MAJALENGKA – Bidik-kasusnews.com Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (atau dikenal KDM) beberapa hari lalu (16 Nopember 2026) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi galian tambang liar yang diduga ilegal daerah Kabupaten Majalengka sekitar Desa Indrakila, Desa Pajajar Kecamatan Rajagaluh dan bertemu seorang pegawai Inspektorat Kabupaten Majalengka. Inspektur Kabupaten Majalengka, Hendra Krisniawan menegaskan bahwa keberadaan pegawainya yamg bernama Dedi Setiabudi tidak ada kaitannya dengan penambangan liar atau diduga ilegal tersebut. “Dedi sedang menjalankan tugas mencari tanah hitam atau kompos untuk kebutuhan media tanam dalam program Kampung Sae Kabupaten Majalengka yang sedang dijalankan saat ini dan membutuhkan media tanah tersebut, secara kebetulan bertemu dengan Pak KDM di lokasi dan Dedi sebenarnya tidak tahu itu lokasi galian, ” terang Hendra kepada media, Kamis (19/11/26). Dijelaskan Hendra, bahwa saat ini seluruh OPD dan kecamatan sedang bergotong royong membangun Kampung SAE di daerah Kecamatan Sukahaji dan kapling Inspektorat kebetulan dekat dengan Sekolah Islam Terpadu. “Inspektorat dalam program tersebut kebagian lahan yang akan dimanfaatkan untuk menanam sejumlah tanaman obat (TOGA) srperti, jahe, serai, dan lainnya. Akan tetapi kondisi tanah merah di lingkungan tersebut kurang mendukung pertumbuhan tanaman obat tersebut, karena itu dibutuhkan tambahan tanah hitam untuk mendukung pertumbuhan tanaman tersebut sehingga kami harus mencari tanah hitam. Diterangkan Hendra bahwa dalam tayangan kanal tayangan KDM tersebut pegawainya memang sedang mencari tanah dan itu dibenarkan warga setempat dan pegawainya tidak terlibat dalam.aktivitas galian. Sementara itu Dedi menjelaskan bahwa memang benar dirinya sedang mencari tanah hitam namun ia tidak mengetahui bahwa jalan yang ditunjukkan temannya mengarah ke arah galian. “Saya butuh tanah kompos, dan teman saya mengarahkan ke lokasi bibit, namun ketika saya menelepon teman saya mengarah ke lokasi galian dan ketika akan memutar balik saya bertemu dengan rombongan KDM, gubernur Jawa Barat. Setelah menjelaskan kedatangannya kemudian memutar balik, ” terang Dedi. Hendra menambahkan pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan Bapak Bupati Majalengka dan Gubernur Jawa Barat melalui sambungan telepon untuk mengklarifikasi soal kejadian tersebut, bahwa kehadiran pegawainya hanya untuk mencari tanah hitam untuk program Majalengka Langkung Sae. (Asep Rusliman)

Cianjur,-Bidik-kasusnews.com,.Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M bagikan 1.000 paket bantuan sosial untuk para petani dan masyarakat di kaki Gunung Gede Pangrango tepatnya di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Bantuan sosial yang dibagikan utamanya pada petani yang menjalankan program tanam serentak bawang putih itu berisikan sembako untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. H. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M, mangatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan dan membantu para petani selama masa tanam bawang putih. “Semoga bantuan ini bisa membantu para petani. Dengan kebutuhan yang tercukupi dapat fokus pada bertani bawang putih, sehingga hasil panennya dapat melimpah,” kata dia, Rabu (19/8/2026). Dia juga mengaku bahagia dapat memberi bantuan pada para petani. “Melihat raut bahagia dari petani dan masyarakat, tentu jadi kebagian tersendiri bagi kami. Dan juga membuktikan Polri terus hadir di tengah masyarakat,” kata dia. Di sisi lain, Wakapolri menyebut jika Cianjur menjadi salah satu dari 14 daerah di Jawa Barat yang dipilih untuk menjalankan program tanam serentak bawang putih untuk mewujudkan swasembada bawang putih di Indonesia. Menurut dia, lahan yang digunakan ialah dari PTPN, Dinas Pertanian, dan Gapoktan. Di tahap awal, total ada 44,58 hektare lahan yang sudah siap tanam. “Luasan lahan ini akan terus berkembang secara bertahap,” kata dia. Dia menjelaskan, dalam empat bulan ke depan, dari tanam serentak tersebut akan menghasilkan panen seliter lebih kurang 450 ton bawang putih. “Jumlah produksinya juga akan bertambah seiring penambahan lahan. Hingga target swasembada bawang putih terwujud,” kata dia. (Asep Rusliman)

