SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Sukabumi pada 2026.
Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar 19 hingga 20 persen menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih cermat agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda atau Wanju, menyatakan,
selain menyerap aspirasi masyarakat, momentum tersebut menyoroti tantangan pembiayaan daerah di tengah perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Seluruh anggota DPRD Kota Sukabumi melaksanakan reses selama lima hari, mulai tanggal 28 hingga tanggal 1.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, kebutuhan masyarakat menjadi perhatian, termasuk penanganan sampah, perbaikan saluran irigasi, dan keberlanjutan program bantuan sosial.
Namun, pemenuhan berbagai kebutuhan itu tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah.
“Ketika transfer dari pemerintah pusat berkurang, pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan prioritas belanja sekaligus memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wanju, usai kegiatan Reses Masa Persidangan ke-1, Masa Sidang 2026-2027, Jumat (30/10/2026).
Lebih lanjut dia menjelaskan, pengurangan TKD menjadi tantangan tersendiri bagi Kota Sukabumi.
Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
“Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan besaran penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan,” ungkapnya.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara belanja rutin, pemenuhan pelayanan publik, bantuan sosial, dan pembiayaan pembangunan.
Tanpa perencanaan yang matang kata dia, keterbatasan ruang fiskal berpotensi menyulitkan pelaksanaan program yang membutuhkan dukungan anggaran berkelanjutan.
Persoalan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu juga menjadi perhatian.
Meskipun dalam pembahasan disebutkan bahwa gaji PPPK akan ditanggung pemerintah pusat, masih terdapat kekhawatiran mengenai kemungkinan kebijakan tersebut memengaruhi besaran transfer ke daerah.
Karena itu, kejelasan skema pembiayaan menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menyusun proyeksi APBD secara realistis dan mengantisipasi perubahan kebijakan yang berpengaruh terhadap kemampuan fiskal.
Di tengah tekanan anggaran, Pemerintah Kota Sukabumi tengah memproses pengajuan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebesar Rp89 miliar.
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan rencana awal sebesar Rp250 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Rencana pembiayaan tersebut menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ketika ruang fiskal menghadapi tekanan. Kendati demikian, pinjaman daerah perlu ditempatkan dalam perencanaan keuangan jangka menengah dan panjang.
Perhitungan mengenai manfaat pembangunan, kemampuan membayar kembali, serta dampaknya terhadap APBD pada tahun-tahun berikutnya perlu menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, status pengajuan, rincian kegiatan yang akan dibiayai, dan mekanisme pelaksanaannya perlu dipastikan agar penggunaan pinjaman memiliki arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembiayaan tidak semata-mata terletak pada tersedianya dana, melainkan pada kemampuan pemerintah mengubah pembiayaan tersebut menjadi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tanpa mengabaikan kesehatan keuangan daerah.
Tantangan fiskal juga berhadapan dengan kebutuhan pelayanan dasar yang tidak dapat diabaikan. Salah satunya adalah persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah Kota Sukabumi.
“Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk membantu pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA),” terangnya.
Selain itu, pemerintah pusat berencana memberikan bantuan kendaraan operasional, seperti dump truck, guna mendukung penanganan sampah.
Meski dukungan anggaran dan sarana diperlukan, persoalan sampah juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat.
Rendahnya kedisiplinan dalam memilah sampah organik dan anorganik menjadi salah satu kendala yang perlu ditangani melalui peningkatan kesadaran warga.
Pada sektor infrastruktur dasar, rencana penyambungan saluran irigasi di perbatasan Cikondang turut menjadi perhatian karena aliran air di wilayah tersebut kerap tersendat.
Sementara itu, program pemberian sembako setiap bulan menjadi salah satu kegiatan rutin yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Berbagai kebutuhan tersebut memperlihatkan pentingnya penentuan prioritas belanja yang mempertimbangkan urgensi, manfaat, dan kemampuan keuangan daerah.
Kondisi fiskal yang semakin menantang menuntut sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan perencanaan serta penggunaan anggaran berjalan secara terukur.
Aspirasi yang dihimpun melalui reses dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan.
Namun, tindak lanjutnya tetap perlu diselaraskan dengan kewenangan, kemampuan anggaran, dan mekanisme perencanaan daerah.
Di tengah pengurangan TKD dan rencana pembiayaan melalui pinjaman daerah, transparansi perencanaan serta pengawasan penggunaan anggaran menjadi semakin penting.
Setiap program perlu memiliki sasaran yang jelas agar keterbatasan dana tidak mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Tantangan Kota Sukabumi pada akhirnya bukan hanya bagaimana menutup kebutuhan pembiayaan, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelayanan publik, dan kemampuan fiskal secara berkelanjutan. (Usep)
