JATENG;Bidik-kasusnews.com
Kudus – Serangkaian langkah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Tengah membuka babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi sektor cukai. Setelah menyasar sejumlah kantor Bea Cukai dan perusahaan di Kabupaten Kudus serta Kota Semarang, kini penyidik mulai memanggil sejumlah saksi untuk memperdalam perkara tersebut.
Fokus penyidikan salah satunya berkaitan dengan dugaan penyimpangan cukai yang menyeret PT Djarum. KPK sedang menelusuri kemungkinan adanya praktik pemberian uang kepada oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua ASN Bea Cukai berinisial SA dan AZR di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Namun, pemeriksaan AZR juga berkaitan dengan perkara Bea Cukai lainnya yang melibatkan tersangka berinisial GHH. Dalam penyidikan tersebut, KPK turut memanggil saksi MWA yang juga merupakan ASN Bea Cukai.
Pergerakan penyidik KPK di Jawa Tengah sebelumnya berlangsung cukup intensif. Pada 28 Oktober 2026, tim penyidik mendatangi Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum,ujar Budi saat dikonfirmasi Bidik-kasusnews via WhatsApp 12/11/2026.
Penyisiran kemudian diperluas dengan menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum pada 29 Oktober. Sehari berikutnya, giliran Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY yang menjadi lokasi penggeledahan.
Dari rangkaian kegiatan tersebut, penyidik berupaya menemukan bukti yang dapat menjelaskan dugaan kerugian keuangan negara pada sektor cukai. Nilai kerugian yang tengah didalami diperkirakan mencapai triliunan rupiah,tambanya.
Perkara ini merupakan pengembangan dari OTT KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Penyidikan kemudian berkembang melalui penerbitan sejumlah surat perintah penyidikan hingga menyeret beberapa pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.
Kini, perhatian tertuju pada pendalaman aliran uang, hubungan antara pihak perusahaan dengan pejabat Bea Cukai, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.
KPK masih terus mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Publik pun menantikan hasil penyidikan tersebut, terutama untuk mengetahui bagaimana dugaan penyimpangan sektor cukai bisa terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap penerimaan negara.
(Wely)
