SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Warga Kota Sukabumi diminta tidak lengah menyikapi laporan dugaan munculnya sebaran abu vulkanik tipis di sejumlah titik wilayah. Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menilai kewaspadaan harus dibangun sejak dini agar masyarakat tidak baru mengambil langkah perlindungan ketika kondisi sudah memburuk. Wawan yang akrab disapa Kang Wanju menegaskan, masyarakat tidak perlu panik. Namun, informasi mengenai potensi paparan abu vulkanik harus menjadi perhatian serius, terutama bagi warga yang masih harus beraktivitas di luar rumah. “Jangan panik, tetapi jangan juga lengah. Kewaspadaan dan langkah antisipasi mandiri harus kita tingkatkan bersama,” ujar Kang Wanju, Minggu, (6/9/2026). Menurutnya, partikel abu vulkanik yang sangat halus dapat terbawa angin dan berpotensi masuk ke saluran pernapasan maupun mengenai mata. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena dapat memicu gangguan kesehatan pada sebagian masyarakat. Kang Wanju pun meminta warga yang beraktivitas di luar rumah mengenakan masker sebagai perlindungan dasar. Pengendara sepeda motor juga diingatkan tidak berkendara tanpa perlindungan mata. Helm dengan visor tertutup atau kacamata pelindung dinilai penting untuk mengurangi risiko mata terkena partikel debu yang terbawa angin. “Partikelnya sangat halus. Kalau terhirup atau mengenai mata secara langsung, tentu bisa menimbulkan keluhan. Karena itu, lebih baik kita mencegah daripada mengabaikannya,” tegasnya. Ia juga mengimbau masyarakat mulai mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki sensitivitas terhadap gangguan pernapasan. Tak hanya melindungi saluran pernapasan, masyarakat juga diminta menjaga makanan dan air bersih dari kemungkinan paparan debu. Tempat penyimpanan air harus ditutup rapat, sedangkan makanan dan bahan pangan perlu dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Di tengah munculnya informasi tersebut, Kang Wanju meminta warga tidak mudah terpancing kabar yang belum terverifikasi. Masyarakat diharapkan menjadikan informasi dari pemerintah daerah, BPBD, dan instansi berwenang sebagai rujukan utama. Menurutnya, kecepatan memperoleh informasi sekaligus kedisiplinan masyarakat dalam melakukan langkah pencegahan menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi dampak bencana. “Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan BPBD untuk memantau perkembangan kondisi, termasuk arah angin dan kemungkinan sebaran debu. Masyarakat tetap tenang, tetapi harus siap dan saling mengingatkan,” pungkas Kang Wanju. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting. Sejumlah fraksi DPRD menyampaikan berbagai catatan strategis, mulai dari persoalan keterbatasan ruang fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, perlindungan hak ASN, hingga penguatan pembangunan desa. Berbagai pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM. Turut hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat mengemuka pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Sukabumi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026. Pandangan fraksi menjadi bagian dari mekanisme pengawasan politik DPRD terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Tidak hanya membahas perubahan angka dalam struktur APBD, fraksi-fraksi juga menyoroti dampak kebijakan anggaran terhadap pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan. Fraksi Gerindra, melalui Hera Iskandar, S.E., memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas. Fraksi tersebut memahami bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 dihadapkan pada tantangan ruang fiskal yang tidak leluasa serta perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus disikapi dengan kebijakan yang tepat dan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap aparatur serta pelayanan masyarakat. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah adanya wacana penundaan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen. Menurut Fraksi Gerindra, ASN merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Peran ASN tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan langsung kepada masyarakat. Mulai dari penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pelayanan publik hingga penanggulangan bencana, seluruhnya membutuhkan kinerja aparatur yang optimal. Karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar langkah efisiensi anggaran tidak serta-merta menjadikan hak pegawai sebagai sasaran utama. Efisiensi, menurut fraksi tersebut, seharusnya lebih dahulu dilakukan terhadap belanja operasional, perjalanan dinas, serta kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat. Selain persoalan ASN, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap koreksi belanja modal, khususnya pada sektor jalan, jaringan dan irigasi. Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan alokasi anggaran yang mengalami koreksi sekitar Rp3,45 miliar. Sektor infrastruktur dinilai memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan. Pembangunan jalan dan jaringan irigasi, terutama di wilayah yang memiliki karakter geografis luas seperti Kabupaten Sukabumi, dinilai tidak dapat dipandang sebagai belanja yang dapat dengan mudah dikurangi. Di sisi lain, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap belanja modal gedung serta pengadaan peralatan dan mesin yang masih mengalami penundaan. Fraksi tersebut juga menyoroti pengelolaan keuangan RSUD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat dikelola secara lebih efektif. Fraksi Gerindra mendorong agar dana yang tersedia dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk memastikan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Digitalisasi sistem pemungutan retribusi menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah. Selain itu, intensifikasi pajak daerah juga perlu terus dilakukan. Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM. Optimalisasi pendapatan daerah, menurut fraksi tersebut, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Fraksi PKS melalui H. Iwan Ridwan, M.Pd., memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemandirian keuangan daerah. Fraksi PKS menilai tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Sukabumi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah. Di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer, rasio kemandirian keuangan daerah justru dinilai mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa menjadikan masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang menanggung beban utama. Fraksi PKS mendorong percepatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah berdasarkan potensi ekonomi yang benar-benar tersedia di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah daerah diminta lebih serius memetakan potensi ekonomi daerah yang belum tergarap secara maksimal. Langkah peningkatan PAD, menurut Fraksi PKS, harus dilakukan melalui perbaikan sistem, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta pengelolaan sumber daya ekonomi secara lebih profesional. Isu pembangunan desa juga menjadi salah satu catatan yang disampaikan Fraksi PKS. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi dan banyaknya desa yang memiliki karakteristik serta kebutuhan pembangunan berbeda, Fraksi PKS menilai penguatan pemerintahan desa harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah. Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah pelosok masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar. Fraksi PKS mendorong agar perhatian pemerintah daerah terhadap desa dapat diperkuat melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian struktur pendapatan dan belanja. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk menentukan skala prioritas secara tepat. Bagaimana menjaga hak ASN tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah, mempertahankan pembangunan infrastruktur, meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat, serta memastikan desa tetap mendapatkan perhatian pembangunan menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam rapat paripurna tersebut. Pandangan dan catatan dari fraksi-fraksi selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diharapkan, perubahan APBD yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen penyesuaian anggaran, melainkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – DPRD Kota Sukabumi bergerak cepat dalam menyikapi pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Percepatan pembahasan dinilai penting agar program pembangunan dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau biasa disapa Wanju usai rapat paripurna penyampaian APBD Perubahan 2026 dan pandangan fraksi-fraksi, Kamis (3/9/2026). Dia menyatakan, pembahasan APBD Perubahan tidak akan dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus), melainkan akan menjadi tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya. “Kami jelas langsung follow up dengan gerak cepat. Karena ini sedang dibutuhkan oleh semuanya. Supaya Sukabumi berjalan dan pembangunan terus berjalan, APBD Perubahan 2026 harus segera kita bahas,” ujarnya. Untuk itu DPRD menargetkan pembahasan APBD Perubahan dapat diselesaikan tidak lebih dari 21 September 2026. Namun, pihaknya berharap proses tersebut bisa rampung lebih cepat apabila seluruh aspek pendukung pembahasan sudah jelas. “Kita ingin lebih cepat. Kalau bisa lebih cepat, lebih baik, supaya pembangunan terus berjalan,” katanya. Meski demikian, jadwal pembahasan APBD Perubahan masih berkaitan dengan informasi yang ditunggu dari pemerintah pusat terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Menurut Wawan, terdapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa hingga 24 September mendatang akan ada perkembangan atau informasi tambahan terkait penyaluran TKD. DPRD Kota Sukabumi pun berharap adanya tambahan penyaluran dana yang selama ini masih kurang diterima daerah. “Selama tiga tahun sebelumnya ada kurang salur akumulasi sekitar Rp54 miliar. Kita berharap kalau misalnya minimal sebagian