Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Personel Satbrimob Batalyon C Pelopor Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, melaksanakan pengamanan ketat pada acara Resepsi Pernikahan anak dari Owner Direktur PT. Prima Jasa, H. Wahyu Ahmad Prayono, S.E., CIM, pada Sabtu, 21 November 2026. Dalam pengamanan tersebut, personel Brimob ditempatkan khusus untuk menjaga pintu masuk utama lokasi acara. Setiap tamu undangan yang datang dilakukan pemeriksaan dan pengecekan undangan, demi memastikan acara berjalan aman dan steril dari orang yang tidak berkepentingan. Danki Batalyon C Pelopor yang diwakili Danton Pengamanan mengatakan, pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat, sekaligus upaya preventif untuk mencegah gangguan kamtibmas selama acara berlangsung. “Kami fokus di pintu masuk. Setiap tamu wajib menunjukkan undangan. Ini untuk memastikan acara berlangsung aman, tertib, dan keluarga besar merasa nyaman,” ujarnya di sela pengamanan. Selain di pintu masuk, personel Brimob juga melakukan patroli di sekitar area parkir, pengaturan arus lalu lintas, dan penjagaan di titik-titik rawan keramaian. Pantauan di lapangan, ratusan tamu undangan dari berbagai daerah hadir dalam acara tersebut. Mulai dari keluarga besar PT. Prima Jasa, relasi bisnis, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga unsur Forkopimda Kabupaten Sintang. H. Wahyu Ahmad Prayono, S.E., CIM selaku tuan rumah menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Satbrimob Batalyon C Pelopor Sintang atas pengamanan yang maksimal. “Terima kasih kepada Bapak Brimob yang sudah menjaga dari awal sampai selesai. Acara anak kami berjalan lancar dan sangat aman,” ucapnya. Hingga acara resepsi selesai pada malam hari, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Penulis: Basori Redaksi: Basori

Bidik-kasusnews.com,Sepauk,Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Koramil 1205-07/Sepauk melaksanakan pengamanan Siaga Satu dalam rangka acara Resepsi Pernikahan anak dari Direktur PT. Prima Jasa, H. Wahyu Ahmad Prayono, S.E., CIM, yang digelar pada Sabtu, 21 November 2026 di Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang kalbar.   Pengamanan dipimpin langsung oleh Danramil Sepauk, Peltu Yohanes, S.H., dengan mengerahkan personel Babinsa bersama anggota Polsek Sepauk dan panitia keamanan internal. Dalam keterangannya, Peltu Yohanes, S.H. mengatakan, pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan TNI kepada masyarakat, untuk memastikan acara berjalan aman, tertib, dan lancar dari awal hingga selesai. “Kami hadir untuk memastikan tamu undangan merasa aman dan nyaman. Ini adalah bentuk sinergitas TNI-Polri bersama masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, khususnya di Kecamatan Sepauk,” ujar Peltu Yohanes, S.H. Pantauan di lokasi, personel Koramil melakukan pengaturan arus lalu lintas di depan lokasi acara, pengamanan pintu masuk, serta patroli di sekitar area parkir untuk mengantisipasi kemacetan dan gangguan kamtibmas. Sementara itu, H. Wahyu Ahmad Prayono, S.E., CIM selaku tuan rumah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Koramil Sepauk dan Polsek Sepauk yang telah membantu pengamanan. “Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Danramil dan anggota. Acara bisa berjalan khidmat dan meriah berkat pengamanan yang maksimal,” ucapnya. Acara resepsi tersebut dihadiri oleh ratusan tamu undangan, mulai dari keluarga besar, relasi bisnis PT. Prima Jasa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga unsur Forkopimcam Sepauk. Hingga acara selesai pada malam hari, situasi terpantau aman dan kondusif. Penulis: Basori Reporter:Basori

Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Sabtu 14 November 2026. Kebakaran hebat melanda kantor PT.Khalisya Khatulistiwa Jaya Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dengan nomor register 66.786.003 yang berlokasi di Dedai Kiri, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Akibat Korsleting Listrik. Berdasarkan rekaman video Warga dari seberang sungai, kobaran api terlihat melahap bangunan kantor yang berada tepat di tepian sungai. Besarnya material yang mudah terbakar memicu kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke langit, disertai terdengarnya suara ledakan dari arah titik api. Warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut sempat panik dan saling mengingatkan agar tidak mendekat ke lokasi kejadian guna menghindari risiko kobaran api susulan maupun sambaran api dari material. Menurut keterangan dari salah seorang pekerja APMS saat berada di lokasi yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan insiden kebakaran tersebut diduga dipicu oleh gangguan kelistrikan di area kantor. “Penyebab awalnya kebakaran hebat tersebut bersumber dari adanya hubungan arus pendek listrik (korsleting), sehingga memicu terjadinya kebakaran yang menghanguskan kantor tersebut,” “ujar Manager APMS PT.Khalisya Khatulistiwa Jaya” saat dikonfirmasi melalui Via WA baik telpon, terkait kronologi awal kejadian. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait jumlah total kerugian materiel maupun ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pihak terkait diharapkan segera melakukan penanganan serta penyelidikan lebih lanjut guna memastikan keamanan di sekitar lokasi kejadian. Wartawan Basori

