Bidik-kasusnews com
Jakarta, — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menggelar pertemuan untuk membahas penajaman dan evaluasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Selasa (5/5).
Selain KPK dan KSP, Timnas PK juga melibatkan Kementerian PANRB, Kemendagri, serta Kementerian PPN/Bappenas dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Stranas PK sendiri dijalankan melalui 15 aksi pencegahan korupsi yang terbagi dalam tiga fokus utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Program tersebut telah berjalan sejak 2025.
Hingga triwulan I 2026 atau periode Bulan ke-15 (B15), capaian pengendalian aksi Stranas PK tercatat mencapai 58,12 persen. Beberapa program menunjukkan perkembangan signifikan dibanding akhir 2025, di antaranya pengendalian alih fungsi lahan sawah sebesar 84,29 persen, digitalisasi layanan publik 76,34 persen, dan penguatan tata kelola impor 68,50 persen.
Dalam pengawasan program prioritas nasional, Stranas PK turut mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pengawasan difokuskan pada penguatan tata kelola, mitigasi risiko korupsi, hingga penyusunan grand design jangka panjang agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sepanjang April 2026, Bappenas bersama kementerian dan lembaga terkait juga telah melakukan koordinasi guna mengidentifikasi potensi kerawanan korupsi dalam implementasi kedua program tersebut.
Di bidang ketahanan pangan, Stranas PK melaporkan telah mendorong penetapan 2.334 hektare Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Langkah ini diperkirakan mampu menambah produksi beras hingga 5,6 juta ton.
Sementara dalam pengamanan aset negara, sebanyak 2.122 bidang tanah berhasil ditetapkan pada 2025 dengan nilai aset mencapai Rp117 triliun. Upaya tersebut dinilai mampu mengurangi potensi sengketa dan penguasaan aset negara secara ilegal.
Tak hanya itu, penerapan single submission dan single billing di sektor logistik pelabuhan juga disebut berhasil memangkas waktu layanan hingga 48,71 persen, dari rata-rata 10,86 jam menjadi lebih cepat 5,57 jam.
KPK berharap penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi. Ke depan, Timnas PK juga akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Keuangan, BPKP, serta kementerian/lembaga lain yang terkait dengan aksi Stranas PK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pengawasan terintegrasi menjadi kunci agar seluruh program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari praktik korupsi.(Wely)
