SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi, pengawasan pembangunan, serta kolaborasi dengan insan pers dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Pemerintah daerah juga terus berupaya memperluas dukungan pembangunan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Hal tersebut disampaikan Ayep dalam kegiatan Obrolan Santai (Obras) bersama awak media yang berlangsung di salah satu tempat di Jalan Brawijaya, Kecamatan Gunungpuyuh, Kamis (19/11).
Menurut Ayep, pembangunan Kota Sukabumi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pers memiliki peran penting bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam mengawal kebijakan, program pemerintah, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan publik.
Ia menegaskan Kota Sukabumi merupakan milik seluruh masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab.
Komunikasi antara pemerintah dan media pun perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan daerah dapat dibicarakan secara terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, Ayep turut menyinggung pengelolaan instrumen keuangan daerah dan dana filantropi.
Pengelolaan APBD harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas di bawah pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara itu, melalui Lembaga Wakaf Doa Bangsa, aset wakaf diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Aset wakaf dipastikan menjadi milik masyarakat Kota Sukabumi yang manfaatnya disalurkan setiap bulan untuk program beasiswa pendidikan,” kata Ayep.
Di sektor pembangunan infrastruktur, ia memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pekerjaan yang dilaksanakan para kontraktor dan rekanan pemerintah.
Seluruh pekerjaan harus mengacu pada spesifikasi teknis, volume, serta ketentuan kontrak yang telah disepakati.
Ayep mempersilakan pelaksana proyek memperoleh keuntungan secara wajar. Namun, keuntungan tersebut tidak boleh diperoleh dengan mengurangi kualitas maupun volume pekerjaan.
Pemerintah akan memperkuat pengawasan agar pelaksanaan pembangunan tidak kembali menimbulkan persoalan yang berujung pada kerugian keuangan daerah.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat pekerjaan rumah berupa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dari tahun sebelumnya.
Nilai tanggungan yang semula mencapai belasan miliar rupiah kini tersisa sekitar Rp7 miliar. Persoalannya semakin kompleks karena sebagian pihak yang berkaitan dengan temuan tersebut sudah sulit ditelusuri.
“Saya berkomitmen menuntaskan persoalan warisan tersebut selama menjabat,” tegasnya.
Selain persoalan tata kelola pemerintahan, Ayep menyampaikan rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kota Sukabumi.
Daerah ini menjadi salah satu wilayah yang ditunjuk pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan kementerian koordinator terkait untuk mendapatkan fasilitas tersebut.
Sejumlah daerah lain yang masuk dalam rencana pembangunan di antaranya Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Karimun, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Bali.
Untuk Kota Sukabumi, gedung Bapas direncanakan berdiri secara vertikal di kawasan Ciseureuh, Kecamatan Gunungpuyuh.
Kehadiran fasilitas ini diharapkan mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang semakin mengedepankan pembinaan dan pendekatan alternatif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Ayep, pembangunan Bapas memiliki arti strategis karena dapat mendukung penanganan perkara tertentu melalui mekanisme pembinaan tanpa harus selalu berujung pada penempatan pelaku di lembaga pemasyarakatan.
Hal ini juga menjadi relevan di tengah kondisi kapasitas lembaga pemasyarakatan yang telah mengalami kelebihan daya tampung.
Ia menilai penunjukan tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya kemampuan pemerintah daerah membangun komunikasi dengan pemerintah pusat.
Sebab, percepatan pembangunan Kota Sukabumi tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan fiskal daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dukungan anggaran dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat harus terus diupayakan agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat direalisasikan. Untuk itu, diperlukan jejaring komunikasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor.
Ayep pun memandang insan pers sebagai bagian penting dari jejaring tersebut. Melalui komunikasi formal maupun nonformal, pemerintah berharap koordinasi dengan berbagai pihak semakin terbuka sehingga peluang menghadirkan program-program strategis dari pemerintah pusat dan provinsi ke Kota Sukabumi semakin besar. (Usep)