Majalengka,-Bidik-kasusnews.com,.Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si. menghadiri kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Majalengka, pada Jumat (7/8/2026). Kehadiran Kapolres menjadi bagian dari komitmen Polres Majalengka dalam mendukung sinergitas lintas sektoral demi terciptanya stabilitas keamanan dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Majalengka. ‎Kegiatan rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Majalengka H. Didi Supriadi, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Deden Hardian Narayanto, S.T., Wakil Ketua DPRD Asep Eka Mulyana, S.P., serta Wakil Ketua DPRD Dr. H. Juhana Zulfan, M.M. ‎ ‎Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Majalengka Drs. H. Eman Suherman, M.M., Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramdhan, Wakapolres Majalengka, perwakilan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Majalengka, Dansubdenpom, perwakilan Kodim 0617/Majalengka, perwakilan Lanud Sugiri Sukani, serta perwakilan Yonif Raider 321/Galuh Taruna, beserta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya. ‎ ‎Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat sebagai forum resmi dalam membahas agenda strategis pemerintahan daerah. Kehadiran unsur Forkopimda dalam kegiatan tersebut menunjukkan kuatnya sinergitas antar lembaga dalam mendukung jalannya roda pemerintahan serta pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. ‎Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldy Sulaiman, S.I.K., M.Si. menyampaikan bahwa Polres Majalengka siap mendukung setiap program pemerintah daerah dan DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan wilayah. ‎ ‎”Sinergi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan merupakan modal penting dalam mewujudkan Kabupaten Majalengka yang aman, maju, dan sejahtera. Polres Majalengka akan terus mendukung berbagai kebijakan dan program pembangunan melalui pemeliharaan situasi kamtibmas yang kondusif,” ujar Kapolres. ‎ ‎Kehadiran Kapolres Majalengka dalam rapat paripurna tersebut juga menjadi bentuk dukungan Polri terhadap proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ‎ ‎Melalui momentum ini, diharapkan koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik antara Polres Majalengka, Pemerintah Kabupaten Majalengka, DPRD, serta unsur Forkopimda lainnya semakin kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Asep Rusliman)

Indramayu,-Bidik-kasusnews.com,.Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung progres pembangunan pabrik yang digadang-gadang menjadi salah satu pusat industri manufaktur terbesar di wilayah barat selatan Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan harapannya agar keberadaan PT Free View Internasional dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,Indramayu dan Daerah Penyangga “Pembangunan pabrik ini diharapkan mampu membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat sekitar serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” ujar Dedi Mulyadi. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah guna mendukung iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. “Investasi akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif,mari kita kedepankan berkomunikasi apa bila ada permasalahan Mari kita jaga bersama agar investasi yang masuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,baik untuk Angkatan kerja maupun manfaat bagi masyarakat setempat tambahnya. Sementara itu, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa pembangunan pabrik tersebut telah sesuai dengan tata ruang wilayah Kabupaten Indramayu. Menurutnya, kehadiran pabrik sepatu berskala besar tersebut