SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menyiapkan lima langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Kelima langkah tersebut dirumuskan melalui hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Semester I Tahun 2026 yang telah rampung disusun.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, S.Si., M.A.P., menjelaskan, laporan monev menjadi dasar untuk menilai capaian program, mengidentifikasi kendala, dan menentukan langkah perbaikan agar pelaksanaan aksi pangan dan gizi semakin efektif, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil evaluasi memperlihatkan sejumlah indikator telah mencapai bahkan melampaui target. Ketersediaan pangan pokok tercatat sebesar 110 persen, sedangkan ketersediaan ikan mencapai 113 persen.

Pembentukan kelompok Pekarangan Pangan Lestari (P2L/KRPL) di lokasi fokus stunting mencapai 24 kelompok dari target 13 kelompok. Pelaksanaan bazar atau pasar murah juga telah memenuhi target tujuh kegiatan di tujuh kecamatan.

“Pada aspek pemanfaatan pangan dan pelayanan gizi, pendampingan kelurahan rentan pangan mencapai 100 persen,” kata Erni, Rabu (28/10).

Sementara itu, cakupan balita yang mendapatkan suplementasi gizi tercatat sebesar 98 persen dan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri mencapai 92 persen.

Kendati menunjukkan perkembangan positif, evaluasi masih menemukan sejumlah tantangan. Produksi gabah kering panen, telur, susu, dan perikanan budidaya belum mencapai target.

“Pemantauan stok dan harga pangan juga perlu diperkuat, disertai percepatan intervensi gizi dan pengawasan keamanan pangan. Persoalan akses air minum, sanitasi, pengelolaan sampah pangan (food waste), serta koordinasi lintas sektor turut menjadi perhatian,” kata Erni.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, Bappeda Kota Sukabumi menetapkan lima rekomendasi strategis sebagai fokus perbaikan pelaksanaan RAD-PG.

Pertama, memperkuat produksi dan produktivitas pangan lokal melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), penerapan smart farming, serta perbaikan jaringan irigasi.

“Upaya ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan produksi sejumlah komoditas sekaligus memperkuat ketersediaan pangan dari sumber lokal,” tegasnya.

Berikutnya kata Erni adalah meningkatkan pemantauan pasokan, stok, dan harga pangan. Langkah yang direkomendasikan meliputi pengembangan sistem peringatan dini (early warning system), penyempurnaan neraca pangan, serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang lebih terarah bagi kelompok masyarakat dan wilayah rentan.

“Integrasi data bantuan sosial dengan data kerawanan pangan serta penguatan kerja sama pasokan bersama daerah pemasok juga diperlukan untuk menjaga keterjangkauan pangan,” ujarnya.

Ketiga mempercepat dan mengintegrasikan intervensi pangan dan gizi. Perangkat daerah terkait perlu mempercepat kegiatan yang dijadwalkan pada Triwulan III dan IV, khususnya intervensi gizi, pengawasan keamanan pangan, serta kegiatan pendukung lainnya.

“Integrasi data pangan, gizi, kemiskinan, stunting, sanitasi, akses air minum, dan kondisi lingkungan perlu diperkuat untuk menentukan lokasi prioritas serta memastikan program tepat sasaran,” terang Erni.

Strategi keempat, menyelaraskan RAD-PG dengan perencanaan dan penganggaran daerah. Setiap aksi perlu terintegrasi dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, subkegiatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta alokasi anggaran.

Aksi prioritas juga perlu dilengkapi indikator kinerja, target, lokasi, perangkat daerah penanggung jawab, dan pembiayaan yang jelas. Selain itu, Forum Koordinasi RAD-PG perlu diperkuat sebagai wadah penyelesaian kendala dan koordinasi lintas sektor.

Terakhir, memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis hasil serta dampak. Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang terlaksana, tetapi juga dari perubahan nyata dalam kondisi ketahanan pangan dan status gizi masyarakat.

Untuk mendukung keberlanjutan program, kolaborasi dengan sektor swasta, akademisi, komunitas, dan sumber pembiayaan alternatif, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), perlu dikembangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masih kata Erni, laporan Monev juga menjelaskan bahwa capaian yang belum optimal tidak seluruhnya menunjukkan kegagalan program. Sebagian kegiatan memang dijadwalkan berlangsung pada Semester II Tahun 2026 sehingga belum dapat dinilai secara menyeluruh dalam evaluasi Semester I.

Selain jadwal pelaksanaan, keterbatasan anggaran, perubahan kondisi lapangan, keterbatasan data, serta kendala kesesuaian subkegiatan dalam SIPD turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah aksi.

Faktor-faktor tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program berikutnya.

Melalui laporan tersebut, Bappeda Kota Sukabumi mendorong perangkat daerah terkait menjadikan hasil Monev sebagai acuan perbaikan program sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi menjadi kunci agar aksi pangan dan gizi dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan RAD-PG diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kegiatan, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam ketersediaan dan keterjangkauan pangan, kualitas konsumsi pangan, pelayanan gizi, serta tata kelola pangan dan gizi. (Usep)