Bidik-kasusnews.com,Sepauk-Sintang Kalimantan Barat Kapolsek Sepauk, IPTU Abdul Hadi, S.H., M.H. menerjunkan langsung pasukannya untuk melakukan pengamanan pada acara Resepsi Pernikahan anak dari Owner Direktur PT. Prima Jasa, H. Wahyu Ahmad Prayono, S.E., CIM, Sabtu, 21 November 2026 di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Dalam pengamanan tersebut, Polsek Sepauk berkolaborasi dengan personel Satbrimob Batalyon C Pelopor Sintang. Keduanya bersinergi menjaga ketat pintu masuk utama lokasi acara, guna memastikan seluruh tamu undangan merasa aman dan acara berjalan kondusif. Kapolsek Sepauk, IPTU Abdul Hadi, S.H., M.H. mengatakan, pengamanan dilakukan secara berlapis, mulai dari pengaturan lalu lintas, pemeriksaan tamu di pintu masuk, hingga patroli di area parkir dan sekitar lokasi. “Kami bersama Brimob Batalyon C Pelopor hadir untuk memberikan rasa aman. Setiap tamu kami cek undangan di pintu masuk, agar acara berjalan tertib dan tidak ada gangguan kamtibmas,” ujar IPTU Abdul Hadi, S.H., M.H. Sementara itu, personel Satbrimob Batalyon C Pelopor juga terlihat siaga penuh di titik-titik strategis, termasuk di area pintu masuk dan sekitar panggung utama. Pantauan di lapangan, ratusan tamu undangan dari berbagai daerah hadir, mulai dari keluarga besar, relasi bisnis PT. Prima Jasa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga unsur Forkopimcam Sepauk dan Forkopimda Sintang. H. Wahyu Ahmad Prayono, S.E., CIM selaku tuan rumah menyampaikan terima kasih atas pengamanan maksimal dari Polsek Sepauk dan Brimob Batalyon C Pelopor. “Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolsek dan Brimob yang sudah mengawal acara anak kami dari awal hingga selesai. Alhamdulillah berjalan aman dan meriah,” ucapnya. Hingga acara resepsi selesai pada malam hari, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Penulis: Basori Editor: Redaksi

Bidik-kasusnews.com,Landak Kalimantan Barat Polres Landak –Polda Kalbar, Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., menggelar kegiatan tatap muka bersama para kepala desa, Pokdarkamtibmas, dan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Landak. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026) pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang BKPM Polres Landak, dengan mengangkat agenda sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, KUHAP baru, serta penerapan Restorative Justice atau keadilan restoratif. Kegiatan dihadiri Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, S.I.P., M.Sos., Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto, S.H., M.H., Kasikum AIPDA Ulusianus, S.H., Ketua KBPP Polri Kabupaten Landak Daniel D. Seran, Ketua Pokdarkamtibmas Kabupaten Landak Mastoto, S.H., serta Kepala Desa Hilir Tengah Donatus Budianto, Kepala Desa Raja Zulkarnaen, Kepala Desa Mungguk Mulyadi, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari menyampaikan bahwa kegiatan tatap muka tersebut merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mitra Polri mengenai perubahan sistem hukum pidana nasional, termasuk mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari mengatakan, pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolres menjelaskan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru sistem hukum pidana nasional dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut sejak 2 Januari 2026. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi momentum bersejarah karena Indonesia mulai meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Kapolres juga menyoroti salah satu poin penting dalam KUHAP baru, yakni pengaturan mengenai Restorative Justice atau keadilan restoratif. Ia menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan perubahan paradigma penanganan perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat. “Melalui pendekatan Restorative Justice, penyelesaian perkara dapat melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk mencari solusi yang adil, memulihkan keadaan, dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu,” jelas Kapolres. Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif harus tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, sehingga diperlukan pemahaman yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyalahgunaan. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menekankan pentingnya peran KBPP Polri dan Pokdarkamtibmas sebagai bagian dari mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, kedua organisasi tersebut memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, khususnya terkait perubahan peraturan hukum dan penerapan keadilan restoratif. “Saya mengajak seluruh keluarga besar dan mitra Polri untuk menjadi duta informasi yang baik. Sosialisasikan perubahan hukum ini kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, serta ikut menjaga agar penerapan Restorative Justice tetap mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan korban,” ungkap AKBP Devi Ariantari. Kapolres berharap melalui kegiatan tatap muka tersebut, seluruh peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai KUHP Nasional, KUHAP baru, serta mekanisme keadilan restoratif sehingga dapat mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera di Kabupaten Landak. Setelah sambutan Kapolres, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Seksi Hukum (Sikum) Polres Landak mengenai ketentuan hukum yang baru, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Landak. Para peserta juga diberikan kesempatan mengikuti sesi tanya jawab untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai penerapan ketentuan hukum serta peran masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Melalui kegiatan ini, Polres Landak berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, Pokdarkamtibmas, dan KBPP Polri semakin kuat, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam mendukung terwujudnya Harkamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Landak. Wartawan Si Juli