bisa cair, tentu itu akan sangat membantu kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit,” ungkapnya. Kepastian mengenai tambahan TKD tersebut dinilai akan memengaruhi percepatan jadwal pembahasan APBD Perubahan. Wawan menyebut terdapat sejumlah opsi waktu penyelesaian pembahasan, mulai dari tanggal 11, 21 hingga 24 September 2026. “Kalau TKD turun sebelum tanggal 11, tentu kita bisa lebih cepat lagi membahasnya. Karena kita ingin APBD Perubahan segera diproses untuk evaluasi gubernur dan setelah itu bisa diregistrasi agar anggaran perubahan tahun 2026 dapat segera berjalan,” jelasnya. Selain membahas APBD Perubahan, pimpinan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga dijadwalkan melakukan koordinasi ke Jakarta pada Senin mendatang. Rombongan tersebut rencananya akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Agenda tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyaluran dana yang masih kurang diterima daerah, tetapi juga akan membahas rencana pinjaman daerah. “Insyaallah hari Senin pimpinan DPRD bersama TAPD akan berangkat ke Kemendagri dan PT SMI. Kita akan menanyakan soal dana salur yang kurang selama ini, dan kemungkinan terkait pinjaman daerah juga akan dibicarakan,” katanya. Terkait rencana pinjaman daerah, Wawan menjelaskan bahwa pembahasan dan kajian harus dilakukan sejak sekarang, meskipun persetujuan DPRD diperkirakan baru akan masuk dalam agenda pembahasan pada November mendatang. Adapun penggunaan pinjaman daerah melalui PT SMI, menurutnya, diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur. Kalau melalui SMI, penggunaannya memang untuk infrastruktur,” tegasnya. Sementara itu, terkait kemungkinan penggunaan pinjaman untuk penanganan persoalan sampah, pembahasan tersebut belum dapat dipastikan karena penggunaan pembiayaan dari PT SMI memiliki ketentuan dan peruntukan tertentu. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan, DPRD berharap kepastian tambahan TKD dari pemerintah pusat dapat segera diperoleh sehingga pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat dipercepat dan program pembangunan di Kota Sukabumi tetap berjalan. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki tahap pembahasan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Setelah pemerintah daerah menyampaikan Nota Pengantar Bupati, perhatian kini beralih kepada fraksi-fraksi DPRD yang akan memberikan pandangan umum terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Tahapan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-17 Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (3/9/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., serta dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi dan sejumlah tamu undangan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati H. Andreas menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Andreas menegaskan, penyampaian nota tersebut baru menjadi awal dari rangkaian pembahasan. Selanjutnya, DPRD akan memberikan pandangan melalui masing-masing fraksi sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan lebih mendalam. “Insya Allah ini segera dibahas oleh teman-teman dari dewan dan segera ditindaklanjuti besok untuk tahapan pandangan-pandangan setiap fraksi,” ujar Andreas. Ia menyebut, pembahasan akan mencermati berbagai perubahan maupun peningkatan anggaran, termasuk memastikan kejelasan mengenai peruntukan dan penggunaannya. “Anggaran-anggaran peningkatan itu alokasinya untuk apa dan seperti apa, nanti akan dibahas. Nanti ada pandangan setiap fraksi yang akan memberikan masukan kepada pemerintah daerah,” jelasnya. Dengan demikian, pandangan fraksi nantinya menjadi salah satu bagian penting dalam menguji sekaligus memberikan masukan terhadap arah perubahan kebijakan anggaran pemerintah daerah. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali mengatakan, tahapan berikutnya telah dijadwalkan melalui rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda Perubahan APBD 2026. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat (4/9/2026). “Insya Allah kita akan lanjutkan dengan paripurna berikutnya, yaitu pandangan dari fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati yang sudah disampaikan,” kata Budi Azhar. Selain membahas perubahan APBD, paripurna juga menetapkan sejumlah agenda kelembagaan DPRD. Salah satunya perubahan susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya berdasarkan Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 026/F-GERINDRA/DPRD/VIII/2026 tertanggal 24 Agustus 2026. Dalam susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi, Taopik Guntur digantikan oleh Ruslan Abdul Hakim. Paripurna juga menindaklanjuti keputusan rapat paripurna 11 Agustus 2026 terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Pesona Pariwisata. Pansus tersebut diisi perwakilan dari seluruh fraksi, yakni Golkar, Gerindra, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Demokrat dan PPP. Dengan masuknya agenda pandangan umum fraksi, pembahasan Perubahan APBD 2026 dipastikan