut merawat dan menjaga lingkungan bersama. “Kalau masyarakat sama-sama memiliki rasa memiliki, tentu Lapang Merdeka akan tetap menjadi tempat yang nyaman untuk semua,” ungkapnya. Ia berharap para petugas keamanan dapat terus menjalankan tugas secara humanis dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat, sekaligus aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga fasilitas umum. “Lapang Merdeka ini milik masyarakat Kota Sukabumi. Jadi harus dijaga bersama agar tetap menjadi ruang publik yang bersih, sehat, dan membanggakan,” pungkasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar pembinaan rohani bagi aparatur melalui kegiatan Majlis Taklim yang berlangsung di Mushola Al-Badr Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (7/5/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran pegawai dan para kepala bagian sebagai bagian dari penguatan mental serta spiritual aparatur. Dalam kesempatan itu, KH. Iwan Setiawan menyampaikan tausiyah bertema Muhasabah dan Muraqabah. Materi yang disampaikan menyoroti pentingnya evaluasi diri serta menjaga kesadaran bahwa setiap tugas dan tanggung jawab harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan amanah. Menurutnya, aparatur pemerintahan tidak hanya dituntut profesional dalam bekerja, tetapi juga harus memiliki akhlak dan nilai moral yang kuat. Dengan muhasabah, pegawai diajak untuk terus memperbaiki sikap dan kinerja, sedangkan muraqabah menjadi pengingat agar setiap pekerjaan dilakukan secara bertanggung jawab. “Ketika seseorang merasa selalu diawasi Allah SWT, maka ia akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjalankan pekerjaannya,” ujarnya di hadapan peserta majlis ta’lim. Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan keagamaan tersebut rutin dilaksanakan sebagai upaya membangun budaya kerja yang positif di lingkungan Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi. Ia menilai penguatan spiritual memiliki peran penting dalam menciptakan aparatur yang disiplin, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Selain menjadi sarana menambah wawasan keagamaan, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk mempererat silaturahmi serta kebersamaan antarpegawai. Suasana kegiatan berlangsung penuh kekeluargaan dan khidmat hingga akhir acara. Melalui kegiatan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi berharap nilai-nilai religius dapat terus tertanam dalam keseharian aparatur, baik di lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – DPRD Kota Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2026, Kamis (30/4/2026). Forum ini menjadi wadah merangkum berbagai aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina, menyampaikan seluruh anggota dewan telah turun langsung ke wilayah masing-masing untuk menyerap aspirasi warga. Hasilnya kemudian dibahas dalam rapat paripurna sebagai bagian dari fungsi representasi DPRD. “Hasil reses tersebut akan dirumuskan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang menjadi referensi penting dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA-PPAS hingga APBD tahun berikutnya,” ujarnya. Ia menegaskan, paripurna ini juga menjadi jembatan komunikasi strategis antara masyarakat dan pemerintah daerah. Sejumlah isu krusial yang dihadapi warga, terutama terkait infrastruktur dan layanan dasar, disampaikan untuk segera ditindaklanjuti. “Fokus aspirasi masyarakat masih didominasi kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan UMKM, penanganan banjir, serta pengentasan kemiskinan,” terangnya. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan seluruh hasil reses telah diterima dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah. Ia mengungkapkan, sektor infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, sejalan dengan hasil reses dan musrenbang. Pemerintah Kota Sukabumi akan memfokuskan pembangunan tiga tahun ke depan pada perbaikan jalan, drainase, trotoar, penerangan, hingga pengelolaan sampah. Selain itu, penataan kawasan perkantoran juga menjadi bagian dari rencana strategis, termasuk peningkatan fasilitas gedung DPRD dan sarana pemerintahan lainnya agar lebih representatif. Ayep menambahkan, sinergi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pembangunan, sekaligus memastikan program prioritas dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, bersama seluruh anggota DPRD menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat atas terselenggaranya Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kabupaten Sukabumi, Senin (4/5/2026). Budi menegaskan, MTQ merupakan momentum penting dalam menanamkan nilai-nilai Alquran di tengah kehidupan masyarakat. Ia menilai, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan membaca Alquran, tetapi juga sarana membangun karakter dan memperkuat spiritualitas umat. “MTQ ini memiliki makna strategis, karena mampu mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan mengamalkan ajaran Alquran dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya. Ia menegaskan, nilai-nilai qurani harus menjadi landasan dalam pembangunan daerah, sejalan dengan visi Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (MUBAROKAH). Keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembinaan mental spiritual, kata dia, menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas. DPRD Kabupaten Sukabumi, lanjut Budi, akan terus mendukung berbagai kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai keagamaan dan budaya, termasuk MTQ yang dinilai mampu melahirkan generasi muda yang berakhlak dan berdaya saing. “Kami berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai seremoni, tetapi benar-benar memberi dampak dalam membentuk generasi Qur’ani yang mampu menjadi pilar pembangunan daerah,” tambahnya. Ia juga mendorong agar pelaksanaan MTQ ke depan semakin inovatif dan berkelanjutan, sehingga mampu menjangkau lebih luas partisipasi masyarakat. Dengan semangat tersebut, DPRD optimistis MTQ akan terus menjadi bagian penting dalam membangun Sukabumi yang religius, berkarakter, dan penuh keberkahan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Desa Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, berlangsung meriah dengan penyerahan hadiah turnamen sepakbola antar desa, Minggu (3/5/2026). Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, Dadang Hermawan, secara langsung menyerahkan trofi juara pertama kepada tim Desa Purwasedar yang sukses keluar sebagai kampiun usai menaklukkan Desa Sukajadi dengan skor 1-0. Turnamen ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian HUT desa, yang diikuti puluhan tim. Antusiasme warga terlihat tinggi, dengan ribuan penonton memadati lapangan, menciptakan atmosfer kompetisi yang hangat dan penuh kebersamaan. Dalam sambutannya, Dadang Hermawan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia menilai olahraga, khususnya sepakbola, mampu menjadi sarana efektif dalam mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan masyarakat. “Saya bangga melihat semangat sportivitas para pemain dan dukungan luar biasa dari masyarakat. Kemenangan ini adalah hasil kerja keras dan kekompakan tim. Selamat kepada Desa Purwasedar,” ujarnya. Ia menegaskan, kehadirannya merupakan bentuk komitmen wakil rakyat dalam mendukung kegiatan positif, terutama yang berkaitan dengan pembinaan generasi muda dan pengembangan potensi olahraga di daerah. Perwakilan tim Desa Purwasedar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Mereka menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil kerja sama seluruh tim dan dukungan masyarakat desa. Sementara itu, Pemerintah Desa Ujunggenteng berharap turnamen sepakbola ini dapat terus digelar setiap tahun sebagai ajang mempererat persatuan dan kebersamaan antar desa di wilayah Kecamatan Ciracap. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2026 dimanfaatkan DPRD Kabupaten Sukabumi untuk menegaskan kembali pentingnya pembangunan sektor pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan masyarakatnya. Dalam keterangannya, ia menilai bahwa penguatan pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, keluarga, serta masyarakat luas agar tujuan menghadirkan pendidikan yang adil dan berkualitas dapat tercapai. “Pendidikan harus menjadi prioritas bersama. Kita ingin memastikan tidak ada lagi kesenjangan akses, baik di perkotaan maupun di wilayah pelosok,” ungkapnya, 2 Mei 2026. Menurutnya, DPRD akan terus menjalankan fungsi strategisnya dalam memastikan kebijakan pendidikan berjalan optimal, termasuk dalam pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, peningkatan kualitas guru, serta pengembangan fasilitas pendidikan yang memadai. Selain itu, apresiasi turut disampaikan kepada para guru yang selama ini berperan besar dalam membentuk generasi penerus bangsa. Nilai-nilai yang diwariskan Ki Hajar Dewantara dinilai tetap relevan sebagai fondasi dalam membangun pendidikan yang berorientasi pada karakter dan kepribadian bangsa. Melalui peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, DPRD Kabupaten Sukabumi berharap seluruh elemen masyarakat semakin solid dalam mendukung terciptanya sistem pendidikan yang merata, inklusif, dan mampu menjawab tantangan masa depan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2026, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja dan buruh atas kontribusi mereka dalam pembangunan ekonomi. Menurutnya, para pekerja memiliki peran vital sebagai tulang punggung kemajuan bangsa. Ia menegaskan bahwa tanpa kerja keras dan dedikasi tenaga kerja di berbagai sektor, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan optimal. “Hari ini adalah momen untuk mengapresiasi setiap tetes keringat para pekerja. Selamat Hari Buruh Internasional 2026. Semoga semangat keadilan, kesejahteraan, dan persatuan terus terjaga,” ujarnya. Lebih lanjut, Erpa menekankan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, sangat bergantung pada sinergi antara tiga unsur utama, yakni kebijakan pemerintah, perkembangan industri, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Ia menjelaskan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif tanpa mengabaikan kesejahteraan tenaga kerja. Di sisi lain, kemajuan industri juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penghormatan terhadap hak-hak buruh. “Ketiga unsur ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jika bersinergi dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata dapat terwujud,” tegasnya. Sebagai wakil rakyat, ia juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja, termasuk peningkatan upah yang layak, jaminan sosial, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Di saat yang sama, ia juga mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat guna membuka lebih banyak lapangan kerja. “Kesejahteraan pekerja adalah cerminan kemajuan bangsa. Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus terus diperkuat demi mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur,” pungkasnya. (Dicky)