Sumatera Utara, Bidik-kasusnews.com Personel Korps Brimob Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) melaksanakan pemantauan percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada 17 hingga 20 September 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terarah, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam pelaksanaan Monev kali ini, fokus utama diarahkan pada realisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu perhatian penting Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) PRR, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Tito Karnavian. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pemanfaatan anggaran berjalan sesuai peruntukan serta mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana.
Wakil Ketua Tim Monev, Kombes Pol. Suwinto, turut memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengevaluasi perkembangan program rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterlibatan personel Korps Brimob Polri dalam penugasan Satgas PRR menjadi bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas kemanusiaan dan pemulihan pascabencana.
Kegiatan Monev meliputi rapat koordinasi dan peninjauan langsung terhadap sejumlah sektor strategis, antara lain infrastruktur, perumahan dan permukiman, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, serta penanganan sosial masyarakat terdampak bencana.
Dalam peninjauan lapangan, Tim Monev Khusus memberikan perhatian terhadap pemulihan akses jalan Pulo Godang–Panggugunan yang terdampak longsor dan menimbulkan korban jiwa. Penanganan darurat melalui pembangunan gorong-gorong terus dilakukan untuk mendukung pemulihan akses kendaraan roda empat.
Namun demikian, pemulihan infrastruktur jalan kabupaten masih memerlukan dukungan dan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada tahap darurat, tetapi dapat berlanjut menuju pembangunan infrastruktur yang lebih permanen.
Selain sektor infrastruktur, Tim Monev juga mengevaluasi kesiapan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Lahan Huntap di Pulo Godang telah melalui tahap pembersihan dan dinyatakan siap untuk pembangunan, sementara lokasi di Desa Sampetua masih memerlukan proses pematangan lahan.
Pemulihan sektor pertanian dan perikanan turut menjadi perhatian dalam kegiatan evaluasi. Kerusakan lahan persawahan akibat bencana serta kondisi tambak perikanan warga di Desa Sampetua menjadi bagian dari aspek yang perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut guna mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat.
Di bidang sosial, penanganan pengungsi dan penyaluran bantuan kebutuhan hidup dasar telah diselesaikan. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait terus dilakukan untuk menyinkronkan data kependudukan dan memastikan program bantuan maupun pemulihan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya menjadi bahan penyusunan langkah tindak lanjut, termasuk percepatan pematangan lahan Huntap di Desa Sampetua, pembentukan posko koordinasi daerah, serta penguatan sistem pelaporan progres fisik, administrasi, dan kendala yang ditemukan di lapangan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat juga diperlukan untuk mendukung percepatan pemulihan infrastruktur jalan kabupaten dan sektor perikanan yang masih menghadapi berbagai hambatan.
Melalui keterlibatan personel Korps Brimob Polri dalam penugasan Satgas PRR, bersama Tim Monev Khusus yang dikoordinasikan oleh Kombes Pol. Suwinto, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan dapat berjalan secara terpadu, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sinergi lintas instansi serta pengawasan terhadap realisasi Dana Transfer ke Daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program pemulihan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak bencana.
(Agus)
