Bidik-kasusnews.com,Kubu Raya Kalimantan Barat Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola IUP bauksit PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) yang menyeret Sudianto alias Aseng menyisakan pertanyaan serius. Galangan kapal (dock) PT Pelayaran Bintang Arwana Kapuas Armada di Desa Sungai Ambangah, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, kini menjadi sorotan. Selasa, 10/11/2026. Perusahaan pelayaran dan galangan kapal yang diduga memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Sudianto alias Aseng tersebut masih beroperasi.Fasilitas docking,armada tugboat, hingga tongkang yang dikaitkan dengan perusahaan itu dipertanyakan status penelusuran dan penyitaannya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Padahal, perkara PT QSS berdasarkan audit BPKP menimbulkan dugaan kerugian negara mencapai Rp4,09 triliun, sementara nilai aset yang diumumkan telah disita sekitar Rp338,35 miliar. Temuan investigasi Idenewskalbar.id pada 4 November 2026 memperoleh keterangan seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.Sumber tersebut mengungkapkan bahwa sekitar dua hari setelah penangkapan Aseng, aktivitas dock Bintang Arwana sempat berhenti total selama kurang lebih satu minggu. Warga itu juga menyampaikan dugaan adanya aktivitas pembersihan dokumen, bahkan pembakaran sejumlah dokumen perusahaan. Informasi ini perlu segera diverifikasi dan ditelusuri penyidik untuk memastikan apakah ada dokumen terkait PT QSS yang dipindahkan atau dimusnahkan. Setelah itu, aktivitas galangan kapal disebut kembali berjalan normal hingga sekarang. Pertanyaannya, sudah sejauh mana Kejagung menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan Aseng ? Mengapa status dock Bintang Arwana dan armada kapalnya belum mendapat penjelasan terbuka? Kejagung diminta tidak hanya fokus pada aset yang sudah ditemukan, tetapi juga menelusuri seluruh perusahaan, galangan kapal,tanah, bangunan,tugboat, dan tongkang yang terbukti memiliki hubungan kepemilikan atau pengendalian dengan tersangka. Jangan sampai penegakan hukum berhenti pada penetapan tersangka dan penyitaan sebagian aset, sementara dugaan keterkaitan aset lainnya belum mendapatkan kejelasan.   Redaksi meminta Kejagung memberikan penjelasan terbuka mengenai status galangan kapal Bintang Arwana di Kubu Raya. Sudianto alias Aseng dan manajemen perusahaan juga diminta memberikan klarifikasi atas dugaan kepemilikan, status aset, serta informasi pembersihan dokumen tersebut. Uang negara diduga dirugikan triliunan rupiah. jangan biarkan jejak aset gelap tanpa kejelasan! IDENEWSKALBAR.ID akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan dan transparansi dari aparat penegak hukum. Sumber : Pimred Idenewskalbar.id (Team/read)

JATENG:Bidik-kaausnews.com JEPARA – Persidangan perkara dugaan kekerasan seksual dengan terdakwa Abi Jamroh (60) kembali menjadi perhatian. Kali ini, pihak korban melalui kuasa hukumnya, Erlinawati, mengungkap sejumlah bukti percakapan digital yang diduga memperlihatkan adanya tekanan, ancaman, hingga komunikasi bermuatan seksual antara terdakwa dan korban. Bukti tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa, Zabidi dan Tarwohari, di Pengadilan Negeri (PN) Jepara. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Abi Jamroh dengan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Terdakwa juga dituntut membayar restitusi kepada korban sebesar Rp147.557.000 berdasarkan perhitungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam keterangannya, Erlinawati membantah narasi yang menyebut dugaan perbuatan terdakwa merupakan hubungan suka sama suka. Menurutnya, rangkaian komunikasi yang ditunjukkan justru perlu dilihat dalam konteks relasi kuasa, tekanan psikologis, dan dugaan ancaman terhadap korban. Salah satu percakapan yang diungkap terjadi pada 14 Mei 2025. Dalam komunikasi tersebut, kontak terdakwa tersimpan dengan nama ‘Abah YAI’ di telepon genggam korban. Pesan yang ditunjukkan disebut memuat pembicaraan bernada seksual, termasuk penggunaan istilah inzal dan istimta’. Selain itu, terdapat pesan yang diduga meminta korban menyimpan telepon genggamnya secara rapat agar komunikasi mereka tidak diketahui orang lain. Erlinawati juga mengungkap percakapan mengenai permintaan terdakwa agar korban membelikan kondom, termasuk jenis bergerigi. Permintaan tersebut disebut disampaikan melalui pembelian langsung di apotek maupun toko daring, tetapi ditolak korban. Bahkan, menurut Erlinawati, terdapat pula dugaan pengiriman gambar bermuatan seksual yang disertai permintaan kepada korban. Namun, korban disebut tidak menuruti permintaan tersebut. Ia menjelaskan, korban yang saat itu berusia 18 tahun tidak dikeluarkan dari pondok sebagaimana narasi yang beredar. Sebaliknya, korban justru diminta mengajar karena telah menyandang status hafizah. Namun, menurut keterangan pihak korban, dugaan pelecehan justru terjadi pada malam hari setelah korban menjalankan aktivitas mengajar. Peristiwa tersebut disebut berlangsung lebih dari 25 kali, terutama setelah korban menyelesaikan pendidikan madrasah aliyah (MA). Tak hanya percakapan bermuatan seksual, Erlinawati juga menunjukkan pesan yang dinilai mengandung ancaman terhadap korban. Salah satu pesan berbahasa Jawa yang diungkap berbunyi, “Koe tak parani neng kamar, tak saduk, batukmu tak keplak.” Menurutnya, tekanan semacam itu menjadi salah satu alasan korban tidak berani menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga. Hal lain yang menjadi perhatian pihak korban adalah percakapan tertanggal 11 Agustus 2025. Dalam pesan tersebut, AJ diduga menyampaikan permintaan maaf kepada ayah dan ibu korban yang disebut dengan sapaan ‘Kyai dan Bu Nyai’. Bahkan, terdakwa disebut menuliskan pengakuan bahwa kesalahan sepenuhnya berada pada dirinya dan korban tidak bersalah. “Kulo mengakui perkawis puniko 100% kesalahan Kulo… sama sekali boten kesalahan (korban),” demikian bunyi pesan yang ditunjukkan pihak korban. Erlinawati menilai, percakapan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menilai keseluruhan perkara, termasuk terhadap pembelaan yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan tawaran uang penyelesaian dari pihak terdakwa. Menurutnya, tawaran tersebut pernah disampaikan melalui kuasa hukum terdakwa yang lama, Ali, dengan nominal mulai Rp50 juta hingga Rp200 juta. Bahkan, Erlinawati mengaku pernah didatangi pihak tersebut di rumahnya. Namun, tawaran itu ditolak. Selain uang, pihak korban juga menyebut pernah ada tawaran Rp5 juta dan dua bidang tanah di Desa Somosari, Kecamatan Batealit. Setelah AJ ditetapkan sebagai tersangka,