SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Masyarakat wilayah Pajampangan menggelar audiensi terkait kerusakan jalan dan maraknya kendaraan over kapasitas di ruas Jalan Provinsi Kiara Dua–Lengkong, Kabupaten Sukabumi.
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Lengkong, Rabu (22/4/2026), dengan dihadiri perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) serta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat.
Audiensi diinisiasi Paguyuban Jampang Tandang Makalangan (JTM) bersama Gerakan Reformasi Islam (Garis) sebagai respons atas keresahan masyarakat terhadap kondisi jalan provinsi yang kian rusak, diduga akibat kendaraan bertonase berlebih.
Di sela kegiatan, sejumlah warga bahkan sempat melakukan aksi bakar ban di ruas jalan provinsi di wilayah Lengkong sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan infrastruktur.
Ketua Umum JTM, H. Hendra Permana, menyampaikan audiensi menghasilkan sejumlah catatan penting yang akan ditindaklanjuti hingga ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah ada tanggapan dari pihak dinas, meskipun belum sepenuhnya memuaskan karena masih perlu koordinasi lanjutan. Namun setidaknya sudah ada respon konkret,” ujarnya.
Ia menjelaskan, beberapa poin yang disepakati antara lain sosialisasi aturan penggunaan jalan provinsi, termasuk pemasangan rambu pembatasan tonase, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan over kapasitas dengan melibatkan aparat kepolisian.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan pembangunan gerbang pengawasan kendaraan seperti yang pernah diterapkan di sejumlah titik di Kabupaten Sukabumi. Sistem tersebut dinilai efektif dalam mengontrol kendaraan bermuatan berat.
“Banyak perusahaan masih tidak patuh. Kendaraan sekarang bisa mencapai 30 sampai 40 ton. Kalau dibiarkan, jalan yang baru dibangun pun tidak akan bertahan lama,” tegasnya.
Hendra juga mendorong agar pembangunan ruas jalan dari Lengkong menuju Kiara Dua segera dilanjutkan. Namun, ia mengakui saat ini anggaran masih tertunda dan baru sebatas pemeliharaan.
Sementara itu, Pengawas Transportasi Darat Dishub Provinsi Jawa Barat, Dayan Swendara, mengakui bahwa over kapasitas kendaraan menjadi faktor utama kerusakan jalan.
“Ada beberapa poin yang menjadi perhatian, salah satunya volume kendaraan. Aktivitas ini memang berdampak besar terhadap kerusakan jalan provinsi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pihak provinsi akan segera memasang rambu pembatasan tonase serta mendorong perusahaan memiliki fasilitas timbangan kendaraan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam percepatan penanganan jalan rusak sekaligus menekan pelanggaran kendaraan bertonase tinggi, demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. (Dicky)
