SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendapat tambahan kekayaan daerah berupa aset hasil rampasan perkara korupsi senilai Rp1,914 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengingatkan agar aset tersebut dikelola secara serius sehingga keberadaannya membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Budi Azhar, penyerahan aset negara kepada pemerintah daerah harus menjadi awal dari pengelolaan yang bertanggung jawab.
Setelah proses hibah diterima, Pemkab Sukabumi perlu memastikan aset tersebut memiliki peruntukan yang jelas dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Ia mengapresiasi langkah KPK dalam menyerahkan aset hasil rampasan kepada pemerintah daerah.
Namun, nilai keberhasilan dari proses tersebut tidak semata-mata terletak pada bertambahnya kekayaan milik pemerintah, melainkan pada kemampuan mengubah aset menjadi sesuatu yang berguna bagi kepentingan publik.
“Saya mengapresiasi KPK yang sudah memberikan hibah kepada pemerintah daerah. Saya berharap pemerintah daerah bisa memanfaatkan secara optimal hibah ini sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata Budi, Sabtu (10/10).
Aset yang diserahkan kepada Pemkab Sukabumi mencakup dua bidang tanah dengan luas total 19.700 meter persegi. Di lokasi tersebut juga terdapat bangunan vila dan kolam ikan yang berada di Jalan Sindanglereng, Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin.
Penyerahan hibah itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima di Kompleks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu.
Dengan luas lahan dan fasilitas yang tersedia, aset tersebut membutuhkan pengelolaan yang terencana.
Pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi fisik, pemeliharaan, serta menentukan pemanfaatan yang sesuai agar potensi kekayaan tersebut tidak terabaikan.
Budi Azhar menegaskan, DPRD memandang pemanfaatan aset hibah sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola kekayaan daerah.
Setiap aset yang diterima harus mempunyai kejelasan fungsi sehingga keberadaannya tidak berhenti pada status kepemilikan semata.
“Bagi kami di DPRD, pemanfaatan aset hibah tersebut menjadi hal penting agar kekayaan daerah tidak hanya bertambah secara administratif, tetapi juga memiliki nilai guna bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Budi Azhar juga mengapresiasi peluncuran SIMPATIK oleh Pemkab Sukabumi.
Sistem tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses perencanaan sekaligus mempermudah pengendalian terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Ia menilai, dukungan sistem informasi dalam proses perencanaan dan pengawasan dapat membantu meningkatkan keteraturan pelaksanaan program.
Dengan mekanisme pengendalian yang lebih mudah, pemerintah diharapkan dapat memantau pelaksanaan kegiatan secara lebih efektif.
“Ya, tentunya saya mengapresiasi juga kepada pemerintah yang sudah meluncurkan SIMPATIK. Mudah-mudahan dengan sistem ini, perencanaan bisa lebih mudah dan lebih baik. Kemudian, pengontrolannya juga lebih mudah,” ujarnya.
Budi Azhar memastikan DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan aset maupun pelaksanaan program pemerintah berjalan dengan baik dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Pengawasan kami akan lebih maksimal,” tandasnya. (Dicky)
