Jember | Bidik-kasusnews.com Secaba Rindam V/Brawijaya melaksanakan Upacara Pembukaan Pendidikan Bintara Khusus Tahun Anggaran 2026 bertempat di Lapangan hitam Upacara Secaba Rindam V/Brawijaya. Sumbersari Jember Rabu Pagi (18/11/2026). Upacara dipimpin oleh Wadan Rindam V/Brawijaya, Kolonel Inf Fendri Navyanto Raminta, selaku Inspektur Upacara, dengan jumlah peserta didik sebanyak 239 orang. Dalam amanatnya Pangdam V/Brawijaya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, Pangdam V/Brawijaya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Khusus Tahun Anggaran 2026. Kesempatan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, dedikasi dan rasa tanggung jawab. Pendidikan Pembentukan Bintara Khusus (Diktukbasus) ini bertujuan untuk membentuk prajurit yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap dan perilaku sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Bintara TNI AD. Perlu dipahami bahwa menjadi seorang Bintara bukan sekadar perubahan pangkat maupun golongan keprajuritan, tetapi juga merupakan peningkatan tanggung jawab, kedewasaan berpikir serta kemampuan dalam memimpin. Kepada Danrindam V/Brw beserta para Gumil dan pelatih, Pangdam V/Brw menekankan agar melaksanakan tugas pendidikan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme dan keteladanan, berikan seluruh materi pendidikan secara optimal, terarah dan terukur sesuai kurikulum serta tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan dalam mengikuti pendidikan sebagai berikut: Pertama, Senantiasa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar selama pendidikan kalian memperoleh perlindungan, kelancaran dan kesuksesan dalam mencapai cita-cita. Kedua, Pegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta terapkan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari sebagai jati diri seorang prajurit. Ketiga, Pahami dan kuasai seluruh materi yang diajarkan maupun dilatihkan. Kembangkan semangat kebersamaan, kekompakan serta disiplin dan patuhi setiap instruksi, arahan serta petunjuk dari para pelatih. Tampak hadir pula Letkol Inf Andreas Yudhi Wibowo,S.I.P Kepala Bagian Pendidikan (Kabagdik) Rindam V/Brawijaya, Dansecaba Jember (Komandan Sekolah Calon Bintara Rindam V/Brawijaya) Letkol Inf Yunif Risa Putra, S.Hub.Int.,perwira,staf dan Ibu-ibu Persit Kartika Candra Kirana Ranting 4 Secaba Cabang X Rindam PD V/Brawijaya. (Agus)
BOGOR | Bidik-kasusnews.com Perkara dugaan penyerobotan lahan warga oleh Sentul City kembali menguak. Penyidik reskrimum Polda Jabar lakukan pengecekan lokasi bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) Babakan Madang, Kabupaten Bogor dengan mendatangi proyek pembangunan di area wisata Palemboko milik Ozzy Sudiro yang di klaim PT Sentul City Tbk. Pengecekan sengketa lahan itu dilakukan berdasarkan laporan LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tanggal 19 September 2026 dan sudah ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) nomor 1250. Tanggal 30 September lalu. Pemilik lahan Palemboko Camping Ground mengapresiasi penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang sudah menanggapi laporannya dan lakukan pengecekan langsung kelahan milik Ozzy Sudiro seluas 4,5 hektare yang kemudian tiba-tiba diklaim milik PT Sentul City Tbk. Tak hanya itu, 1,5 hektare lahan atau tanah milik 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang yang merambah ke SDN 06 Bojong Koneng juga diklaim, milik PT Sentul City Tbk. Berdasarkan himpunan warga dilokasi, mereka mengaku sejak puluhan tahun merasa kesulitan mempertahankan tanah yang menjadi hak miliknya yang dilakukan dari aksi penyerobotan dan plotingan tanah oleh korporasi hingga selalu terjegal saat memproses pembuatan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, beberapa warga di antaranya mengaku menjadi korban kriminalisasi saat berupaya memperjuangkan hak-haknya. Kasus terbaru yang dialami Ozzy Sudiro, warga pemilik sah Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng menjadi pemantik terbongkarnya dugaan konspirasi Sentul City dengan para oknum penguasa sebelumnya yang bebas menjarah hak warga. “Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang bahwa itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat. Ucap Ozzy saat gelar konferensi Pers di Palemboko, Bojong Koneng Sentul Kabupaten Bogor. Selasa (18/11/2026). Ozzy juga mengatakan saat pengecekan ke lokasi, aktivitas pembangunan masih berjalan, bahkan terlihat bangunan sudah ada yang berdiri dan sebagian lahan sedang dalam pengurukan oleh material tanah untuk diratakan. Perkembangan investigasi juga telah menemukan adanya indikasi dugaan kuat yang menyebut banyak oknum-oknum di kepolisian yang beberapa diantaranya pasukan mantan Kapolri LSP membekingi korporasi dan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan Sentul yang berdekatan dengan lahan milik Presiden Prabowo dan Ozzy Sudiro. Terkait lahan yang