Bidik-kasusnews.com,​Pontianak Kalimantan Barat Temuan 450 dus rokok ilegal merek Trend Bold di kawasan pergudangan Parit Sembin, Jalan Ahmad Yani II, Pontianak, kembali membuka kotak Pandora terkait lemahnya pengawasan fiskal di Provinsi Kalimantan Barat. Modus pelanggaran yang kasat mata—seperti selisih 8 batang pada pita cukai (tertulis isi 12, realisasi isi 20 batang) dalam skala ratusan dus—menimbulkan tanda tanya besar di tengah publik mengenai efektivitas pengawasan instansi berwenang. Di tengah desakan publik agar penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, prinsip Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tetap dikedepankan secara proporsional agar pemberitaan ini tajam menghujat substansi masalah tanpa menghakimi secara personal. 1. Aroma “Perkondisian” dan Dugaan Setoran Gelap ​Bagaimana mungkin pergerakan barang dalam volume masif dapat melenggang mulus di jalur distribusi hingga titik bongkar muat tanpa terdeteksi oleh radar pengawasan ? ​Tudingan Main Mata di Lapangan: Kelengahan pengawasan memicu spekulasi publik adanya “kondisional” antara pihak distributor dengan oknum pengawas. Namun, media ini memandang perlu adanya verifikasi objektif dan audit investigatif yang sah sebelum menarik kesimpulan final. ​Transparansi Aliran Dana: Isu mengenai adanya “upeti” atau setoran rutin demi melicinkan peredaran rokok tanpa pita cukai resmi harus diselidiki secara mendalam oleh instansi pengawas internal maupun aparat penegak hukum, guna menghindari fitnah sekaligus mendudukkan persoalan secara transparan. ​2. Menjaga Marwah Pers dari Bayang-Bayang Oknum ​Kasus ini juga menyoroti potensi keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan celah koordinasi gelap, termasuk oknum yang mencatut atau mengatasnamakan profesi jurnalis. ​Kepatuhan pada Kode Etik: Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia wajib bersikap independen, menyajikan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak beritikad buruk. Wartawan profesional dilarang keras menyalahgunakan profesi untuk menjadi broker, mencari keuntungan pribadi, atau membekingi aktivitas melanggar hukum. ​Pemisahan Peran: Dugaan keterlibatan oknum yang mengaku wartawan harus disikapi secara tegas melalui mekanisme Dewan Pers atau jalur hukum. Langkah ini penting untuk membedakan antara insan pers profesional yang menjunjung tinggi etika dengan oknum yang mencederai marwah profesi jurnalis. ​3. Evaluasi Kinerja Bea Cukai, Kapolda Kalbar Didesak Usut Tuntas ​Melihat lambannya respons dan rapuhnya taring pengawasan di lini hulu, publik mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat untuk segera mengambil alih dan memimpin pengusutan kasus ini secara komprehensif. ​Bongkar Akar Jaringan: Polda Kalbar diharapkan mampu menelusuri dokumen legalitas, surat jalan, hingga penanggung jawab utama di balik pabrikan pemegang merek Trend Bold yang diduga merugikan keuangan negara dalam jumlah masif. ​Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Proses hukum yang akuntabel dan transparan harus diberlakukan kepada siapa pun—baik oknum aparat, cukong, maupun pihak swasta—yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam skandal kecurangan fiskal ini. Catatan Redaksi: Negara berpotensi mengalami kerugian besar secara materiel apabila praktik penyimpangan fiskal dan penyelundupan dibiarkan tanpa sanksi tegas. Masyarakat Kalimantan Barat menantikan ketegasan nyata aparat penegak hukum yang berpijak pada prinsip due process of law, keterbukaan informasi publik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber: Investigasi Mitra Media ​#KapoldaKalbarUsutTuntas #EtikaJurnalis #DaruratRokokIlegal #BeaCukaiPontianak #KeadilanFiskal

