SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah mematangkan rencana menjadikan Pasar Jubleg sebagai pasar induk daerah. Langkah ini disiapkan untuk memperkuat penyerapan dan distribusi hasil pertanian dari berbagai wilayah Kabupaten Sukabumi. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengatakan, pembangunan pasar induk menjadi kebutuhan strategis melihat besarnya potensi agribisnis yang tersebar di 47 kecamatan dan 381 desa. Pernyataan tersebut disampaikan Ade saat memimpin Rapat Koordinasi Perubahan Berita Acara Justifikasi Teknis Pembangunan Pasar Jubleg bersama Kementerian Perdagangan RI dan sejumlah perangkat terkait secara virtual dari Pendopo Sukabumi, Jumat (18/9/2026). Ade menyebut selama ini sebagian besar hasil bumi dari Sukabumi harus melewati jalur distribusi yang cukup panjang karena dikirim ke pasar induk di Jakarta maupun Bandung. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Sukabumi mendorong keberadaan pasar induk di wilayah sendiri. Pasar Jubleg dinilai memiliki posisi yang mendukung karena berada di kawasan yang strategis dan berdekatan dengan wilayah Kota Sukabumi serta Kabupaten Cianjur. “Selama ini hasil bumi kita selalu dikirim ke pasar induk di Jakarta dan Bandung. Apabila dibangun di Pasar Jubleg yang posisinya strategis dan berbatasan dengan wilayah kota maupun Cianjur, kita berharap hasil panen petani tidak perlu dikirim terlalu jauh dan bisa ditampung langsung di sini,” kata Ade. Ia berharap pasar induk tersebut nantinya mampu menjadi titik temu antara produksi petani dengan kebutuhan pasar. Dengan distribusi yang lebih dekat, hasil panen dapat terserap di wilayah Sukabumi sebelum dikirim ke daerah lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi Dani Tarsoni memaparkan sejumlah perubahan dalam dokumen justifikasi teknis yang diajukan kepada Kementerian Perdagangan. Penyesuaian dilakukan terhadap konsep awal pembangunan yang sebelumnya direncanakan menggunakan lahan seluas 5 hektare. Pemkab kini mengoptimalkan aset daerah yang sudah tersedia dengan luas sekitar 2 hektare hingga mencapai batas jalan provinsi. Dalam rancangan terbaru, pasar tersebut disiapkan untuk menampung 266 pedagang. Jumlah itu terdiri dari 133 unit kios dan 133 unit meja atau los. Sementara luas keseluruhan bangunan direncanakan mencapai 6.700 meter persegi. “Revisi justifikasi teknis ini mengusulkan pembangunan untuk menampung 266 pedagang, yang terdiri dari 133 unit kios dan 133 unit meja atau los. Total luas bangunan mencapai 6.700 meter persegi,” ujar Dani. Untuk menunjang aktivitas perdagangan, bangunan pasar akan ditata berdasarkan jenis komoditas. Zonasi yang disiapkan meliputi pangan kering, pangan basah, makanan siap saji, hingga produk non-pangan. Pemkab Sukabumi juga terus mengejar penyelesaian aspek administrasi. Disdagin menargetkan seluruh dokumen persetujuan administratif dapat diselesaikan paling lambat 7 Oktober 2026. Pematangan dokumen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sukabumi agar usulan pembangunan Pasar Induk Jubleg segera mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Ke depan, pasar induk ini diharapkan dapat menjadi salah satu pusat perdagangan dan distribusi komoditas Sukabumi. Tidak hanya memudahkan pedagang memperoleh pasokan, keberadaannya juga diharapkan membuka akses pasar yang lebih dekat bagi petani sekaligus menekan panjangnya mata rantai distribusi hasil bumi. (Reno)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM -Tekanan fiskal menguji kesiapan serta kemampuan Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjaga pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat. Kebutuhan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU dan BP) yang ditanggung pemerintah daerah mencapai sekitar Rp40,058 miliar dalam satu tahun. Namun, kemampuan APBD Kota Sukabumi 2026 saat ini hanya mampu menyediakan Rp21,241 miliar. Artinya, terdapat kekurangan pembiayaan sekitar Rp18,816 miliar. Situasi ini semakin berat setelah dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Sebelumnya, bantuan provinsi tersebut menopang sekitar 40 persen pembiayaan peserta PBPU dan BP Pemda Kota Sukabumi dengan nilai mencapai Rp16,023 miliar. Tekanan juga datang dari perubahan status kepesertaan PBI-JK. Hingga Juni 2026, sebanyak 33.381 jiwa peserta PBI-JK dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian beban perlindungan kesehatan kembali harus ditanggung pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan fiskal itu, Pemkot Sukabumi memilih melakukan penataan dan rasionalisasi kepesertaan. Namun, kebijakan tersebut tidak diarahkan untuk menghilangkan perlindungan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi H. Andang Tjahjandi menegaskan, pemerintah daerah akan memprioritaskan warga miskin dan rentan berdasarkan pemadanan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama mereka yang berada pada Desil 1 hingga 5. Kelompok yang mendapat perhatian khusus antara lain penderita penyakit kronis dan degeneratif, pasien yang membutuhkan layanan kesehatan berkelanjutan, serta bayi baru lahir yang memerlukan