Bidik-kasusnews.com
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menghadirkan kampanye antikorupsi yang lebih kreatif, segar, dan dekat dengan kehidupan masyarakat.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Webinar Pariwara Antikorupsi 2026 seri pertama yang mengangkat tema “Unboxing the Message: Strategi Menemukan Angle Kampanye Antikorupsi yang Unik”. Kegiatan yang digelar secara daring pada Kamis (18/6) itu diikuti berbagai peserta dari instansi pemerintah dan kalangan kreatif.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menegaskan bahwa gerakan antikorupsi tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan sinergi berbagai elemen untuk membangun kesadaran publik dan memperkuat budaya integritas di seluruh daerah.
“Keterlibatan seluruh pihak sangat kami harapkan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya melalui kualitas pelayanan publik yang semakin baik,” kata Amir.
Dalam webinar tersebut, KPK juga menekankan pentingnya memanfaatkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai dasar penyusunan strategi kampanye. Data SPI dinilai mampu memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di setiap lembaga sekaligus menjadi sumber inspirasi dalam menentukan tema kampanye.
Koordinator Program SPI KPK, Timotius Hendrik Partohap, menjelaskan bahwa hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai isu yang perlu mendapatkan perhatian publik.
Menurut Timotius, masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah. Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang untuk menghadirkan berbagai materi edukasi yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain menghadirkan narasumber dari KPK, webinar ini juga melibatkan praktisi industri kreatif. Corporate Communication Director Future Creative Network, Alya Namira, mengungkapkan bahwa pesan antikorupsi sering kali dianggap kurang menarik karena dikemas dengan pendekatan yang terlalu formal dan tidak sesuai dengan karakter audiens.
Ia menilai kampanye yang efektif harus mampu memahami kebutuhan, kebiasaan, dan cara berpikir masyarakat yang menjadi target sasaran. Dengan demikian, pesan yang disampaikan tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku.
“Jika insight, tension, dan audiens tidak dipahami, maka kampanye tersebut hanyalah tagline kosong,” ujar Alya.
KPK berharap melalui rangkaian Webinar Pariwara Antikorupsi 2026, peserta dapat menghasilkan berbagai karya komunikasi publik yang inovatif dan inspiratif. Kampanye yang kreatif dinilai penting untuk memperluas jangkauan pesan antikorupsi sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas di tengah masyarakat.
Rangkaian pembekalan akan berlanjut pada 25 Juni 2026 dengan materi pengembangan ide kreatif, teknik storytelling, serta produksi desain visual. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju penilaian Pariwara Antikorupsi 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.(Wely)
Sumber:Juru Bicara KPK Budi Prasetyo
