Bidik-kasusnews.com,Kapuas Hulu Kalimantan Barat Dugaan pelanggaran dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi sorotan publik,berdasarkan dokumentasi lapangan yang diperoleh pada Sabtu,04 Juli 2026, sekitar pukul 12.30/12.40 WIB di SPBU 65.787.002 kecamatan Putusibau  selatan Jl.Sintang Kedamin Darat, kabupaten Kapuas Hulu milik Pemda setempat terlihat adanya aktivitas pengisian BBM ke dalam drum yang berada di bak kendaraan angkutan. Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai apakah proses pengisian telah memenuhi ketentuan yang berlaku dari BPH Migas dan Pertamina, terutama terkait tata cara penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. BPH Migas telah menegaskan bahwa SPBU wajib mematuhi standar operasional (SOP) dalam penyaluran BBM bersubsidi. Pembelian BBM menggunakan wadah seperti jeriken atau sejenisnya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan dan memiliki surat rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam foto yang beredar, tampak sebuah truk dan kendaraan bak terbuka yang diduga membawa drum saat melakukan pengisian di area APMS/SPBU. Namun,dari dokumentasi tersebut saja tidak dapat dipastikan apakah pengisian tersebut memiliki izin,surat rekomendasi, atau dilakukan sesuai prosedur resmi. Sejumlah warga berharap pihak Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum melakukan klarifikasi dan pemeriksaan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat. Jika seluruh prosedur telah dipenuhi, hal tersebut juga perlu disampaikan kepada publik demi menjaga kepercayaan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Secara regulasi, penyaluran BBM bersubsidi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta berbagai peraturan pelaksana yang mengatur tata kelola pendistribusian BBM bersubsidi. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan, maka ketentuan pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dapat menjadi salah satu dasar penegakan hukum, tentu setelah melalui proses penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. Selain itu, mekanisme penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar subsidi juga berada dalam pengawasan BPH Migas dan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan operasional yang berlaku. Atas dasar itu, publik mendesak BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Polres Kapuas Hulu, Dinas Perdagangan, dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan audit serta pemeriksaan menyeluruh guna memastikan apakah aktivitas yang terekam tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media ini memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak APMS/SPBU Kedamin Darat, Pertamina, maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan atas aktivitas yang terekam dalam dokumentasi tersebut sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang. Sumber: Tim investigasi awak media dan lembaga. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Polres Melawi Polda Kalbar Jumat (26/6/26). Adab atau Al Adab yang secara harfiah berarti “Menerapkan Segala Yang Di Puji Oleh Orang, Baik Berupa Perkataan Maupun Perbuatan” menghargai orang lebih tua dengan perilaku dan perbuatan di tunjukan seorang Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla, ini lah yang tertangkap kamera pada moment rangkaian Hari Bhayangkara ke 80 tahun 2026 bahkan moment lain yang tidak bisa kita hadirkan hanya dalam satu episode. Kapolres Melawi tanpa canggung menunduk, mencium tangan bahkan memeluk orang lebih tua sebagai wujud penghormatan meninggikan adab dari cerminan hati seseorang seperti anjang sana kepada purnawirawan Polri sebagai wujud tidak melupakan para senior dan sesepuh Polri, Warakawuri yang selalu mendampingi hingga akhir hayat mendukung tugas suaminya dalam bertugas menjaga kamtibmas, Bakti Sosial, memberikan bantuan sosial kepada warga kurang mampu tanpa dinding pembatas saat berdialog diakhiri kata kata harapan “Jangan sungkan, jika perlu sesuatu kabari kami atau ke saya langsung” yang menjadi semakin dekat hubungan emosional tercipta. Ia memang memiliki pangkat di pundaknya dengan tongkat komando di tangannya, memiliki jabatan yang siap di pertangung jawabkannya dunia dan akhirat dari memimpin lebih dari tiga ratus lima puluh personel. Bahkan entah di sadarinya atau tidak bahkan warga yang telah di bantunya menganggap Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon bagian dari keluarga besar masyarakat Melawi. Penampilan di depan warga dari semua kalangan yang ia tampilkan selalu membawa ketenangan, senyuman dengan candaannya serta selalu tidak habis stok percakapan, pembedaan yang sangat alami dan natural yang melekat padanya sangat tipis bahkan mungkin lebih tipis dari selembar tissue yang dengan mudahnya melayang saat tertiup angin di tampakannya dan tidak pernah terbesit dalam segumpal daging merah di dada kirinya untuk merendahkan, Masya Allah bisa jadi ini adalah didikan dari pribadi yang baik dari sejak ia melihat dunia dari keluarga hebat yang meninggikan adab wajib menghormati orang yang lebih tua di hadapannya. Tentu saja adab yang ia hadirkan di hadapan kita menjadikan cermin diri yang unik seperti kembali membentuk hati dan jiwa yang “MUNGKIN” sudah mulai tergerus oleh jaman di masa sekarang. Terima kasih Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla telah menjadikan diri bagian dari masyarakat Kabupaten Melawi, kami berjanji terus menjaganya sebagai Kota Para Pejuang Bumi Uranium. Wartawan H.Riyan

