SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Arah penggunaan tambahan anggaran sekitar Rp89 miliar menjadi bagian penting dalam pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Dana yang bersumber dari tambahan bagi hasil tersebut akan digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta sejumlah kewajiban yang harus terlebih dahulu dipenuhi.
Hal itu muncul dalam Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi secara resmi menyatakan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Alhamdulillah, hari ini kita melakukan rapat paripurna penandatanganan kesepakatan untuk RAPBD menjadi APBD Perubahan 2026. Hasil pembahasan antara Badan Anggaran dengan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah kita sepakati,” kata Budi.
Ia menyebut terdapat tambahan penerimaan dari bagi hasil sekitar Rp89 miliar dalam struktur Perubahan APBD 2026.
Namun, pemanfaatan tambahan tersebut tetap harus memperhitungkan kebutuhan belanja yang sifatnya wajib.
Belanja pegawai dan kewajiban daerah lainnya menjadi bagian yang harus diamankan terlebih dahulu. Setelah komponen wajib tersebut terpenuhi, anggaran yang masih tersedia dapat diarahkan untuk membiayai berbagai agenda pembangunan.
“Yang wajib itu adalah belanja wajib untuk membayar pegawai dan sebagainya, itu hukumnya wajib,” ujarnya.
Budi menuturkan, sektor pembangunan yang dapat menjadi sasaran dukungan anggaran antara lain infrastruktur, jalan, kesehatan dan pendidikan.
Penggunaan anggaran tersebut juga tidak terlepas dari target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.
“Sisanya nanti mungkin kita serahkan kepada pemerintah untuk digunakan kepada program prioritas, seperti infrastruktur, jalan, kesehatan, pendidikan, kemudian sesuai dengan RPJMD yang harus terpenuhi di tahun 2026,” ungkapnya.
Dengan adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, proses perubahan APBD kini berlanjut ke tahapan berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menyampaikan dokumen Perubahan APBD kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani evaluasi.
Evaluasi tersebut merupakan bagian dari prosedur sebelum regulasi mengenai Perubahan APBD 2026 dapat ditetapkan dan kemudian menjadi dasar pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah.
Selain agenda perubahan anggaran, DPRD dalam paripurna tersebut juga menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD mengenai Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
Rencana kerja itu akan menjadi pedoman kelembagaan DPRD dalam melaksanakan tugas pada tahun berikutnya, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Rapat dipimpin Budi Azhar Mutawali bersama Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Turut hadir Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi serta tamu undangan lainnya. (Dicky)
