SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan bantuan sosial yang terhenti hingga penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi terkini kerap menjadi keluhan masyarakat.
Kini, melalui inovasi Gerakan Bersama (Gerbek) Desil, Dinas Sosial Kota Sukabumi berupaya mendekatkan pelayanan dengan turun langsung ke kelurahan untuk memfasilitasi warga yang membutuhkan pembaruan data sosial ekonomi.
Langkah jemput bola tersebut mendapat sambutan positif dari Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang. Program ini dinilai membantu masyarakat mengakses pelayanan sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan perubahan kondisi kehidupan yang perlu diperbarui dalam pendataan.
Lurah Gedong Panjang, Hauwera Aulia Handayani yang akrab disapa Uni, mengatakan kelurahan selama ini kerap menjadi tempat pertama warga mengadukan persoalan bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan gratis yang dinonaktifkan, maupun kategori desil yang dianggap tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya.
Namun, tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan langsung oleh kelurahan. Penetapan dan perubahan kategori desil berada di luar kewenangan pemerintah kelurahan sehingga diperlukan mekanisme dan koordinasi dengan instansi terkait.
“Selama ini, ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat biasanya datang dan mengadu ke kelurahan. Dengan adanya Gerbek Desil, kami sangat terbantu karena Dinas Sosial hadir langsung untuk memfasilitasi masyarakat,” ujar Uni, Kamis (15/10).
Menurutnya, kehadiran petugas Dinas Sosial secara langsung dapat memangkas jarak pelayanan yang selama ini harus ditempuh warga. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berkonsultasi dan mengajukan pemutakhiran data tanpa harus menghadapi proses yang dirasakan berbelit.
“Dengan adanya Gerbek Desil ini, Dinas Sosial turun langsung ke kelurahan. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih dekat dan proses yang biasanya cukup panjang dapat dipersingkat,” katanya.
Peningkatan akses pelayanan juga didukung penambahan kapasitas pemeriksaan data. Jika sebelumnya kelurahan hanya mengandalkan satu akun pengguna, kehadiran petugas Dinas Sosial menambah empat akun. Dengan demikian, lima akun dapat digunakan secara bersamaan untuk menunjang proses pelayanan kepada masyarakat.
Warga yang hendak mengajukan pembaruan data diminta membawa dokumen pendukung, antara lain foto terbaru kondisi rumah dan foto meteran listrik atau KWH. Dokumen tersebut diperlukan untuk membantu menggambarkan kondisi terkini sebagai bagian dari proses pengajuan dan verifikasi.
Meski memberikan kemudahan akses, Uni menegaskan bahwa Gerbek Desil bukan program yang secara otomatis menurunkan kategori desil warga. Tujuan utamanya adalah memperbarui data agar sesuai dengan keadaan sosial ekonomi yang sebenarnya.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya bekerja di pabrik dan tercatat dalam desil 7, tetapi kemudian terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perubahan status pekerjaan dan kondisi ekonomi tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pemutakhiran data agar penetapan sebelumnya dapat dinilai kembali melalui mekanisme yang berlaku.
“Hasil pemutakhiran itulah yang nantinya menjadi dasar untuk menilai apakah penetapan desil masih relevan atau perlu disesuaikan,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat perlu memahami perbedaan antara pembaruan data dan penurunan kategori. Pengajuan tidak menjamin seseorang langsung masuk desil yang lebih rendah ataupun otomatis memperoleh bantuan sosial. Penyesuaian tetap bergantung pada hasil pemeriksaan berdasarkan indikator yang digunakan.
“Ini namanya pembaruan desil, bukan penurunan desil. Warga yang datang tidak otomatis turun desilnya. Yang diperbarui adalah data kondisi mereka sekarang, apakah masih sesuai dengan penetapan sebelumnya atau sudah mengalami perubahan,” jelas Uni.
Ketepatan pemutakhiran juga membutuhkan kerja sama lintas instansi. Data desil mencakup 41 indikator penilaian kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeda menjadi penting untuk mendukung kesesuaian data.
Masyarakat juga diingatkan agar berhati-hati menggunakan identitas kependudukan untuk kepentingan pihak lain.
Praktik meminjamkan nama untuk kepemilikan kendaraan atau keperluan lainnya berpotensi menimbulkan persoalan ketika data tersebut digunakan dalam penilaian kondisi ekonomi.
Aset yang tercatat atas nama seseorang belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya apabila identitasnya digunakan oleh pihak lain.
Di luar persoalan pembaruan data, Uni menilai komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga harus terus diperkuat. Kritik dan keluhan warga merupakan bagian dari perhatian terhadap pelayanan publik, tetapi penyelesaian persoalan tetap membutuhkan prosedur, koordinasi, pembagian kewenangan, dan dukungan anggaran.
Hal itu terlihat dalam persoalan jalan berlubang di wilayah Gedong Panjang yang sempat viral di media sosial.
Penanganan kerusakan jalan tersebut tidak cukup hanya dengan menambal permukaan karena terdapat persoalan mata air yang harus diperbaiki terlebih dahulu agar kerusakan tidak kembali terjadi.
Sebelumnya, penutupan lubang menggunakan tanah disebut menyebabkan permukaan jalan licin hingga sekitar 15 sepeda motor terjatuh.
Kondisi tersebut kemudian ditangani melalui penyemprotan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Adapun penanganan permanen membutuhkan koordinasi dengan dinas teknis serta dukungan anggaran khusus.
Uni menjelaskan bahwa peran kelurahan dalam persoalan infrastruktur adalah mengoordinasikan aspirasi masyarakat dan meneruskan kebutuhan tersebut kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan teknis.
Pihaknya menyatakan terbuka terhadap kritik dan saran terkait pekerjaan serta pelayanan publik selama disampaikan secara proporsional dan tidak menyerang persoalan pribadi.
Sementara itu, Kelurahan Gedong Panjang mengaku belum menerima jadwal pasti pelaksanaan Gerbek Desil di wilayahnya.
Kendati demikian, pihak kelurahan menyatakan siap mendukung program tersebut dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat setelah jadwal dari Dinas Sosial ditetapkan.
Warga nantinya akan diinformasikan agar datang ke kantor kelurahan dengan membawa dokumen pendukung yang diperlukan. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi diharapkan lebih mudah mengajukan pemutakhiran data sesuai prosedur yang tersedia.
Bagi Kelurahan Gedong Panjang, Gerbek Desil bukan sekadar pelayanan administrasi, melainkan upaya mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan kejelasan mengenai data sosial ekonominya.
Melalui kolaborasi antara kelurahan dan Dinas Sosial, proses pembaruan diharapkan semakin mudah dijangkau, sementara data yang digunakan untuk menentukan sasaran bantuan sosial menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. (Usep)