Bidik-kasusnews.com,Sintang Kalimantan Barat Kerusakan infrastruktur yang membahayakan kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Jembatan yang menghubungkan wilayah jalan Patah Kemudi menuju ke bangun desa temanang Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga nyaris putus. Rabu-11-November-2026 Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas perekonomian warga setempat,tetapi juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam lantaran hingga kini belum ada tanda-tanda penindakan maupun perbaikan dari pihak pemerintah daerah. Kondisi Jembatan Membahayakan Keselamatan Berdasarkan pantauan di lapangan,lantai dan struktur penyangga jembatan penghubung antar-desa tersebut sudah sangat memprihatinkan. Sejumlah titik mengalami amblas dan berlubang besar, membuat kendaraan roda dua maupun roda empat harus berhati-hati saat melintas. Tidak sedikit pengendara sepeda motor yang nyaris terperosok, terutama saat melintas pada malam hari atau di tengah guyuran hujan akibat minimnya penerangan di sekitar lokasi. > *”Kami sangat khawatir. Jembatan ini adalah urat nadi utama aktivitas sehari-hari warga, baik untuk mengangkut hasil bumi, anak-anak sekolah, maupun akses kesehatan. Kalau terus dibiarkan seperti ini, tinggal menunggu waktu saja sampai terjadi korban jiwa,”* ujar salah satu warga setempat yang enggan disebutkan namanya. Keluhan Warga: Minimnya Respons Pemerintah Masyarakat Patah Kemudi dan Bangun mengaku telah berulang kali menyuarakan keluhan ini, baik secara langsung maupun melalui perangkat desa setempat. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah nyata atau penanganan darurat dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Warga menyayangkan lambannya respons birokrasi dalam menangani infrastruktur yang bersifat mendesak. Padahal, jembatan tersebut memegang peran krusial bagi mobilitas sosial dan distribusi hasil pertanian di Kecamatan Sepauk. Desakan Perbaikan Segera Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera turun tangan meninjau lokasi dan melakukan perbaikan darurat sebelum jatuh korban. Jika perbaikan tidak segera direalisasikan, warga khawatir akses transportasi di kawasan tersebut akan lumpuh total, yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada lumpuhnya roda perekonomian masyarakat setempat. Wartawan Si Juli

Bidik-kasusnews.com,Kapuas Hulu Kalimantan Barat Video yang beredar di masyarakat memperlihatkan cairan yang diduga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi tumpah dan menggenangi badan jalan di seputaran Jalan Lintas Selatan, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu,Kalimantan Barat.   Dalam video tersebut, terlihat jelas genangan cairan dalam jumlah yang tidak sedikit membentang di tengah jalan.Bahkan beberapa warga tampak berusaha menampung cairan tersebut menggunakan ember. Peristiwa ini sontak menjadi perhatian warga yang melintas. Pasalnya,hingga saat ini BBM jenis Solar Subsidi menjadi barang yang sangat sulit didapatkan oleh masyarakat umum di wilayah Kapuas Hulu. PERTANYAAN BESAR: KEMANA SOLAR ITU AKAN DISALURKAN ? Inilah pertanyaan yang kini menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Jika Solar Subsidi saja sulit didapatkan warga untuk kebutuhan sehari-hari,dari mana asal cairan dalam jumlah besar yang tumpah di jalan tersebut ? Dan untuk siapa sebenarnya Solar itu akan disalurkan ? Dugaan publik menguat,Solar tersebut bukan untuk masyarakat kecil, melainkan diduga akan disalurkan untuk kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ilegal. Sebagaimana diketahui,di wilayah Kapuas Hulu,harga Solar untuk kebutuhan PETI ilegal saat ini mencapai angka fantastis, yakni Rp 28.000 hingga Rp 30.000 per liter. Harga yang jauh melampui Harga Eceran Tertinggi (HET) Solar Subsidi tersebut menjadi bukti bahwa Solar Subsidi diduga kuat telah diselewengkan dari peruntukannya. POLSEK MENTEBEH DITUNGGU KONFIRMASINYA Untuk memperjelas kepada publik dan mencegah timbulnya spekulasi liar,kepada Kepolisian Sektor (Polsek) Mentebah sangat ditunggu konfirmasinya terkait kejadian tersebut. Media siap menerima Hak jawab. Publik berhak tahu: 1.Benarkah cairan yang tumpah itu adalah BBM Solar Subsidi ? 