SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Polemik pembiayaan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Sukabumi mulai mengarah pada persoalan penentuan prioritas anggaran.
Pemerintah daerah harus mencari formula agar kewajiban pembiayaan tetap dapat dikelola tanpa terburu-buru mengurangi kepesertaan masyarakat.
Gambaran persoalan itu terungkap dalam hearing Komisi III DPRD Kota Sukabumi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait, Selasa (15/9/2026).
Hearing tersebut mempertemukan BPJS Kesehatan, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda dan BPKPD untuk membedah kondisi kepesertaan sekaligus mencari kejelasan mengenai isu cut-off JKN yang belakangan mencuat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, mengatakan persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh karena berkaitan dengan dua hal sekaligus, yakni kemampuan fiskal pemerintah daerah dan keberlangsungan kepesertaan masyarakat.
“Yang pertama, kami ingin melihat duduk permasalahan sebenarnya, kenapa kok jadi ada isu tentang cut-off-nya BPJS di Kota Sukabumi,” kata Bambang.
Dari sisi cakupan, data per 1 September 2026 menunjukkan jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta JKN mencapai 379.065 jiwa dari total 381.815 jiwa.
Akan tetapi, status aktif peserta tercatat sekitar 310.707 jiwa atau 82,19 persen.
Data tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan pembiayaan ke depan. Pasalnya, pemerintah daerah masih memiliki kewajiban membayar peserta PBPU dan BP yang jumlahnya mencapai sekitar 89.000 jiwa.
Beban tersebut tidak kecil. Untuk pembiayaan selama satu tahun, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai Rp40,058 miliar.
Persoalan anggaran semakin kompleks setelah terjadi perubahan pola dukungan pembiayaan.
Bambang menjelaskan, sebelumnya pembiayaan PBPU yang menjadi tanggungan pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan sebesar 40 persen.
Namun, pola tersebut tidak lagi berjalan sejak 2025.
“Dulu itu selain ada BPJS dari JKN-nya pusat, kemudian juga ada BPJS PBPU yang dibayarkan oleh Pemda kota, dibantu oleh kabupaten 40 persennya,” ujarnya.
“Sejak 2025, Pak KDM menarik kebijakan, tidak ada lagi bantuan BPJS 40 persen dari anggaran yang dikeluarkan PBPU Pemda yang di Kota Sukabumi kewajibannya,” lanjut Bambang.
Dalam mencari kelompok masyarakat yang menjadi prioritas pembiayaan, pemerintah menggunakan hasil pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hasil pemadanan menunjukkan sekitar 170.000 jiwa berada pada desil 1 hingga 5.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 94.053 jiwa telah mendapatkan pembiayaan melalui PBI-JK Kementerian Kesehatan.
Sementara 75.947 jiwa lainnya berdasarkan hasil pemadanan dinilai seharusnya masuk cakupan PBI-JK Kementerian Kesehatan.
Pada saat bersamaan, peserta PBPU dan BP Pemda sekitar 89.000 jiwa terdiri dari 38.465 jiwa desil 1-5 serta 50.535 jiwa desil 6-10.
Komposisi tersebut membuat akurasi data menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Bambang tidak mempermasalahkan metode pendataan yang digunakan BPS. Namun, ia menginginkan hasil pemetaan tersebut kembali dibandingkan dengan kondisi faktual masyarakat.
“Kita akan coba cek lagi, apakah ini sesuai apa enggak,” katanya.
Menurut dia, pemerintah kota memiliki perangkat kewilayahan yang dapat dilibatkan untuk menguji kembali kondisi warga.
“Bolehlah BPS menentukan desil, tapi kita juga bisa menentukan sendiri. Layak enggak itu, sesuai enggak,” cetusnya.
Dengan demikian, warga yang berada pada kategori tertentu tidak serta-merta hanya dinilai berdasarkan angka desil. Pemeriksaan kondisi riil dinilai penting sebelum pemerintah menentukan siapa yang masih harus ditanggung.
“Jadi kita lebih percaya dengan perhitungan hasil analisa dan survei dari tim kita sendiri di kota,” ucap Bambang.
Di tengah proses tersebut, Bambang menegaskan isu penghentian kepesertaan belum menjadi keputusan pemerintah.
Bahkan, pembiayaan JKN masih harus dibahas dalam proses penyusunan APBD Perubahan 2026.
“Belum ada kesepakatan, berkaitan BPJS ini apakah dijadikan prioritas atau tidak untuk APBD Perubahan 2026,” ungkapnya.
Komisi III kemudian menawarkan alternatif agar kewajiban pembayaran tidak seluruhnya dipaksakan masuk pada perubahan anggaran tahun berjalan.
Salah satu opsi yang disampaikan adalah menggeser pembayaran ke APBD 2027.
“Tolong digeser tadi komitmen Pak Wali untuk perubahan itu 2026 dibayarkan, kita tundalah agar di 2027,” ujar Bambang.
Menurutnya, pilihan tersebut dapat memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menata kembali kemampuan fiskal tanpa harus mengambil keputusan penghentian kepesertaan dalam waktu dekat.
“Jadi sehingga tidak ada wacana lagi cut-off. Jadi terus saja berjalan, nanti dibayar pada saat APBD 2027 untuk utang yang perubahan ini yang sudah dibayarkan,” katanya.
Bambang memastikan bahwa sampai saat ini belum terjadi cut-off. Pemerintah masih memiliki waktu sekitar satu bulan untuk menentukan arah kebijakan pembiayaan.
“Sebetulnya belum cut-off. Kan masih bulan depan nanti, satu bulan lagi,” ujarnya.
Karena itu, menurut Bambang, persoalan JKN saat ini masih berada dalam tahap pembahasan dan belum sampai pada keputusan final mengenai peserta mana yang akan dihentikan pembiayaannya.
“Artinya bukan cut-off itu. Ini kan masih ada wacana yang ditentukan oleh pemerintah kota,” pungkasnya.
Pembahasan selanjutnya kini bergantung pada keputusan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas APBD Perubahan 2026.
Di saat bersamaan, DPRD juga meminta proses pemadanan data tidak berhenti pada hasil administratif, tetapi dilanjutkan dengan verifikasi kondisi masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak keliru sasaran. (Usep)
