SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menambah anggaran untuk program insentif masyarakat pada tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai Rp22 miliar lebih sebagai bentuk penguatan pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan dan lingkungan. Anggaran tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang terealisasi sekitar Rp19,5 miliar. Kenaikan difokuskan untuk mendukung peran RT/RW, kader Posyandu, Linmas, marbot, serta guru ngaji yang dinilai menjadi ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat. Dari total anggaran yang disiapkan, insentif RT/RW masih menjadi alokasi terbesar dengan nilai Rp12,45 miliar. Sementara operasional Posyandu mendapat Rp4,35 miliar, marbot dan guru ngaji Rp2,68 miliar, serta Linmas Rp2,53 miliar. Khusus Posyandu, terjadi kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pemkot Sukabumi menilai peningkatan anggaran itu diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar, terutama penanganan stunting dan kesehatan ibu-anak. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi mengatakan, anggaran tersebut bukan hanya bantuan rutin, tetapi bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam pelayanan lingkungan. Menurutnya, keberadaan RT/RW hingga kader Posyandu memiliki kontribusi besar dalam menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik di tengah masyarakat. “Pemerintah ingin memastikan para penggerak pelayanan masyarakat tetap mendapatkan perhatian dan dukungan,” kata Andang, Selasa (26/5/2026). Selain memperkuat program insentif, Pemkot Sukabumi juga tetap menjalankan sejumlah program pelayanan publik lain seperti Home Care, ambulans gratis, puskesmas gratis, Menata Kebaikan Tech, dan Ngopy. Sementara itu, Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) untuk sementara belum dilanjutkan pada 2026 karena adanya pengurangan anggaran daerah sebesar Rp158,5 miliar. Meski begitu, pemerintah berencana mengaktifkan kembali program tersebut pada perubahan anggaran mendatang apabila dana transfer pusat tersedia. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) di Balai Kota Sukabumi, Kamis (2/4/2026), mendapat respons dari Pemerintah Kota Sukabumi. Salah satu poin yang disorot adalah kebijakan pembatasan penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Idul Fitri. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, menyatakan pemerintah memahami aspirasi yang disampaikan massa aksi, yang berasal dari PC IMM Sukabumi Raya dan BEM FIS Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Menurutnya, kebijakan yang berlaku saat ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 19, yang menetapkan Lapang Merdeka sebagai ruang yang diprioritaskan untuk kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan Salat Id oleh pemerintah juga mengikuti hasil sidang isbat dari Kementerian Agama. “Ketentuan yang ada memang menjadi dasar kebijakan saat ini. Namun, kami juga memahami adanya dinamika di masyarakat,” ujar Andang. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Sukabumi membuka kemungkinan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap aturan tersebut. Wali Kota Sukabumi, kata Andang, telah memberikan arahan agar dilakukan kajian ulang guna mengantisipasi polemik serupa di masa mendatang. Pemkot berencana melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi, termasuk unsur organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satunya melalui forum diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menghimpun masukan secara komprehensif. Sebelumnya, komunikasi juga telah dilakukan antara pemerintah daerah dan pengurus Muhammadiyah Kota Sukabumi. Dari pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat pentingnya membuka ruang dialog dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai sensitif di tengah masyarakat. Pemkot berharap proses kajian ulang ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, sekaligus menjaga ketertiban dalam pemanfaatan ruang publik di Kota Sukabumi. (Usep)

