Bogor, Bidik-kasusnews.com — Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) bersiap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 20–21 Desember 2025 di Bogor. Perhelatan lima tahunan yang menentukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal periode 2025–2030 ini mulai memunculkan dinamika politik internal, seiring bermunculannya nama-nama kandidat di berbagai grup WhatsApp hingga media sosial.
Sejumlah calon yang digadang-gadang maju sudah mulai turun bertemu pemilik suara, memperkenalkan visi, misi, dan gagasan mereka. Wajar bila atmosfer Munas kali ini terasa politis. Sebab, sebagaimana diungkapkan Muhamad Karim, alumni IPB dan pegiat masyarakat sipil, kontestasi memilih pucuk pimpinan organisasi tetaplah bagian dari proses politik.
“Kalau ada yang menganggap ini bukan arena politik, itu kesalahan berpikir. Politik bukan hanya soal partai, tapi soal perebutan kepemimpinan dan gagasan. Yang penting prosesnya tetap beretika dan tidak terjerumus pada kampanye hitam,” tulisnya.
Menurut Karim, dinamika gagasan adalah hal lumrah dalam perhelatan seperti ini. Namun ia mengingatkan agar dialektika tidak berubah menjadi praktik Machiavellian—strategi politik yang menghalalkan segala cara, termasuk menyebarkan informasi menyesatkan (post-truth). Di era digital, narasi manipulatif mudah beredar dan sulit dikendalikan, sehingga hanya kesadaran individu yang dapat menjaga agar demokrasi tetap sehat.
Siapa Berhak Jadi Ketum dan Sekjen HA-IPB?
Karim menegaskan bahwa seluruh alumni IPB, apa pun profesi dan latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk maju sebagai Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal, selama memenuhi persyaratan AD/ART. Alumni IPB kini tersebar di berbagai sektor: akademisi, birokrat, politisi, pengusaha, aktivis masyarakat sipil, hingga lulusan baru.
“Tidak boleh ada diskriminasi atau stereotipe yang menonjolkan primordialisme. Semua alumni punya hak yang sama. Yang penting adalah kapasitas dan komitmennya menjalankan program,” ujar Karim.
Ia menilai bahwa perdebatan mengenai latar belakang profesi kandidat—terutama jika berstatus politisi—tidak relevan. Banyak himpunan alumni perguruan tinggi lain yang dipimpin tokoh politik nasional tanpa merusak reputasi kampusnya. Di antaranya IA-ITB (Hatta Rajasa), KAGAMA UGM (Ganjar Pranowo, kemudian Basuki Hadimuljono), IKA-Unhas (Jusuf Kalla, kemudian Amran Sulaiman), IKA-Trisakti (Maman Abdurahman), hingga IKA-Unpad (Ferry Juliantono).
“Tidak ada yang merusak citra institusi. Justru mereka memperkuat posisi tawar organisasi, baik secara politik maupun kelembagaan,” tegasnya.
Harapan untuk Kepemimpinan HA-IPB ke Depan
Karim menilai pimpinan berikutnya harus mampu meningkatkan posisi tawar alumni IPB dalam isu-isu nasional, terutama terkait politik pertanian, tata kelola sumber daya alam, hingga kebijakan pembangunan berkelanjutan. HA-IPB, lanjutnya, harus menjadi institusi yang menawarkan solusi berbasis riset dan pemikiran kritis kepada negara, bukan mendukung kebijakan yang bersifat ekstraktif dan merugikan publik.
“Organisasi alumni bukan sekadar penyelenggara acara seremonial. Ia harus menjadi mitra kritis negara untuk membangun demokrasi yang cerdas dan bermartabat,” tulisnya.
Munas dan Mekanisme Demokrasi Deliberatif
Munas HA-IPB sendiri menggunakan mekanisme demokrasi deliberatif—sebuah proses musyawarah perwakilan untuk mencapai mufakat dalam seluruh agenda, dengan voting sebagai opsi terakhir. Karena itu, Karim mengingatkan agar isu-isu yang mendiskreditkan kandidat tertentu dikesampingkan karena berpotensi mencederai prinsip demokrasi.
Menutup ulasannya, Karim berharap Munas HA-IPB 2025 berjalan damai, konstruktif, dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi alumni menuju peran yang lebih strategis di tingkat nasional hingga internasional.“Selamat ber-Munas!” pungkasnya. (Agus)