2.Dari mana asal kendaraan/muatan yang membawa BBM tersebut ? 3.Kemana tujuan penyaluran BBM tersebut ? 4.Apakah sudah ada tindakan pengamanan dan pemeriksaan dari pihak kepolisian ? Keterbukaan informasi dari Polsek Mentebah sangat penting, mengingat BBM Subsidi adalah hak rakyat yang dibiayai oleh negara,bukan untuk diperjualbelikan dengan harga Rp 28.000 – Rp 30.000 per liter kepada pelaku PETI ilegal. Hingga rilis ini diterbitkan, pihak Polsek Mentebah masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi. Tim Redaksi akan terus mengawal dan menindaklanjuti perkembangan kasus ini. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Landak Kalimantan Barat Polres Landak –Polda Kalbar, Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari, S.H., S.I.K., menggelar kegiatan tatap muka bersama para kepala desa, Pokdarkamtibmas, dan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Kabupaten Landak. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026) pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang BKPM Polres Landak, dengan mengangkat agenda sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, KUHAP baru, serta penerapan Restorative Justice atau keadilan restoratif. Kegiatan dihadiri Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri, S.I.P., M.Sos., Kasat Reskrim AKP Kuswiyanto, S.H., M.H., Kasikum AIPDA Ulusianus, S.H., Ketua KBPP Polri Kabupaten Landak Daniel D. Seran, Ketua Pokdarkamtibmas Kabupaten Landak Mastoto, S.H., serta Kepala Desa Hilir Tengah Donatus Budianto, Kepala Desa Raja Zulkarnaen, Kepala Desa Mungguk Mulyadi, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari menyampaikan bahwa kegiatan tatap muka tersebut merupakan sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mitra Polri mengenai perubahan sistem hukum pidana nasional, termasuk mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Kapolres Landak AKBP Devi Ariantari mengatakan, pemberlakuan KUHP Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHAP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan sistem hukum Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolres menjelaskan bahwa Indonesia telah memasuki babak baru sistem hukum pidana nasional dengan diberlakukannya kedua undang-undang tersebut sejak 2 Januari 2026. Menurutnya, perubahan tersebut menjadi momentum bersejarah karena Indonesia mulai meninggalkan sistem hukum pidana warisan kolonial menuju sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, serta berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Kapolres juga menyoroti salah satu poin penting dalam KUHAP baru, yakni pengaturan mengenai Restorative Justice atau keadilan restoratif. Ia menjelaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan perubahan paradigma penanganan perkara pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat. “Melalui pendekatan Restorative Justice, penyelesaian perkara dapat melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk mencari solusi yang adil, memulihkan keadaan, dan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu,” jelas Kapolres. Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif harus tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, sehingga diperlukan pemahaman yang benar agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penyalahgunaan. Dalam kesempatan itu, Kapolres juga menekankan pentingnya peran KBPP Polri dan Pokdarkamtibmas sebagai bagian dari mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menurutnya, kedua organisasi tersebut memiliki peran penting dalam membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, khususnya terkait perubahan peraturan hukum dan penerapan keadilan restoratif. “Saya mengajak seluruh keluarga besar dan mitra Polri untuk menjadi duta informasi yang baik. Sosialisasikan perubahan hukum ini kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami, serta ikut menjaga agar penerapan Restorative Justice tetap mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan korban,” ungkap AKBP Devi Ariantari. Kapolres berharap melalui kegiatan tatap muka tersebut, seluruh peserta memperoleh pemahaman yang utuh mengenai KUHP Nasional, KUHAP baru, serta mekanisme keadilan restoratif sehingga dapat mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera di Kabupaten Landak. Setelah sambutan Kapolres, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Seksi Hukum (Sikum) Polres Landak mengenai ketentuan hukum yang baru, kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Landak. Para peserta juga diberikan kesempatan mengikuti sesi tanya jawab untuk menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi mengenai penerapan ketentuan hukum serta peran masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Melalui kegiatan ini, Polres Landak berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah desa, Pokdarkamtibmas, dan KBPP Polri semakin kuat, sekaligus meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam mendukung terwujudnya Harkamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Landak. Wartawan Si Juli