akan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah. “Alhamdulillah, proses pembangunan terus berjalan sesuai rencana. Pabrik sepatu di wilayah barat selatan Indramayu ini diharapkan mampu menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal,” ungkap Lucky Hakim. Berdasarkan rencana perusahaan, pembangunan fisik pabrik ditargetkan selesai pada tahun 2025, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan mesin produksi pada tahun 2026 sebelum proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara bertahap. PT Free View Internasional merupakan perusahaan manufaktur sepatu berskala besar yang diproyeksikan mampu menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. Informasi yang berkembang menyebutkan kebutuhan tenaga kerja perusahaan ini dapat mencapai sekitar 20.000 hingga 25.000 pekerja. Kehadiran Gubernur Jawa Barat dan Bupati Indramayu mendapat sambutan hangat dari masyarakat Desa Cikawung dan sekitarnya. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pekerja proyek pembangunan pabrik serta mentraktir makan siang sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Masyarakat berharap kehadiran PT Free View Internasional dapat menjadi momentum kebangkitan ekonomi Kabupaten Indramayu,dan kabupaten penyangga khususnya dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. (Asep Rusliman)

Indramayu,Bidik-kasusnews.com,. Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu regulasi penting yang mengubah sistem pendanaan daerah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada struktur anggaran pemerintah daerah, termasuk pada nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ancaman Pemutusan Massal PPPK Menguat, DPR Minta Pemerintah Tunda Pembatasan Belanja Pegawai Melalui UU HKPD, pemerintah pusat melakukan reformasi besar terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan anggaran daerah selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Namun di balik tujuan tersebut, muncul tantangan serius yang dihadapi pemerintah daerah. Penyaluran dana dari pusat kini dilakukan secara lebih selektif dan diarahkan untuk mendukung program strategis nasional. Akibatnya, ruang fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan rutin, seperti gaji pegawai, menjadi semakin terbatas. Dilema Anggaran Daerah dan Tekanan Fiskal Kondisi ini menimbulkan dilema nyata bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, mereka harus menjalankan program prioritas nasional yang didorong melalui kebijakan pusat. Di sisi lain, mereka juga memiliki kewajiban membayar belanja rutin, termasuk gaji PPPK yang jumlahnya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ketika terjadi defisit anggaran atau realokasi kebijakan, belanja rutin sering kali menjadi pos yang paling rentan terdampak. Terlebih bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah, ketergantungan terhadap dana transfer pusat membuat posisi fiskal semakin terjepit. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pemutusan kontrak PPPK secara massal. Ancaman tersebut bukan sekadar isu, melainkan konsekuensi dari tekanan fiskal yang dihadapi daerah dalam menyesuaikan struktur anggarannya. Apa Itu UU HKPD dan Dampaknya bagi Daerah? UU HKPD dirancang untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih disiplin dan efisien. Pemerintah pusat ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran daerah benar-benar mendukung target pembangunan nasional secara terukur. Dalam implementasinya, terdapat beberapa perubahan penting, di antaranya: Penajaman penggunaan DAU dan DAK agar lebih fokus pada program prioritas Dorongan efisiensi belanja daerah, khususnya belanja rutin Peningkatan peran daerah dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber utama pembiayaan Kebijakan ini secara tidak langsung memaksa pemerintah daerah untuk lebih mandiri secara fiskal. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam meningkatkan pendapatan lokal. Dampak Langsung terhadap PPPK Dalam konteks tenaga PPPK, kebijakan ini memiliki implikasi yang cukup signifikan. Setidaknya ada tiga faktor utama yang memengaruhi: Prioritas Anggaran Nasional Dana transfer dari pusat kini lebih difokuskan pada program strategis, sehingga alokasi untuk belanja pegawai menjadi terbatas. Efisiensi Belanja Rutin Pemerintah daerah didorong untuk menekan pengeluaran rutin, termasuk gaji pegawai, demi menjaga keseimbangan anggaran. Keterbatasan PAD Daerah dengan PAD rendah akan kesulitan menutupi kebutuhan belanja pegawai, sehingga PPPK berpotensi menjadi opsi penyesuaian anggaran. Dalam kondisi tertentu, gaji PPPK yang relatif besar dapat menjadi beban fiskal yang harus disesuaikan. Hal inilah yang memunculkan kekhawatiran bahwa tenaga PPPK bisa menjadi pihak yang paling terdampak dalam proses penyeimbangan anggaran. Reformasi Fiskal atau Ancaman Sosial? Perlu dipahami bahwa kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh satu kebijakan atau kepemimpinan tertentu, melainkan bagian dilematis suatu pemerintahan,kalau tidak rekrut PPPK kurang SDM untuk pelayanan masyarakat kalau direkrut pemerintah harus menyiapkan anggaran tetap,dengan menggali PAD. (Asep Rusliman)

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meninjau langsung lokasi pergerakan tanah di Blok Godabaya, Desa Sukadana, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Kamis (19/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Gubernur yang akrab disapa KDM didampingi Bupati Majalengka, Eman Suherman, serta jajaran Forkopimda. Keduanya menyempatkan diri menemui para korban terdampak yang saat ini berada di Balai Desa Sukadana. Di hadapan warga, KDM menyampaikan komitmennya untuk membantu warga korban tanah bergerak setiap keluarga diberikan bantuan tunai sebesar Rp 10 juta. Ia juga menginisiasi program penataan kawasan pemukiman dengan konsep “Kampung Wisata” seperti yang telah dikerjakan di Sukabumi. Ia merencanakan pembangunan rumah panggung bagi warga terdampak dengan alokasi biaya per unit sebesar Rp 40 juta. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk membangun rumah berbahan kayu yang dirancang lebih fleksibel dan tahan terhadap guncangan gempa. “Rumah yang akan dibangun berbahan kayu agar lebih ringan dan tahan gempa. Menonjolkan sisi tradisional namun tetap kokoh dan fungsional. Kita ingin warga bisa kembali tinggal dengan aman dan nyaman,” ujar KDM. Guna memastikan pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran, Kang Dedi menggandeng Kodim setempat melalui program Karya Bakti. Ia menyatakan siap mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 1 Miliar untuk mendukung perbaikan infrastruktur di wilayah tersebut. ​”Saya akan siapkan dana 1 miliar rupiah, nanti dikerjakan oleh Kodim melalui program Karya Bakti. Kita tata jalannya, kita buat rumahnya yang bagus. Kampung ini harus berubah menjadi Kampung Wisata,” ujar Dedi Mulyadi. Selain pembangunan hunian, Gubernur juga meminta Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk segera menyiapkan lahan relokasi yang aman bagi warga terdampak. Menanggapi hal tersebut, Bupati Eman Suherman menyatakan kesiapan Pemkab Majalengka untuk menyediakan lahan yang tidak jauh dari Desa Sukadana, namun berada di kawasan yang lebih aman dan bebas dari potensi pergerakan tanah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah peduli dan terjun langsung meninjau lokasi bencana. Pemkab Majalengka siap menyediakan lahan relokasi yang aman bagi warga,” ungkap Bupati. Salah seorang warga terdampak, Rohman mengaku senang dan terharu atas kunjungan Gubernur dan Bupati. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah secara langsung menjadi bentuk perhatian nyata terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah. “Kami merasa diperhatikan. Terima kasih karena pemerintah cepat merespons bencana ini,” ujarnya. Pergerakan tanah yang terjadi di Blok Godabaya menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan provinsi. Langkah cepat penanganan darurat hingga rencana relokasi permanen diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi warga terdampak. (Asep Rusliman)

