SUKABUMI – BIDIK-KASUSNEWS.COM – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Danny Ramdhani, menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah pusat yang secara sepihak membatalkan program diskon tarif listrik.

Padahal, program tersebut sebelumnya telah disosialisasikan secara resmi kepada publik. Sebagian masyarakat pun telah meluapkan kegembiraan bakal dapat mendapat pemotongan harga.

“Sangat konyol, kebijakan yang sudah disebarluaskan justru ditangguhkan secara tiba-tiba. Ini bentuk inkonsistensi yang mencederai kepercayaan rakyat,” tegas Danny pada Selasa (10/6/2025).

Ia mempertanyakan kemampuan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurutnya, keputusan semacam ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan komitmen dalam menjalankan kebijakan publik.

Danny juga mengkritik alasan penangguhan yang disampaikan Menteri Keuangan, yakni untuk mengalihkan anggaran subsidi listrik menjadi subsidi gaji bagi buruh berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta.

“Sangat mengherankan. Seharusnya dilakukan kajian matang dulu, bukan langsung disampaikan ke masyarakat, lalu dibatalkan. Ini seperti memberi harapan palsu,” ujarnya.

Meskipun belum ada laporan resmi dari warga, Danny mengatakan dirinya sudah banyak mendengar keluhan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Warga menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang dinilai tidak konsisten dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

“Kebijakan seperti ini akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat. Kalau terus dibiarkan, masyarakat bisa makin apatis terhadap janji-janji pemerintah,” tambahnya.

Danny menegaskan, isu ini bukan sekadar soal fiskal, tapi menyangkut prinsip konsistensi dan kredibilitas dalam pengambilan kebijakan publik. Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terbiasa dengan pola kebijakan tambal sulam yang rentan mengacaukan ekspektasi masyarakat.

Lebih lanjut, Danny menyoroti lemahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi pemerintah pusat dalam pengumuman kebijakan strategis. Menurutnya, perubahan mendadak tanpa penjelasan yang transparan hanya akan memicu kebingungan dan ketidakpercayaan di masyarakat.

Sebagai wakil rakyat, Danny menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong agar pemerintah daerah menyampaikan keberatan secara resmi kepada pemerintah pusat. “Kita harus kawal bersama agar kebijakan-kebijakan pusat tidak justru merugikan rakyat di daerah,” pungkasnya. USEP