Bidik-kasusnews.com,Semitau Hilir Kapuas Hulu Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang diduga berlangsung di aliran Sungai Kapuas, tepatnya di wilayah Dusun Sungai Asun, Desa Semitau Hilir, Kecamatan Semitau Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, kembali menjadi sorotan publik. Warga mengeluhkan aktivitas yang disebut-sebut berlangsung secara terbuka dan terus beroperasi dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya penindakan yang terlihat di lapangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, aktivitas PETI tersebut diduga telah memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan perairan Sungai Kapuas yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Kekeruhan air yang meningkat, perubahan kondisi bantaran sungai, serta kekhawatiran terhadap potensi kerusakan ekosistem menjadi keluhan utama yang disampaikan warga. Sejumlah warga mengaku heran karena aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut terkesan terus berjalan tanpa hambatan. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi dan dugaan di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Namun hingga saat ini, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan keresahannya terhadap kondisi yang terjadi. “Masyarakat melihat aktivitas itu berjalan terus. Dampaknya kami yang merasakan, terutama terhadap kualitas air sungai. Kami berharap aparat melakukan pemeriksaan dan penindakan secara serius agar semuanya menjadi jelas,” ujarnya. Lingkungan Terancam, Masyarakat Kehilangan Rasa Aman Sungai Kapuas merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah Kapuas Hulu. Selain digunakan sebagai sarana transportasi, sungai ini juga menjadi sumber air bagi berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari. Apabila aktivitas PETI terus berlangsung tanpa pengawasan dan penindakan yang memadai, masyarakat khawatir kerusakan lingkungan akan semakin meluas. Pengerukan dasar sungai yang dilakukan secara terus-menerus berpotensi mengubah struktur perairan, mempercepat abrasi bantaran sungai, serta mengganggu habitat berbagai jenis ikan dan biota air lainnya Selain persoalan lingkungan, aktivitas pertambangan ilegal juga dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi yang lebih luas apabila tidak segera ditangani secara komprehensif. Aparat Diminta Bertindak Profesional dan Transparan Masyarakat meminta jajaran aparat penegak hukum, baik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat maupun Kepolisian Resor Kapuas Hulu, untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap aktivitas PETI yang diduga masih berlangsung di wilayah tersebut. Warga berharap proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata. Penelusuran juga diharapkan mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran lebih besar dalam mendanai, mengorganisir, maupun mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal apabila ditemukan adanya unsur pidana. Menurut masyarakat, langkah penegakan hukum yang konsisten akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir dalam melindungi lingkungan hidup dan menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Potensi Pelanggaran Hukum Apabila terbukti melalui proses hukum yang sah, aktivitas PETI dapat berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur larangan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dari pemerintah. Selain itu, apabila aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan, pelaku juga dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi, keluhan masyarakat, dan dugaan yang berkembang di lapangan. Sesuai prinsip Kode Etik Jurnalistik, seluruh pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, dan hak jawab atas informasi yang beredar. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait mengenai perkembangan penanganan dugaan aktivitas PETI di wilayah Dusun Sungai Asun, Desa Semitau Hilir. Masyarakat kini menunggu langkah nyata dari otoritas berwenang untuk memastikan penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya serta menjaga kelestarian Sungai Kapuas yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kapuas Hulu. Sumber: Warga Masyarakat Semitau Hilir

Bidik-kasusnews.com,Ketapang Kalimantan Barat Menyikapi klarifikasi yang telah disampaikan oleh Kapolsek Nanga Tayap serta langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Nanga Tayap pada Jumat 19 Juni 2026 terkait isu viral dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi dari SPBU 64.788.12 Nanga Tayap, tim media dan sejumlah elemen masyarakat menyampaikan apresiasi atas upaya pengecekan lapangan yang telah dilakukan. Namun demikian, sejumlah pertanyaan publik masih mengemuka terkait rentang waktu penanganan laporan tersebut. Pasalnya, berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang dilakukan tim awak media pada 13 Juni 2026, ditemukan sejumlah informasi dan indikasi yang diduga berkaitan dengan penyimpangan distribusi BBM subsidi di wilayah Kecamatan Nanga Tayap. Menurut informasi yang dihimpun dari hasil investigasi lapangan, tim media menelusuri alur distribusi BBM yang diduga berasal dari SPBU 64.788.12 yang berlokasi di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang kalbar. Penelusuran tersebut