kepesertaan susulan. “Diprioritaskan penderita penyakit kronis seperti thalasemia, pasien hemodialisa dan ODGJ, penderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes melitus dan kanker, serta bayi baru lahir yang membutuhkan kepesertaan susulan,” kata Andang, Selasa (15/9/2026). Sebaliknya, masyarakat yang berdasarkan pemadanan DTSEN berada pada Desil 6 hingga 10 dan dinilai memiliki kemampuan ekonomi akan diarahkan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Kebijakan tersebut mengacu pada Permensos Nomor 3 Tahun 2025 dan Kepmensos Nomor 22/HUK/2026. Andang menegaskan, rasionalisasi bukan berarti Pemkot Sukabumi mengabaikan warga miskin yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan. “Kami akan memastikan penyesuaian pembiayaan tersebut tidak berarti pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab terhadap warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” tegasnya. Untuk menutup celah perlindungan tersebut, Pemkot Sukabumi juga menyiapkan skema Bantuan Kesehatan Daerah (BANKESDA). Program ini direncanakan masuk dalam APBD Perubahan dan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk membantu warga miskin maupun rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan. BANKESDA diproyeksikan menyasar masyarakat, khususnya Desil 1 hingga 5, yang membutuhkan layanan gawat darurat, rawat jalan maupun rawat inap Kelas III di RSUD R. Syamsudin, S.H. dan RSUD Al-Mulk. Skema tersebut menjadi langkah Pemkot Sukabumi untuk tetap menjaga akses pelayanan kesehatan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. Sekda menegaskan, penyesuaian pembiayaan JKN harus dilihat sebagai upaya menata kembali anggaran agar perlindungan kesehatan diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan. “Pemerintah Kota Sukabumi tetap berkomitmen hadir melindungi kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan penderita penyakit kronis. Penyesuaian ini dilakukan agar alokasi anggaran daerah tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan,” tandasnya. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi berlangsung meriah. Ratusan pegawai mengikuti berbagai perlombaan tradisional yang digelar di halaman Kantor Setda Kabupaten Sukabumi, Rabu (26/8/2026). Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman. Tidak hanya menjadi hiburan setelah menjalankan rutinitas kedinasan, perlombaan juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kebersamaan dan membangun kekompakan antarpegawai. Sejumlah permainan khas perayaan kemerdekaan turut dipertandingkan, mulai dari tarumpah, voli bola air, estafet air, tarik tambang hingga berbagai permainan tradisional lainnya. Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan. Masing-masing kelompok berusaha menjadi yang terbaik, namun tetap mengedepankan sportivitas dan semangat persaudaraan. H. Ade Suryaman mengatakan, peringatan kemerdekaan hendaknya tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa syukur sekaligus mengenang jasa para pejuang bangsa. “Yang paling penting, kita tetap menjaga kebersamaan dan sportivitas. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan sukses dan lancar,” ujarnya. Menurutnya, suasana kebersamaan seperti yang tercipta dalam kegiatan tersebut perlu dipelihara dan dibawa ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kekompakan antarpegawai dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelayanan dan roda pemerintahan. Senada, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sukabumi, Gin Gin Ginanjar, menyebut perlombaan tradisional menjadi salah satu sarana membangun kedekatan antarpengawai. “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memperkuat persatuan, membangun komunikasi antarpengawai dan menumbuhkan semangat gotong royong,” katanya. Ia berharap semangat yang muncul dalam kegiatan tersebut tidak berhenti setelah perlombaan selesai. Nilai kebersamaan, komunikasi, persatuan dan gotong royong diharapkan terus menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan Sekretariat Daerah. Sebagai bentuk penghargaan, para peserta yang berhasil menjadi juara dalam masing-masing perlombaan mendapatkan hadiah. Pemberian apresiasi tersebut sekaligus menjadi penyemangat bagi pegawai untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif di lingkungan Setda Kabupaten Sukabumi. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengikuti secara virtual peresmian 3.395 Jembatan Garuda dan 3.000 titik air bersih di berbagai wilayah Indonesia yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kamis (13/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti Sekda dari kawasan Jembatan Garuda Ariadipa, Kampung Bobojong, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes. Peresmian serentak ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan jembatan dan penyediaan titik air bersih merupakan bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Infrastruktur tersebut ditujukan terutama bagi wilayah yang masih membutuhkan akses dasar untuk menunjang aktivitas dan kesejahteraan warga. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci percepatan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembangunan ribuan jembatan Garuda di berbagai daerah diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarkawasan. Keberadaan jembatan juga menjadi sarana penting dalam membuka akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun aktivitas sosial lainnya. Sementara itu, penyediaan ribuan titik air bersih diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata. Peresmian secara serentak ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar hingga ke berbagai wilayah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memastikan pembangunan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Di Kabupaten Sukabumi, kegiatan tersebut turut menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan unsur TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Turut hadir mendampingi Sekda, Dandim 0607/Kota Sukabumi beserta jajaran, perwakilan Polres Sukabumi Kota, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, perangkat daerah, Camat Kebonpedes, serta Kepala Desa Jambenenggang. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mendorong perluasan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengajak seluruh relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, saat membuka Sosialisasi Program JKN bagi Relawan SPPG se-Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, Kamis (16/7). Dalam sambutannya, Ade Suryaman meminta seluruh pengurus yayasan SPPG segera mendaftarkan para relawan agar memperoleh jaminan kesehatan melalui Program JKN. Menurutnya, perlindungan kesehatan merupakan hak setiap relawan yang selama ini berkontribusi dalam pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 402 yayasan SPPG yang tersebar di Kabupaten Sukabumi. Apabila setiap yayasan memiliki sekitar 50 relawan, maka terdapat potensi puluhan ribu orang yang perlu mendapatkan perlindungan melalui BPJS Kesehatan. “Terdapat sekitar 402 yayasan SPPG yang terdaftar di Kabupaten Sukabumi. Jika diasumsikan satu yayasan memiliki 50 anggota, maka ada potensi puluhan ribu relawan yang harus dilindungi kesehatannya,” ujar Ade. Ade menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar mendukung program pemerintah atau BPJS Kesehatan, melainkan sebagai bentuk nyata menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mempercepat pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), cakupan kepesertaan JKN ditargetkan mencapai 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen. Sementara itu, Kabupaten Sukabumi saat ini baru mencatat cakupan kepesertaan sebesar 92,97 persen, dengan tingkat keaktifan peserta masih berada di angka 62,96 persen. “Karena itu, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk yayasan SPPG, sangat dibutuhkan agar target UHC dapat segera tercapai,” katanya. Pada kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Sukabumi, Ahmad Sanusi Budi Permana, menjelaskan bahwa Program JKN dibangun berdasarkan prinsip gotong royong, sehingga keaktifan peserta menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan program. Lebih jauh dia menjelaskan, relawan SPPG dapat mendaftarkan diri melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 3. Untuk mempermudah proses tersebut, BPJS Kesehatan juga akan memberikan pendampingan teknis kepada seluruh yayasan SPPG agar proses pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif. Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap jumlah peserta aktif JKN terus meningkat sehingga target UHC dapat segera tercapai dan para relawan SPPG memperoleh jaminan kesehatan saat menjalankan tugasnya di lapangan. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menambah anggaran untuk program insentif masyarakat pada tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai Rp22 miliar lebih sebagai bentuk penguatan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan dan lingkungan. Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang terealisasi sekitar Rp19,5 miliar. Kenaikan difokuskan untuk mendukung peran RT/RW, kader Posyandu, Linmas, marbot, serta guru ngaji yang dinilai menjadi ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Dari total anggaran yang disiapkan, insentif RT/RW masih menjadi alokasi terbesar dengan nilai Rp12,45 miliar. Sementara operasional Posyandu mendapat Rp4,35 miliar, marbot dan guru ngaji Rp2,68 miliar, serta Linmas Rp2,53 miliar. Khusus Posyandu, terjadi kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pemkot Sukabumi menilai peningkatan anggaran itu diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar, terutama penanganan stunting dan kesehatan ibu-anak. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi mengatakan, anggaran tersebut bukan hanya bantuan rutin, tetapi bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam pelayanan lingkungan. Menurutnya, keberadaan RT/RW hingga kader Posyandu memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik di tengah masyarakat. “Pemerintah ingin memastikan para penggerak pelayanan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan dukungan,” kata Andang, Selasa (26/5/2026). Selain memperkuat program insentif, Pemkot Sukabumi juga tetap menjalankan sejumlah program pelayanan publik lain seperti Home Care, ambulans gratis, puskesmas gratis, Menata Kebaikan Tech, dan Ngopy. Sementara itu, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) untuk sementara belum dilanjutkan pada 2026 karena adanya pengurangan anggaran daerah sebesar Rp158,5 miliar. Meski begitu, pemerintah berencana mengaktifkan kembali program tersebut pada perubahan anggaran mendatang apabila dana transfer pusat tersedia. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di Balai Kota Sukabumi, Kamis (2/4/2026), mendapat respons dari Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satu poin yang disorot adalah kebijakan pembatasan penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Idul Fitri. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, menyatakan pemerintah memahami aspirasi yang disampaikan massa aksi, yang berasal dari PC IMM Sukabumi Raya dan BEM FIS Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Menurutnya, kebijakan yang berlaku saat ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 19, yang menetapkan Lapang Merdeka sebagai ruang yang diprioritaskan untuk kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan Salat Id oleh pemerintah juga mengikuti hasil sidang isbat dari Kementerian Agama. “Ketentuan yang ada memang menjadi dasar kebijakan saat ini. Namun, kami juga memahami adanya dinamika di masyarakat,” ujar Andang. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Sukabumi membuka kemungkinan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap aturan tersebut. Wali Kota Sukabumi, kata Andang, telah memberikan arahan agar dilakukan kajian ulang guna mengantisipasi polemik serupa di masa mendatang. Pemkot berencana melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi, termasuk unsur organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satunya melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menghimpun masukan secara komprehensif. Sebelumnya, komunikasi juga telah dilakukan antara pemerintah daerah dan pengurus Muhammadiyah Kota Sukabumi. Dari pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat pentingnya membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai sensitif di tengah masyarakat. Pemkot berharap proses kajian ulang ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, sekaligus menjaga ketertiban dalam pemanfaatan ruang publik di Kota Sukabumi. (Usep)

BIDIK-KASUSNEWS.COM Jakarta Timur, (9/3/2026) – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) pangan di Lottemart Grosir Ciracas, Jakarta Timur, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto bersama Kepala BPOM RI Taruna Ikrar. Sidak tersebut merupakan bagian dari pengawasan perdagangan produk makanan dan minuman, termasuk parsel atau bingkisan, yang diselenggarakan BPOM RI bersama Pemprov DKI Jakarta menjelang Ramadan hingga Idulfitri. Turut mendampingi dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto, Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur Ahmad Revi, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Patar Parulian Pakpahan, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, serta Lurah Susukan Puja Akbar Sahroni. Dalam sidak tersebut, rombongan meninjau sejumlah produk pangan yang dijual, termasuk memeriksa tanggal kedaluwarsa, kondisi penyimpanan, serta kelengkapan izin edar. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap produk makanan olahan, parsel, daging ayam, dan berbagai produk pangan lainnya. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan, selama bulan puasa, hingga Idulfitri. “Tujuan kedatangan kami hari ini adalah bagian dari pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan menjelang bulan puasa, selama bulan puasa, hingga Idulfitri. Pada periode ini intensitas penjualan dan konsumsi produk pangan meningkat, sehingga pengawasan perlu diperketat,” ujarnya. Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan dua metode, yakni surveillance secara acak dan tersembunyi serta pemeriksaan resmi seperti yang dilakukan di Lottemart Grosir Ciracas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, secara umum produk pangan yang dijual telah memenuhi ketentuan terkait sanitasi, higiene, standar label, kemasan, izin edar, serta masa kedaluwarsa. Namun, BPOM masih menemukan beberapa catatan, di antaranya produk Kimchi (Omasone Mart) kemasan 215 gram dan 32 gram yang masa berlaku izin edarnya telah habis, serta produk Tari Kimchi Pedas 100 gram sebanyak 18 kemasan dengan petunjuk penyimpanan yang tidak sesuai. Selain itu, ditemukan pula produk Transa Pempek yang mencantumkan nomor izin edar milik produk lain. Tim BPOM juga mencatat kondisi gudang penyimpanan beku (frozen) yang mengalami kelebihan kapasitas sehingga tumpukan produk mencapai langit-langit, yang berpotensi memengaruhi suhu penyimpanan dan kualitas produk. Dalam kesempatan tersebut, tim BPOM juga melakukan uji sampel terhadap 40 produk menggunakan mobil laboratorium keliling untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti pengawet dan zat pewarna. