SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – DPRD Kota Sukabumi menaruh perhatian serius terhadap nasib seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kelurahan Cikole yang hingga kini belum dapat kembali ke Tanah Air.
Upaya penyelesaian kasus tersebut mulai diperkuat melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan hak dan keselamatan pekerja migran itu tetap menjadi prioritas.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kota Sukabumi memfasilitasi audiensi yang mempertemukan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), LSM Rakyat Indonesia Berdaya DPC Kota Sukabumi, keluarga PMI, serta tokoh masyarakat pada Jumat (24/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk membahas berbagai kendala yang menghambat proses kepulangan PMI sekaligus merumuskan langkah penanganan selanjutnya.
Dalam pembahasan itu, DPRD menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berlarut-larut tanpa kepastian.
Selain menyangkut keselamatan warga negara, penanganan kasus ini memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat dan lembaga berwenang agar proses penyelesaian dapat berjalan efektif.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mendorong Disnaker agar memperkuat komunikasi dengan instansi pemerintah yang menangani urusan pekerja migran Indonesia.
Percepatan penyampaian data serta pembaruan informasi mengenai perkembangan kasus dinilai penting untuk membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih terarah.
DPRD juga meminta DP3A memberikan pendampingan kepada keluarga PMI selama proses pemulangan masih diupayakan.
Dukungan tersebut diperlukan agar keluarga tetap mendapatkan layanan dan penguatan psikologis di tengah ketidakpastian mengenai kepulangan anggota keluarganya.
Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, menyatakan pihaknya telah melakukan pendataan dan akan menindaklanjuti kasus tersebut melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
Koordinasi dengan pemerintah pusat pun akan terus ditempuh untuk mendapatkan kepastian mengenai tahapan dan langkah yang diperlukan dalam proses pemulangan.
Sementara itu, DP3A memastikan kesiapan memberikan layanan pendampingan kepada keluarga, terutama dalam menghadapi tekanan psikologis akibat belum adanya kepastian kepulangan PMI tersebut.
Pendampingan ini menjadi bagian penting agar keluarga tidak menghadapi persoalan tersebut tanpa dukungan selama proses penanganan berlangsung.
LSM Rakyat Indonesia Berdaya DPC Kota Sukabumi mengapresiasi langkah DPRD yang telah memfasilitasi dialog antara keluarga PMI dan pemerintah daerah.
Mereka menilai audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarpihak sekaligus mendorong agar penanganan kasus tidak berhenti pada pembahasan di tingkat daerah.
DPRD Kota Sukabumi menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga terdapat kejelasan mengenai upaya pemulangan PMI asal Kelurahan Cikole.
Pengawalan ini diharapkan dapat mendorong seluruh instansi terkait mengambil langkah yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing.
Bagi DPRD, kepastian kepulangan dan terpenuhinya hak pekerja migran merupakan hal yang harus terus diperjuangkan.
Karena itu, koordinasi lintas instansi dan komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mengupayakan penyelesaian kasus tersebut, sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga Kota Sukabumi yang bekerja di luar negeri. (Usep)
