SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM. Persoalan sampah di Kota Sukabumi tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) semata.Di tengah produksi sampah yang mencapai 190,33 ton per hari, seluruh elemen masyarakat dituntut mengambil bagian agar persoalan sampah dapat diselesaikan secara bersama-sama.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi Yudi Sutriana menegaskan, pemerintah membutuhkan keterlibatan masyarakat mulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan permukiman.
Sebab, sebesar 47 persen sumber sampah Kota Sukabumi berasal dari rumah tangga.
“Persoalan sampah ini bukan hanya tanggung jawab DLH. Ini tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak mungkin menyelesaikan persoalan sampah sendirian tanpa perubahan perilaku masyarakat dari sumbernya,” tegas Yudi Sutriana saat diwawancara di ruang kerjanya, Senin (24/8).
Data persampahan tahun 2025 menunjukkan, dengan jumlah penduduk 373.189 jiwa, Kota Sukabumi menghasilkan sekitar 69.469 ton sampah per tahun.
Kondisi tersebut semakin mendesak karena TPA Cikundul yang dibangun sejak 1995 dengan luas keseluruhan 10,7 hektare, kini hanya memiliki sisa lahan aktif sekitar 1 hektare.
Setiap harinya, TPA Cikundul masih menerima beban sekitar 132 ton sampah. Jika seluruh sampah terus berakhir di TPA tanpa pengurangan dari sumber, persoalan keterbatasan lahan akan semakin sulit diatasi.
Menurut Yudi, kondisi TPA tersebut harus menjadi alarm bersama. Sebab, persoalan yang dihadapi bukan hanya soal cepat atau lambatnya lahan TPA penuh, tetapi juga menyangkut dampak lingkungan dan pembiayaan pemerintah.
Penumpukan sampah berpotensi meningkatkan emisi gas metan, menimbulkan air lindi yang berisiko mencemari lingkungan, sekaligus membuat biaya operasional pengelolaan sampah semakin besar.
“Kalau semua sampah dibuang ke TPA, kapan pun lahannya akan penuh. Karena itu, solusinya bukan sekadar bagaimana mengangkut sampah sebanyak-banyaknya ke TPA, tetapi bagaimana sampah itu dikurangi sejak dari rumah,” jelasnya.
DLH Kota Sukabumi kini mendorong perubahan paradigma. Masyarakat tidak cukup hanya membuang sampah pada tempatnya, tetapi harus mulai memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah.
Apalagi berdasarkan komposisinya, 46 persen sampah Kota Sukabumi merupakan sampah organik. Kemudian terdapat 30 persen sampah lainnya atau residu, 14 persen plastik, serta 10 persen kertas dan karton.
Sampah organik, terutama sisa makanan dan sampah dapur, dinilai memiliki peluang besar untuk diolah secara mandiri menjadi kompos maupun pupuk organik cair (POC).
Teknologi sederhananya pun tidak harus mahal. Masyarakat dapat memanfaatkan biopori dari ember bekas maupun komposter tumpuk.
DLH menargetkan melalui pengelolaan tersebut sedikitnya 30 persen sampah organik dapat dikurangi dari aliran menuju TPA pada 2030.
Sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaleng, botol kaca dan besi dapat dipilah untuk kemudian disetorkan ke Bank Sampah.
“Jangan semua sampah dianggap tidak berguna. Ada sampah yang bisa menjadi kompos dan ada yang mempunyai nilai ekonomi. Kalau dipilah, masyarakat bisa mendapatkan manfaat sekaligus membantu pemerintah mengurangi beban TPA,” kata Yudi.
DLH juga mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari.
Kantong plastik dapat digantikan dengan tas kain, sedangkan penggunaan tumbler, kotak makan dan peralatan makan yang dapat digunakan berulang kali perlu menjadi kebiasaan baru.
Langkah sederhana tersebut dinilai penting karena pengurangan sampah tidak akan efektif jika hanya mengandalkan program pemerintah.
Yudi menekankan, perubahan harus dilakukan secara kolektif mulai dari keluarga, RT, RW, kelurahan, sekolah, pelaku usaha, komunitas hingga pemerintah.
Pola yang ingin dibangun DLH adalah menjadikan TPA sebagai tempat terakhir bagi sampah residu, bukan tempat menampung seluruh sampah masyarakat.
Alurnya dimulai dari pemilahan di rumah, penampungan sementara dan pengangkutan. Sampah organik diolah menjadi kompos atau POC, sementara sampah anorganik bernilai ekonomi masuk ke Bank Sampah.
Hanya sampah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan yang dibuang ke TPA. Jika pola tersebut berjalan konsisten, dampaknya bukan hanya memperpanjang usia TPA Cikundul.
Pengelolaan sampah yang benar juga dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan, mencegah penyumbatan saluran air yang berpotensi memicu banjir, menekan risiko penyakit, mengurangi biaya pemerintah, sekaligus membuka peluang ekonomi masyarakat.
“Yang kita bangun bukan hanya sistem pengelolaan sampah, tetapi budaya bersama. Kalau masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan seluruh unsur lingkungan bergerak bersama, persoalan sampah bisa kita kurangi,” ujar Yudi.
Ia berharap masyarakat tidak lagi menempatkan persoalan sampah sebagai pekerjaan petugas kebersihan semata.
Ketika sampah sudah dihasilkan dari rumah, maka tanggung jawab pertama berada pada setiap individu yang menghasilkan sampah tersebut.
“Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, lalu kita bergerak bersama. Jangan menunggu sampah menjadi masalah besar baru kita bertindak,” tegasnya.
Dengan produksi sampah mencapai 190,33 ton setiap hari, Kota Sukabumi membutuhkan gerakan bersama yang konsisten.
Menyelamatkan TPA Cikundul bukan semata-mata soal memperpanjang usia sebuah tempat pembuangan, tetapi tentang membangun kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan tanggung jawab seluruh warga. (Usep)
