SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Persoalan perubahan desil kesejahteraan masyarakat dan keterbatasan fasilitas penunjang pekerjaan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi dua aspirasi yang mendapat perhatian Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Agus Rachman, saat menggelar reses Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2026–2027, Minggu (1/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Agus mengungkapkan bahwa kebutuhan fasilitas Posyandu menjadi salah satu persoalan yang disampaikan masyarakat.
Ketersediaan sarana kerja dinilai penting seiring dengan semakin luasnya tugas dan tanggung jawab kader dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pekerjaan kader Posyandu kini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan pelayanan di lapangan, tetapi juga mencakup urusan administrasi dan pelaporan.
Kondisi tersebut membuat dukungan peralatan kerja menjadi kebutuhan yang perlu diperhatikan.
“Untuk sementara, yang mereka butuhkan masalah fasilitas. Sekarang tugas Posyandu lebih dari tugas RW, sehingga mereka memerlukan alat untuk pelaporan, antara lain laptop dan printer,” ungkap Agus.
Ia menilai, ketersediaan laptop dan printer dapat membantu kader menyelesaikan pekerjaan administrasi sekaligus memperlancar penyusunan laporan kegiatan.
Karena itu, kebutuhan tersebut diharapkan masuk dalam perhatian pemerintah daerah agar aktivitas Posyandu dapat berjalan lebih optimal.
Meski demikian, Agus menyadari bahwa pemenuhan fasilitas tersebut harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, pengadaan sarana penunjang pekerjaan perlu direncanakan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia.
“Ya, kebutuhan mereka terpenuhi secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Selain menyoroti fasilitas Posyandu, Agus juga buka suara mengenai keluhan masyarakat terkait perubahan desil kesejahteraan yang berkaitan dengan kepesertaan dan pelayanan kesehatan BPJS.
Persoalan ini menjadi perhatian karena perubahan kategori kesejahteraan dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab status mereka mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Agus menilai, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pendataan dan indikator penentuan desil perlu diperjelas.
Informasi yang transparan mengenai dasar penetapan kategori kesejahteraan dinilai penting agar masyarakat memahami alasan di balik perubahan status yang dialaminya.
Ia juga menaruh perhatian pada pesan yang disampaikan perwakilan Kementerian Sosial dalam pembahasan tersebut mengenai pentingnya menjaga kesehatan masyarakat.
Hal itu menjadi pengingat bahwa persoalan pendataan kesejahteraan dan akses terhadap pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Agus, aspirasi mengenai fasilitas Posyandu maupun perubahan desil merupakan masukan yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.
Pemenuhan kebutuhan sarana kerja harus diupayakan sesuai kemampuan keuangan daerah, sementara persoalan perubahan desil memerlukan penjelasan yang memadai agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Melalui kegiatan reses ini, ia berharap berbagai kebutuhan dan keluhan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan skala prioritas.
Dengan begitu, aspirasi yang dihimpun tidak sekadar menjadi catatan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Sukabumi. (Aher)
