SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pembangunan Gedung Assessment Center Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi mulai memasuki tahapan persiapan.
Proyek yang dibiayai APBD murni 2026 tersebut memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) konstruksi sebesar Rp315 juta.
Namun, hingga Rabu (19/8/2026), pekerjaan fisik belum dimulai. BKPSDM masih menunggu proses review Inspektorat terhadap HPS yang telah disusun.
Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi, Anton Lugiawan, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan pembahasan terkait konsultan perancangan dan berkonsultasi dengan ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ), Fahrul Razi.
“Sekarang baru masuk tahap perancangan. Kemarin kita membahas untuk konsultan perancangan, kemudian beberapa kali rapat dengan ahli PBJ, Pak Fahrul Razi. Kemarin baru kita membuat HPS konstruksi,” ujar Anton, Rabu (19/8).
HPS sebesar Rp315 juta tersebut kemudian dikirimkan kepada Inspektorat untuk menjalani review.
Apabila terdapat catatan atau koreksi, BKPSDM akan melakukan perbaikan sebelum kembali disampaikan kepada Inspektorat.
Anton memastikan anggaran konstruksi tersebut berasal dari APBD murni, bukan APBD perubahan.
Dari sisi mekanisme pengadaan, nilai pekerjaan yang berada di bawah Rp400 juta memungkinkan proyek tersebut dilaksanakan melalui penunjukan langsung.
“Untuk konstruksi Rp315 juta. Kalau di bawah 400 kan bisa pengadaan, penunjukan langsung,” jelasnya.
Meski nilai proyek relatif kecil, proses review tetap wajib dilakukan lantaran pembangunan Gedung Assessment Center tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
“Walaupun nilainya kecil, tapi karena masuk PSN, jadi wajib direview dulu sama Inspektorat,” tegas Anton.
Kondisi tersebut membuat target awal pekerjaan yang direncanakan dimulai akhir Agustus berpotensi mengalami pergeseran.
Jika proses review selesai dan pekerjaan dimulai September, konstruksi diproyeksikan berlangsung selama tiga bulan dan ditargetkan selesai pada November 2026.
Ada hal penting yang perlu dicatat dalam pembangunan gedung ini. Nilai Rp315 juta bukan merupakan keseluruhan kebutuhan agar Assessment Center dapat langsung beroperasi.
Anggaran tersebut hanya mencakup pembangunan fisik bangunan. Interior, AC, mebel, hingga perangkat komputer belum termasuk dalam nilai konstruksi.
“Rp315 juta itu hanya bangunannya saja. Belum interior, belum AC, belum mebel,” ungkap Anton.
Untuk melengkapi fasilitas tersebut, BKPSDM berencana mengupayakan anggaran pada 2027.
Namun, apabila pada 2026 terdapat tambahan anggaran untuk mebel dan kebutuhan pendukung lainnya, gedung tersebut diharapkan dapat mulai digunakan pada awal 2027.
Kebutuhan perangkat komputer bahkan diperkirakan cukup besar. Dengan asumsi harga satu komputer sekitar Rp10 juta dan kebutuhan maksimal 25 unit, anggaran komputer saja diperkirakan mencapai Rp250 juta.
Jumlah tersebut belum memperhitungkan kebutuhan mebel, AC, interior dan fasilitas lainnya.
Gedung Assessment Center dirancang hanya satu lantai dan dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah yang berada di lingkungan BKPSDM.
Lokasinya berada di bagian belakang, dekat dan di samping aula. Lahan yang digunakan memiliki luas sekitar 10 x 15 meter, sementara bangunan dirancang sekitar 7 x 12 meter.
Sebelumnya, lahan tersebut merupakan lahan kosong yang telah dilakukan pengurugan.
Di dalam bangunan nantinya terdapat ruangan utama, lobi kecil, ruang wawancara serta ruang diskusi. Ruangan utama dirancang untuk menampung sekitar 20 hingga 25 unit komputer.
Keberadaan gedung ini dinilai penting untuk mendukung penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN di Kota Sukabumi.
Selama ini, BKPSDM masih harus menggunakan fasilitas lain untuk kegiatan assessment, termasuk menyewa tempat. Salah satu lokasi yang pernah digunakan adalah SMA Negeri 3.
Dengan memiliki fasilitas sendiri, pemerintah daerah diharapkan dapat menekan biaya penyewaan sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan assessment ASN.
Assessment Center nantinya tidak hanya digunakan untuk pelaksanaan tes menggunakan komputer. Proses penilaian juga mencakup wawancara, baik kelompok maupun individu, serta latihan dinamika kelompok.
“Proses assessment tidak sebatas tes menggunakan komputer. Setelah tes komputer, peserta juga menjalani tahapan wawancara, wawancara kelompok maupun individu, serta latihan dinamika kelompok,” kata Anton.
Kapasitas kegiatan assessment diperkirakan sekitar 25 hingga 30 peserta, sedangkan jumlah komputer maksimal yang direncanakan sekitar 25 unit.
Selain sarana fisik, kebutuhan tenaga asesor juga menjadi pekerjaan lanjutan bagi BKPSDM.
Saat ini BKPSDM Kota Sukabumi belum memiliki asesor sendiri. Untuk sementara, asesor dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat dilibatkan dengan mekanisme pemberian honor.
Namun, BKPSDM berencana membangun kapasitas internal dengan mengirim pegawai yang berminat mengikuti pendidikan dan pelatihan asesor.
Pelatihan tersebut diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan, salah satunya melalui BKN.
Untuk kebutuhan awal, terdapat pegawai dengan latar belakang psikologi yang dinilai dapat diberdayakan. Total kebutuhan asesor diperkirakan sekitar empat orang.
Dua orang disebut sudah tersedia dari internal dan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi asesor, sehingga secara bertahap jumlah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan.
Anton menjelaskan, satu kelas assessment nantinya dapat ditangani satu asesor.
Dengan demikian, pembangunan gedung senilai Rp315 juta ini baru menjadi langkah awal.
Agar fasilitas tersebut benar-benar siap beroperasi, BKPSDM masih harus menyiapkan perangkat komputer, mebel, AC, interior, sekaligus membangun ketersediaan asesor.
Meski begitu, keberadaan gedung sendiri diharapkan menjadi investasi jangka panjang bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat penerapan sistem merit serta membuat proses pemetaan dan penilaian kompetensi ASN lebih efektif dan efisien. (Usep)