BIDIK-KASUSNEWS.COM Jakarta Timur, (9/3/2026) – Menjelang Hari Raya Idulfitri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak (sidak) pangan di Lottemart Grosir Ciracas, Jakarta Timur, Senin (9/3/2026). Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto bersama Kepala BPOM RI Taruna Ikrar. Sidak tersebut merupakan bagian dari pengawasan perdagangan produk makanan dan minuman, termasuk parsel atau bingkisan, yang diselenggarakan BPOM RI bersama Pemprov DKI Jakarta menjelang Ramadan hingga Idulfitri. Turut mendampingi dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta Timur Taufik Yulianto, Kepala Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur Ahmad Revi, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Patar Parulian Pakpahan, Camat Ciracas Panangaran Ritonga, serta Lurah Susukan Puja Akbar Sahroni. Dalam sidak tersebut, rombongan meninjau sejumlah produk pangan yang dijual, termasuk memeriksa tanggal kedaluwarsa, kondisi penyimpanan, serta kelengkapan izin edar. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap produk makanan olahan, parsel, daging ayam, dan berbagai produk pangan lainnya. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan, selama bulan puasa, hingga Idulfitri. “Tujuan kedatangan kami hari ini adalah bagian dari pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan menjelang bulan puasa, selama bulan puasa, hingga Idulfitri. Pada periode ini intensitas penjualan dan konsumsi produk pangan meningkat, sehingga pengawasan perlu diperketat,” ujarnya. Ia menambahkan, pengawasan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia dengan dua metode, yakni surveillance secara acak dan tersembunyi serta pemeriksaan resmi seperti yang dilakukan di Lottemart Grosir Ciracas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, secara umum produk pangan yang dijual telah memenuhi ketentuan terkait sanitasi, higiene, standar label, kemasan, izin edar, serta masa kedaluwarsa. Namun, BPOM masih menemukan beberapa catatan, di antaranya produk Kimchi (Omasone Mart) kemasan 215 gram dan 32 gram yang masa berlaku izin edarnya telah habis, serta produk Tari Kimchi Pedas 100 gram sebanyak 18 kemasan dengan petunjuk penyimpanan yang tidak sesuai. Selain itu, ditemukan pula produk Transa Pempek yang mencantumkan nomor izin edar milik produk lain. Tim BPOM juga mencatat kondisi gudang penyimpanan beku (frozen) yang mengalami kelebihan kapasitas sehingga tumpukan produk mencapai langit-langit, yang berpotensi memengaruhi suhu penyimpanan dan kualitas produk. Dalam kesempatan tersebut, tim BPOM juga melakukan uji sampel terhadap 40 produk menggunakan mobil laboratorium keliling untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti pengawet dan zat pewarna. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel negatif dari bahan berbahaya dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi. “Termasuk kerupuk yang kami curigai mengandung zat pewarna Rhodamin B, hasilnya juga negatif. Badan POM berkomitmen melaksanakan pengawasan sesuai Undang-Undang Keamanan Pangan Pasal 46 dan 47,” jelas Taruna. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto menyampaikan apresiasi kepada BPOM RI atas kolaborasi dalam pengawasan pangan menjelang Idulfitri. “Atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyambut baik kolaborasi ini. Masa menjelang Idulfitri merupakan periode yang rawan karena kebutuhan masyarakat terhadap pangan meningkat,” katanya. Ia menambahkan, pengawasan langsung seperti ini dapat memberikan rasa aman dan keyakinan bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk pangan yang sehat. “Berdasarkan hasil pengecekan terhadap sekitar 79 produk, seluruhnya negatif formalin. Kami berharap kegiatan ini terus dilakukan di berbagai lokasi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Jakarta,” pungkasnya. (Heri/Red)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah cepat menyikapi bencana pergerakan tanah yang terjadi di wilayah Kecamatan Bantargadung. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari kebutuhan darurat warga hingga rencana relokasi bagi masyarakat terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman menjelaskan, pemerintah daerah langsung menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh perangkat daerah terlibat aktif dalam proses penanganan bencana. Dalam tahap awal, Pemkab Sukabumi memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak, seperti penyediaan dapur umum, layanan kesehatan, serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) di lokasi pengungsian. “Kebutuhan dasar masyarakat harus segera terpenuhi agar warga yang terdampak tetap mendapatkan pelayanan yang layak selama masa tanggap darurat,” ujar Ade Suryaman, Kamis (5/3/2026). Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan biaya sewa rumah bagi warga yang rumahnya terdampak atau berada di area rawan pergerakan tanah. Bantuan tersebut direncanakan diberikan selama enam bulan sebagai solusi sementara bagi para korban. Pemerintah kecamatan pun diminta segera melakukan sosialisasi kepada warga agar mereka dapat mencari tempat tinggal sementara yang aman selama masa pemulihan. Di sisi lain, Pemkab Sukabumi juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang melalui rencana relokasi permukiman warga. Saat ini pemerintah masih melakukan kajian untuk menentukan lokasi yang aman dan layak dijadikan kawasan hunian baru. “Nantinya akan disiapkan hunian sementara maupun hunian tetap bagi masyarakat terdampak. Semua akan melalui kajian agar lokasi yang dipilih benar-benar aman dari potensi bencana,” jelasnya. Ade menegaskan, penanganan bencana ini membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat wilayah, maupun masyarakat. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan proses penanganan dapat berjalan lebih cepat dan warga terdampak segera mendapatkan solusi yang pasti. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama PT Digital Sandi Informasi membahas rencana penerapan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 dalam rapat di Ruang Wakil Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (26/1/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, serta dihadiri para asisten daerah, staf ahli bupati, dan jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Sekda Ade Suryaman menegaskan, layanan darurat 112 sangat dibutuhkan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan aduan, baik terkait pelayanan publik, kebencanaan, kebakaran, maupun kondisi darurat lainnya. “Layanan ini akan membantu pemerintah merespons laporan masyarakat dengan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya. Ia menjelaskan, ke depan layanan call center 112 akan berada di bawah pengelolaan Diskominfosan Kabupaten Sukabumi. Pemkab juga akan segera menyurati Kementerian Komunikasi dan Digital guna merealisasikan layanan tersebut. “Sambil menunggu, kami berencana melakukan studi ke Kota Bandung yang dinilai sukses mengelola layanan 112 di Jawa Barat,” tambahnya. Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi Yulipri menyebut, layanan 112 sangat tepat diterapkan di Sukabumi karena bebas pulsa dan mudah diakses masyarakat. “Sejumlah daerah di Jawa Barat sudah menerapkannya. Diskominfosan akan segera menindaklanjuti rencana kerja sama ini,” katanya. Perwakilan PT Digital Sandi Informasi, Wulan, menjelaskan bahwa 112 merupakan nomor tunggal panggilan darurat nasional yang telah diterapkan di berbagai daerah dan menjadi bagian dari pengembangan smart city. “Selain mudah diingat dan berstandar nasional, layanan ini juga memungkinkan pimpinan daerah memantau langsung kecepatan penanganan kondisi darurat,” ujarnya. Ia berharap masyarakat Kabupaten Sukabumi nantinya dapat memanfaatkan layanan 112 untuk melaporkan keadaan darurat secara cepat dan efektif. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman bersama unsur Forkopimda menerima kunjungan kerja Thomas Rajunio, Komandan Korem 061/Suryakancana, ke wilayah Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi, Rabu (21/1/2026). Penyambutan berlangsung khidmat di Markas Kodim 0622. Kunjungan tersebut menjadi agenda terakhir Danrem 061/Suryakancana dalam rangkaian kunjungan kerja ke seluruh Kodim di wilayah teritorialnya. Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman menyampaikan apresiasi atas kunjungan Danrem 061/Suryakancana. Menurutnya, kehadiran pimpinan TNI di daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor. “Kami berharap kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan TNI, khususnya dalam upaya mitigasi bencana serta menjaga stabilitas wilayah,” ujarnya. Ia menambahkan, sinergi yang solid menjadi kunci dalam menghadapi tantangan geografis dan dinamika sosial di Kabupaten Sukabumi. Brigjen TNI Thomas Rajunio menjelaskan, kunjungan kerja ini bertujuan mempererat silaturahmi dengan prajurit TNI beserta keluarga, termasuk Persit, sekaligus meninjau langsung kondisi satuan, fasilitas, serta tantangan tugas kewilayahan. Ia menyoroti potensi besar Kabupaten Sukabumi di sektor pertanian dan perikanan, yang harus diimbangi dengan pemahaman mendalam terhadap karakter geografis dan risiko kebencanaan. “Dari lima Kodim di jajaran Korem 061, Kodim 0622 termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, mulai dari longsor, banjir, hingga potensi tsunami,” ujarnya. Meski menghadapi tantangan berat, Danrem menegaskan seluruh prajurit harus tetap menjalankan tugas dengan penuh semangat dan dedikasi. “Semakin berat tempat tugas, maka semakin besar nilai pengabdian kepada negara dan masyarakat,” tegasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sebanyak 21 camat di Kabupaten Sukabumi, Rabu (14/1/2026), dilantik serentak menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS). ‎ ‎Ke-21 camat dilantik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan turut  disaksikan langsung Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman beserta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. ‎ ‎Mereka berasal dari Kecamatan Purabaya, Bojonggenteng, Cikembar, Caringin, Sukabumi, Kadudampit, Kalapanunggal, Sagaranten. ‎ ‎Ikut dalam barisan yang dilantik camat Cidolog, Pabuaran, Simpenan, Bantargadung, Gegerbitung, Kalibunder, Waluran, Cireunghas, Cisolok, Warungkiara, Parungkuda, Kabandungan, dan Cibitung. ‎ ‎Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengatakan, camat memiliki tugas baru pasca dilantik sebagai PPATS. Berkaitan hal tersebut, sekda berpesan agar memberikan layanan prima dan profesional. ‎ ‎”Laksanakan tugas pembuatan akta tanah dengan jujur, teliti, cepat, dan transparan,” ujarnya. ‎ ‎Dia berharap mereka yang dilantik bersinergi dengan BPN agar setiap peralihan hak atas tanah sesuai aturan yang berlaku. Tak hanya itu saja, jaga pula integritas sebagai aparatur pemerintah. ‎ ‎”Camat sebagai PPATS harus patuh pada kode etik dan aturan yang berlaku. PPATS harus menjadi solusi bagi permasalahan agraria,” ucapnya. ‎ ‎Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi Wendi Isnawan mengatakan, PPATS ini bekerja di lingkup kecamatan. Hal itu berbeda dengan PPAT yang ruang kerjanya mencakup seluruh Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎”Meskipun luang lingkupnya kecamatan, namun tetap PPATS merupakan mitra Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi untuk melayani masyarakat,” ungkapnya. ‎ ‎Bahkan PPATS pun berperan penting dalam memberikan kepastian hukum pertanahan. Termasuk berperan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi. ‎ ‎”PPATS ini merupakan amanah mulia yang diberikan untuk melayani masyarakat di bidang pertanahan.Namun perlu diingat, terdapat kode etik yang harus dipatuhi setelah menjadi PPATS,”  bebernya ‎ ‎Ia meminta PPATS tersebut dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi dalam mendukung program strategis nasional, PTSL, redistribusi tanah, hingga sertipikasi tempat ibadah. ‎ ‎”Bantu kami pula dalam menyosialisasikan kepada masyarakat terkait sertipikat yang berbasis elektronik.  Mari kita bangun Sukabumi menjadi lebih maju dan modern,” tandasnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, membuka kegiatan Pembinaan Barang Milik Daerah (BMD) di Aula PKK Pendopo Sukabumi, Jumat 5 Desember 2025. ‎ ‎Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang berasal dari perangkat daerah dan kecamatan. Pembinaan tersebut digelar untuk memperkuat tata kelola aset daerah yang tertib, efisien, dan akuntabel. ‎ ‎Selain itu juga untuk memastikan pemanfaatan aset berjalan optimal, agenda ini juga menjadi upaya pencegahan potensi kerugian negara serta peningkatan kualitas pelayanan publik. ‎ ‎Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa BMD merupakan komponen strategis dalam roda pemerintahan. Aset pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai penunjang kegiatan birokrasi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan layanan bagi masyarakat. ‎ ‎Ia mengingatkan bahwa seluruh tahapan pengelolaan aset harus mengikuti prinsip Value for Money. ‎ ‎”Itu semua mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, hingga pemanfaatan dan penghapusan. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci untuk menjaga efektivitas pengelolaan,” ujarnya. ‎ ‎Ade menambahkan, tata kelola yang baik di hulu akan mencegah masalah di hilir. Karena itu dibutuhkan komitmen, sistem yang tertata, regulasi yang jelas, integritas aparatur, serta kompetensi teknis yang memadai. ‎ ‎”Saya berharap pembinaan ini dapat memperkuat pengendalian internal dan meminimalisir risiko kerugian negara/daerah,” tuturnya. (Dicky)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi meluruskan kabar yang beredar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) terkait isu pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk menutup temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah menegaskan, informasi tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, H. Andang Tjahjandi, mengatakan bahwa hingga kini tidak ada kebijakan ataupun rencana pemotongan TPP ASN pada tahun 2025. Seluruh pembayaran dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan akan diberikan penuh selama 12 bulan. “Tidak ada pemotongan apa pun. Hak pegawai tetap dibayarkan secara utuh, bahkan Pemkot juga sudah menyiapkan pembayaran TPP ke-13 dan ke-14,” ujar Andang, Kamis (6/11/2025). Menurutnya, pemberian TPP diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pemberian TPP Berbasis Kinerja. ‎Aturan itu menegaskan bahwa TPP merupakan hak ASN berdasarkan kinerja dan disiplin kerja, sehingga tidak bisa digunakan untuk menutup pos anggaran lain, termasuk hasil temuan audit. Andang menambahkan, setiap temuan BPK memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri, yaitu melalui pengembalian ke kas daerah oleh pihak yang bertanggung jawab. “Jadi prosesnya administratif dan sama sekali tidak ada kaitan dengan TPP pegawai,” jelasnya. Ia juga meminta seluruh ASN agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas sumbernya. “Kalau ada kabar seperti ini, sebaiknya konfirmasi dulu ke pimpinan OPD atau sumber resmi pemerintah. Jangan sampai isu seperti ini menimbulkan keresahan,” tuturnya. Sekda menegaskan, Pemkot Sukabumi berkomitmen menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia memastikan setiap kebijakan yang menyangkut hak pegawai akan selalu didasarkan pada regulasi dan kemampuan keuangan daerah. “Pemkot berkomitmen menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kami berharap seluruh ASN tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkas Andang. (Usep)

SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Sukabumi menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara tenaga medis dan pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. ‎ ‎Acara yang digelar di Hotel Santika Premiere Resort Cibadak, Sabtu malam (25/10/2025), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman. ‎ ‎Dalam sambutannya, Sekda menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah (Mubarakah). ‎ ‎“Peran dokter sangat strategis dalam membangun Sukabumi yang mubarakah. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. ‎ ‎H. Ade menambahkan, peringatan HUT ke-75 IDI bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi momentum refleksi dan apresiasi atas pengabdian tenaga medis. ‎ ‎“Terima kasih atas dedikasi para dokter yang terus berjuang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya. ‎ ‎Sementara itu, Ketua IDI Cabang Kabupaten Sukabumi, dr. Asep Suherman, menyatakan komitmennya memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah. ‎ ‎“Melalui momentum ini, kami ingin menegaskan komitmen kolaboratif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sukabumi,” ujarnya. ‎ ‎Peringatan HUT IDI tahun ini juga dimeriahkan dengan penampilan busana adat dari Sabang sampai Merauke bertema Warisan Nusantara. ‎ ‎“Kami ingin menampilkan semangat kebhinekaan. Para dokter datang dari berbagai daerah, namun memiliki satu tujuan: ikut membangun bangsa,” pungkas dr. Asep. (Dicky)