Majalengka Bidik-kasusnews.com,.Momentum Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi refleksi penting bagi seluruh insan pers di Indonesia. Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan tahun ini diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan menjadi penguat komitmen terhadap peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), Hartanto Boechori, dalam pernyataannya menegaskan bahwa tema HPN 2026 mengandung tanggung jawab besar yang harus diwujudkan secara nyata, bukan hanya menjadi slogan. “Tema ini jangan hanya menggema dalam slogan dan terjebak pada ritual semata. Harus diimplementasikan dengan penuh makna dalam setiap karya jurnalistik,” tegasnya. Boechori mengingatkan bahwa pers memiliki peran vital sebagai agen kebenaran. Ia menyerukan kepada seluruh insan pers untuk menjaga integritas, objektivitas, dan kredibilitas dalam setiap pemberitaan. Menurutnya, tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin kompleks, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi digital. “Jadilah agen kebenaran yang sebenar-benarnya. Tegakkan etika jurnalistik, hadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan. Jangan hanya lip service,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pers yang sehat bukan sekadar istilah simbolik dalam perayaan tahunan. Lebih dari itu, pers yang sehat adalah pilar utama dalam menegakkan demokrasi, mengawal kebijakan publik, serta mendorong terciptanya ekonomi yang berdaulat dan bangsa yang kuat. Menurut Boechori, media massa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi ruang publik yang jernih dan terpercaya. Dalam setiap sarana publikasi, pers harus mampu menghadirkan informasi yang mencerahkan serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas. “Pers yang sehat menjadi pilar penting dalam menegakkan demokrasi, mendukung ekonomi berdaulat, serta memperkuat fondasi bangsa,” imbuhnya. Di akhir pernyataannya, Boechori menyampaikan semangat perjuangan bagi seluruh insan pers nasional. Ia mengajak agar pers tetap menjadi suara rakyat yang sejati, bukan sekadar gema ritual tahunan. “Maju terus Pers Nasional. Jadilah suara rakyat yang sejati, bukan sekadar gema ritual. Merdeka!” serunya. Sebagai organisasi yang mengusung semangat profesionalisme dan integritas, PJI menegaskan komitmennya sebagai penegak pilar demokrasi, sejalan dengan semangat Hari Pers Nasional 2026. (Asep Rusliman)

Kuningan Bidik-kasusnews.com,.Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mengoptimalkan pengelolaan aset lahan milik daerah untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui kerja sama dengan PT Rumah Tani Nusantara. Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Jumat, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengelola aset secara produktif dan berorientasi hasil. “Kerja sama ini bukan sekadar mengejar angka PAD, tetapi mendorong pertanian dikelola secara profesional dan berkelanjutan,” katanya. Dalam kerja sama tersebut, kata dia, lahan yang dioptimalkan pengelolaannya meliputi sawah seluas sekitar 11,5 hektare dan lahan perkebunan sekitar 5,8 hektare milik pemerintah daerah. Ia menilai sektor pertanian masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan secara modern, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat. Menurut dia, optimalisasi aset daerah melalui pertanian menjadi salah satu instrumen Pemkab Kuningan untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan di tingkat lokal. Dian menitipkan agar pemanfaatan aset lahan tersebut benar-benar sesuai peruntukannya, yakni sebagai lahan pertanian dan tidak dialihfungsikan untuk kepentingan lain. “Saya titip aset ini dijaga dan dimaksimalkan sesuai peruntukannya. Jangan sampai beralih untuk hotel atau lainnya,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan mengatakan kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan aset daerah di tengah keterbatasan fiskal. Ia menuturkan lahan yang dikerjasamakan, merupakan tanah hak pakai milik pemerintah daerah yang tersebar di tujuh kelurahan dan dua desa di Kabupaten Kuningan. “Pemanfaatan lahan dilakukan dengan sistem sewa selama tiga tahun, dengan nilai sewa sebesar Rp160.032.250 per tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. Direktur PT Rumah Tani Nusantara Bahtiar menuturkan tahap awal pengelolaan lahan difokuskan untuk penanaman padi dan jagung, sebelum dikembangkan ke komoditas hortikultura seperti cabai guna mendukung pengendalian inflasi daerah. “Kami berencana memasukkan teknologi pertanian modern, termasuk teknologi presisi berbasis AI, agar dunia pertanian semakin terukur sekaligus menarik minat generasi muda,” tuturnya. (Asep.R)

Indramayu Bidik-kasusnews.com,. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas prestasi yang diraih Archilles Alexsyah Junior atau yang akrab disapa Alex. Dia adalah atlet pencak silat muda asal Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. ‎ ‎Alex berhasil menembus seleksi nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui Program Sentra Latihan Olahragawan Muda Potensial Nasional (SLOMPN), yang diumumkan pada 29 Oktober 2025 yang lalu. ‎ ‎Keberhasilan tersebut menempatkan Alex sebagai bagian dari pembinaan atlet nasional. Saat ini, Alex tengah menempuh pendidikan dan latihan di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan, Jakarta, salah satu pusat pendidikan olahraga unggulan di Indonesia. ‎ ‎Dalam proses seleksi yang berlangsung sangat ketat dan kompetitif, Alex terpilih sebagai satu dari tiga peserta terbaik dari seluruh Indonesia. Konsistensi latihan, kemampuan teknik, serta potensi besar di cabang olahraga pencak silat, serta tekadnya yang membaja, menjadi faktor utama yang mengantarkannya lolos ke program pembinaan Kemenpora. ‎ ‎Tidak berhenti sampai di situ, Alex kembali mengharumkan nama Indramayu dengan meraih medali emas pada Kejuaraan Antar Pelajar Nasional yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat. ‎ ‎Kementerian Pemuda dan Olahraga turut memberikan apresiasi atas prestasi tersebut serta menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan Alex agar mampu berprestasi hingga tingkat internasional. ‎ ‎“Kami berharap Archilles Alexsyah Junior dapat terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi anak-anak lainnya, khususnya di Kabupaten Indramayu,” ujar perwakilan Kemenpora. ‎ ‎Di sisi lain, orang tua Alex, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan pembinaan yang telah diberikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras kolektif para pelatih, guru, dan seluruh pihak yang konsisten mendampingi perkembangan Alex. ‎ ‎“Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada Alex. Prestasi ini tidak akan tercapai tanpa peran para pelatih, guru, dan semua pihak yang telah mendampingi,” ujar orang tuanya. ‎ ‎Sebelum bergabung dalam pembinaan nasional, Alex merupakan siswa SMP Negeri 2 Sindang. Alex menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Indramayu yang juga Kepala SMPN 2 Sindang, Fajar Ismadi, serta Ketua Padepokan Pencak Silat BDS Silatindo, Master Dukim Pray, bersama jajaran pelatih dan pendamping. ‎ ‎Alex menyampaikan rasa syukur dan tekadnya untuk terus meningkatkan kemampuan. ‎ ‎“Saya ingin terus berprestasi dan suatu hari bisa membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Terima kasih kepada para guru di SMP Negeri 2 Sindang dan SD Negeri 2 Jatibarang yang telah mendidik dan mendukung saya,” ungkap Alex. ‎ ‎Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap, prestasi Archilles Alexsyah Junior dapat menjadi motivasi bagi generasi muda daerah untuk terus berlatih, berprestasi, dan berani bermimpi membawa nama Indramayu dan Indonesia di kancah nasional maupun internasional. ‎ ‎(Asep Rusliman)

