SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.ID – Penataan ruang wilayah ke depan akan diarahkan agar mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan dan keberlangsungan lahan pertanian.
Arah kebijakan tersebut tercermin dalam sejumlah materi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kini tengah memasuki pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Weny Sulistyo, mengungkapkan bahwa revisi RTRW telah melewati beberapa tahapan pembahasan.
Saat ini, penyempurnaan materi regulasi dilakukan bersama tim DPRD dan bagian hukum sebelum memasuki agenda paripurna yang dijadwalkan pada Kamis mendatang.
Meski demikian, proses penetapan regulasi tersebut diperkirakan tidak rampung pada penghujung 2026.
Pasalnya, setelah tahapan pembahasan di daerah, masih terdapat mekanisme pengajuan ke pemerintah provinsi dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang harus dipenuhi.
Salah satu aspek yang mengalami penyesuaian cukup penting adalah pengaturan kawasan pertanian.
“Dalam revisi kali ini, penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mengacu pada kebijakan Kementerian ATR dengan target akumulasi sebesar 87 persen untuk Provinsi Jawa Barat,” kata Weny, Selasa (3/11/2026).
Sementara itu, daerah dengan karakteristik wilayah yang relatif terbatas memperoleh target 65 persen.
Jika dikonversikan berdasarkan luasan lahan sawah yang tersedia, angka tersebut mencapai 697,38 hektare dari total 1.259 hektare.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengaturan pemanfaatan ruang agar keberadaan lahan pertanian tetap terlindungi di tengah tuntutan pembangunan dan perubahan penggunaan lahan.
Perubahan lainnya menyentuh pengelolaan ruang terbuka hijau. Menurut Weny, konsep RTH dalam revisi RTRW tidak lagi hanya bertumpu pada penyediaan ruang hijau secara horizontal, tetapi juga diperluas melalui pendekatan yang menyesuaikan kondisi perkotaan.
“Salah satunya dengan mengadopsi konsep Indonesia Biru yang memasukkan unsur sungai, saluran irigasi, embung, dan kolam retensi dalam tipologi ruang terbuka,” ujarnya.
Selain itu, pemanfaatan ruang secara vertikal serta pembangunan taman di atas gedung atau rooftop garden turut menjadi alternatif untuk mengatasi keterbatasan lahan.
Pada sektor ekonomi, revisi RTRW juga membuka ruang pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Cikundul, selain kawasan Sukakarya.
Penambahan tersebut menjadi salah satu materi perubahan dalam pengaturan struktur pemanfaatan ruang wilayah.
Weny menerangkan, kawasan peruntukan industri tidak sepenuhnya sama dengan kawasan industri yang memiliki zona khusus.
“Dalam kawasan peruntukan industri, pemanfaatan ruang masih dapat berdampingan dengan kegiatan lain, termasuk permukiman dan fasilitas pendidikan, dengan tetap memperhatikan ketentuan zonasi,” kata Weny.
Sementara itu, kewajiban penyediaan fasilitas lingkungan tetap menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pemanfaat ruang.
“Pengembangan perumahan tetap harus menyediakan RTH berdasarkan ketentuan pola 18+2. Demikian pula kawasan perkantoran dan pertokoan yang diwajibkan menyediakan fasilitas taman atau ruang terbuka,” tuturnya.
Rangkaian perubahan tersebut memperlihatkan bahwa revisi RTRW membawa sejumlah penyesuaian mendasar dalam mengatur pemanfaatan ruang.
Bukan hanya memberikan ruang bagi pertumbuhan kawasan ekonomi dan industri, tetapi juga memastikan perlindungan lahan pertanian serta ketersediaan ruang ekologis tetap menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan wilayah.
“Penyelesaian revisi RTRW menjadi tahapan strategis untuk menghadirkan pedoman pembangunan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah, sekaligus menjaga keselarasan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan wilayah,” pungkasnya. (Usep)
