SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Audiensi Forum Komunikasi RW/RT Kota Sukabumi dengan DPRD Kota Sukabumi berlangsung penuh tekanan, Rabu (20/5/2026).
Ratusan pengurus lingkungan dari berbagai kelurahan datang membawa sederet tuntutan, mulai dari keberlanjutan Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW), keterlambatan insentif, hingga janji Dana Abadi Rp10 juta per RT yang hingga kini belum terealisasi.
Sekitar 250 peserta memadati ruang sidang paripurna DPRD Kota Sukabumi. Audiensi dipimpin Koordinator Forum RW/RT Kota Sukabumi, Mauly Fahlevi Prawira, dan diterima langsung Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Dalam forum tersebut, para RW dan RT menyampaikan keresahan yang selama ini berkembang di masyarakat. Mereka meminta P2RW tetap dilanjutkan karena dinilai menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh warga di tingkat lingkungan.
Selain itu, keterlambatan pembayaran insentif RT/RW, Posyandu, Linmas dan marbot turut menjadi sorotan keras. Para peserta mengaku kecewa karena hak mereka kerap terlambat dicairkan, padahal mereka berada di garis depan pelayanan masyarakat.
Tak hanya itu, persoalan dana kelurahan dan polemik wakaf uang ikut mencuat dalam audiensi. Sejumlah peserta mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan meminta dana kelurahan tidak lagi dikontraktualkan.
Suasana sempat memanas saat beberapa peserta mulai menyinggung janji politik Dana Abadi Rp10 juta per RT. Mereka meminta DPRD ikut mengawal realisasi janji tersebut dan mendesak pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Bahkan, sejumlah peserta secara tegas menyampaikan ancaman akan kembali turun ke jalan apabila seluruh tuntutan tidak mendapat kepastian hingga setelah Iduladha.
“Kami tidak ingin hanya diberi janji. Kami ingin ada kepastian,” ujar salah satu peserta audiensi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, memastikan DPRD mendukung keberlanjutan P2RW dan akan terus memperjuangkannya dalam pembahasan APBD.
Menurutnya, DPRD telah memasukkan rekomendasi agar P2RW tetap berjalan karena program tersebut terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah saat ini sedang tertekan akibat pengurangan transfer pusat ke daerah yang mencapai sekitar Rp159 miliar. Meski demikian, DPRD tetap berkomitmen mengawal program-program prioritas masyarakat.
“Kami memahami aspirasi bapak ibu semua dan akan terus mengawal program ini,” katanya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Sukabumi, Fery Sri Astrina, menjelaskan keterlambatan pembayaran insentif dipengaruhi perubahan nomenklatur anggaran hibah sehingga proses pencairan membutuhkan penyesuaian administrasi.
Sementara Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menegaskan dukungannya terhadap P2RW dan menyebut kebutuhan anggaran program tersebut diperkirakan mencapai Rp8,9 miliar.
Ia juga menegaskan DPRD meminta penghimpunan wakaf uang yang dinilai memberatkan dihentikan dan rekomendasi panja segera ditindaklanjuti.
Di akhir audiensi, DPRD Kota Sukabumi bersama Forum RW/RT menandatangani fakta integritas sebagai bentuk kesepakatan untuk mengawal tuntutan masyarakat.
Meski audiensi berakhir kondusif, Forum RW/RT memastikan akan terus memantau realisasi hasil kesepakatan tersebut dan siap melakukan aksi lanjutan apabila tuntutan yang mereka sampaikan kembali diabaikan. (Usep)
