SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat langkah perencanaan guna mendukung program prioritas Wali Kota Sukabumi.
Salah satu fokus yang kini menjadi perhatian adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta percepatan pembangunan infrastruktur melalui berbagai sumber pembiayaan.
Sekretaris Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, mengatakan seluruh jajaran Bappeda berkomitmen mengawal visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan kepala daerah.
“Setiap bidang di lingkungan Bappeda diarahkan untuk bekerja secara terpadu agar program pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Lebih lanjut ia menjelaskan, kondisi fiskal daerah yang terbatas menuntut pemerintah lebih cermat dalam menyusun perencanaan.
Karena itu, penggunaan anggaran harus difokuskan pada program yang memiliki dampak nyata dan mendukung pencapaian target pembangunan.
Selain memastikan efisiensi anggaran, Bappeda juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing.
Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pendapatan daerah sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan.
Menurut Frendy, upaya peningkatan PAD perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Infrastruktur yang baik diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, menarik investasi, serta mendorong bertambahnya kunjungan ke Kota Sukabumi.
Untuk itu, Bappeda terus mendorong pembaruan data yang berkaitan dengan retribusi daerah dan pemetaan potensi sumber-sumber pendapatan yang masih bisa dikembangkan.
Hasil kajian tersebut nantinya menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan peningkatan PAD.
Di sisi lain, tingginya kebutuhan pembangunan membuat pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, berbagai alternatif pembiayaan mulai dikaji untuk mendukung pelaksanaan program strategis.
Frendy mengungkapkan, pemerintah tengah mempelajari peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui berbagai skema yang memungkinkan, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selain itu, opsi pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga terus diupayakan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Dengan dukungan pendanaan yang lebih beragam, berbagai kebutuhan pembangunan diharapkan dapat terealisasi lebih cepat dan tepat sasaran.
“Ke depan diperlukan inovasi dalam pembiayaan pembangunan agar program-program prioritas tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Frendy. (Usep)