diklaim oleh Sentul City, Ozzy menegaskan bahwa dirinya memiliki tanah tersebut sah secara hukum dan memiliki riwayat yang jelas sejak tahun 1980-an. Riwayat tanah itu kata dia, berasal dari hasil pembelian dari tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar, yang kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih ke tangan pelapor sebagai generasi ketiga. “Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegas Ozzy. Lebih lanjut ia mengatakan, permasalahan tersebut muncul setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di area tersebut, bahkan sempat melakukan pemagaran. “Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu. “Tandasnya. Untuk luasan 6 hektare yang diklaim tersebut, sambung Ozzy, tidak hanya mencakup 4,5 hektare tanah miliknya, akan tetapi juga menyerobot permukiman warga yang dihuni sekitar 32 Kepala Keluarga (KK), diantaranya sebuah masjid, serta bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 yang telah berdiri sejak lama. “Melalui proses pengecekan penyidik dilokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak seperti juga yang diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban. “Ujarnya. Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku tanahnya seluas 17 ha lenyap dicaplok oleh para mafia dan diduga oleh Sentul City. “Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok sentul city. “Beber mantan Komisaris Jiwasraya ini pada media, Selasa (18/11/2026). Senada juga disampaikan Prof Henry Subiakto selaku dalam konferensi pers Formas menggugat sentul city pada Selasa (18/11/2026). Dalam keterangannya Henry menyebut persoalan sentul city bukan barang baru dalam sisi dugaan pengembang nakal. “Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara sentul city. Sebagai warga sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga sentul untuk lakukan perlawanan. “Tegasnya. Mengacu pada konteks penyerobotan lahan milik warga, dia menjelaskan bahwa tindakan itu telah melanggar HAM. Khususnya jika menyangkut pelanggaran hak atas milik, hak atas penghidupan yang layak, atau dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, maupun pembiaran oleh Negara. “Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak, mengingat Hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945 (seperti Pasal 28H ayat (4)) dan instrumen HAM seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). “Jelasnya. Melalui proses penanganan hukum dalam perkara ini, Kuasa hukum Formas (Forum Masyarakat Sentul) JS Simatupang juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang dilakukan PT Sentul City Tbk. Menurutnya, dokumen dan bukti penguasaan tanah yang dimiliki kliennya harus menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya melihat klaim sepihak, tetapi juga memeriksa seluruh alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti-bukti penguasaan fisik di lapangan. “Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang. Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan di atas dokumen, melainkan juga menyangkut kepastian perlindungan hak masyarakat atas tanah. Jika dugaan penyerobotan dan perusakan tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi awak media ke pihak Sentul City belum mendapatkan respon.[Red]
Amuntai, Bidik-kasusnews.com Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menerima pelaksanaan Audit Kinerja Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Kalimantan Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2026, dengan fokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian, Rabu (18/11/2026). Kegiatan audit tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, bertempat di Gedung Jananuraga Polres HSU. Kegiatan ini dihadiri Wakapolres HSU, para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek jajaran Polres HSU, serta sejumlah personel Polres HSU. Tim audit Itwasda Polda Kalsel dipimpin oleh Kombes Pol Jimmy Kurniawan, S.I.K. selaku Pengendali Teknis, dengan Kompol Mei Rudi, S.E., M.M. sebagai Ketua Tim. Tim juga diperkuat oleh para pemeriksa bidang logistik, sumber daya manusia, operasional, serta sejumlah operator dan anggota pendukung. Pelaksanaan audit kinerja Tahap II ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal Polri untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, prosedur, serta target yang telah ditetapkan. Dalam pemeriksaan tersebut, tim audit melakukan pendalaman terhadap aspek pelaksanaan dan pengendalian di lingkungan Polres HSU. Kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan tugas masing-masing satuan fungsi maupun Polsek jajaran, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan. Melalui audit kinerja ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai hal yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan, sekaligus menjadi bahan perbaikan bagi satuan kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian. Kehadiran para pejabat utama, Kapolsek, serta personel Polres HSU dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen jajaran Polres HSU untuk mendukung proses pengawasan dan pemeriksaan secara terbuka, tertib, serta bertanggung jawab. Dengan adanya Audit Kinerja Itwasda Polda Kalsel Tahap II Tahun Anggaran 2026, Polres HSU diharapkan semakin meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, efektivitas pelaksanaan program kerja, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan tugas kepolisian guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (Agus)