Bidik-kasusnews.com,Kubu Raya Kalimantan Barat Sebuah truk Fuso, sejumlah merek rokok, dan aktivitas bongkar muat di tengah hiruk-pikuk Jalan Adi Sucipto.Pemandangan di kawasan Pergudangan Sakura Bizz, Blok M3A, Kabupaten Kubu Raya, itu menyisakan pertanyaan yang tak bisa dijawab hanya dengan melihat barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gabungan sejumlah awak media menemukan aktivitas bongkar muat yang patut ditelusuri pada pukul 14.41 WIB. Kendaraan yang menjadi sorotan ialah truk Fuso bernomor polisi B 9079 WV. Muatannya diduga berupa berbagai jenis rokok, di antaranya merek Tabaco, Utara, dan Pin Bold. Yang mengundang perhatian bukan semata-mata keberadaan rokok di dalam truk.Temuan awal awak media juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian jumlah batang pada kemasan. Bungkus yang disebut mencantumkan 12 batang diduga berisi 20 batang. Informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan fisik, dokumen produk, dan keterangan pihak berwenang. Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh rokok itu ilegal atau telah melanggar ketentuan cukai. Namun, temuan tersebut membuka persoalan yang lebih luas: bagaimana jalur distribusi rokok itu bekerja, siapa yang bertanggung jawab atas pengirimannya, dan apakah seluruh persyaratan cukai telah dipenuhi? Bongkar muat bukan bukti pelanggaran. Tetapi, jika terdapat ketidaksesuaian pada kemasan atau pita cukai, temuan itu layak diperiksa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu dimintai penjelasan mengenai status produk-produk tersebut, termasuk apakah dokumen pengiriman dan pita cukainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan asal barang, identitas produsen, serta tujuan distribusinya. Di tengah aktivitas ekonomi yang terus bergerak, pengawasan barang kena cukai menjadi bagian penting untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan. Karena itu, temuan di Pergudangan Sakura Bizz tidak semestinya berhenti sebagai catatan visual awak media. Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi mengenai legalitas rokok yang dimaksud maupun hasil pemeriksaan terhadap truk Fuso tersebut. Pihak pengangkut, pemilik barang, dan instansi berwenang masih perlu dimintai konfirmasi. Kini, pertanyaan yang tersisa bukan hanya apa isi truk itu, melainkan juga apakah seluruh proses distribusinya telah sesuai aturan. Jawabannya membutuhkan pemeriksaan, bukan sekadar dugaan. (Team/Read)

CIREBON – Bidik-kasusnews.com                          Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon (KPPBC TMP C Cirebon) berhasil dalam menjaga kedaulatan perekonomian Negara dengan menggagalkan upaya ekspor emas ilegal seberat 5.253,63 Gram atau sekitar 5,25 Kg. Emas Ilegal tersebut jika dirupiahkan perkiraan nilai pasar sekitar Rp 12 Miliar. Penyelundupan tersebut terjadi melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Kertajati, Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pencapaian tersebut disampaikan melalui Konferensi Pers Penindakan Ekspor Ilegal 5,253,3Gr Emas Batangan melalui Bandara Internasional Kertajati pada Rabu 7 Oktober 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, KPPBC TMP C Cirebon, Lanud Sugiri Sukani, Kejaksaan Negeri Majalengka, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Polres Majalengka, dan Imigrasi Kelas I TPI Cirebon. Kepala Kantor KPPBC TMP C Cirebon, Koen Rachmanto mengungkapkan aksi penindakan berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 terhadap rute penerbangan Internasional dengan rute penerbangan Kertajati (KJT) – Singapura (SIN). “Langkah pencegahan ini berawal dari pelaksanaan pengumpulan informasi, pemantauan dan analisis data intelijen oleh Tim Bea Cukai Cirebon melalui Surat Printah Kepala KPPBC TMP C Cirebon nomor PRIN-42/KBC.0904/2026,” ujarnya saat Konferensi Pers. Menindaklanjuti hasil analisis tersebut, Tim mengintensifkan pemantauan serta pemindaian X-Ray terhadap barang bawaan penumpang. Atas Profesionalisme petugas dilapangan akhirnya mendapati citra visual mencurigakan berupa bayangan objek berwarna hitam pekat berdensitas tinggi pada barang bawaan milik penumpang berkewarganegaraan Malaysia. “Petugas segera melakukan pemeriksaan yang akhirnya menemukan 5 (lima) keping emas berbentuk cast bar yang disembunyikan dalam ransel dan koper kabin tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan yang sah,” ungkapnya. Berdasarkan hasil uji Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, barang bukti tersebut terkonfirmasi memiliki kandungan Au sebesar 99,99 persen (24 karat) dengan total berat 5.253,63 Gram. Hasil dari penindakan ini, petugas mengamankan 1 (satu) orang berinisial SY yang diduga pemilik dari emas tersebut. Berdasarkan hasil