SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Upaya Pemerintah Kota Sukabumi menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil. Tak hanya mengejar penurunan prevalensi, kinerja program percepatan penurunan stunting juga berhasil membawa Kota Sukabumi masuk jajaran lima besar kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan penilaian web monitoring Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri.
Dalam penilaian tersebut, Kota Sukabumi memperoleh nilai 88,71. Capaian itu menempatkan Sukabumi bersama Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Ciamis dan Kota Depok sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Jawa Barat.
Kabid Pemerintahan dan Pengembangan Masyarakat Bappeda Kota Sukabumi, Nenden Eviyanti mengatakan, capaian tersebut tidak lahir dari kerja satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Penanganan stunting dibangun melalui kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan perangkat daerah hingga kader Posyandu di tingkat masyarakat.
“Capaian 88,71 ini merupakan hasil kerja bersama. Tidak hanya intervensi spesifik oleh Dinas Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh stakeholder dan perangkat daerah sesuai dengan intervensi spesifik maupun sensitifnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tim penanganan stunting yang sebelumnya dikenal sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kini mengikuti regulasi baru menjadi tim pencegahan percepatan penurunan stunting.
Tim tersebut diketuai Wakil Wali Kota Sukabumi, dengan Bappeda sebagai sekretariat, serta melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk KB dan berbagai perangkat daerah melalui kelompok kerja.
Skema tersebut menempatkan stunting sebagai persoalan lintas sektor. Dinas Kesehatan menangani intervensi spesifik, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil serta pemenuhan kebutuhan gizi bayi dan balita. Sementara sektor lain bergerak melalui intervensi sensitif.
Dinas Dalduk KB memberikan dukungan sesuai bidangnya, sedangkan DPUTR berperan dalam aspek sanitasi yang dinilai memiliki kaitan dengan kondisi stunting.
DKP3 juga berkontribusi melalui program pemanfaatan pekarangan dan penguatan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
“Stunting itu tidak hanya diintervensi oleh satu dinas saja. Ini kerja bareng, kolaborasi, konvergensi antara berbagai perangkat daerah yang ada di Kota Sukabumi,” katanya.
Meski kinerja program mendapatkan apresiasi, pekerjaan rumah belum selesai. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, prevalensi stunting Kota Sukabumi masih berada di angka sekitar 19,6 persen. Posisi tersebut memang lebih rendah dibanding angka nasional, tetapi masih berada di atas Jawa Barat.
Perjalanan angkanya pun sempat mengalami fluktuasi tajam. Pada 2021, prevalensi stunting Kota Sukabumi tercatat 19,1 persen, kemudian menjadi 19,2 persen pada 2022. Angka tersebut melonjak pada 2023 hingga mencapai 26,9 persen.
Namun, tren tersebut berhasil ditekan pada 2024. Prevalensi stunting Kota Sukabumi turun menjadi 19,7 persen. Sementara untuk angka terbaru tahun berjalan, pengukuran dan penetapan data dari pemerintah pusat belum dilakukan.
“Yang tahun ini belum. Pengukurannya belum,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa dilihat hanya dari satu indikator. Faktor sanitasi, asupan gizi, kondisi lingkungan hingga pola asuh keluarga turut memengaruhi tumbuh kembang anak.
Karena itu, Bappeda terus menjalankan fungsi koordinasi untuk memastikan target intervensi dari berbagai perangkat daerah berjalan.
Mulai dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan makanan tambahan, bayi dan balita yang memperoleh dukungan pemenuhan gizi, hingga remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah.
Peran kader Posyandu pun menjadi bagian penting dalam mata rantai penanganan tersebut. Kader dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan sasaran program.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut menjadi salah satu faktor pendukung pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi kelompok bayi, balita dan ibu hamil atau 3B.
Di sisi lain, persoalan stunting masih ditemukan di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kota Sukabumi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi harus dilakukan secara merata, bukan hanya menyasar kawasan tertentu.
Kemiskinan juga disebut memiliki keterkaitan dengan stunting. Namun, kondisi ekonomi bukan satu-satunya penyebab. Pola asuh keluarga, terutama dalam pemberian makanan dan pemenuhan gizi, juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
“Stunting itu identik dengan kemiskinan, tapi belum tentu yang miskin selalu stunting. Ada juga faktor keluarga, di antaranya pola asuh yang salah dalam penanganan pemberian gizi,” tandasnya.
Dengan capaian kinerja 88,71, Pemkot Sukabumi kini memiliki modal untuk memperkuat program. Bagi Bappeda, masuk lima besar Jawa Barat bukan garis akhir, melainkan pemicu agar kolaborasi antarsektor semakin solid dan angka prevalensi stunting terus ditekan menuju target nasional 14 persen. (Usep)