KUNINGAN – Bidik-kasusnews.com Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuningan menggelar kegiatan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-2 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas IIA Kuningan, Eries Sugianto, A.Md.I.P., S.H., M.Si., dengan dihadiri sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kuningan. Kegiatan berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Kehadiran berbagai unsur instansi menjadi wujud dukungan sekaligus memperkuat sinergitas lintas lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kuningan Kompol Eryda Kusumah, S.I.K., M.H., CPHR., yang mewakili Kapolres Kuningan. Sementara itu, Dandim 0615/Kuningan diwakili Danramil Ciniru Kapten Inf Sudrajat, S.A.P. Turut hadir perwakilan Bupati Kuningan serta sejumlah perwakilan dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. Peringatan Hari Bakti ke-2 ini menjadi momentum penting bagi jajaran pemasyarakatan untuk memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan profesionalisme, serta terus melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di bawah kepemimpinan Eries Sugianto, Lapas Kelas IIA Kuningan diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan, dengan mengedepankan prinsip humanis, profesional, transparan, dan berintegritas. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tasyakuran ini juga mencerminkan pentingnya kolaborasi antara jajaran pemasyarakatan, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan. Momentum Hari Bakti ke-2 diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi penyemangat bagi seluruh insan pemasyarakatan untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. (Asep Rusliman)
KUNINGAN,-Bidik-kasusnews.com Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan melaksanakan pemusnahan terhadap 253 barang bukti dari berbagai perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kegiatan pemusnahan ini berlangsung di halaman lingkungan Kantor Kejari Kuningan pada Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuningan, Yustina Engelin Kalangit. Turut hadir mendampingi dalam acara tersebut Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Polres Kuningan, Kepala BNN Kabupaten Kuningan, serta perwakilan dari Bagian Hukum Pemda Kuningan dan Pengadilan Negeri Kuningan. Yustina menjelaskan bahwa langkah ini merupakan kewajiban serta tindak lanjut nyata dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. ”Barang bukti ini sudah dinyatakan inkrah oleh adanya suatu putusan pengadilan. Tindak lanjutnya, kami melakukan pemusnahan barang bukti dengan melaksanakan isi dari penetapan putusan pengadilan tersebut,” ujar Yustina kepada awak media. Rincian Barang Bukti dan Metode Pemusnahan Adapun total 253 barang bukti yang dimusnahkan dalam periode akhir tahun 2026 ini mencakup berbagai jenis kejahatan, di antaranya: Narkotika dan Obat-obatan: Sabu seberat 28,1874 gram, tembakau sintetis 6,3437 gram, psikotropika sebanyak 260 butir, serta obat-obatan terlarang berjumlah lebih dari 5.821 butir. Barang Bukti Lainnya: 35 helai pakaian, 11 plastik bening, 14 tas, delapan unit timbangan digital, tujuh mata kunci, satu unit senter, serta berbagai perkakas yang digunakan dalam tindak pidana pencurian (pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dalam rumah yang masuk dalam ruang lingkup OHARDA / Orang dan Harta Benda). Proses pemusnahan dilakukan dengan metode khusus sesuai jenis barangnya. Barang bukti berupa obat-obatan dihancurkan menggunakan mesin blender yang dicampur dengan air dan deterjen. Sementara itu, narkotika jenis sabu dan tembakau sintetis dimusnahkan dengan cara direbus atau dididihkan di dalam wadah berisi campuran cairan pembersih lantai dan deterjen. Kejari Kuningan Soroti Lonjakan Kasus Tramadol Sepanjang tahun 2026, Kejari Kuningan mencatat agenda pemusnahan barang bukti rutin diselenggarakan sebanyak tiga kali, dengan kegiatan hari ini menjadi penutup periode tahun berjalan. Kendati demikian, Yustina mengungkapkan adanya catatan penting terkait tren kejahatan di wilayah Kabupaten Kuningan, di mana terjadi peningkatan perkara yang cukup signifikan, khususnya yang berkaitan dengan peredaran obat-obatan keras tanpa izin seperti Tramadol. ”Jadi khususnya obat-obatan ini cukup meningkat di Kabupaten Kuningan, terutama ini Tramadol. Jadi memang SPDP terkait dengan obat-obatan ini, Tramadol dan lain-lainnya cukup banyak,” ungkapnya. Peningkatan tersebut tercermin dari tingginya volume penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) serta pelimpahan berkas perkara dari pihak kepolisian ke kejaksaan untuk segera disidangkan, di mana perkiraan penerimaan SPDP khusus kasus ini mencapai angka 12 hingga 15 berkas. Menutup keterangannya, Kajari memastikan seluruh rangkaian proses pemusnahan barang bukti ini berjalan dengan tertib, aman, dan lancar tanpa kendala berarti. (Asep Rusliman)
