SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikundul menjadi perhatian serius DPRD Kota Sukabumi, terutama menyangkut kesiapan dukungan anggaran ketika pemerintah daerah harus menghadapi situasi darurat.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menilai kejadian tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kemampuan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, anggaran darurat harus memiliki kapasitas yang cukup sehingga kebutuhan penanganan bencana tidak terganggu persoalan pembiayaan.
Hal itu dinilai penting karena kondisi darurat membutuhkan respons cepat dan dukungan operasional yang tidak selalu dapat diprediksi sebelumnya.
Sorotan tersebut muncul setelah proses penanganan kebakaran TPA Cikundul sempat menghadapi persoalan operasional. Kendaraan pemadam kebakaran disebut mengalami kehabisan solar saat menjalankan tugas pemadaman.
Kondisi itu bahkan membuat Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki disebut turun langsung membantu kebutuhan operasional dengan menggunakan uang pribadinya untuk membeli solar.
Bagi DPRD, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan pembiayaan ketika bencana terjadi.
Wawan mengatakan, secara ideal Kota Sukabumi memiliki BTT minimal sekitar Rp10 miliar dalam satu tahun.
Angka tersebut sebelumnya pernah tersedia, tetapi kemudian mengalami pengurangan karena adanya kebutuhan anggaran untuk program lainnya.
“BTT ini harus ditingkatkan. Tadi juga saya ngomong sama Pak Sekda, memang idealnya itu buat Sukabumi minimal Rp10 miliar untuk setahun,” ujar Wawan, Senin (28/9/2026) malam.
Ia menjelaskan, kebutuhan pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) turut memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, penyesuaian atau refocusing sejumlah anggaran juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah.
“Memang kita sangat senang sekali, karena kemarin itu sudah Rp10 miliar, cuma dikurangi lagi,” katanya.
Wawan mengakui kondisi fiskal Kota Sukabumi saat ini tidak mudah. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran harus diantisipasi agar tidak berdampak terhadap penanganan keadaan darurat.
“UHC juga masuk kemarin, namun di sana ada BTT dan anggaran-anggaran yang lainnya, jadi ada refocusing,” jelasnya.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk kembali memperkuat kapasitas BTT pada pembahasan anggaran berikutnya.
Ketersediaan dana darurat dinilai menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan pemerintah menghadapi bencana, termasuk kebakaran.
Wawan menegaskan, pemerintah daerah dan DPRD harus bersama-sama mencari ruang fiskal agar persoalan pembiayaan tidak kembali muncul ketika masyarakat membutuhkan penanganan cepat.
“Jadi mohon dipahami, ini juga karena kembali anggaran itu kita sangat lemah,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD akan terus mendorong penguatan kemampuan anggaran daerah sekaligus memastikan kebutuhan penanganan kondisi darurat mendapat perhatian dalam kebijakan penganggaran. (Usep)
