SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi mulai mengakselerasi penanganan kawasan kumuh pasca disahkannya Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Regulasi tersebut diproyeksikan bukan sekadar payung hukum, melainkan instrumen percepatan penataan kota yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, menegaskan bahwa arah kebijakan kini tidak lagi bertumpu pada pola tambal sulam pembangunan fisik.
“Perda tersebut mendorong pendekatan sistematis dari hulu ke hilir, mulai dari penanganan kawasan eksisting hingga strategi pencegahan agar tidak muncul titik kumuh baru,” kata Frendy, Senin (2/3/2026).
Ia menjelaskan, data dalam SK Kumuh Tahun 2021 mencatat luas kawasan kumuh mencapai 260 hektare. Hingga 2025, sekitar 100 hektare telah tertangani, menyisakan kurang lebih 160 hektare yang menjadi target lanjutan.
Capaian ini menunjukkan progres signifikan, namun tetap membutuhkan percepatan lintas sektor.
Menurut Frendy, tantangan terbesar bukan hanya pada keterbatasan anggaran, tetapi pada menjaga konsistensi kualitas kawasan yang telah ditata. Karena itu, Perda 2025 secara tegas memisahkan dua fokus besar, yakni peningkatan kualitas dan pencegahan.
Pendekatan peningkatan kualitas diarahkan pada pembenahan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi. Sementara pencegahan diarahkan pada penguatan tata kelola, pengawasan, serta perubahan pola pikir masyarakat agar kawasan yang sudah tertata tidak kembali kumuh.
“Yang kita dorong sekarang adalah keberlanjutan. Jangan sampai selesai dibangun, lalu tidak ada pengawasan dan pemeliharaan,” tegasnya.
Dalam implementasinya, pemerintah akan mengoptimalkan Forum Perumahan Kawasan Permukiman sebagai ruang kolaborasi multipihak, melibatkan perangkat daerah, unsur masyarakat, lembaga, hingga NGO. Model ini diharapkan mampu memperkuat sinergi perencanaan dan pengawasan di lapangan.
Selain itu, pada setiap proyek infrastruktur yang digarap DPUTR, dibentuk Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara dari unsur masyarakat. Kelompok ini berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan fasilitas publik tetap berfungsi dan terawat.
Dukungan pembiayaan juga datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya untuk kawasan dengan luasan di atas 10 hektare seperti Benteng dan Cipanengah. Sementara wilayah di bawah 10 hektare tetap menjadi tanggung jawab Pemkot melalui APBD, termasuk penanganan di Kelurahan Selabatu yang tahun ini mendapat alokasi provinsi.
Dengan strategi yang lebih progresif, Pemkot Sukabumi menargetkan penanganan kumuh tidak hanya berorientasi pada pengurangan luasan semata, tetapi juga transformasi kualitas lingkungan dan penguatan partisipasi warga sebagai fondasi kota yang lebih tertata dan berdaya saing. (Usep)