MALAYSIA, Bidik-kasusnews.com Kesiapsiagaan bersama menghadapi dinamika dan tantangan keamanan kawasan menjadi salah satu agenda penting yang didorong TNI Angkatan Darat dalam forum 27th _ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting_ (ACAMM) Tahun 2026. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi dalam pertemuan yang berlangsung di Melaka, Malaysia, 16–19 November 2026. Pertemuan yang dibuka oleh Menteri Pertahanan Malaysia Dato’ Seri Muhamad Khaled Nordin tersebut mengusung tema _“Fostering Collective Preparedness Among ASEAN Land Forces for a Stable and Secure Region”_. Tema ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan kolektif _(collective preparedness)_ dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari ancaman siber, perkembangan teknologi, hingga bencana alam, dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara. Diikuti delegasi dari 10 negara ASEAN, ACAMM ke-27 menjadi forum bagi para Kepala Staf Angkatan Darat untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan lingkungan strategis, tantangan keamanan regional, serta peluang peningkatan kerja sama militer. Masing-masing pimpinan juga memaparkan perspektif strategis terkait keamanan Asia Tenggara dan kolaborasi antarangkatan darat. Partisipasi Kasad dalam forum ini mencerminkan komitmen TNI AD untuk berperan aktif dalam diplomasi militer, sekaligus memperkuat hubungan dengan angkatan darat negara-negara sahabat. Kerja sama tersebut penting untuk membangun rasa saling percaya, meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat kemampuan menghadapi tantangan keamanan yang bersifat lintas batas. Selain pembahasan multilateral, rangkaian kegiatan juga mencakup pertemuan bilateral _(G to G)_ antardelegasi untuk membahas peluang pengembangan kerja sama militer dan hubungan antarangkatan darat masing-masing negara. ACAMM ke-27 diselenggarakan bersamaan dengan 14th ASEAN Sergeant Majors Annual Meeting (ASMAM), yang berfokus pada penguatan kepemimpinan, disiplin, ketahanan, dan profesionalisme prajurit di lingkungan Angkatan Darat negara-negara ASEAN. Melalui forum ini, TNI AD terus mendorong kolaborasi dan kesiapsiagaan bersama sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan serta menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara. (Red)
JAKARTA, Bidik-kasusnews.com Penutupan _ASEAN Armies Rifle Meet_ (AARM) ke-34 Tahun 2026 di Camp Terendak, Malaysia, Rabu (18/11/2026), diwarnai kegiatan menembak kehormatan yang diikuti para Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) negara-negara ASEAN, termasuk Kasad Jenderal TNI Tandyo Budi. Kegiatan ini menjadi ajang unjuk kemampuan sekaligus mempererat persahabatan dan kebersamaan antarpimpinan angkatan darat di kawasan. Menembak kehormatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penutupan AARM ke-34. Selain menunjukkan keterampilan menembak, kegiatan ini juga mencerminkan semangat persahabatan, kesetaraan, dan kebersamaan yang terbangun di antara para Kasad ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, Kasad Jenderal TNI Tandyo Budi menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas keberhasilan kontingen TNI AD meraih gelar juara umum. Prestasi tersebut menjadi gelar juara umum ke-15 bagi TNI AD sejak pertama kali berpartisipasi dalam AARM pada 1991. Meski demikian, Kasad menegaskan bahwa kemenangan bukanlah tujuan utama dari penyelenggaraan AARM. Lebih dari sekadar kompetisi, ajang ini menjadi ruang bagi seluruh kontingen negara ASEAN untuk saling mengenal, membangun kesetaraan, serta memperkuat persaudaraan melalui interaksi dan kebersamaan. AARM merupakan forum kerja sama militer yang memiliki arti strategis bagi negara-negara ASEAN. Melalui kegiatan ini, para prajurit dan pimpinan angkatan darat dapat membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi, serta meningkatkan hubungan dan kerja sama pertahanan di kawasan. Keterlibatan para Kasad ASEAN dalam kegiatan menembak kehormatan pada penutupan AARM ke-34 sekaligus menegaskan bahwa hubungan antarmiliter tidak hanya dibangun melalui kompetisi dan kemampuan profesional, tetapi juga melalui persahabatan dan rasa saling percaya. Dengan berakhirnya AARM ke-34 Tahun 2026, semangat sportivitas dan persaudaraan yang terbangun diharapkan terus memperkuat hubungan baik serta kerja sama antarangakatan darat negara-negara ASEAN. (Agus)