SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan pentingnya memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja informal.
Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Sukabumi yang disampaikan Ayep saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) RT dan RW se-Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunungpuyuh.
Ayep menyebut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal memiliki manfaat besar ketika masyarakat menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.
Program tersebut, menurutnya, perlu terus diperkenalkan agar semakin banyak pekerja informal mendapatkan perlindungan.
“Rp16.800. Kalau dia meninggal, itu Rp42 juta. Kalau kecelakaan permanen, itu Rp70 juta, plus juga ada beasiswa untuk anak sampai S1,” kata Ayep, usai membuka acara kegiatan Sinergitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangtengah, Kamis (20/8).
Untuk memperkuat program tersebut, Pemkot Sukabumi tengah menghitung kemampuan APBD untuk memberikan dukungan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Namun, langkah itu harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
Ayep mengakui tahun anggaran berjalan menghadapi tekanan fiskal. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD), sementara kondisi APBD saat ini mengalami defisit.
Besaran defisit tersebut nantinya akan disampaikan pemerintah bersama pimpinan DPRD setelah angka dan kondisi fiskal mendapat kepastian.
Di hadapan para peserta Ayep juga menyinggung rencana pinjaman daerah. Ia memilih belum memberikan penjelasan lebih jauh karena pembahasannya masih berlangsung bersama DPRD.
Menurutnya, keputusan resmi baru dapat disampaikan setelah seluruh tahapan dan persyaratan yang diperlukan terpenuhi.
Jika nantinya terealisasi, Ayep menegaskan pinjaman tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur.
Kebutuhan itu dinilai mendesak karena masih terdapat sejumlah ruas jalan dan trotoar di Kota Sukabumi yang kondisinya sudah lama belum mendapat perbaikan menyeluruh.
Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian antara lain Jalan Sudirman, Jalan Pelabuhan dan kawasan R.E. Martadinata.
Selain jalan, sejumlah trotoar juga membutuhkan pembenahan agar fasilitas publik tersebut kembali aman dan nyaman digunakan masyarakat.
Persoalan banjir juga masuk dalam perhatian pemerintah. Ayep menilai pengendalian air harus dilakukan dari bagian hulu dengan menangkap dan mengatur aliran air sebelum masuk ke kawasan bawah.
“Hal itu penting terutama saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Sukabumi,” ujarnya.
Ia mencontohkan aliran air dari kawasan Selabintana yang dapat meningkatkan debit air ke wilayah bawah.
Karena itu, diperlukan sistem penanganan yang mampu menahan atau mengalirkan air secara terukur sehingga tidak seluruhnya mengarah ke permukiman.
“Kalau sudah ditangkap paling tidak kan 50 persen atau 70 persen ketangkap airnya,” ujarnya.
Penanganan tersebut, lanjut Ayep, bukan sekadar menampung air, tetapi mengatur alirannya agar risiko banjir dapat ditekan.
Ayep berharap jajaran di pemerintahan Kelurahan Karangtengah ikut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan di tingkat kewilayahan.
Mulai dari menyampaikan program perlindungan bagi pekerja informal hingga membantu mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan persoalan lingkungan yang dirasakan langsung masyarakat. (Usep)
