SUKABUMI – BIDIK-KASUSNEWS. COM – Aksi unjuk rasa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi pada Senin, 19 Mei 2025.

Mereka menuntut penguatan peran pengawasan DPRD terhadap permasalahan ketenagakerjaan di PT. Paiho, terutama terkait sistem kerja, jaminan sosial, dan dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen.

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang dipimpin oleh Ferry Supriyadi, SH bersama anggota Ruslan Abdul Hakim, Rika Yulistina, Rahma Sakura Ramkar, dan Syarif Hidayat turun langsung menyambut para pengunjuk rasa.

Ferry menyampaikan terima kasih atas kritik dan masukan dari HMI, serta menyampaikan permohonan maaf atas audiensi yang sempat tertunda karena benturan jadwal dengan agenda pimpinan DPRD.

Dalam pernyataannya, Ferry menyebut bahwa temuan mahasiswa sejalan dengan hasil pengawasan Komisi IV. Salah satunya adalah penggunaan perusahaan outsourcing berbentuk CV yang tidak sesuai ketentuan hukum.

Sempat menyeruak dugaan adanya pungutan liar terhadap calon pekerja, serta pemberian jaminan sosial berupa BPJS PBI yang seharusnya bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan pihak perusahaan.

Komisi IV, lanjut Ferry, telah mulai melakukan langkah-langkah penertiban sejak November 2024. Namun, pengawasan terhadap lebih dari 5.600 perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi bukan perkara mudah.

Keterbatasan jumlah anggota komisi dan minimnya petugas pengawas ketenagakerjaan dari provinsi menjadi hambatan yang dihadapi.

Meski demikian, Komisi IV menyatakan komitmennya untuk terus mengawal dan menindaklanjuti pelanggaran ketenagakerjaan.

Ferry juga mendorong sinergi antara legislatif, mahasiswa, dan elemen masyarakat sebagai kunci untuk menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan berpihak pada hak-hak pekerja.

DICKY/UM