SUKABUMI-BIDIK-KASUSNEWS.COM- Ketua Komisi 2 DPRD Kota Sukabumi yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , Muchendra meminta kepada Wali Kota Sukabumi, untuk kembali mengkaji ulang perubahan dari Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) menjadi Program Padat Karya.

‎Keberatan yang disampaikan Muchendra cukup beralasan. Karena anggaran Program Pemberdayaan Rukun Warga
<span;>‎P2RW tahun 2025 telah disahkan melalui mekanisme di legislatif.

Sementara alasan yang disampaikan pemerintah kata Muchendra, perubahan tersebut di sebabkan adanya temuan BPK di dalam pelaksanaan P2RW.

‎”Tapi setelah dicek laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK ternyata tidak ditemukan adanya pelanggaran,” kata dia, Senin (11/8/2025).

‎Masih kata Muchendra, jika seandainya ada temuan di beberapa RW membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Jika ada laporan yang kurang jelas, bisa dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan,” ujarnya.

‎Sebagai partai pengusung pemerintah, dia akan terus mengingatkan sebagai bentuk kecintaan Fraksi PPP pada wali kota.

“Program P2RW tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan. Program padat karya mau dijalankan silahkan tapi 2026 nanti,” tegasnya.

‎Dia menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Ayep Zaki pada prinsipnya  masih on track. Kalau pun ada Pergeseran-pergeseran di sana sini semuanya masih dalam semangat yang sama yakni untuk kemajuan Kota Sukabumi ke depan.

‎”Program- program pemerintah sebelumnya yang baik dan berpihak pada masyarakat tetap dijalankan. Kalau pun ada inovasi dan terobosan-terobosan baru itu hal normal dan biasa dalam suksesi sebuah pemerintahan,”kata Muchendra.

Bahkan dia mengapresiasi langkah Ayep Zaki yang terus menggenjot peningkatan  PAD sebagai program unggulan di pemerintahan yang dia pimpin hingga 2030 mendatang.

“Kami sangat mengapresiasi prestasi pak wali yang mendorongnya kenaikan PAD yang cukup signifikan,” ungkapnya.

Sebagai pimpinan komisi yang bermitra dengan SKPD penghasil PAD, dia mengaku bangga atas capaian prestasi tersebut.

‎”Selain pak wali saya juga mengapresiasi kepala BPKPD bu Galih yang telah berkerja total untuk memenuhi target-target yang dicanangkan,” kata Muchendra.

Menyikapi adanya isu-isu yang berkembang terkait adanya oknum pengusaha besar yang diduga mengemplang pajak, dia mengaku tengah melakukan penyelidikan.

‎”Lagi kita kaji dan selidiki terkait selisih pembayaran pajak yang seharusnya nominalnya A jadi B,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Badan Anggaran dan Komisi 2 masih melakukan pembahasan soal ini. Karena belum ditemukan pelanggaran hukumnya. “Kami akan mendorong BPKPD untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak PBI ini,” tuturnya.

Terkait aksi unjuk rasa yang marak akhir-akhir ini, Muchendra sangat mengapresiasi sikap kritis para mahasiswa terhadap pemerintah.

‎”Mereka menyuarakan pendapat pasti ada pesan positif bagi pemerintah untuk kemajuan Kota Sukabumi yang kita cintai ini. Sayangnya aksi dilakukan saat pak wali tidak ada ditempat,” tandasnya.

Sejatinya kata Muchendra, Wali Kota Ayep Zaki telah mengagendakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi membahas isu-isu terkini yang memerlukan perhatian khusus pemerintah. “Kami yakin pertemuan itu hanya tinggal menunggu waktu yang tepat,” pungkasnya. (Usep)