SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting.
Sejumlah fraksi DPRD menyampaikan berbagai catatan strategis, mulai dari persoalan keterbatasan ruang fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembangunan infrastruktur, perlindungan hak ASN, hingga penguatan pembangunan desa.
Berbagai pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM.
Turut hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.
Agenda rapat mengemuka pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Sukabumi mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Pandangan fraksi menjadi bagian dari mekanisme pengawasan politik DPRD terhadap arah kebijakan anggaran pemerintah daerah. Tidak hanya membahas perubahan angka dalam struktur APBD, fraksi-fraksi juga menyoroti dampak kebijakan anggaran terhadap pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan.
Fraksi Gerindra, melalui Hera Iskandar, S.E., memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah yang dinilai semakin terbatas.
Fraksi tersebut memahami bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 dihadapkan pada tantangan ruang fiskal yang tidak leluasa serta perubahan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keterbatasan fiskal harus disikapi dengan kebijakan yang tepat dan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap aparatur serta pelayanan masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah adanya wacana penundaan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 10 hingga 20 persen.
Menurut Fraksi Gerindra, ASN merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Peran ASN tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari pelayanan langsung kepada masyarakat.
Mulai dari penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, pelayanan publik hingga penanggulangan bencana, seluruhnya membutuhkan kinerja aparatur yang optimal.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta agar langkah efisiensi anggaran tidak serta-merta menjadikan hak pegawai sebagai sasaran utama.
Efisiensi, menurut fraksi tersebut, seharusnya lebih dahulu dilakukan terhadap belanja operasional, perjalanan dinas, serta kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
Selain persoalan ASN, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap koreksi belanja modal, khususnya pada sektor jalan, jaringan dan irigasi.
Fraksi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mengembalikan alokasi anggaran yang mengalami koreksi sekitar Rp3,45 miliar.
Sektor infrastruktur dinilai memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Pembangunan jalan dan jaringan irigasi, terutama di wilayah yang memiliki karakter geografis luas seperti Kabupaten Sukabumi, dinilai tidak dapat dipandang sebagai belanja yang dapat dengan mudah dikurangi.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan rasionalisasi terhadap belanja modal gedung serta pengadaan peralatan dan mesin yang masih mengalami penundaan.
Fraksi tersebut juga menyoroti pengelolaan keuangan RSUD dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dapat dikelola secara lebih efektif.
Fraksi Gerindra mendorong agar dana yang tersedia dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk memastikan ketersediaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
Digitalisasi sistem pemungutan retribusi menjadi salah satu langkah yang didorong untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah.
Selain itu, intensifikasi pajak daerah juga perlu terus dilakukan. Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak menimbulkan beban berlebihan terhadap pelaku usaha, khususnya sektor UMKM.
Optimalisasi pendapatan daerah, menurut fraksi tersebut, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PKS melalui H. Iwan Ridwan, M.Pd., memberikan perhatian serius terhadap persoalan kemandirian keuangan daerah.
Fraksi PKS menilai tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Sukabumi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah.
Di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap dana transfer, rasio kemandirian keuangan daerah justru dinilai mengalami penurunan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber pendapatan baru tanpa menjadikan masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang menanggung beban utama.
Fraksi PKS mendorong percepatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah berdasarkan potensi ekonomi yang benar-benar tersedia di Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah daerah diminta lebih serius memetakan potensi ekonomi daerah yang belum tergarap secara maksimal.
Langkah peningkatan PAD, menurut Fraksi PKS, harus dilakukan melalui perbaikan sistem, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta pengelolaan sumber daya ekonomi secara lebih profesional.
Isu pembangunan desa juga menjadi salah satu catatan yang disampaikan Fraksi PKS.
Dengan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi dan banyaknya desa yang memiliki karakteristik serta kebutuhan pembangunan berbeda, Fraksi PKS menilai penguatan pemerintahan desa harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan daerah.
Pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara masyarakat di daerah pelosok masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.
Fraksi PKS mendorong agar perhatian pemerintah daerah terhadap desa dapat diperkuat melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.
Pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian struktur pendapatan dan belanja.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk menentukan skala prioritas secara tepat.
Bagaimana menjaga hak ASN tanpa mengabaikan kondisi keuangan daerah, mempertahankan pembangunan infrastruktur, meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat, serta memastikan desa tetap mendapatkan perhatian pembangunan menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam rapat paripurna tersebut.
Pandangan dan catatan dari fraksi-fraksi selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Diharapkan, perubahan APBD yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen penyesuaian anggaran, melainkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sukabumi. (Dicky)