gelar perkara terperiksa, telah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan dibidang ekspor sebagaimana diatur dalam pasal 102 A huruf Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang no 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda hingga miliaran rupiah. Terkait pengembangan dari hasil penindakan Bea Cukai Cirebon berkoordinasi dengan Polres Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, BIJB Kertajati (Aviation Security), Pangkalan Udara (Lanud) Sugiri Sukani dan aparat penegak hukum serta instansi lainnya. Penindakan ini bertepatan dengan momentum peringatan Hari Bea Cukai (HBC) yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober. Dengan mengusung Tema “Semangat Teguh Melindungi, Tumbuh Menguatkan Negeri”. Bea Cukai Cirebon membuktikan komitmennya sebagai Communitiy Protector dan garda terdepan dalam melindungi kekayaan serta pendapatan negara dari praktik penyelewengan ekspor-impor. Melalui semangat Hari Bea Cukai, Bea Cukai Cirebon berkomitmen untuk senantiasa “Teguh Melindungi” masyarakat dan penerimaan negara dari tindakan ilegal. Serta “Tumbuh Menguatkan Negeri” dengan memperkuat pengawasan sekaligus memberikan edukasi demi terwujudnya kegiatan ekspor yang legal, transparan, dan sesuai ketentuan. Bea cukai Cirebon mengingatkan bahwa pembawaan emas ke luar negeri wajib memenuhi ketentuan ekspor dan kepabeanan yang berlaku. Ketentuan barang bawaan penumpang diatur dalam PMK 203/PMK.04/2017 (sebagaimana telah diubah dengan PMK 34 tahun 2025). Selain itu sejak 23 Desember 2025 telah Berlaku PMK 80 tahu 2025 yang mengatur jenis barang ekspor berupa emas tertentu yang dikenakan bea keluar. Masyarakat yang akan membawa komoditas emas ke luar negeri dihimbau untuk menyampaikan pemberitahuan (Customs Declaration) pada petugas Bea Cukai, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan (Lartas). (Asep Rusliman)

Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Otoritas penegak hukum di Kalimantan Barat menghadapi tekanan publik untuk membongkar jaringan distribusi rokok ilegal merek “Gudang Cengkeh” yang diduga beroperasi tanpa pita cukai sah. Sorotan utama investigasi kini mengarah pada sosok bernama “Ahui”, yang disebut-sebut sebagai pengendali di balik pergerakan barang tersebut di Kota Pontianak Kalbar dan sekitarnya. Berdasarkan pantauan dan verifikasi lapangan yang dihimpun pada Jumat (04/09/2026), sebuah kendaraan pikap box berwarna putih dengan nomor polisi KB 8369 ME terpantau melakukan aktivitas pembongkaran muatan di Komplek Purnama Tujuh Agung,Kelurahan Parit Tokkaya, Kecamatan Pontianak Selatan.Lokasi ini diduga kuat berfungsi sebagai titik penampungan atau hubungan distribusi jaringan tersebut. Pola Distribusi yang Terstruktur Konfirmasi lapangan menunjukkan pola narasi yang konsisten dari berbagai sumber. Sang pengemudi kendaraan mengaku hanya sebagai pihak yang diupah untuk mendistribusikan rokok ke berbagai titik ritel, termasuk kawasan Pasar Tengah dan wilayah penyangga Pontianak. Secara spesifik, ia menyebut barang tersebut merupakan milik seorang pria bernama Ahui. Narasi serupa dikuatkan oleh keterangan sejumlah pemilik toko yang menerima pasokan, yang juga merujuk pada nama yang sama sebagai penyedia utama barang dagangan tersebut. Meski demikian, penyebutan nama Ahui hingga saat ini masih berstatus informasi awal dan belum memiliki kekuatan pembuktian hukum. Redaksi mencatat bahwa status keterlibatan pihak manapun harus melalui proses verifikasi penegak hukum yang ketat dan presumsi tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan. Peredaran rokok tanpa pita cukai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana yang merugikan pendapatan negara dan diancam hukuman berat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, para pihak yang terlibat dalam rantai pasok ini berpotensi dijerat dengan sejumlah pasal krusial: *(1)*.Pasal 55 UU Cukai: Setiap orang yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. *(2)*.Pasal 56 UU Cukai: Setiap orang yang menyimpan BKC yang tidak dilekati pita cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun, serta pidana denda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal ini sangat relevan untuk menjerat pihak yang menggunakan lokasi sebagai tempat penampungan. *(3)*.Pasal 54 ayat (2) UU Cukai: Jika rokok tersebut dikemas ulang atau tidak sesuai dengan ketentuan pengemasan yang ditetapkan, ancamannya adalah pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan denda 2 hingga 10 kali nilai cukai. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan indikasi pemalsuan merek dagang (misalnya, merek “Gudang Cengkeh” yang diproduksi atau dikemas oleh pihak yang tidak berhak), aparat dapat menambahkan jeratan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 100 UU tersebut mengancam pelaku penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar. Fenomena ini mengangkat isu strategis mengenai potensi kebocoran pendapatan negara dan lemahnya pengawasan rantai pasok (supply chain) rokok ilegal di tingkat hulu. Publik dan pengamat kebijakan mendesak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Polda Kalimantan Barat untuk tidak berhenti pada penindakan simbolis di tingkat pengecer. Investigasi dituntut untuk ditelusuri secara komprehensif dan berbasis data, mencakup validitas dokumen, pelacakan asal-usul barang, hingga pemetaan jaringan distribusi yang diduga melintas batas wilayah administratif. Sesuai dengan kode etik jurnalistik, upaya verifikasi redaksi untuk menghubungi Ahui guna memberikan hak jawab (right of reply) terkait dugaan kepemilikan dan distribusi tersebut telah dilakukan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan atau klarifikasi yang diterima. Sikap diam ini tetap dicatat sebagai bagian dari proses konfirmasi yang belum tertutup, dan ruang klarifikasi tetap dibuka apabila ada perkembangan baru. Tolak Ukur Keseriusan Negara Langkah konkret aparat dalam waktu dekat akan menjadi tolok ukur keseriusan negara dalam memberantas perdagangan gelap yang merugikan pendapatan cukai negara. Publik kini menatap apakah kasus ini akan berakhir sebagai temuan lapangan biasa, atau benar-benar dibongkar hingga ke akar permasalahannya untuk memberikan efek jera. Tim Investigasi Awak media akan terus memantau perkembangan penyelidikan ini dan memperbarui informasi seiring dengan adanya keterangan resmi dari pihak berwenang. Sumber : Tim Investigasi Red/Tim

Tangerang,-Bidik-kasusnews.com,. (15/7/2026) – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan penyelundupan 3.336 gram narkotika dan psikotropika jenis “happy water” yang disembunyikan dalam kemasan minuman instan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang di Tangerang, Rabu, mengatakan pengungkapan kasus jaringan narkotika internasional itu dilakukan di Terminal 3 Kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (9/7/2026). Petugas mencurigai barang bawaan dua warga negara China berinisial LZ (20) dan SZ (30) yang tiba menggunakan maskapai TransNusa pada rute Kuala Lumpur-Jakarta. “Narkotika ini dibawa oleh dua warga negara China yang datang ke Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dari Kuala Lumpur,” katanya. Ia mengatakan kedua penumpang tersebut diduga berperan sebagai kurir dengan modus menyembunyikan narkotika di dalam kemasan minuman instan berbagai merek (false concealment). Barang bukti yang ditemukan berupa psikotropika golongan IV jenis nimetazepam serta narkotika golongan I jenis methamphetamine dan ketamine. “Penyelundupan ini melibatkan jaringan terstruktur di Bandara Soekarno-Hatta dengan maksud memudahkan pergerakan barang terlarang dan menghindari petugas Bea dan Cukai,” ujarnya. Ia mengungkapkan hasil penyelidikan menemukan dugaan keterlibatan seorang “helper” salah satu maskapai nasional berinisial RS yang berperan sebagai protokoler di Bandara Soekarno-Hatta serta pengemudi layanan taksi premium berinisial EA yang bertugas mengantar kedua penumpang tersebut. “Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menjadikan kedua penumpang sebagai target operasi,” katanya. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Selanjutnya, Bea Cukai berkoordinasi dengan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut dan pengembangan jaringan. “Seluruh tersangka beserta barang bukti telah diserahterimakan kepada Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk pengembangan lebih lanjut,” kata Hengky.

Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Maraknya dugaan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merek dan jenis “Helium” di wilayah Kota Pontianak kalbar menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Fenomena tersebut dinilai tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat serta melemahkan wibawa penegakan hukum. Menanggapi kondisi tersebut, Muhammad Najib selaku Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat menyampaikan keprihatinannya atas masih beredarnya produk rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Najib, apabila dugaan peredaran rokok ilegal tersebut benar terjadi secara terbuka di pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan langkah pengawasan yang lebih efektif dan terkoordinasi dari seluruh pihak terkait. > “Peredaran rokok ilegal bukan sekadar persoalan pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut potensi kerugian negara yang sangat besar. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait harus menunjukkan keseriusan dalam melakukan pengawasan serta penindakan sesuai kewenangan masing-masing,” ujar Muhammad Najib. Ia menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian bahwa produk yang beredar di pasaran telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kewajiban pelunasan cukai. Najib juga menilai bahwa Pemerintah Kota Pontianak perlu mengambil peran aktif melalui koordinasi dengan instansi vertikal, termasuk pengawasan terhadap distribusi barang kena cukai yang beredar di wilayahnya. > “Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa peredaran rokok ilegal dibiarkan begitu saja. Transparansi pengawasan dan penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” tambahnya. Namun demikian, Najib mengingatkan bahwa dugaan adanya keterlibatan atau pembiaran oleh pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses hukum dan penyelidikan yang objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah. Dasar Hukum dan Ancaman Sanksi Peredaran rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai yang tidak sesuai merupakan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Beberapa ketentuan yang dapat dikenakan antara lain: Pasal 54 UU Cukai Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan dapat dipidana: Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun; dan/atau Denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 56 UU Cukai Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana cukai dapat dikenakan pidana: Penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun; dan/atau Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Kerugian Negara dan Dampak Ekonomi Data nasional menunjukkan peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat telah melakukan puluhan ribu penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dengan jumlah sitaan mencapai miliaran batang rokok dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik distribusi rokok ilegal masih berlangsung dan menjadi perhatian aparat pengawasan di berbagai daerah. Selain mengurangi penerimaan negara dari sektor cukai, peredaran rokok ilegal juga dinilai merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap aturan serta berpotensi mengganggu stabilitas industri hasil tembakau yang legal. Desakan Pengawasan dan Penindakan Najib mendorong agar instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemerintah Kota Pontianak, serta aparat penegak hukum melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap jalur distribusi dan titik-titik penjualan yang diduga menjadi tempat peredaran rokok tanpa cukai. Muhammad Najib menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. > “Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara,” tegasnya. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari pihak berwenang mengenai dugaan peredaran rokok ilegal jenis Helium yang disebut-sebut beredar di sejumlah wilayah Kota Pontianak. Oleh karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sumber: Muhammad Najib, Divisi Humas Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) Kalimantan Barat Editor Si Juli

Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Jenis rokok yang satu ini tergolong ampuh dan kuat dalam menjalankan misi marketingnya. Bayangkan, meskipun Tim Mabes Polri sedang gencar melakukan penggrebekan barang seludupan, toh berbagai kemasan rokok Helium, tetap berhasil masuk menerobos pasaran Kalbar. “Kita cukup heran melihat rokok Helium ciptaan Tauke Siluman sukses masuk bahkan berkembang pesat dihampir semua Kabupaten Kota Se Kalimantan Barat, ” tanya Patih, salah satu Kordinator Lembaga Masyarakat. Kebobolan itu, kata patih, merupakan pukulan telak terhadap Bea Dan Cukai selaku penjaga pintu gerbang perbatasan maupun pelabuhan Dwikora Pontianak. Patih berpikir konsekwensi itu, tentu perlu peningkatan kinerja Bea Dan Cukai, agar seluruh personil yang berada diwilayah perbatasan, benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. “Saya pikir Bea dan Cukai perlu melakukan pengembangan Sumber Daya manusia, sehingga ketika rokok Helium sukses menerobos ranah tugasnya,mereka merasa gagal dan bersalah, ” tegasnya. Dimedia, lanjutnya tertulis razia besar-besaran, namun rokok Helium penuh dipasaran tradisional. ” berita merilis barang yang ditangkap jumlahnya gila-gilaan, tetapi diwarung, toko kecil, gerobak tepi jalan, cigaretes bodong tersebut banyak diperdagangkan, ” terangnya. (Team/read)

MAJALENGKA Bidik-kasusnews.com,. “Kami dari Satuan Tugas Penindakan DKCHT ilegal di Kabupaten Majalengka pada pukul 01.00 pagi dini hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, kami melaksanakan operasi bersama dan telah mengamankan ribuan rokok ilegal,” kata Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Majalengka, Rachmat Kartono di kantornya, Rabu (15/10/25). Sambung Rachmat, ini adalah pengembangan lapangan selama dua minggu di daerah Kecamatan Kertajati, ada modus operandi dalam hal penyebaran rokok ilegal yang masuk ke area Majalengka menggunakan paket melalui angkutan umum atau bis dari luar wilayah Majalengka atau.bisa dari wilayah Jawa Tengah atau Jawa Timur. “Hari ini tim mengamankan sebanyak 60.400 batang rokok ilegal atau setara 3.200 bungkus rokok dari berbagai macam merk seperti salmon, member, surya galaxy, copy black, smit dan ZA. Dalam tangkapan sekarang kami mengamankan rokok yang sudah kadaluarsa yakni rokok ZA, dan ini sangat berbahaya bagi kesehatan, sudah ilegal kadaluarsa lagi, ” paparnya. Ditambahkannya, sekali lagi kami Satuan Tugas rokok ilegal DKCHT dari unsur kejaksaan, dari TNI dan Polri , dari Satpol PP Damkar, bahkan dari batalyon dan dari beacukai sendiri ikut terlibat mengamankan rokok ilegal ini. Hal ini menunjukkan kolaborasi dalam hal pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Majalengka yang kita rasakan semakin masif, tentunya kami konsisten untuk melaksanakan operasi rokok ilegal. “Setelah mengamankan rokok ilegal ini, barang yang kami amankan ini sesuai dengan prosedur ketentuan aturannya, kemudian dilakukan penyelidikan penyelidikan lebih lanjut oleh rekan rekan dari bea cukai. Dan barang ini langsung dibawa ke Bea Cukai Cirebon untuk dimusnahkan,” tutupnya. (Asep.R)

Bidik-kasusnews.com,Pontianak Kalimantan Barat Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr.Herman Hofi saat di konfirmasi via akun WhatsApp pribadi nya membeberkan terkait berbagi produk luar Kalbar dan luar Indonesia pada umumnya Menggeliat Liar di pangsa pasar Kalbar dan Kota Pontianak, Minggu (22/06/25). Sudah menjadi rasia umum Bahwa Pasar tradisional dan swalayan di Kalbar dibanjiri produk impor ilegal seperti bawang putih, apel, dan makanan olahan dari RRC, Malaysia, dan Thailand. Pantauan di Pasar Flamboyan dan Swalayan Kaisar, Pontianak, menunjukkan barang-barang tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau sertifikasi halal mendominasi rak-rak toko. Fenomena ini sangat merugikan petani lokal dan mengancam kesehatan konsumen. Masuknya produk-produk luar ini bukan hanya dapat mengancam petani local akan tetapi keamanan pangan kita patut dipertanyakan. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan di perbatasan dan TUKS sehingga sangat mempermudah masuknya barang ilegal. Pengawasan disemua-semua jalur masuk, terutama “Jalur Tikus” di wilayah perbatasan masih relative lemah. Makaknya produk luar yang di duga barang-barang illegal ini Selain dampak ekonomi, produk makanan tanpa pengawasan BPOM berisiko mengandung bahan berbahaya atau kadaluarsa. Maraknya produk impor ilegal ini melanggar sejumlah regulasi namun anehnya pihak-pihak yang berwenanng tenang-tenang saja tidak ada penindakan apapun. Ada apa gerangan ? UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat jelas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Produk makanan tanpa registrasi BPOM berpotensi membahayakan konsumen. Selanjutnya Permendag No. 18 Thn 2021 tentang Barang Dilarang dan Dibatasi Impor: Bawang putih dan produk hortikultura lainnya hanya boleh diimpor dengan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian. Impor tanpa izin termasuk pelanggaran pidana kepabeanan. Selanjutnya UU. No. 33 Thn 2014 tentang Jaminan Produk Halal: Produk makanan impor yang diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Barang tanpa label halal melanggar ketentuan ini. Pada UU No. 17 Thn 2006 tentang Kepabeanan: Barang yang masuk tanpa melalui prosedur bea cukai, seperti melalui jalur perbatasan darat Kalbar-Malaysia, dikategorikan sebagai penyelundupan, dengan ancaman pidana penjara hingga 7 tahun dan denda hingga Rp 5 miliar. Berbagai regulasi telah mengatur tapi sangat disayangkan pihak-pihak yang berwenang seolah-olah tidak tahu maraknya produk illegal oleh karena itu kita berharap pemda dan seluruh jajaran perkopinda lebih memperhatikan produk illegal ini dan Bea Cukai perlu didorong untuk meingkatkan pengawasan nya atas produk2 luar yang masuk ke Kalbar dan KSOP perlu memperketat pengawasan atas operasional TUKS yang ada di sepanjnag sungai kapuas, pungkasnya. Sumber: Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Dr.Herman Hofi Editor Ridwan Sandra

SUKABUMI- BIDIK-KASUSNEWS.COM – Dalam upaya meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bea Cukai Bogor menggelar sosialisasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal, acara tersebut dihariri puluhan warga Kecamatan Cibitung yang berlangsung di Pondok Mutiara Syariah, Kecamatan Surade, Rabu (28/5/2025). Kegiatan ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sukabumi dan Forkopimcam Cibitung, serta dihadiri masyarakat setempat. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal dan pentingnya peran masyarakat dalam memerangi peredarannya. Penata Layanan Operasional Tingkat Satu, Pemeriksa Bea dan Cukai Bogor, Ristiawan, menyebut pihaknya sebelumnya telah mengedukasi masyarakat Kecamatan Cibitung terkait maraknya peredaran rokok ilegal. “Pelaksanaan sosialisasi ini mendapat sambutan hangat dari Forkopimcam Cibitung dan masyarakat. Kami berharap masyarakat makin waspada dan berperan aktif,” ujar Ristiawan. Narasumber dari Bea Cukai Bogor, Retno Wulandari, memaparkan materi tentang tugas dan fungsi Bea Cukai, aturan cukai, serta karakteristik barang kena cukai seperti hasil tembakau. Retno menekankan bahwa cukai dikenakan pada barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi, dan penggunaannya memiliki dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Retno juga menjelaskan karakteristik khusus pita cukai sebagai langkah pencegahan pemalsuan. “Tahun 2025 ini, desain pita cukai mengangkat tema fauna endemik Indonesia, yaitu hewan-hewan alami berciri khas yang mendiami wilayah tertentu,” jelasnya. Narasumber lainnya, Nur Fazriah, menguraikan ciri-ciri rokok ilegal, seperti tanpa pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas, salah personalisasi (salson), atau salah peruntukan (saltuk). Ia juga menjelaskan cara mengidentifikasi barang kena cukai ilegal, baik secara kasat mata, menggunakan kaca pembesar, maupun lampu UV. “Dengan lampu UV, pita cukai asli akan terlihat invisible fiber berwarna biru dan kuning, serta invisible dot colour merah. Sementara pita palsu umumnya hanya menggunakan kertas biasa yang memendar,” paparnya. Bea Cukai Bogor berharap, melalui kegiatan ini, sinergi dengan Pemkab Sukabumi semakin kuat, sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam membantu menginformasikan peredaran rokok ilegal di lingkungannya. DICKY,S