SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM— Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PKPP) Wilayah Pajampangan menyatakan sikap tegas dalam menyikapi dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik yang dialami Kepala Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, H. Dacep.
PKPP memastikan akan memberikan pendampingan saat yang bersangkutan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PKPP Wilayah Pajampangan, Surahman, bersama Ketua Bidang Humas, Bakang Anwar As’Adi, serta sejumlah pengurus lainnya, Jumat (30/10/2026).
Mereka menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti melalui jalur hukum agar duduk perkara menjadi jelas dan tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Ketua Bidang Humas PKPP, Bakang Anwar As’Adi, mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendampingi H. Dacep untuk membuat laporan resmi ke Mapolres Sukabumi.
Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan uang sebesar Rp3 juta oleh seorang pengguna media sosial TikTok yang disebut-sebut meminta sejumlah uang dengan alasan menghapus berita yang telah disebarkan.
“Kami akan membersamai Pak Haji Dacep dalam hal ini. Insya Allah pada hari Senin pekan depan, Ketua Umum beserta pengurus dan anggota PKPP akan mendampingi Pak Haji Dacep melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian,” tegas Bakang.
Menurutnya, dugaan tersebut perlu ditangani melalui mekanisme hukum agar dapat diketahui fakta sebenarnya.
PKPP memilih menempuh jalur resmi sebagai upaya memperoleh kejelasan sekaligus memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Desa Mekarsakti, H. Dacep, membantah tuduhan yang beredar di media sosial, salah satu diantaranya informasi mengenai dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) pada periode anggaran 2020 hingga 2023.
Ia menegaskan bahwa informasi yang disebarkan melalui akun TikTok tersebut tidak benar dan berisi tuduhan yang menurutnya tidak berdasar.
H. Dacep juga menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran di Desa Mekarsakti telah dilaksanakan sesuai prosedur, melalui pengawasan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Ia berharap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenaran dan memperoleh penjelasan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Umum PKPP Wilayah Pajampangan, Surahman, menambahkan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Pajampangan berkomitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan kepentingan dan pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
“Kami berdiri bersama, saling menguatkan, dan tidak akan membiarkan adanya upaya yang merugikan sesama penyelenggara pemerintahan desa,” ujar Surahman.
PKPP juga mengajak masyarakat agar lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan anggaran desa.
Apabila terdapat temuan, dugaan penyimpangan, atau pertanyaan mengenai penggunaan anggaran, masyarakat diimbau menyampaikannya melalui saluran resmi yang tersedia.
Dengan demikian, setiap persoalan dapat ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku, bukan melalui penyebaran informasi yang belum terverifikasi ataupun tindakan lain yang berpotensi merugikan pihak tertentu. (Dicky)
