SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Era pengawasan birokrasi berbasis data mulai diterapkan Pemerintah Kota Sukabumi.
Pemkot kini mengembangkan Sukabumi Smart Artificial Intelligence (SUKASAI) yang diproyeksikan menjadi sistem digital untuk membaca data pemerintahan sekaligus membantu memantau aktivitas aparatur secara real time.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki mengatakan, SUKASAI dibangun bukan sekadar sebagai aplikasi pencatat kehadiran pegawai.
Sistem tersebut dikembangkan untuk menghubungkan berbagai data dari perangkat daerah sehingga pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi pemerintahan secara lebih cepat.
“Ini bukan hanya soal absensi. Kita bisa melihat cuti, sakit, kehadiran, tugas dan berbagai aktivitas kepegawaian secara real time. Kemudian seluruh data perangkat daerah juga masuk,” kata Ayep usai Launching SUKASAI di Lobi BKPSDM Kota Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Ayep menambahkan, data yang masuk ke dalam sistem cukup luas. Di antaranya data kependudukan, stunting, kelompok desil 1 sampai 10, pendidikan SD, SMP dan SMA, serta data perizinan.
Integrasi tersebut diharapkan membuat pemerintah memiliki basis informasi yang lebih lengkap ketika melakukan analisis maupun menyusun kebijakan.
Bahkan, SUKASAI juga dilengkapi referensi berbagai regulasi yang berlaku. Ketika perangkat daerah menghadapi persoalan yang membutuhkan kepastian awal mengenai aspek hukum, sistem dapat digunakan sebagai bahan referensi.
“Kalau ada perangkat daerah yang ragu, ini salah atau tidak secara hukum, bisa meminta referensi. Nanti rekomendasinya tetap dikonsultasikan dan disahkan oleh konsultan di bidang hukum,” ujar Ayep.
Artinya, AI tidak ditempatkan sebagai pihak yang menentukan benar atau salah. Sistem hanya memberikan analisis awal, sedangkan keputusan tetap melalui mekanisme pemerintahan dan pihak yang memiliki kewenangan.
Ayep juga mengungkapkan bahwa kemampuan membaca data SUKASAI dapat diarahkan untuk menemukan indikasi persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
“Kalau ada temuan, misalnya PPA atau persoalan judi online, sistem membaca berdasarkan data secara objektif. Setelah itu diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti, apakah sanksinya berat, sedang atau ringan,” jelasnya.
Dengan demikian, temuan yang muncul dari sistem tidak otomatis menjadi sanksi. Data tetap harus diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prosedur pemeriksaan.
Ayep menegaskan, transformasi digital yang dilakukan Pemkot Sukabumi harus tetap berujung pada perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Perangkat daerah harus berbau dan bermuara pada sistem yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan keadilan,” tegasnya.
Peluncuran SUKASAI turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, para Asisten Daerah, Staf Ahli, kepala SKPD, Direktur BLUD serta para camat.
Di balik pengembangan SUKASAI, BKPSDM Kota Sukabumi juga telah melakukan eksperimen dengan pegawai AI bernama Joy.
Kepala BKPSDM Kota Sukabumi Taufik Hidayah mengatakan, Joy telah menjalani uji coba selama sekitar dua bulan.
Dalam periode tersebut, AI mulai digunakan untuk membantu sejumlah pekerjaan yang membutuhkan pengolahan data, analisis dan kecepatan.
“Untuk beberapa pekerjaan tertentu ternyata dia lebih cepat. Ada pekerjaan penting yang membutuhkan kecepatan, ternyata dia bisa memenuhi efektivitas itu,” kata Taufik.
Menurutnya, Joy telah membantu sekitar tujuh output pekerjaan besar.
Salah satu penerapannya adalah membantu menyusun formula untuk menyaring dan memetakan data kepegawaian. Pekerjaan tersebut diperlukan ketika pemerintah harus menganalisis ratusan data dengan tingkat pelanggaran maupun frekuensi yang berbeda.
AI kemudian membantu membuat rancangan formula dan kajian awal.
Namun, hasil analisis tersebut tidak langsung dijadikan keputusan.
“Dia membuat draf, kemudian kita baca. Kajian dan analisanya bagus, lalu kita sepakati. Jadi draf awal idenya dari pegawai AI,” ujarnya.
Taufik menegaskan, pekerjaan yang membutuhkan pemeriksaan lapangan, klarifikasi, validasi dan pendalaman tetap menjadi tanggung jawab manusia.
“Kalau pemeriksaan, AI tidak bisa. Itu harus pendalaman dan validasi oleh Inspektorat,” tegasnya.
Pemanfaatan AI di lingkungan Pemkot Sukabumi rencananya mulai diperluas pada Oktober 2026. Jika sebelumnya masih berfokus pada BKPSDM, akses nantinya akan diberikan kepada sejumlah kepala perangkat daerah.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menghadapi kebutuhan pegawai yang semakin selektif.
Taufik menyebut, selama ini Kota Sukabumi rata-rata menerima sekitar 200 pegawai baru setiap tahun. Jumlah tersebut relatif sebanding dengan pegawai yang memasuki masa pensiun.
Namun, pemerintah mulai mengubah pola tersebut. Pada 2027, penerimaan pegawai baru direncanakan hanya sekitar 20 orang.
“Kalau kebiasaan lama menerima pegawai baru banyak, 200. Untuk tahun-tahun ke depan tidak menerima sebanyak sebelumnya. Kita buktikan 2027 hanya menerima 20 orang,” katanya.
Menurut Taufik, strategi tersebut bukan berarti memberhentikan ASN yang masih bekerja. Pegawai yang ada tetap menjalankan tugasnya, sementara teknologi digunakan untuk membantu menutup sebagian kebutuhan pekerjaan yang muncul akibat berkurangnya jumlah personel.
Ia mencontohkan kondisi di BKPSDM. Tiga posisi pegawai yang kosong akibat satu orang pensiun dan dua orang mutasi belum langsung diisi.
“Di BKPSDM saya kehilangan tiga staf. Saya belum mengganti satu pun. Tapi dengan inovasi dan adanya pegawai AI, mudah-mudahan peran tiga tadi bisa dibantu sehingga pekerjaan tidak terhambat,” ujarnya.
Pemanfaatan AI juga dikaitkan dengan upaya Pemkot Sukabumi menekan proporsi belanja pegawai.
Belanja pegawai pada 2026 disebut masih berada di kisaran 41,08 persen atau sekitar Rp420 miliar. Sementara ketentuan UU HKPD mengarahkan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dengan batas penyesuaian hingga 2028.
Pemkot menyiapkan strategi melalui pengurangan belanja pegawai sekaligus peningkatan PAD. Belanja pegawai ditargetkan berkurang sekitar Rp50 miliar pada 2027 dan kembali turun sekitar Rp50 miliar pada 2028.
Di sisi lain, PAD diproyeksikan naik dari sekitar Rp1,19 triliun menjadi Rp1,24 triliun pada 2027 dan Rp1,29 triliun pada 2028.
Dalam kondisi tersebut, AI diposisikan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus selalu menambah jumlah pegawai.
Taufik menekankan bahwa konsep yang dibangun Pemkot Sukabumi bukan menggantikan ASN dengan mesin.
“Bukan menggantikan. Pegawai manusia punya keunggulan dalam perasaan, etika dan pengambilan keputusan. Pegawai AI bergerak di ranah analisis, akurasi dan kecepatan. Perpaduan pegawai manusia plus pegawai AI menjadi satu tim,” tegas Taufik. (Usep)