Bidik-kasusnews.com, Polda Kalimantan Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat telah melakukan pengecekan terhadap suku cadang kendaraan bermotor di sejumlah bengkel serta toko onderdil yang tersebar di Kota Pontianak dan beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Barat, Jumat (16/10/26). Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 8 hingga 14 Oktober 2026 di beberapa lokasi di Kota Pontianak, Singkawang dan Kubu Raya ini merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat mengenai maraknya peredaran komponen otomotif yang diduga tidak memenuhi standardisasi wajib. Pelaksanaan pemeriksaan difokuskan untuk memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak konsumen, khususnya para pemilik dan pengguna kendaraan roda empat. Dalam penelusuran di lapangan, petugas menemukan indikasi keberadaan suku cadang kendaraan yang diperjualbelikan di beberapa tempat usaha belum memenuhi ketentuan standar mutu yang diwajibkan oleh pemerintah. Penindakan hukum dan pengawasan ini merujuk pada landasan regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 ayat (1) huruf a juncto Pasal 62, yang memuat sanksi tegas bagi pelaku usaha yang terbukti memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Acuan ketentuan teknis serta regulasi industri yang menjadi parameter pemeriksaan petugas mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) diantaranya yaitu : Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) untuk ban kendaraan, standar untuk produk minyak pelumas (oli), standar untuk kaca mobil safety,standar untuk velg kendaraan bermotor, serta regulasi teknis terkait komponen kendaraan serta standar mutu industri otomotif termasuk aki / baterai kendaraan bermotor. Di samping pelaksanaan pengawasan teknis, menyikapi isu penutupan massal sejumlah bengkel dan toko sparepart di kawasan Pontianak dan sekitarnya, Polda Kalbar juga menegaskan tidak pernah mengeluarkan surat imbauan, peringatan, maupun instruksi tertulis dan lisan untuk menutup operasional bengkel atau toko suku cadang di wilayah Kalimantan Barat. Menjelaskan hal tersebut, Kabidhumas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menerangkan latar belakang tindakan kepolisian sekaligus menyampaikan imbauan resmi kepada para pelaku usaha dan masyarakat luas. “Langkah pemeriksaan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen agar mendapatkan produk suku cadang yang aman dan sesuai standar mutu yang berlaku. Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha bengkel dan toko suku cadang untuk tetap menjalankan aktivitas perdagangan seperti biasa dan tidak perlu panik. Kepada masyarakat luas, kami minta untuk tetap tenang, bijak, serta tidak mudah terpancing oleh isu-isu maupun kabar hoaks yang menyesatkan,” pungkas Bambang. Polda Kalbar memastikan bahwa kegiatan pengawasan ini akan terus dilakukan secara konsisten dan penegakan hukum juga akan dilakukan kepada pelaku usaha dan semua pihak yang secara sengaja memperjualbelikan suku cadang yang tidak sesuai standar demi mewujudkan iklim usaha yang sehat serta memberikan rasa aman bagi masyarakat pemilik kendaraan. Wartawan Si juli

Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Menanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online tanggal 15 Oktober 2026 yang menyebutkan SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menjual BBM di atas ketentuan dan adanya pemberian uang kepada oknum wartawan,pihak Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menyampaikan klarifikasi resmi. Manajemen menegaskan bahwa apa yang dituduhkan dalam pemberitaan tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan cenderung menyesatkan. Berikut poin-poin klarifikasi resmi dari Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang: 1. Soal Harga BBM di Atas Ketentuan: Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menegaskan bahwa seluruh penjualan BBM, baik jenis Pertalite, Pertamax, Dexlite maupun Bio Solar, telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga.Tidak ada penjualan di atas harga resmi. Semua transaksi tercatat secara digital melalui sistem MyPertamina dan CCTV 24 jam, serta dapat diaudit kapan saja oleh pihak Pertamina maupun BPH Migas. Harga kami sesuai ketentuan Pertamina. Kalau ada yang mengatakan kami jual di atas HET, itu fitnah. Silakan cek langsung di dispenser, di struk, dan di sistem. Semua transparan, tegas perwakilan Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora. 2. Soal Dugaan Pemberian Uang kepada Oknum Wartawan : Manajemen juga membantah keras isu adanya pemberian uang kepada oknum wartawan untuk membungkam pemberitaan. Pihak SPBU 64.786.20 Jerora menyatakan tidak pernah melakukan praktik suap atau gratifikasi kepada pihak manapun, termasuk kepada insan pers. Kami sangat menghormati profesi wartawan sebagai mitra kontrol sosial. Tuduhan pemberian uang itu sama sekali tidak benar. Kami tidak pernah memberikan uang kepada siapapun dengan tujuan menutup-nutupi pemberitaan, jelasnya. 3. Komitmen Terbuka untuk Diaudit : Sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab, Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang menyatakan siap dan sangat terbuka jika pihak PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemeriksaan, audit, dan pengawasan terhadap operasional SPBU. Pihak manajemen juga mengimbau kepada semua pihak untuk tidak mudah percaya terhadap pemberitaan yang belum terverifikasi, tanpa konfirmasi, dan berpotensi mencemarkan nama baik. Kami berharap rekan-rekan media dapat menerapkan prinsip cover both side dan asas praduga tak bersalah sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. tutup manajemen. Dengan adanya klarifikasi ini, Manajemen SPBU 64.786.20 Jerora Sintang berharap kesalahpahaman informasi yang beredar di tengah masyarakat dapat diluruskan. Dan perlu diketahui Operasional SPBU selama ini berjalan normal dalam melayani masyarakat Kabupaten Sintang. (Team/read)