mengarah ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi titik penampungan BBM dalam jumlah besar di kawasan Simpang Empat Nanga Tayap. Beberapa sumber yang ditemui di lapangan menyampaikan dugaan bahwa BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan kelompok penerima yang berhak diduga dialihkan kepada pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, berkembang pula dugaan di tengah masyarakat mengenai adanya jaringan yang terorganisir dalam proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pendistribusian kembali BBM subsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Bahkan muncul informasi mengenai dugaan adanya praktik pemberian sejumlah uang kepada oknum tertentu agar aktivitas tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum sebelum adanya proses penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Kritik Terhadap Respons Penanganan Sejumlah pihak menilai bahwa tindak lanjut yang dilakukan pada Jumat 19 Juni 2026 terkesan terlambat apabila dibandingkan dengan waktu ditemukannya informasi awal oleh tim media pada Sabtu 13 Juni 2026. Dalam konteks ini, media menegaskan bahwa fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi kepada publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberitaan yang dilakukan media bertujuan untuk mendorong adanya klarifikasi, pengawasan, dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran, bukan untuk menghakimi pihak tertentu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap. Potensi Kerugian Negara dan Masyarakat Apabila dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi tersebut terbukti benar, maka dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang signifikan, antara lain: 1. Kerugian keuangan negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran. 2. Berkurangnya ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak. 3. Meningkatnya biaya operasional petani, nelayan, dan pelaku UMKM. 4. Timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat. 5. Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan distribusi BBM. 6. Potensi munculnya praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. BBM subsidi merupakan program strategis pemerintah yang dibiayai oleh anggaran negara untuk membantu masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan wajib ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat. Dugaan Pelanggaran Hukum Apabila hasil penyelidikan nantinya menemukan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM subsidi, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Sementara itu, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan oknum aparat atau penyalahgunaan kewenangan, maka penerapan ketentuan pidana lainnya tetap dimungkinkan sesuai dengan hasil penyidikan dan pembuktian yang sah menurut hukum. Harapan Masyarakat Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum, pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, serta instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi BBM subsidi di wilayah Kecamatan Nanga Tayap. Selain itu, masyarakat juga meminta agar proses penanganan dilakukan secara terbuka, profesional, dan tidak tebang pilih, sehingga apabila ditemukan pelanggaran, seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hak Jawab dan Asas Praduga Tak Bersalah Rilis ini disusun berdasarkan informasi hasil penelusuran lapangan, keterangan sejumlah narasumber, serta informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Seluruh pihak yang disebut dalam rilis ini tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang disampaikan harus dipandang sebagai informasi awal yang masih memerlukan verifikasi, penyelidikan, dan pembuktian melalui proses hukum yang sah. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak SPBU 64.788.12 Nanga Tayap, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Ketapang, Forkopimcam Nanga Tayap, Polsek Nanga Tayap, Polres Ketapang, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan guna menjaga keseimbangan informasi dan kepentingan publik. Editor: DM MPGI Sumber: Hasil Penelusuran Tim Media, Keterangan Narasumber, dan Informasi Masyarakat

Bidik-kasusnews.com,Melawi Kalimantan Barat Polres Melawi Polda Kalbar Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kinerja personel di bidang pembinaan masyarakat, Polres Melawi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fungsi Teknis Binmas dan Bhabinkamtibmas Jajaran Polres Melawi Tahun 2026 di Aula Tribrata Polres Melawi, Kamis (18/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Melawi, Wakapolres Melawi, Kasat Binmas Polres Melawi, anggota Sat Binmas Polres Melawi, para Kanit Binmas Polsek jajaran Polres Melawi, serta seluruh anggota Bhabinkamtibmas Polsek jajaran Polres Melawi. Dalam arahannya, Kapolres Melawi AKBP Harris Batara Simbolon, S.I.K., S.H., M.Tr.Opsla menegaskan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak Polri yang berperan penting dalam membangun kemitraan dengan masyarakat serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Oleh karena itu, setiap Bhabinkamtibmas dituntut mampu menggalang dan merangkul masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan profesional. “Bhabinkamtibmas harus mampu menggalang masyarakat, bukan sebaliknya. Kenali wilayah binaan dengan baik, termasuk mengetahui nama-nama perangkat desa yang menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas,” tegas Kapolres. Kapolres juga mengingatkan seluruh personel agar memahami tugas dan tanggung jawab secara benar, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta senantiasa menjaga sikap, tampang, dan penampilan sebagai representasi Polri di tengah masyarakat. Menurutnya, menjaga dan memelihara situasi Kamtibmas membutuhkan kerja keras, dedikasi, dan kedekatan dengan masyarakat. Sementara itu, Wakapolres Melawi Kompol Aang Permana, S.I.P., S.H., M.A.P dalam arahannya meminta seluruh Bhabinkamtibmas untuk aktif melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui grup Bhabinkamtibmas sebagai sarana monitoring dan evaluasi. Selain itu, personel juga diingatkan untuk selalu responsif terhadap arahan pimpinan dan menghindari sikap individualis yang dapat berdampak terhadap citra institusi. Terkait program ketahanan pangan, Wakapolres menekankan pentingnya pembaruan data perkembangan lahan yang dikelola oleh Bhabinkamtibmas. Ia juga mendorong optimalisasi pengelolaan lahan jagung agar hasil yang diperoleh dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Rakor Fungsi Teknis Binmas dan Bhabinkamtibmas ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan tugas kepolisian di bidang pembinaan masyarakat, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara fungsi Binmas dan Bhabinkamtibmas, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel Bhabinkamtibmas semakin profesional, responsif, dan adaptif dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Selain itu, hasil Rakor juga diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelayanan kepolisian serta memperkuat kemitraan dengan masyarakat demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Melawi. Wartawan Si Juli

Bidik-kasusnews.com,Ketapang Kalimantan Barat Dugaan penyalahgunaan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian publik di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Sorotan kali ini mengarah pada aktivitas distribusi BBM subsidi yang diduga melibatkan jaringan penampungan dan perdagangan ilegal di wilayah Kecamatan Nanga Tayap. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari hasil penelusuran lapangan yang dilakukan sejumlah awak media pada 13 Juni 2026, ditemukan dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi yang diduga bersumber dari SPBU 64.788.12 yang berlokasi di Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Dalam penelusuran tersebut, tim media mengaku mengikuti alur distribusi BBM hingga ke sebuah lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM dalam jumlah besar di kawasan Simpang Empat Nanga Tayap. Lokasi tersebut disebut oleh sejumlah sumber sebagai salah satu titik penampungan BBM yang diduga beroperasi secara rutin di wilayah tersebut. Menurut keterangan sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, seperti petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta sektor pelayanan publik tertentu, diduga dialihkan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sumber tersebut juga menduga adanya pola distribusi yang terorganisir mulai dari proses pengumpulan BBM subsidi, penyimpanan di lokasi tertentu, hingga pendistribusian kembali kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi pemerintah,yaitu pelaku penimbunan BBM bersubsidi inisial M yang di anggap kebal Hukum oleh masyarakat di kecamatan Tayap. Namun demikian, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dugaan Adanya Jaringan Distribusi Terorganisir Sejumlah warga yang ditemui di sekitar lokasi mengaku telah lama mendengar informasi mengenai aktivitas penampungan BBM subsidi di wilayah tersebut. Bahkan berkembang dugaan adanya jaringan yang bekerja secara sistematis dalam mengelola distribusi BBM subsidi yang diduga tidak sesuai peruntukannya. Selain itu, beredar pula informasi di tengah masyarakat mengenai dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut. Dugaan tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi dan masih memerlukan pembuktian hukum yang sah. Masyarakat berharap aparat penegak hukum, instansi pengawas energi, serta pihak terkait dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di lapangan. Redaksi juga minta kompirmasi terkait dugaan penampungan BBM bersubsidi ini kepada Kapolsek Tayap ,melalui via WA ,Kapolsek Tayap berterimakasih kepada redaksi ,dan secepatnya ,mendalami dugaan ,adanya perdistribusiaan BBM subsidi tidak sesuai ,dan ada nya Gudang penampungan ,di simpang 4 Tayap sesuai tidak jauh dari kantor Polsek dan Koramil kecamatan Tayap hasil investigasi tim awak media di lapangan . Apabila dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi tersebut terbukti benar berdasarkan hasil penyelidikan resmi, maka berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, antara lain: 1. Kerugian keuangan negara akibat subsidi yang tidak tepat sasaran. 2. Berkurangnya ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat yang berhak. 3. Meningkatnya biaya operasional sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. 4. Terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. 