Bidik-kasusnews.com Sintang,Kalimantan Barat Pemasangan plang larangan beraktivitas oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kebun sawit dan lahan milik warga Desa Sarai kecamatan sungai tebelian kabupaten Sintang mendapat penolakan keras masyarakat dan telah memicu reaksi keras dari masyarakat Desa Sarai beberapa hari lalu. Plang yang dipasang oleh satgas PKH bertuliskan “Lahan perkebunan sawit seluas 983.25Ha ini dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia C.Q. satgas penertiban kawasan hutan (PKH) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan” dan dibawahnya ditulis lagi berwarna merah yang isinya DILARANG memperjualbelikan dan menguasai tanpa izin satgas penertiban kawasan hutan. Pemasangan patok dan plang oleh satgas PKH terhadap lahan masyarakat beberapa hari lalu, mendapat reaksi keras dari masyarakat Desa Sarai kecamatan sungai tebelian kabupaten Sintang kalbar, karena tidak ada sama sekali pemberitahuan, maupun koordinasi kepada pemerintah Desa setempat, sehingga menjadi tanda tanya besar atas kesewenang-wenangan tim satgas PKH dan tiba-tiba datang pasang plang dan setelah itu pergi, ujar tokoh adat setempat. Kamis (20/11/2025) Sebelum melakukan aksi, terlebih dahulu diadakan ritual adat Dayak yang dipimpin oleh Sujiman/geredat dan diikuti Tokoh Adat Sijung, hadir juga kepala Desa Sarai Apin Hanjabudin, tokoh masyarakat, ketua APDESI kabupaten Sintang Dede Hendrianus dan beberapa orang kepala desa yang ada di kecamatan sungai tebelian, dan ratusan masyarakat Desa Sarai. Melakukan ritual adat Dayak dilokasi sebagai respon dan sekaligus melakukan pernyataan sikap yaitu menolak dan melarang dengan keras atas pemasangan patok dan plang oleh satgas PKH (penertiban kawasan hutan) yang mengatasnamakan tanah tersebut milik negara, dan menyita tanah masyarakat adat dengan semena-mena, padahal tanah masyarakat adat sudah puluhan bahkan ratusan tahun dikelola oleh masyarakat, serta dilahan tersebut ada kebun, ada tembawang, ada tempat keramat yang sudah turun temurun sampai sekarang. “Lahan ini adalah warisan yang kami jaga turun temurun, Kami tidak akan membiarkan harkat dan martabat leluhur diinjak-injak demi aturan yang dibuat tanpa mendengarkan suara rakyat,” Dilahan yang disegel tersebut ada namanya kampung laman Tapang, Ada keramat’ batu lancang,ada kampung pemabuk Raung,ada makam tua Tapang kingkin dan makam tua di laman Tapang yang merupakan tempat asal masyarakat Desa Sarai, kenapa lalu bisa menjadi hutan, bisa menjadi milik negara, padahal asal nenek moyang kami, sebelum adanya negara merdeka sudah ada nenek moyang kami, ujar Sedayu dan didampingi M.yamin dan pak Ramli saat orasi pernyataan sikap. Masyarakat juga menuntut pemerintah daerah mengambil langkah dan tindakan nyata menyelesaikan masalah ini, karena menyangkut kelangsungan hidup harkat dan martabat manusia, ujar Yamin. Sementara itu kepala Desa Sarai Apin hamjahudin mengatakan bahwa pemasangan patok dan plang oleh satgas PKH terhadap lahan masyarakat tidak ada sama sekali pemberitahuan dan maupun koordinasi dengan pihak pemerintah Desa, serta tidak adanya sosialisasi satgas PKH kepada masyarakat, justru pemerintah Desa Sarai terkejut atas terjadinya penyegelan lahan masyarakat Desa Sarai, terangnya “kami pemerintah Desa akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama Bupati Sintang dan juga wakil rakyat, dan berharap ada solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini”, ujar kades Sarai. Kades Sarai juga menyoroti kebijakan penertiban kawasan hutan yang sering kali diterapkan tanpa kajian sosial yang mendalam. Padahal Negara ini hadir untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat, tapi kenyataannya membuat kebijakan yang merugikan masyarakat, katanya. “Kami ingin pemerintah tidak melupakan keadilan, mari ajak kami masyarakat berbicara dan bermusyawarah, dan jangan mengabaikan karena aturan dan kebijakan pemerintah yang menambah penderitaan masyarakat, tutupnya. Penulis: Tinus Yai Tim liputan : Tinus Yai// Basori