memasuki tahapan yang lebih substantif. Berbagai masukan dari legislatif nantinya akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama pemerintah daerah sebelum rancangan perubahan anggaran tersebut ditetapkan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah menjadi momentum bagi Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKS, Erpa Aris Purnama, S.Si., untuk mengajak masyarakat kembali menghidupkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Maulid Nabi yang jatuh pada Selasa (25/8/2026) tersebut, menurut Erpa, tidak semata menjadi agenda seremonial keagamaan. Lebih dari itu, momentum tersebut harus mampu mendorong umat untuk merefleksikan kembali akhlak Rasulullah SAW, terutama dalam menjunjung tinggi kejujuran dan menjaga kepercayaan. Erpa menilai, kejujuran merupakan salah satu nilai penting yang relevan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam menjalankan amanah. “Kejujuran yang diajarkan Rasulullah SAW menjadi fondasi kepercayaan. Semoga kita mampu menjunjungnya di setiap langkah kehidupan kita,” ujar Erpa. Ia menegaskan, keteladanan Rasulullah SAW memiliki nilai universal yang dapat menjadi pedoman dalam membentuk karakter masyarakat yang lebih baik. Karena itu, peringatan Maulid Nabi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan peringatan, tetapi diwujudkan melalui perilaku nyata. Menurutnya, akhlak mulia yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menjadi modal penting dalam membangun generasi yang memiliki integritas, kepedulian serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. “Masih dalam semangat ini, mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW untuk membangun generasi berakhlak mulia,” tegasnya. Erpa berharap, semangat Maulid Nabi dapat menjadi pengingat bersama bahwa kemajuan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pembangunan secara fisik, tetapi juga oleh kualitas moral dan karakter manusia yang menjalankannya. Dengan menjadikan kejujuran, amanah dan akhlak Rasulullah SAW sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, ia meyakini akan tumbuh lingkungan masyarakat yang semakin harmonis, saling percaya dan memiliki kepedulian sosial yang kuat. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kerusakan saluran irigasi Cilegok di Kampung Kalapa Satangkal, Desa Ciracap, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, yang telah berlangsung sejak 2025, kembali mendapat perhatian. Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan, turun langsung meninjau kondisi irigasi tersebut, Selasa (25/8/2026). Peninjauan itu dilakukan untuk melihat secara langsung dampak longsor terhadap saluran pengairan yang menjadi salah satu penopang aktivitas pertanian masyarakat di wilayah Ciracap. Dadang datang bersama Kepala Desa Ciracap Sopandi, Kepala BPP Kecamatan Ciracap Miftahul Zanah, SP., petugas BBWS Citarum Ciletuh Candra, kepala dusun, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta sejumlah warga. Di lokasi, rombongan melihat titik kerusakan yang cukup serius. Tebing pada titik longsor utama memiliki ketinggian sekitar 7 meter dengan lebar mencapai 15 meter. Sementara total saluran irigasi yang terdampak kerusakan diperkirakan mencapai 1.000 meter. Persoalan tersebut dinilai tidak bisa dipandang sebagai kerusakan infrastruktur biasa. Pasalnya, irigasi Cilegok berada di wilayah binaan Kelompok Tani Neglasari yang dipimpin Asep Gunawan dan memiliki fungsi penting bagi sektor pertanian di tiga desa, yakni Pasirpanjang, Ciracap, dan Purwasedar. Dengan cakupan layanan persawahan sekitar 450 hektare, keberadaan saluran tersebut sangat menentukan kelancaran pengairan lahan pertanian dan keberlangsungan aktivitas para petani. Kepala Desa Ciracap, Sopandi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Dadang Hermawan bersama unsur terkait yang datang langsung melihat kondisi di lapangan. Menurutnya, masyarakat sangat berharap kerusakan irigasi segera mendapatkan penanganan agar lahan pertanian kembali produktif. “Kami berharap saluran irigasi yang longsor ini segera dibangun kembali agar para petani dapat kembali menanam padi dan beraktivitas seperti biasa,” ujar Sopandi. Dalam kunjungan tersebut, Kepala BPP Kecamatan Ciracap Miftahul Zanah juga menyampaikan informasi mengenai Program Pertanian Modern–Advanced Agriculture System (PM-AAS) kepada rombongan dan masyarakat yang hadir. Sementara itu, Dadang Hermawan menegaskan dirinya akan membawa persoalan tersebut untuk didorong kepada instansi yang memiliki kewenangan. “Kasus irigasi ini akan kami dorong penanganannya kepada dinas terkait, khususnya BBWS Citarum karena kewenangan pengelolaannya berada di sana,” tegas Dadang. Ia berharap koordinasi lintas instansi dapat menghasilkan langkah konkret sehingga perbaikan tidak kembali berlarut-larut. “Semoga secepatnya dibangun kembali agar masyarakat dapat kembali bertani dengan lancar,” katanya. Selain mendorong perbaikan fisik irigasi, Dadang juga mengingatkan kelompok tani agar memperkuat kelengkapan administrasi. Menurutnya, kesiapan dokumen menjadi bagian penting ketika kelompok tani mengajukan bantuan pembangunan kepada pemerintah. “Kami mengimbau para kelompok tani agar menyusun dan memiliki Akta Notaris, karena dokumen tersebut merupakan salah satu syarat penting dalam pengajuan usulan bantuan,” pungkasnya. Kerusakan irigasi Cilegok kini menjadi pekerjaan rumah bersama. Bagi masyarakat, pemulihan saluran bukan sekadar memperbaiki bangunan yang longsor, tetapi menyangkut keberlangsungan ratusan hektare lahan pertanian dan penghidupan para petani di tiga desa. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah hendaknya tidak berhenti pada seremoni keagamaan, tetapi menjadi momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., dalam menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, Selasa (25/8/2026). Wawan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi, termasuk pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sukabumi, menjadikan momentum tersebut sebagai ruang untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat kualitas keimanan dan ketakwaan. Menurutnya, kehidupan Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat luas, bukan hanya dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga dalam membangun hubungan sosial yang dilandasi persaudaraan, kepedulian dan kebaikan. “Maulid Nabi hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus meneladani akhlak Rasulullah SAW. Mari perkuat iman, jaga ukhuwah dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat, bangsa dan negara,” ujar H. Wawan. Ia berharap semangat keteladanan Rasulullah SAW dapat semakin memperkokoh kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai persaudaraan, saling menghormati dan kepedulian terhadap sesama, kata dia, menjadi modal penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. H. Wawan juga menyampaikan doa agar peringatan Maulid Nabi tahun ini membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi. “Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi senantiasa mendapatkan perlindungan, keberkahan dalam kehidupan dan kelak memperoleh syafaat Rasulullah SAW,” pungkasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kekompakan warga RW 01, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni. Apresiasi tersebut disampaikan Inggu ditengah-tengah warga yang memadati kegiatan gerak jalan santai yang digelar di lingkungan RW 01, Minggu (23/8/2026). Kegiatan berlangsung meriah dan menjadi momentum mempererat silaturahmi, kebersamaan serta semangat gotong royong masyarakat. “Saya bangga dan mengapresiasi kekompakan warga RW 01 ini dalam memeriahkan HUT RI ke-81. Ini lahir dari sebuah kesadaran kolektif yang harus terus dipertahankan,” kata Inggu. Ketua Panitia HUT RI ke-81 RW 01, Astri Lestari, mengatakan kegiatan tersebut terlaksana berkat kekompakan warga, panitia, donatur serta dukungan berbagai pihak. “Alhamdulillah kegiatan jalan santai sangat meriah. Warga juga kompak dan antusias mengikuti kegiatan. Harapan kami ke depan kegiatan seperti ini bisa semakin meriah dan kebersamaan warga semakin kuat,” ujar Astri. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Inggu Sudeni yang dinilai memberikan dukungan terhadap kegiatan masyarakat di tingkat kewilayahan. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Inggu Sudeni yang sudah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan perhatian dan dukungan seperti ini terus berlanjut untuk masyarakat,” katanya. Menurut Astri, perhatian wakil rakyat terhadap kegiatan warga menjadi dorongan tersendiri bagi masyarakat untuk terus membangun kebersamaan dan menghidupkan kegiatan positif di lingkungan. Sementara itu, Ketua RW 01 turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai sinergi antara warga dan berbagai pihak sangat penting untuk menjaga kekompakan sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan di lingkungan. Salah satu persoalan yang turut mendapat perhatian adalah kondisi aliran sungai yang melintasi wilayah RW 01 dan RW 06. Sungai tersebut dinilai mengalami pendangkalan sehingga membutuhkan pengerukan agar aliran air lebih lancar dan potensi persoalan lingkungan dapat diminimalkan. Inggu Sudeni disebut turut menginisiasi perhatian terhadap kondisi sungai tersebut. Bagi warga, kepedulian tersebut menjadi bentuk dukungan yang tidak hanya hadir dalam kegiatan sosial, tetapi juga menyentuh persoalan lingkungan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. “Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan ini, termasuk Pak Inggu Sudeni. Mudah-mudahan kebersamaan ini terus terjaga dan bisa membawa kemajuan bagi masyarakat,” ungkap Ketua RW 01. Semangat peringatan HUT RI ke-81 di RW 01 diharapkan tidak sekadar menghadirkan kemeriahan, tetapi juga semakin memperkuat gotong royong dan kepedulian warga dalam membangun lingkungan yang lebih baik. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Sukabumi di Lapangan Cangehgar, Palabuhanratu, Sabtu (22/8/2026). Ratusan peserta dari berbagai wilayah turut memeriahkan kegiatan tersebut. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Sukabumi (HJKS) ke-156 sekaligus momentum memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Antusiasme peserta tampak sejak kegiatan dimulai, dengan warga dari sejumlah kecamatan ikut bergabung dalam suasana olahraga yang berlangsung meriah. Peserta tidak hanya berasal dari Palabuhanratu. Sejumlah warga dari wilayah lain, di antaranya Ciemas dan Jampang, turut hadir. Keterlibatan masyarakat lintas wilayah tersebut menunjukkan bahwa olahraga rekreasi semakin mendapat tempat sebagai bagian dari aktivitas sosial dan gaya hidup sehat. Budi menilai kegiatan olahraga bersama memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjadi sarana membangun kebersamaan di tengah momentum HJKS dan peringatan kemerdekaan. “Selamat mengikuti senam bersama dalam rangka HUT RI. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan karena sangat bermanfaat,” kata Budi. Menurutnya, membangun kebiasaan hidup sehat dapat dimulai dari langkah sederhana, salah satunya dengan rutin berolahraga. Kebiasaan tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi. “Olahraga bisa menjadi gaya hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” kata dia. Ketua KORMI Kabupaten Sukabumi, Santi Sulastri, mengatakan senam bersama merupakan kegiatan yang secara rutin dilaksanakan, terutama pada momentum peringatan kemerdekaan. Menurutnya, senam menjadi pilihan karena relatif mudah dilakukan dan dapat diikuti masyarakat dari berbagai kelompok usia. “Yang hadir bukan hanya dari Palabuhanratu, tetapi ada juga dari Ciemas dan Jampang. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga cukup tinggi,” katanya. Santi berharap kegiatan olahraga masyarakat tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Ia mendorong agar aktivitas fisik secara rutin menjadi kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga kesehatan dan kebugaran dapat terus terjaga. “Mudah-mudahan olahraga bisa menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga kita semua sehat dan bugar menuju Sukabumi Mubarakah,” ujarnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KSUSNEWS.COM – DPRD Kota Sukabumi menegaskan akan terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap setiap pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah. Setiap kesalahan, baik menyangkut prosedur maupun kualitas teknis pekerjaan, tidak akan dibiarkan karena anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat. Legislator Fraksi PPP Komisi II DPRD Kota Sukabumi H. Muchendra mengatakan hasil peninjauan terhadap pembangunan Jalan Prana menemukan sejumlah hal yang harus menjadi catatan dan segera diperbaiki oleh pelaksana. Salah satunya adalah munculnya retakan pada ruas jalan yang bahkan belum lama selesai dibangun. “Itu harus dijelaskan oleh pihak kontraktor kenapa itu bisa terjadi,” kata Muchendra, Sabtu (22/8/2026). Lebih jauh dia menjelaskan, DPRD tidak hanya berkepentingan memastikan pembangunan terlaksana, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang telah dikeluarkan. “Kami akan berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta pelaksana untuk menindaklanjuti setiap temuan di lapangan,” ujarnya. Hal senada, Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni dari Fraksi PKS, menilai kondisi retakan pada jalan yang baru dibangun tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa. Terlebih, kondisi drainase yang belum memadai berpotensi membuat air masuk ke badan jalan dan mempercepat kerusakan. Inggu menegaskan, pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai harapan harus diperbaiki. Menurutnya, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah harus berbanding lurus dengan kualitas pekerjaan. DPRD tidak ingin uang masyarakat yang dihimpun melalui pajak justru menghasilkan infrastruktur yang cepat rusak. Selain aspek teknis, DPRD juga menyoroti prosedur penganggaran pembangunan. Penggunaan anggaran, termasuk BTT yang digeser melalui mekanisme parsial, harus tetap memperhatikan fungsi dan ketentuan yang berlaku. DPRD mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak menghilangkan kemampuan pemerintah dalam menghadapi kebutuhan darurat masyarakat. Inggu menambahkan, pihaknya juga akan mendorong penyelesaian sejumlah kebutuhan yang belum terakomodasi dalam pekerjaan saat ini, termasuk persoalan drainase dan bagian pinggir jalan yang memiliki perbedaan ketinggian cukup membahayakan. Jika memungkinkan, kebutuhan tersebut akan diupayakan masuk dalam perubahan anggaran. Kedua legislator tersebut menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. Setiap pekerjaan infrastruktur harus dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan hingga kualitas hasil akhirnya, sebab setiap rupiah yang digunakan merupakan amanah masyarakat dan berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. DPRD berharap pengawasan tersebut tidak dimaknai sebagai upaya menghambat pembangunan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Sukabumi. (Usep)