JATENG:Bidik-kasusnews.com
PATI – Pembangunan TK Pertiwi di Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, yang dibiayai melalui APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp1.185.064.000, menuai perhatian setelah muncul keluhan terkait pengadaan material, pengelolaan dana, dan kesesuaian pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Kepala Sekolah TK Pertiwi, Munti’ah, mengungkapkan bahwa proyek tersebut sempat terhenti sekitar 10 hari. Pekerjaan kemudian kembali berjalan setelah pengelolaannya beralih kepada rekanan atau pemborong baru.
Dalam keterangannya pada 20 Oktober 2026, Munti’ah mengaku telah mengeluarkan uang sekitar Rp100 juta untuk pengadaan material. Namun, ia menyatakan sejumlah barang yang dipesan tidak diterima sesuai harapan.
Material yang dipersoalkan antara lain 100 sak semen, batu pondasi, dan pasir Muntilan. Menurut Munti’ah, pesanan pasir mencapai 28 meter kubik, kemudian ditambah 21 meter kubik. Akan tetapi, material yang datang disebut berupa pasir krosok dengan jumlah sekitar tiga rit.
Keluhan tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri, mengingat proyek menggunakan anggaran negara dengan nilai lebih dari Rp1,18 miliar.
Dana Ratusan Juta Perlu Ditelusuri
Munti’ah juga menyampaikan keterangan mengenai pengelolaan dana proyek. Ia menyebut nominal Rp80 juta dan Rp300 juta dalam penjelasannya terkait pembiayaan pekerjaan.
Ia mengaku tidak memegang langsung dana Rp300 juta karena, menurut keterangannya, uang tersebut diserahkan kepada bendahara bernama Danu Iksan.
Selain itu, Munti’ah memperkirakan masih terdapat dana sekitar Rp213 juta pada pihak lain untuk kebutuhan penyelesaian pembangunan dan pembayaran tenaga kerja.
Namun, keterangan mengenai nominal tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Kepastian mengenai jumlah dana, penerima, dan penggunaannya harus diperiksa melalui bukti transfer, kuitansi, pembukuan, serta laporan pertanggungjawaban proyek.
Dugaan Ketidaksesuaian Pekerjaan
Persoalan lain yang disampaikan Munti’ah berkaitan dengan pekerjaan besi dan dak yang diduga tidak sesuai dengan RAB.
Untuk memastikan dugaan tersebut, diperlukan pemeriksaan teknis terhadap spesifikasi material, volume pekerjaan, gambar perencanaan, dan kondisi bangunan. Hasil pemeriksaan menjadi penting untuk mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dokumen yang ditetapkan.
Munti’ah menyebut pembangunan kini dilanjutkan oleh pihak bernama Humam setelah sebelumnya sempat berhenti. Ia juga mengaku pernah berkonsultasi dengan seseorang bernama Marta, yang menurut keterangannya menjabat sebagai kepala bidang PAUD pada dinas pendidikan.
Transparansi Anggaran Menjadi Perhatian
Dengan nilai anggaran APBN sebesar Rp1.185.064.000, pelaksanaan proyek TK Pertiwi perlu dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penggunaan dana, pengadaan material, maupun kualitas hasil pembangunan.
Klarifikasi dari pelaksana proyek, bendahara, rekanan sebelumnya, rekanan yang melanjutkan pekerjaan, dan dinas terkait diperlukan agar persoalan ini tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.
Hingga berita ini ditulis, keluhan mengenai pengadaan material dan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Belum ada dasar yang cukup untuk menyatakan telah terjadi penyimpangan anggaran.
Pemeriksaan dokumen dan kondisi fisik bangunan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai penggunaan anggaran negara serta memastikan pembangunan TK Pertiwi berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.(Kasnadi)