Jakarta Bidik-kasusnews.com Polri menggencarkan pemberantasan peredaran narkoba melalui operasi terpadu di berbagai wilayah Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menegaskan bahwa upaya pemberantasan harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar negara tidak kalah dari bandar narkoba. Sejak awal Oktober 2026, Polri bersama BNN, TNI, pemerintah daerah, dan unsur terkait mengintensifkan penindakan di sejumlah kawasan rawan narkoba, mulai dari Jakarta, Sumatera Utara, Riau, hingga Sulawesi dan Kalimantan. Dalam rangkaian operasi tersebut, puluhan hingga ratusan orang diamankan di sejumlah daerah. Petugas juga menyita barang bukti narkotika dan melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba, sebagai bagian dari upaya mengungkap jaringan yang lebih luas. Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.Selain penegakan hukum terhadap bandar dan pengedar, pengguna yang memenuhi ketentuan diarahkan untuk menjalani rehabilitasi. Melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat, Polri berkomitmen mempersempit ruang gerak jaringan narkoba serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Komitmen Polri Bersama Maksimal Menegakkan Hukum dan #LindungiIndonesia (Basori)

Jakarta Bidik-kasusnews.com Jenderal Suyudi Ario Seto Minta Seluruh Petugas Bergerak Perangi Narkoba di Lingkungan Warga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto menginstruksikan seluruh jajaran dan personel kepolisian di tingkat polda, polres, hingga polsek untuk bergerak aktif dan masif dalam memberantas peredaran gelap narkotika langsung di tengah lingkungan pemukiman warga. Langkah ini menegaskan komitmen kepolisian dalam memperkuat garda terdepan pencegahan serta penindakan narkoba dengan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas dan tindakan tegas terhadap jaringan peredaran gelap. #Brantasnarkoba #Kapolri #kapolribaru #beritaviral #beritahariini # (Basori)

Jakarta Bidik-kasusnews.com Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersilaturahmi dengan Habib Umar bin Hafidz di Mabes Polri, Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi ulama,Polri, dan masyarakat demi menjaga persatuan, keamanan,serta kedamaian Indonesia.   Mari bersama menjaga persatuan dan menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta harmonis! (Basori)

Bidik-kasusnews.com,Polres Landak Polda Kalbar,Polres Landak terus melakukan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di wilayah Kota Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Berdasarkan data pengungkapan kasus selama 2024 hingga 2026, tercatat puluhan laporan polisi dengan sejumlah tersangka yang berhasil diproses. Rabu, (14/10/2026) Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., melalui Kasat Narkoba, Iptu Yulianus Van Chanel TK, S.I.P., menyampaikan bahwa pemberantasan narkoba merupakan upaya berkelanjutan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2024 tercatat sebanyak 17 laporan polisi dengan 19 tersangka, Jumlah tersebut meningkat pada 2025, yakni menjadi 27 laporan polisi dengan 28 tersangka. Sementara itu, pada 2026 tercatat sebanyak 12 laporan polisi dengan 14 tersangka. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2024 hingga 2026, tercatat total 56 laporan polisi dengan 61 tersangka,terkait pengungkapan kasus narkoba di wilayah Kota Ngabang. Selain penindakan terhadap masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, Polres Landak juga menegaskan bahwa institusi Polri tidak memberikan toleransi terhadap personel yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika. Berdasarkan data yang disampaikan, sejak 2015 hingga 2026, sebanyak 14 personel Polri telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),karena keterlibatan dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Penindakan tersebut menjadi bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri, sekaligus menunjukkan bahwa setiap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Polres Landak juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mempersempit ruang gerak peredaran narkoba serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif di Kabupaten Landak. Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menghubungi layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis. “Polres Landak berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional dan berkelanjutan guna mendukung upaya pemberantasan narkoba serta menjaga keamanan masyarakat.” Wartawan Si Juli

Jakarta Bidik-kasusnews.com Selamat atas ditunjuknya dan dilantiknya Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum. sebagai Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas, serta mampu membawa Korlantas Polri semakin maju, profesional, dan humanis dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Polisi Bersama Masyarakat 🇮🇩 (Basori)

Jakarta-Bidik-kasusnews.com Di tengah tantangan global dan regional yang semakin kompleks, Polri terus memperkuat profesionalisme personel, kolaborasi lintas negara, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi untuk mengantisipasi berbagai ancaman, mulai dari kejahatan siber,disinformasi, perdagangan orang, hingga peredaran narkotika dan kejahatan lintas batas. Melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, Polri berkomitmen menjaga stabilitas keamanan nasional, melindungi masyarakat, dan menciptakan situasi yang kondusif bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Polri #KomitmenBersama Publik Siap Tuntaskan Program Prioritas Kapolri Sumber:Humas Mabes Polri Wartawan Basori