SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Optimalisasi pajak daerah tidak cukup hanya mengandalkan imbauan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kualitas pelayanan juga harus berjalan beriringan.
Hal inilah yang menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi III, Pinera Wijaya, saat melakukan sosialisasi pajak daerah bersama Samsat Kota Sukabumi, di Aula Al-Azhar, Kamis (19/11).Dia didampingi Ketua DPD Golkar Sukabumi H. Gundar Kolyubi
“Kegiatan ini tidak sekadar menjadi ajang penyampaian informasi mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat,” kata Pinera.
Pada kesempatan yang sama dia ingin mengetahui secara langsung apakah masih terdapat hambatan yang dirasakan warga ketika memenuhi kewajiban membayar pajak di Samsat Kota Sukabumi.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pendapatan daerah.
Ia menjelaskan, Komisi III memiliki mitra kerja strategis di sektor pendapatan, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) di tingkat kabupaten dan kota.
Karena itu, pengawasan terhadap sektor perpajakan menjadi salah satu perhatian penting. Terlebih, pajak daerah memiliki peran dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Pinera menegaskan, tugas legislator tidak berhenti pada pembahasan anggaran maupun pembentukan peraturan daerah.
Fungsi pengawasan harus diwujudkan melalui kegiatan langsung di lapangan, termasuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
“Selain menjalankan fungsi pengawasan, saya juga menampung aspirasi masyarakat. Apakah ada kendala-kendala dalam rangka pembayaran pajak di Samsat Kota Sukabumi,” ungkapnya.
Baginya, masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Persoalan yang ditemukan di lapangan dapat menjadi bahan perhatian untuk disampaikan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, perhatian terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi turut mengemuka, terutama menyangkut kelanjutan Jalan Lingkar Selatan.
Menanggapi peluang pembangunan tersebut menjadi prioritas pada 2027, Pinera menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi memang tengah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur.
“Saya kira Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Kang Dedi Mulyadi memang fokus ke infrastruktur. Saya yakin yang jalan-jalan provinsi mah insyaallah,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal optimisme terhadap perhatian pemerintah provinsi pada pembangunan infrastruktur, meskipun kepastian alokasi anggaran untuk kelanjutan ruas Jalan Lingkar Selatan pada 2027 belum dijelaskan.
Melalui kegiatan ini, Pinera mendorong agar pengawasan terhadap pendapatan daerah dan pelayanan perpajakan terus diperkuat.
Sebab, optimalisasi penerimaan daerah perlu berjalan seiring dengan pelayanan yang baik serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (Usep)