Tangerang, Bidik-kasusnews.com Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian menu, pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), serta kapasitas produksi dapur umum yang dinilai melebihi batas ideal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sistem distribusi logistik program MBG di wilayah tersebut tengah dievaluasi menyusul temuan yang disebut berasal dari hasil pengawasan lapangan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah dugaan perbedaan antara dokumentasi menu yang dikirimkan pengelola kepada pihak pusat dengan makanan yang diterima para penerima manfaat.
Dugaan tersebut turut mendapat perhatian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kampung Melayu Timur, M. Jalaludin. Ia meminta adanya klarifikasi resmi dari pihak pengelola maupun instansi terkait mengenai pelaksanaan program MBG di Teluknaga.
Menurut Jalaludin, apabila tidak terdapat penjelasan yang memadai, pihaknya berencana menyampaikan laporan kepada instansi berwenang untuk meminta dilakukan pendalaman terhadap dugaan tersebut.
Selain menyoroti dugaan ketidaksesuaian menu, Jalaludin juga mempertanyakan penggunaan menu telur olahan yang dinilainya berbeda dengan arahan yang selama ini disosialisasikan pemerintah. Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar kualitas makanan yang diterima masyarakat benar-benar sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.
Menanggapi hal itu, Koordinator Lapangan MBG Teluknaga, Ade Rahman Hakim, menjelaskan bahwa dapur umum sempat melakukan inovasi menu berupa “telur sate” yang dipadukan dengan daging dan sayuran. Namun, proses pembuatannya membutuhkan beberapa tahapan, mulai dari pengukusan, pemotongan, penusukan, hingga penggorengan.
Ade menyebut, tingginya volume produksi menyebabkan sebagian tahapan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga hasil akhir menu tidak sesuai dengan standar yang telah direncanakan. Ia juga mengakui adanya penggunaan saus racikan yang dibuat secara mandiri oleh pihak dapur dan tidak sesuai dengan konsep awal.
Menurut Ade, salah satu penyebab utama kendala tersebut adalah beban produksi yang melampaui kapasitas ideal dapur umum. Saat ini, jumlah penerima manfaat di wilayah Teluknaga mencapai sekitar 3.446 orang, sedangkan kapasitas efektif satu dapur diperkirakan hanya mampu memproduksi sekitar 2.500 porsi makanan per hari.
Ia menjelaskan, pengelolaan program MBG di wilayah tersebut dilakukan oleh Yayasan Bahari Indonesia Emas. Untuk mengatasi persoalan kapasitas, saat ini telah beroperasi 13 dapur umum dan belasan dapur tambahan sedang dalam tahap pembangunan guna meningkatkan kemampuan produksi.
Ade juga memaparkan skema pembiayaan program, yakni paket senilai Rp13.000 untuk balita, PAUD, TK, hingga siswa SD kelas 3, serta paket Rp15.000 bagi siswa SD kelas 4 hingga SMA dan ibu hamil. Dana tersebut dialokasikan untuk bahan baku, sewa fasilitas, dan biaya operasional.
Di sisi lain, sejumlah warga juga berharap fungsi pengawasan terhadap kualitas gizi dapat ditingkatkan. Mereka menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar proses produksi, kualitas makanan, dan distribusi program MBG berjalan sesuai standar, transparan, serta mampu memenuhi tujuan pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak penyelenggara program MBG tingkat pusat maupun instansi pemerintah terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian menu dan pelaksanaan program di Kecamatan Teluknaga.
(Red)
