SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM – Rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Sukabumi.
Berada di peringkat ke-24 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, capaian tersebut dinilai perlu segera dievaluasi agar akuntabilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan semakin baik.
Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menyusul pemaparan data BPK mengenai perkembangan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan di wilayah Jawa Barat.
Menurutnya, posisi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mempercepat tindak lanjut atas berbagai catatan pemeriksaan yang belum diselesaikan secara optimal.
“Dari pemaparan BPK, posisi Kota Sukabumi masih berada di urutan ke-24 dari 27 daerah di Jawa Barat. Ini menunjukkan masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara optimal dan tentu harus menjadi perhatian bersama,” ujar Rojab saat dikonfirmasi, Rabu (10/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, DPRD akan meminta penjelasan langsung kepada Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengenai faktor yang menyebabkan tingkat penyelesaian rekomendasi BPK masih rendah.
Langkah tersebut diperlukan agar persoalan yang menghambat penyelesaian rekomendasi dapat diketahui secara jelas, sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan.
Rojab menyebut, pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah keterlambatan tindak lanjut disebabkan keterbatasan anggaran, persoalan administrasi, atau kendala lainnya.
Baginya, keterbukaan menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui persoalan yang dihadapi pemerintah sekaligus upaya konkret yang disiapkan untuk menyelesaikannya.
“Kami akan meminta penjelasan apakah kendalanya karena keterbatasan anggaran, persoalan administrasi, atau faktor lainnya. Yang jelas, masalah ini harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam pemaparan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK tidak merinci nominal pengembalian atas temuan pemeriksaan.
Meski demikian, hal itu tidak mengurangi pentingnya rekomendasi dan catatan pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan informasi yang disampaikan BPK, sebanyak 21 pemerintah daerah di Jawa Barat telah menerima LHP, sedangkan enam daerah lainnya masih dalam proses penyerahan laporan.
Rojab menilai, berbagai catatan pemeriksaan tersebut harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi serius untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Catatan yang diberikan BPK cukup banyak dan semuanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, tindak lanjutnya tidak boleh dianggap sebagai formalitas administratif semata,” ungkapnya.
Di tengah kritik tersebut, Rojab tetap mengapresiasi Pemerintah Kota Sukabumi yang berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang 2026.
Ia menilai capaian itu menunjukkan aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah tetap mampu menjalankan tugas serta mendukung pelaksanaan program pemerintahan.
Namun, ia memberikan penekanan tersendiri mengenai pihak yang berperan dalam pencapaian tersebut.
Menurutnya, keberhasilan birokrasi lebih mencerminkan hasil kerja ASN dan perangkat daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah daripada kontribusi Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) Kota Sukabumi yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Empat penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Sukabumi tahun ini menunjukkan birokrasi berjalan baik di bawah kepemimpinan Sekretaris Daerah. Artinya, capaian tersebut merupakan hasil kerja ASN dan perangkat daerah, bukan dipimpin oleh TKPP,” tegasnya.
Rojab mengingatkan, keberadaan tim nonstruktural tidak semestinya menggeser peran utama birokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan.
ASN dan perangkat daerah, kata dia, tetap menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sehingga peran serta tanggung jawabnya harus berjalan secara proporsional.
DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelesaian rekomendasi BPK maupun efektivitas kebijakan pemerintah daerah.
Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap catatan pemeriksaan ditangani secara serius, kepatuhan terhadap regulasi terjaga, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar diterapkan.
Bagi Rojab, penghargaan yang diterima pemerintah daerah patut diapresiasi, tetapi capaian tersebut tidak boleh mengesampingkan kewajiban menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
Ukuran keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya dilihat dari penghargaan yang diperoleh, melainkan juga dari kesungguhan memperbaiki kekurangan dan menuntaskan rekomendasi lembaga pemeriksa.
“Penghargaan tentu patut diapresiasi, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap rekomendasi dan temuan BPK dapat segera diselesaikan. Karena ukuran keberhasilan pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara tuntas,” pungkasnya. (Usep)