Bidik-kasusnews.com,Kubu Raya Kalimantan Barat Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola IUP bauksit PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) yang menyeret Sudianto alias Aseng menyisakan pertanyaan serius. Galangan kapal (dock) PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan. Selasa, 10/11/2026. Perusahaan pelayaran dan galangan kapal yang diduga memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Sudianto alias Aseng tersebut masih beroperasi.Fasilitas docking,armada tugboat, hingga tongkang yang dikaitkan dengan perusahaan itu dipertanyakan status penelusuran dan penyitaannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal, perkara PT QSS berdasarkan audit BPKP menimbulkan dugaan kerugian negara mencapai Rp4,09 triliun, sementara nilai aset yang diumumkan telah disita sekitar Rp338,35 miliar. Temuan investigasi Idenewskalbar.id pada 4 November 2026 memperoleh keterangan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.Sumber tersebut mengungkapkan bahwa sekitar dua hari setelah penangkapan Aseng, aktivitas dock Bintang Arwana sempat berhenti total selama kurang lebih satu minggu. Warga itu juga menyampaikan dugaan adanya aktivitas pembersihan dokumen, bahkan pembakaran sejumlah dokumen perusahaan. Informasi ini perlu segera diverifikasi dan ditelusuri penyidik untuk memastikan apakah ada dokumen terkait PT QSS yang dipindahkan atau dimusnahkan. Setelah itu, aktivitas galangan kapal disebut kembali berjalan normal hingga sekarang. Pertanyaannya, sudah sejauh mana Kejagung menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan Aseng ? Mengapa status dock Bintang Arwana dan armada kapalnya belum mendapat penjelasan terbuka? Kejagung diminta tidak hanya fokus pada aset yang sudah ditemukan, tetapi juga menelusuri seluruh perusahaan, galangan kapal,tanah, bangunan,tugboat, dan tongkang yang terbukti memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian dengan tersangka. Jangan sampai penegakan hukum berhenti pada penetapan tersangka dan penyitaan sebagian aset, sementara dugaan keterkaitan aset lainnya belum mendapatkan kejelasan.   Redaksi meminta Kejagung memberikan penjelasan terbuka mengenai status galangan kapal Bintang Arwana di Kubu Raya. Sudianto alias Aseng dan manajemen perusahaan juga diminta memberikan klarifikasi atas dugaan kepemilikan, status aset, serta informasi pembersihan dokumen tersebut. Uang negara diduga dirugikan triliunan rupiah. jangan biarkan jejak aset gelap tanpa kejelasan! IDENEWSKALBAR.ID akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan transparansi dari aparat penegak hukum. Sumber : Pimred Idenewskalbar.id (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,Kapuas Hulu Kalimantan Barat Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Sungai Kapuas, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga semakin meluas tersebut dikhawatirkan mengancam kelestarian ekosistem perairan serta berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan. Kekhawatiran masyarakat semakin menguat setelah beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan dugaan aktivitas PETI di aliran Sungai Kapuas wilayah Suhaid.   Seorang warga bernama Sam menyampaikan kepada awak media bahwa kondisi Sungai Kapuas saat ini dinilai jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Menurut Sam, dahulu air Sungai Kapuas masih terlihat bersih dan hasil tangkapan ikan relatif melimpah. Namun, kondisi tersebut kini mulai berubah. Air sungai disebut semakin keruh dan masyarakat semakin kesulitan mendapatkan ikan. “Dulu Sungai Kapuas sangat bersih. Hasil tangkapan ikan juga banyak. Sekarang air sungai sudah berubah menjadi kotor dan ikan semakin sulit dicari,” ungkap Sam kepada awak media. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pertambangan tanpa izin, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem sungai dan sumber penghidupan masyarakat. Penggunaan bahan kimia berbahaya, termasuk merkuri atau air raksa dalam proses pengolahan emas, berpotensi mencemari lingkungan apabila benar digunakan dan dibuang ke badan sungai tanpa pengelolaan. Paparan merkuri dapat menimbulkan risiko serius bagi ekosistem perairan maupun kesehatan manusia melalui rantai makanan. Meski demikian, dugaan penggunaan merkuri di lokasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan sampel air, sedimen, dan biota sungai oleh instansi berwenang. Masyarakat Pertanyakan Pengawasan Aparat Beredarnya video dugaan aktivitas PETI tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kecamatan Suhaid. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah desa, pihak kecamatan, kepolisian sektor setempat, hingga Polres Kapuas Hulu terhadap aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan Sungai Kapuas tersebut. Namun, dugaan pembiaran maupun tudingan bahwa aparat tutup mata tidak boleh disimpulkan tanpa adanya klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolda Kalbar Diminta Turun Tangan Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Kapolda Kalimantan Barat memberikan perhatian serius dan memerintahkan pemeriksaan terhadap dugaan aktivitas PETI di Sungai Kapuas, Kecamatan Suhaid. Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pemilik peralatan, maupun pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut apabila ditemukan bukti pelanggaran. Selain penegakan hukum, instansi lingkungan hidup juga perlu melakukan pengujian kualitas air Sungai Kapuas untuk memastikan ada atau tidaknya pencemaran akibat aktivitas pertambangan. Sungai Kapuas merupakan sumber kehidupan masyarakat. Jangan sampai kerusakan lingkungan dibiarkan berlarut-larut hingga masyarakat kehilangan sumber penghidupan dan generasi mendatang mewarisi sungai yang tercemar. Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Kepala Desa setempat, Camat Suhaid, Kapolsek setempat, Kapolres Kapuas Hulu, serta instansi lingkungan hidup terkait dugaan aktivitas PETI tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan. (Team/read)

Bidik-kasusnews.com,​Pontianak Kalimantan Barat Temuan 450 dus rokok ilegal merek Trend Bold di kawasan pergudangan Parit Sembin, Jalan Ahmad Yani II, Pontianak, kembali membuka kotak Pandora terkait lemahnya pengawasan fiskal di Provinsi Kalimantan Barat. Modus pelanggaran yang kasat mata—seperti selisih 8 batang pada pita cukai (tertulis isi 12, realisasi isi 20 batang) dalam skala ratusan dus—menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik mengenai efektivitas pengawasan instansi berwenang. Di tengah desakan publik agar penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, prinsip Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetap dikedepankan secara proporsional agar pemberitaan ini tajam menghujat substansi masalah tanpa menghakimi secara personal. 1. Aroma “Perkondisian” dan Dugaan Setoran Gelap ​Bagaimana mungkin pergerakan barang dalam volume masif dapat melenggang mulus di jalur distribusi hingga titik bongkar muat tanpa terdeteksi oleh radar pengawasan ? ​Tudingan Main Mata di Lapangan: Kelengahan pengawasan memicu spekulasi publik adanya “kondisional” antara pihak distributor dengan oknum pengawas. Namun, media ini memandang perlu adanya verifikasi objektif dan audit investigatif yang sah sebelum menarik kesimpulan final. ​Transparansi Aliran Dana: Isu mengenai adanya “upeti” atau setoran rutin demi melicinkan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi harus diselidiki secara mendalam oleh instansi pengawas internal maupun aparat penegak hukum, guna menghindari fitnah sekaligus mendudukkan persoalan secara transparan. ​2. Menjaga Marwah Pers dari Bayang-Bayang Oknum ​Kasus ini juga menyoroti potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan celah koordinasi gelap, termasuk oknum yang mencatut atau mengatasnamakan profesi jurnalis. ​Kepatuhan pada Kode Etik: Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia wajib bersikap independen, menyajikan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak beritikad buruk. Wartawan profesional dilarang keras menyalahgunakan profesi untuk menjadi broker, mencari keuntungan pribadi, atau membekingi aktivitas melanggar hukum. ​Pemisahan Peran: Dugaan keterlibatan oknum yang mengaku wartawan harus disikapi secara tegas melalui mekanisme Dewan Pers atau jalur hukum. Langkah ini penting untuk membedakan antara insan pers profesional yang menjunjung tinggi etika dengan oknum yang mencederai marwah profesi jurnalis. ​3. Evaluasi Kinerja Bea Cukai, Kapolda Kalbar Didesak Usut Tuntas ​Melihat lambannya respons dan rapuhnya taring pengawasan di lini hulu, publik mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat untuk segera mengambil alih dan memimpin pengusutan kasus ini secara komprehensif. ​Bongkar Akar Jaringan: Polda Kalbar diharapkan mampu