5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan distribusi BBM. 6. Potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana lainnya. Tanggapan dan Klarifikasi Masih Ditunggu Hingga berita ini diterbitkan, pihak media mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pengelola SPBU 64.788.12 terkait informasi yang beredar. Namun belum diperoleh tanggapan maupun klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan. Media juga membuka ruang hak jawab kepada pihak SPBU, PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Ketapang, Pemerintah Kecamatan Nanga Tayap, maupun aparat penegak hukum untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Dugaan Pelanggaran Hukum Apabila hasil penyelidikan nantinya membuktikan adanya penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Selain itu, apabila dalam proses penegakan hukum ditemukan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk penyalahgunaan jabatan, pemalsuan dokumen, atau tindak pidana korupsi, maka penerapan pasal-pasal lain dapat dilakukan sesuai hasil penyidikan dan pembuktian hukum yang berlaku. Publik Minta Pengawasan Diperketat Sejumlah elemen masyarakat meminta agar pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di wilayah Kabupaten Ketapang ditingkatkan. Mereka berharap aparat penegak hukum, pemerintah daerah, BPH Migas, serta Pertamina melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala guna memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Masyarakat juga berharap setiap laporan dan informasi yang berkembang dapat ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola distribusi energi nasional. Asas Praduga Tak Bersalah Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, informasi yang diperoleh dari sejumlah sumber, serta keterangan yang berkembang di masyarakat. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, seluruh informasi yang disampaikan harus dipandang sebagai dugaan yang masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang sah, objektif, dan berkeadilan. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Editor: DM MPGI Sumber: Tim Media dan Lembaga

Bidik-kasusnews.com,Kapuas hulu Kalimantan Barat Polemik proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah dokumen anggaran yang beredar luas di media sosial Facebook memicu berbagai pertanyaan mengenai realisasi pekerjaan serta efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Data yang beredar menunjukkan adanya sejumlah paket pekerjaan PJU yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Beberapa di antaranya berada di Desa Banua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu, Desa Buak Mau Kecamatan Pengkadan, Desa Jerenjang Kecamatan Seberuang, Desa Jongkong Kiri Kecamatan Jongkong, Desa Nanga Danau dan Desa Tubuk Kecamatan Kalis, serta Desa Semangut Utara dan Nanga Dua Kecamatan Bunut Hulu. Viralnya informasi tersebut memicu beragam tanggapan dari masyarakat dan pemerhati media sosial. Mereka mempertanyakan kondisi riil proyek di lapangan, mulai dari jumlah titik lampu yang dipasang, kualitas pekerjaan, hingga manfaat yang dirasakan masyarakat. Sejumlah pemerhati media sosial menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan yang lebih tinggi. Mereka meminta agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran PJU di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut mereka, audit independen diperlukan untuk memastikan seluruh anggaran telah digunakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Karena menggunakan uang negara, maka publik berhak mengetahui bagaimana proses pelaksanaannya, siapa pelaksananya, berapa titik yang terpasang, dan bagaimana hasil akhirnya di lapangan,” ujar salah seorang pemerhati media sosial yang mengikuti perkembangan isu tersebut. Bahkan, sejumlah warga dan pemerhati kebijakan publik mendesak Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, serta instansi pengawasan terkait untuk turun tangan melakukan audit dan penelusuran terhadap proyek-proyek PJU yang menjadi sorotan masyarakat. Mereka berharap langkah tersebut dapat memberikan kepastian kepada publik sekaligus menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk memperoleh konfirmasi, media ini telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, pak Serli. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas permintaan klarifikasi yang disampaikan media. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Bung Tomo, saat dikonfirmasi media membenarkan bahwa proyek tersebut pernah menjadi objek pemeriksaan oleh pihak Inspektorat. “Benar ada temuan, tetapi sudah dikembalikan,” ujarnya singkat. Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan dari masyarakat terkait bentuk temuan yang dimaksud, nilai kerugian atau kekurangan yang ditemukan, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pengembalian yang telah dilakukan. Sejumlah tokoh masyarakat menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terkait realisasi proyek PJU APBD Tahun 2023 serta rincian temuan yang disebut telah dikembalikan sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Ketapang Kalimantan Barat Dari team penyelusuran awak media pada hari Jumat, 12 Juni 2026, SPBU 64.788.16 Sungai Laur kembali berjalan di tengah proses penyelidikan dugaan penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang sempat menjadi sorotan publik. Kembalinya aktivitas penyaluran BBM di SPBU tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait hasil pengawasan, investigasi, serta langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh pihak terkait. Kasus ini mencuat setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dugaan