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel negatif dari bahan berbahaya dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi. “Termasuk kerupuk yang kami curigai mengandung zat pewarna Rhodamin B, hasilnya juga negatif. Badan POM berkomitmen melaksanakan pengawasan sesuai Undang-Undang Keamanan Pangan Pasal 46 dan 47,” jelas Taruna. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menyampaikan apresiasi kepada BPOM RI atas kolaborasi dalam pengawasan pangan menjelang Idulfitri. “Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyambut baik kolaborasi ini. Masa menjelang Idulfitri merupakan periode yang rawan karena kebutuhan masyarakat terhadap pangan meningkat,” katanya. Ia menambahkan, pengawasan langsung seperti ini dapat memberikan rasa aman dan keyakinan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan yang sehat. “Berdasarkan hasil pengecekan terhadap sekitar 79 produk, seluruhnya negatif formalin. Kami berharap kegiatan ini terus dilakukan di berbagai lokasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Jakarta,” pungkasnya. (Heri/Red)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah cepat menyikapi bencana pergerakan tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Bantargadung. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari kebutuhan darurat warga hingga rencana relokasi bagi masyarakat terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman menjelaskan, pemerintah daerah langsung menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam proses penanganan bencana. Dalam tahap awal, Pemkab Sukabumi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak, seperti penyediaan dapur umum, layanan kesehatan, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) di lokasi pengungsian. “Kebutuhan dasar masyarakat harus segera terpenuhi agar warga yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan yang layak selama masa tanggap darurat,” ujar Ade Suryaman, Kamis (5/3/2026). Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan biaya sewa rumah bagi warga yang rumahnya terdampak atau berada di area rawan pergerakan tanah. Bantuan tersebut direncanakan diberikan selama enam bulan sebagai solusi sementara bagi para korban. Pemerintah kecamatan pun diminta segera melakukan sosialisasi kepada warga agar mereka dapat mencari tempat tinggal sementara yang aman selama masa pemulihan. Di sisi lain, Pemkab Sukabumi juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang melalui rencana relokasi permukiman warga. Saat ini pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan lokasi yang aman dan layak dijadikan kawasan hunian baru. “Nantinya akan disiapkan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Semua akan melalui kajian agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari potensi bencana,” jelasnya. Ade menegaskan, penanganan bencana ini membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat wilayah, maupun masyarakat. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan proses penanganan dapat berjalan lebih cepat dan warga terdampak segera mendapatkan solusi yang pasti. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama PT Digital Sandi Informasi membahas rencana penerapan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 dalam rapat di Ruang Wakil Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (26/1/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, serta dihadiri para asisten daerah, staf ahli bupati, dan jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Sekda Ade Suryaman menegaskan, layanan darurat 112 sangat dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aduan, baik terkait pelayanan publik, kebencanaan, kebakaran, maupun kondisi darurat lainnya. “Layanan ini akan membantu pemerintah merespons laporan masyarakat dengan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya. Ia menjelaskan, ke depan layanan call center 112 akan berada di bawah pengelolaan Diskominfosan Kabupaten Sukabumi. Pemkab juga akan segera menyurati Kementerian Komunikasi dan Digital guna merealisasikan layanan tersebut. “Sambil menunggu, kami berencana melakukan studi ke Kota Bandung yang dinilai sukses mengelola layanan 112 di Jawa Barat,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi Yulipri menyebut, layanan 112 sangat tepat diterapkan di Sukabumi karena bebas pulsa dan mudah diakses masyarakat. “Sejumlah daerah di Jawa Barat sudah menerapkannya. Diskominfosan akan segera menindaklanjuti rencana kerja sama ini,” katanya. Perwakilan PT Digital Sandi Informasi, Wulan, menjelaskan bahwa 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat nasional yang telah diterapkan di berbagai daerah dan menjadi bagian dari pengembangan smart city. “Selain mudah diingat dan berstandar nasional, layanan ini juga memungkinkan pimpinan daerah memantau langsung kecepatan penanganan kondisi darurat,” ujarnya. Ia berharap masyarakat Kabupaten Sukabumi nantinya dapat memanfaatkan layanan 112 untuk melaporkan keadaan darurat secara cepat dan efektif. (Dicky)