menelusuri dokumen legalitas, surat jalan, hingga penanggung jawab utama di balik pabrikan pemegang merek Trend Bold yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah masif. ​Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Proses hukum yang akuntabel dan transparan harus diberlakukan kepada siapa pun—baik oknum aparat, cukong, maupun pihak swasta—yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam skandal kecurangan fiskal ini. Catatan Redaksi: Negara berpotensi mengalami kerugian besar secara materiel apabila praktik penyimpangan fiskal dan penyelundupan dibiarkan tanpa sanksi tegas. Masyarakat Kalimantan Barat menantikan ketegasan nyata aparat penegak hukum yang berpijak pada prinsip due process of law, keterbukaan informasi publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber: Investigasi Mitra Media ​#KapoldaKalbarUsutTuntas #EtikaJurnalis #DaruratRokokIlegal #BeaCukaiPontianak #KeadilanFiskal

Bidik-kasusnews.com,Mempawah Kalimantan Barat Minggu,18 Oktober 2026 Universitas Terbuka Kabupaten Mempawah berkolaborasi dengan Akar Tanjung Lestari dalam kegiatan penanaman pohon mangrove sebagai bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat.Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Penanaman mangrove tidak hanya berfokus pada upaya penghijauan,tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bersama antara mahasiswa dan masyarakat.Melalui kegiatan ini, mahasiswa turut mengambil peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan,khususnya ekosistem mangrove yang memiliki peran penting dalam membantu melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Di sisi lain,masyarakat juga berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai kondisi lingkungan setempat,tantangan yang dihadapi kawasan pesisir, serta upaya pelestarian yang telah dilakukan. Pertukaran pengetahuan ini diharapkan mampu membangun kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ketua Akar Tanjung Lestari, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Universitas Terbuka Kabupaten Mempawah dan Akar Tanjung Lestari merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem mangrove di kawasan pesisir. “Menurut saya, kegiatan ini bukan sekadar menanam pohon mangrove, tetapi juga menjadi ruang untuk saling berbagi ilmu dan edukasi antara mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa hadir membawa pengetahuan akademis,sementara masyarakat memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai persoalan lingkungan di wilayah pesisir.Keduanya harus saling menguatkan agar upaya pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Muhammad Iqbal. Ia menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat hendaknya tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan program akademik, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata melalui edukasi, pendampingan, dan aksi langsung dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, persoalan lingkungan, terutama di kawasan pesisir, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Perguruan tinggi, organisasi masyarakat, generasi muda, dan masyarakat setempat harus mampu membangun kolaborasi yang berkelanjutan agar upaya pelestarian mangrove tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata. “Harapan kami, kegiatan ini tidak berhenti pada penanaman mangrove saja. Harus ada keberlanjutan, perawatan, dan kesadaran bersama untuk menjaga pohon yang telah ditanam. Sebab, keberhasilan pelestarian lingkungan bukan hanya diukur dari berapa banyak pohon yang ditanam, tetapi juga dari bagaimana kita merawatnya dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang,” tambahnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan kelompok masyarakat seperti Akar Tanjung Lestari menjadi bentuk sinergi penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Mahasiswa tidak hanya dituntut memperoleh pengetahuan di bangku perkuliahan, tetapi juga diharapkan mampu menerapkan ilmu melalui pengabdian dan aksi nyata di tengah masyarakat. Melalui kegiatan penanaman mangrove ini, Universitas Terbuka Kabupaten Mempawah dan Akar Tanjung Lestari diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam membangun kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta mendorong keterlibatan generasi muda dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Menanam mangrove hari ini adalah investasi bagi masa depan. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang menanam pohon, melainkan juga tentang merawat kehidupan, melindungi pesisir, dan mewariskan alam yang lebih baik kepada generasi mendatang. Kolaborasi untuk lingkungan, bergerak bersama demi pesisir yang lestari. Wartawan Dewi