pemindahan solar subsidi dari mobil tangki distribusi BBM ke tangki yang diduga milik perusahaan swasta, PT Putera Petro Borneo. Video tersebut kemudian menjadi viral dan memicu perhatian publik serta aparat penegak hukum. Hingga saat ini, dugaan penyimpangan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyatakan bahwa pihak Pertamina masih menunggu hasil investigasi dan proses klarifikasi terhadap seluruh pihak yang diduga terkait dalam peristiwa tersebut. Menurut Edi, Pertamina tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjunjung asas praduga tak bersalah selama proses investigasi berlangsung. “Pertamina masih menunggu hasil investigasi dan proses klarifikasi terhadap seluruh pihak yang diduga terkait. Pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas sehingga operasional SPBU kembali dijalankan guna menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat di wilayah Sungai Laur dan sekitarnya,” ujarnya. Meski demikian, keputusan mengaktifkan kembali operasional SPBU tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi yang selama ini dilakukan oleh pihak terkait, termasuk mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap penyaluran BBM bersubsidi yang berasal dari anggaran negara. Publik juga menunggu transparansi hasil investigasi yang sedang dilakukan, baik oleh aparat penegak hukum maupun tim internal Pertamina, guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses distribusi BBM subsidi tersebut. BBM subsidi merupakan komoditas strategis yang pendistribusiannya diatur secara ketat oleh pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima subsidi. Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil akhir penyelidikan maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut. Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi lebih lanjut dari pihak manajemen PT Putera Petro Borneo, pengelola SPBU 64.788.16 Sungai Laur, Pertamina Patra Niaga, serta aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Potensi Regulasi yang Dapat Diterapkan Apabila Dugaan Terbukti Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka beberapa ketentuan yang berpotensi diterapkan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 – Pasal 55, yang mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah. – Ancaman pidana dapat berupa penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen – Apabila terdapat tindakan yang merugikan konsumen atau masyarakat penerima BBM subsidi. 3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 – Mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM tertentu yang mendapat penugasan pemerintah. 4. Peraturan BPH Migas – Mengenai tata kelola penyaluran BBM bersubsidi dan pengawasan distribusi energi nasional. 5. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Dapat diterapkan apabila dalam penyelidikan ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Media ini akan terus memantau perkembangan kasus tersebut guna memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik.Catatan Kode Etik Jurnalistik. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Bengkayang Kalimantan Barat Proyek peningkatan ruas jalan di Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, yang berada dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bengkayang, dikabarkan telah dilaporkan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Kalimantan Barat pada Jumat (12/06/2026). Informasi tersebut disampaikan oleh seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurutnya, laporan tersebut diajukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan. “Berdasarkan informasi yang kami peroleh, proyek peningkatan ruas jalan di Kecamatan Siding telah menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bengkayang dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Namun sangat disayangkan, belum lama setelah selesai dikerjakan, kondisi jalan sudah banyak mengalami kerusakan dan berlubang,” ungkap narasumber tersebut. Ia juga menyoroti adanya sejumlah titik yang telah dilakukan penambalan aspal akibat kerusakan yang muncul di berbagai bagian ruas jalan tersebut. “Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kualitas pekerjaan dan efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Kami berharap aparat penegak hukum dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan serta pemeriksaan terhadap laporan yang telah kami serahkan,” tambahnya. Jalan atau Album Kenangan Tambalan? Di tengah semangat pembangunan infrastruktur yang terus digaungkan, masyarakat berharap jalan yang dibangun dapat menjadi simbol kemajuan daerah, bukan justru menjadi pengingat bahwa umur proyek terkadang lebih pendek dibanding umur papan proyeknya. Narasi yang berkembang di masyarakat pun tidak kalah menarik. Sebagian warga bahkan menyebut bahwa tambalan-tambalan aspal yang bermunculan seakan menjadi “ornamen tambahan” yang menghiasi jalan baru. Tentu pernyataan tersebut merupakan bentuk kritik sosial yang mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kondisi infrastruktur yang dianggap belum sesuai harapan. Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang maupun pihak kontraktor pelaksana terkait dugaan dan keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut. Aspek Hukum yang Berpotensi Dikaji Apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, penggunaan anggaran, maupun pengawasan proyek, maka dapat merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi – Mengatur kewajiban penyedia jasa untuk menjamin mutu, kualitas, keselamatan, dan ketahanan hasil pekerjaan konstruksi. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara – Mengatur pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara – Mengatur tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan keuangan negara maupun daerah. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi – Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah – Mengatur prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Menunggu Pembuktian Aparat Penegak Hukum Laporan yang telah disampaikan kepada Ditreskrimsus Polda Kalbar diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, hingga proses pengawasan proyek menjadi bagian penting untuk memastikan ada atau tidaknya potensi pelanggaran. Masyarakat kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Sebab bagi masyarakat perbatasan, jalan bukan sekadar hamparan aspal, melainkan urat nadi perekonomian dan akses pelayanan publik. Ketika jalan yang dibangun dengan anggaran besar justru cepat rusak, maka yang berlubang bukan hanya badan jalan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan. Sampai berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, pihak kontraktor pelaksana, serta instansi terkait lainnya guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Sumber: Laporan Masyarakat Kiding, Kabupaten Bengkayang (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Maraknya dugaan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merek dan jenis “Helium” di wilayah Kota Pontianak kalbar menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Fenomena tersebut dinilai tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat serta melemahkan wibawa penegakan hukum. Menanggapi kondisi tersebut, Muhammad Najib selaku Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat menyampaikan keprihatinannya atas masih beredarnya produk rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Najib, apabila dugaan peredaran rokok ilegal tersebut benar terjadi secara terbuka di pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan langkah pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi dari seluruh pihak terkait. > “Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut potensi kerugian negara yang sangat besar. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait harus menunjukkan keseriusan dalam melakukan pengawasan serta penindakan sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhammad Najib. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa produk yang beredar di pasaran telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pelunasan cukai. Najib juga menilai bahwa Pemerintah Kota Pontianak perlu mengambil peran aktif melalui koordinasi dengan instansi vertikal, termasuk pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai yang beredar di wilayahnya. > “Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa peredaran rokok ilegal dibiarkan begitu saja. Transparansi pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tambahnya. Namun demikian, Najib mengingatkan bahwa dugaan adanya keterlibatan atau pembiaran oleh pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dasar Hukum dan Ancaman Sanksi Peredaran rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai merupakan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beberapa ketentuan yang dapat dikenakan antara lain: Pasal 54 UU Cukai Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan dapat dipidana: Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun; dan/atau Denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 56 UU Cukai Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana cukai dapat dikenakan pidana: Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun; dan/atau Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kerugian Negara dan Dampak Ekonomi Data nasional menunjukkan peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat telah melakukan puluhan ribu penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dengan jumlah sitaan mencapai miliaran batang rokok dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik distribusi rokok ilegal masih berlangsung dan menjadi perhatian aparat pengawasan di berbagai daerah. Selain mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, peredaran rokok ilegal juga dinilai merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap aturan serta berpotensi mengganggu stabilitas industri hasil tembakau yang legal. Desakan Pengawasan dan Penindakan Najib mendorong agar instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemerintah Kota Pontianak, serta aparat penegak hukum melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap jalur distribusi dan titik-titik penjualan yang diduga menjadi tempat peredaran rokok tanpa cukai. Muhammad Najib menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. > “Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara,” tegasnya. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai dugaan peredaran rokok ilegal jenis Helium yang disebut-sebut beredar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Oleh karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sumber: Muhammad Najib, Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat Editor Si Juli