SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang mendorong penggunaan hak angket hingga tuntutan pemakzulan terhadap Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, merupakan hak konstitusional warga negara.
Namun, tindak lanjut atas tuntutan tersebut harus tetap berlandaskan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan Wawan Juanda setelah menerima aspirasi massa aksi pada Jumat (26/6/2026).
Ia memastikan, pimpinan DPRD berkewajiban menampung dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat, termasuk tuntutan penggunaan hak angket terkait persoalan wakaf dan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan (TKPP).
“Tuntutan hak angket yang disampaikan masyarakat terkait persoalan wakaf dan TKPP merupakan hak konstitusional. Bahkan sebelum aksi berlangsung, DPRD melalui Panja telah lebih dulu melakukan pembahasan dan mengeluarkan sejumlah rekomendasi,” ujarnya.
Meski demikian, Wawan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak serta-merta dapat langsung diputuskan menjadi hak angket.
DPRD masih mengkaji persyaratan formal dan material untuk memastikan usulan tersebut memenuhi ketentuan sebelum diproses lebih lanjut melalui mekanisme kelembagaan.
Menurutnya, apabila persyaratan dinyatakan lengkap, usulan hak angket selanjutnya dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan kemungkinan penjadwalannya dalam rapat paripurna.
Sebelum sampai pada tahap tersebut, diperlukan pembahasan dan kesepakatan di antara para ketua fraksi.
“Semua harus melalui prosedur. Sebelum masuk paripurna, terlebih dahulu dibahas di Bamus dan harus memperoleh kesepakatan para ketua fraksi. Saat ini aspirasi masyarakat masih dalam proses kajian,” katanya.
Wawan juga menjelaskan bahwa aktivitas DPRD dalam beberapa hari terakhir cukup padat.
Selain menerima aspirasi masyarakat, para anggota dewan tengah berkonsentrasi membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) melalui panitia khusus (pansus).
Kendati agenda kedewanan berlangsung intensif, ia memastikan pimpinan DPRD tetap berupaya membuka ruang komunikasi dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, penerimaan terhadap aspirasi yang disampaikan secara damai merupakan bagian dari penghormatan terhadap kebebasan warga negara dalam menyatakan pendapat.
Seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi, lanjut Wawan, juga telah diteruskan kepada pimpinan fraksi untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
Namun, proses pengambilan keputusan tetap harus mempertimbangkan ketentuan hukum dan mekanisme internal DPRD.
Ia mengingatkan bahwa pengajuan hak angket secara kelembagaan merupakan kewenangan anggota DPRD yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Wawan merujuk Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (5), yang menurut penjelasannya mensyaratkan dukungan sedikitnya lima anggota DPRD dari lebih dari satu fraksi.
“Yang memiliki kewenangan mengajukan hak angket adalah anggota dewan. Itu sudah diatur jelas dalam peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Lebih jauh, Wawan menekankan bahwa DPRD merupakan lembaga politik yang terdiri atas berbagai fraksi dengan pandangan dan pertimbangan masing-masing.
Karena itu, keputusan mengenai usulan hak angket membutuhkan pembahasan yang matang agar prosesnya berjalan sesuai aturan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengakui terdapat fraksi yang secara implisit menginginkan proses tersebut segera berjalan. Namun, dorongan untuk mempercepat pembahasan tidak boleh mengabaikan tahapan yang telah ditetapkan.
“Memang ada fraksi yang secara implisit menginginkan proses ini segera berjalan. Tetapi keputusan DPRD tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. Semua harus melalui pembahasan yang matang agar hasilnya benar-benar komprehensif,” pungkas Wawan. (Usep)
